Pemilihan umum

Pemilihan Umu (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.^{[butuh rujukan]} Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.^{[butuh rujukan]} Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.^{[butuh rujukan]}

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan.^{[butuh rujukan]} Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.^[1]

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.^{[butuh rujukan]} Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.^{[butuh rujukan]}

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.^{[butuh rujukan]} Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.^{[butuh rujukan]}

Penent partai politik

Pada umumnya di seluruh dunia hampir sama untuk menentukan jumlah kursi untuk satu partai politik. Maka rumus sebagai berikut:

Langkah pertama

$a={\frac {x}{y}}\,$

Keterangan:
1. x adalah Jumlah suara sah yang tersedia
2. y adalah Jumlah kursi yang ditetapkan yang tersedia
3. a adalah hasil bilangan pemilih

Aturan pembulatan adalah satu di belakang koma.Dalam koma jika angka maksimal lima berarti hasil bilangan pemilih tetap sedangkan lebih dari lima berarti hasil bilangan pemilih tetap harus ditambah satu angka.

Langkah kedua

$z={\frac {b}{a}}\,$

Keterangan:
1. b adalah Jumlah suara sah yang diraih setiap partai
2. z adalah Jumlah kursi yang diraih setiap partai

Aturan pembulatan adalah satu di belakang koma.Dalam koma jika angka maksimal lima berarti jumlah kursi tetap sedangkan lebih dari lima berarti jumlah kursi harus ditambah satu angka.

Contoh hasil pemilu

Contoh pemilihan umum sebagai berikut:

Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)

Pembagi (Divisor)

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Huntington–Hill				Hare-Niemeyer
#	Partai	Jumlah suara	%	Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Bagi akar 2	Bagi akar 6	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	25	50*	16*	2	25	35*	16*	2	25	50*	12*	2	25	5*	2.8*	2	25	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	25	38*	12*	2	25	27*	12*	2	25	38*	9*	2	25	4.3*	2.4*	2	25	2	25
3	Partai C	29	15.68	29*	14*	2	25	29*	9*	2	25	20*	9*	2	25	29*	7	1	12.5	3.7*	2	1	12.5	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	12.5	24*	8	1	12.5	17*	8	1	12.5	24*	6	1	12.5	3.4*	2	1	12.5	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	13*	6	1	12.5	13*	4	1	12.5	9*	4	1	12.5	13*	3	1	12.5	2.4*	1.4	1	12.5	1	12.5
6	Partai F	8	4.32	8	4	0	0	8	2	0	0	5	2	0	0	8*	2	1	12.5	2*	1	1	12.5	0	0
7	Partai G	5	2.71	5	2	0	0	5	1	0	0	3	1	0	0	5	1	0	0	1.4	0	0	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	3	1	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
* = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota (Quota)

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2.38	2	29	1	3	37.5	2.5	2	30	1	3	37.5	2.94	2	33	1	3	37.5	2.63	2	31	1	3	37.5
2	Partai B	38	20.54	1.8	1	17	1	2	25	1.9	1	18	1	2	25	2.23	2	21	1	3	37.5	2	2	19	1	3	37.5
3	Partai C	29	15.68	1.38	1	8	0	1	12.5	1.45	1	9	0	1	12.5	1.7	1	12	0	1	12.5	1.52	1	10	0	1	12.5
4	Partai D	24	12.97	1.14	1	5	0	1	12.5	1.2	1	4	0	1	12.5	1.41	1	7	0	1	12.5	1.26	1	5	0	1	12.5
5	Partai E	13	7.03	0.61	0	13	1	1	12.5	0.65	0	13	1	1	12.5	0.76	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32	0.38	0	8	0	0	0	0.4	0	8	0	0	0	0.47	0	8	0	0	0	0.42	0	8	0	0	0
7	Partai G	5	2.71	0.23	0	5	0	0	0	0.25	0	5	0	0	0	0.29	0	5	0	0	0	0.26	0	5	0	0	0
8	Partai H	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
9	Partai I	3	1.62	0.14	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0	0.17	0	3	0	0	0	0.15	0	3	0	0	0
10	Partai J	2	1.08	0.09	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0	0.11	0	2	0	0	0	0.1	0	2	0	0	0
Jumlah suara sah		175	94.6		5		3	8	100		5		3	8	100		6		2	8	100		6		2	8	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 8.
BPP (Hare): 175/8 = 21.
BPP (Droop): (175/9) + 1 = 20.
BPP (Imperiali): 175/10 = 17.
BPP (Hagenbach-Bischoff): 175/9 = 19.

Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)

Pembagi (Divisor)

Misalnya cukup terbagi 2 yaitu bagian 1 dan 2 saja.

