Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
Kementerian Kesehatan ; Republik Indonesia
	Logo Kementerian Kesehatan (Potrait)
	Logo Kementerian Kesehatan (Landscape)
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021
Bidang tugas	Kesehatan
Alokasi APBN	Rp130,4 Triliun
Susunan organisasi
Menteri	Ir. Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU.
Wakil Menteri	Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D.
Sekretaris Jenderal	Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D.
Inspektur Jenderal	drg. Murti Utami, MPH.
Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat	dr. Maria Endang Sumiwi, MPH.
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS.
Pelayanan Kesehatan	dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt, M.Pharm, MARS.
Tenaga Kesehatan	drg. Arianti Anaya, MKM.
Kepala Badan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Syarifah Liza Munira, Ph.D.
Staf Ahli
Bidang Ekonomi Kesehatan	drs. Bayu Teja Muliawan, S.H., M.Pharm, M.M., Apt.
Bidang Teknologi Kesehatan	Setiaji, ST, M.Si.
Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan	dr. Kirana Pritasari, MQIH.
Bidang Hukum Kesehatan	Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum
LPNK yang dikoordinasikan
	• Badan Pengawas Obat dan Makanan; • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Alamat
Kantor pusat	Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9; Jakarta Selatan 12950; DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (disingkat Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin.

Tugas dan fungsi

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.^[1]

Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, Kementerian Kesehatan terdiri atas:^[1]^[2]

Sekretariat Jenderal
1. Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Biro Hukum
4. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7. Biro Umum
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
5. Direktorat Kesehatan Jiwa
6. Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
3. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
4. Direktorat Pengelolaan Imunisasi
5. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
6. Direktorat Penyehatan Lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
4. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
5. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
4. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
5. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
6. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
3. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
4. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
5. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
6. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
Inspektorat Jenderal
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
2. Inspektorat I
3. Inspektorat II
4. Inspektorat III
5. Inspektorat IV
6. Inspektorat Investigasi.
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
1. Sekretariat Badan
2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
4. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
5. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

Terdapat empat staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Kesehatan terkait dengan bidangnya masing-masing.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

Terdapat pula beberapa pusat yang merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
Pusat Krisis Kesehatan
Pusat Kesehatan Haji
Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan

Koordinasi terhadap LPNK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Menteri Kesehatan melakukan koordinasi terhadap LPNK yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Sejarah

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Kesehatan.

Unsur	Perpres 35/2015	Perpres 18/2021
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kesehatan Masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tenaga Kesehatan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Staf ahli	Bidang Ekonomi Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Bidang Desentralisasi Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan	Bidang Ekonomi Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

Logo

Logo Kementerian Kesehatan hingga akhir 2016
Logo Kementerian Kesehatan sejak 25 Januari 2017 hingga 19 Februari 2024

Lihat pula

Referensi

^