#	Partai	Jumlah suara	%	D'Hondt				Sainte Laguë (asli)				Sainte Laguë (modifikasi)				Danish				Huntington–Hill				Hare-Niemeyer
#	Partai	Jumlah suara	%	Bagi 1	Bagi 2	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1.4	Bagi 3	Jumlah kursi	%	Bagi 1	Bagi 4	Jumlah kursi	%	Bagi akar 2	Bagi akar 6	Jumlah kursi	%	Jumlah kursi	%
1	Partai A	50	27.03	50*	25*	2	33.3	50*	16*	2	33.3	35*	16*	2	33.3	50*	12*	2	33.3	5*	2.8*	2	33.3	2	33.3
2	Partai B	38	20.54	38*	19*	2	33.3	38*	12	1	16.7	27*	12*	2	33.3	38*	9	1	16.7	4.3*	2.4	1	16.7	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	29*	14	1	16.7	29*	9	1	16.7	20*	9	1	16.7	29*	7	1	16.7	3.7*	2	1	16.7	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	24*	12	1	16.7	24*	8	1	16.7	17*	8	1	16.7	24*	6	1	16.7	3.4*	2	1	16.7	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	13	6	0	0	13*	4	1	16.7	9	4	0	0	13*	3	1	16.7	2.4*	1.4	1	16.7	1	16.7
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
* = Sesuai dengan peringkat jumlah suara dari terbesar sampai terkecil.

Kuota (Quota)

Hanya 1 tahap

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare						Droop						Imperiali						Hagenbach-Bischoff
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	50	27.03	2	2	25	1	3	50	2.17	2	27	1	3	50	2.63	2	31	0	2	33.3	2.27	2	28	1	3	50
2	Partai B	38	20.54	1.52	1	13	0	1	16.7	1.65	1	15	0	1	16.7	2	2	19	0	2	33.3	1.72	1	16	0	1	16.7
3	Partai C	29	15.68	1.16	1	4	0	1	16.7	1.26	1	6	0	1	16.7	1.52	1	10	0	1	16.7	1.31	1	7	0	1	16.7
4	Partai D	24	12.97	0.96	0	24	1	1	16.7	1.04	1	1	0	1	16.7	1.26	1	5	0	1	16.7	1.09	1	2	0	1	16.7
5	Partai E	13	7.03	0.52	0	13	0	0	0	0.56	0	13	0	0	0	0.68	0	13	0	0	0	0.59	0	13	0	0	0
6	Partai F	8	4.32
7	Partai G	5	2.71
8	Partai H	3	1.62
9	Partai I	3	1.62
10	Partai J	2	1.08
Jumlah suara sah		175	94.6		4		2	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100		5		1	6	100
Jumlah suara tidak sah		5	2.7
Jumlah suara tidak memilih		5	2.7
Jumlah suara memilih		185	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 6.
Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 154.
BPP (Hare): 154/6 = 25.
BPP (Droop): (154/7) + 1 = 23.
BPP (Imperiali): 154/8 = 19.
BPP (Hagenbach-Bischoff): 154/7 = 22.

Hanya 2 tahap (hanya Hare saja)

#	Partai	Jumlah suara	%	Hare
#	Partai	Jumlah suara	%	Tahap I (100% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Tahap II (50% BPP)	Pembulatan	Sisa suara	Peringkat sisa suara	Total kursi	%
1	Partai A	45	31.03	1.87	1	21	1.75	1	9	0	2	40
2	Partai B	25	17.24	1.04	1	1	0.08	0	1	0	1	20
3	Partai C	22	15.17	0.91	0	22	1.83	1	10	0	1	20
4	Partai D	11	7.58	0.45	0	11	0.91	0	11	1	1	20
5	Partai E	10	6.89	0.41	0	10	0.83	0	10	0	0	0
6	Partai F	9	6.2	0.37	0	9	0.75	0	9	0	0	0
7	Partai G	5	3.44
8	Partai H	3	2.06
9	Partai I	3	2.06
10	Partai J	2	1.37
Jumlah suara sah		135	93.1		2			2		1	5	100
Jumlah suara tidak sah		5	3.44
Jumlah suara tidak memilih		5	3.44
Jumlah suara memilih		145	100

Keterangan:

Ambang batas parlemen ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5%.
Jumlah kursi yang ditetapkan (menurut aturan KPU) adalah 5.
Jumlah suara sah yang diperoleh batas ambang parlemen adalah 122.
100% BPP (Hare): 122/5 = 24.
50% BPP (Hare): 24/2 = 12.

Nilai Mayoritas dan Minoritas

Jumlah kursi DPR untuk duduk parlemen	Jumlah kursi DPR untuk hak mengubah UUD	Status
x > 50%	x ≥ 66,7%	Mayoritas multak
x > 50%	50% < x ≥ 66,7%	Mayoritas biasa
x ≤ 50% dgn posisi 1	x ≤ 50%	Mayoritas koalisi
x ≤ 50%	x ≤ 50%	Minoritas

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh setiap partai.

Mayoritas multak

Mayoritas mutlak adalah setiap partai politik memenangi sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR dan dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	70%
2	Partai B	25%
3	Partai A	5%

Mayoritas biasa

Mayoritas biasa adalah setiap partai politik memenangi antara setengah sampai dengan dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi tidak dapat mengubah aturan UUD.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	Partai C	60%
2	Partai B	25%
3	Partai A	15%

Mayoritas koalisi

Mayoritas koalisi adalah setiap partai politik memenangi hanya kurang dari setengah dari seluruh jumlah kursi DPR tetapi berada posisi pertama sehingga harus berkoalisi untuk mencapai sebanyak minimal setengah dari seluruh jumlah kursi DPR.

Pemenang & koalisi	Juara 2 & koalisi	Hak Mayoritas
x > 50%	x < 50%	Pemenang & koalisi (Mayoritas koalisi)
x < 50%	x > 50%	Juara 2 & koalisi (Minoritas koalisi)

Keterangan: x adalah jumlah kursi DPR yang diraih oleh pembentukan koalisi.

Contoh

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 51% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 49% maka posisi pemenang&koalisi sebagai mayoritas koalisi.

#	Partai	Jumlah kursi DPR
1	partai F	31.3
2	partai N	19.8
3	partai J	8.3
4	partai A	7.3
5	partai C	7.3
6	partai K	5.2
7	partai E	5.2
8	partai M	4.2
9	partai B	3.2
10	partai I	2.1
11	partai O	2.1
12	partai G	1
13	partai H	1
14	partai L	1
15	partai D	1

Jika jumlah yang diberikan warna biru adalah 49% sedangkan tanpa diberi warna biru adalah 51% maka posisi juara 2&koalisi sebagai minoritas koalisi.

Minoritas

Minoritas adalah setiap partai politik kalah dalam pemilhan umum.

Sistem pemilihan umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik
sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. Kedua sistem memiliki persamaan yaitu pemilih memilih nama tokoh yang sama di mana tokoh-tokoh tersbut bisa bermasalah di depan publik.^{[butuh rujukan]}

Berdasarkan perhitungan ^[2]^[3]

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu

sistem distrik (plurality system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak.
sistem proporsional (proportional system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan pembagi pemilih.

Perbedaan sebagai berikut:

Keterangan	Distrik	Proporsional
Peranan politik	lemah	kuat
Distribusi	tinggi	rendah
Kedekatan dengan calon pemilih	tinggi	rendah
Akuntabilitas	tinggi	rendah
Politik uang	tinggi	rendah
Kualitas parlemen	sama dengan SD	sama dengan SP
Calon parlemen	harus daerah	tidak harus daerah
Daerah basis pemilihan	ya	tidak
Jumlah wakil tiap daerah	hanya satu	dua atau lebih
Partai kecil/partai gurem	rugi	untung
Keloyalan wakil rakyat	desentralisasi (loyal pada konstituensi)	sentralisasi (loyal pada pusat)
Batas ambang parlemen	tidak	ya
Calon independen	ya	tidak
Ukuran daerah pemilihan	sedikit	banyak
Jumlah daerah pemilihan	banyak	sedikit
Membentuk koalisi	tidak	ya

Pemilu di Indonesia

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai 1997.^{[butuh rujukan]}

Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut.^{[butuh rujukan]} Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.^{[butuh rujukan]} Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.^[4]

Referensi

^ Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39
^ Perbedaan sistem distrik dan proporsional
^ jidil 2
^ Suprihatini, Amin. Partai Politik di Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm.8,9

Pranala luar

Departemen Dalam Negeri (Depdagri)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) (tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) KPU
Pemilu Indonesia
Pusat Informasi Partai Politik Indonesia Pemilu

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39

[2] Perbedaan sistem distrik dan proporsional

[3] 2

[4] Suprihatini, Amin. Partai Politik di Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm.8,9

[1]

[2]

[3]

[4]

Penent partai politik

Contoh hasil pemilu

Tanpa batas ambang parlemen (Parliamentary Threshold)

Pembagi (Divisor)

Kuota (Quota)

Dengan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold)

Pembagi (Divisor)

Kuota (Quota)

Nilai Mayoritas dan Minoritas

Mayoritas multak

Mayoritas biasa

Mayoritas koalisi

Contoh

Minoritas

Sistem pemilihan umum

Berdasarkan daftar peserta partai politik

Berdasarkan perhitungan [2][3]

Pemilu di Indonesia

Referensi

Pranala luar

Berdasarkan perhitungan ^[2]^[3]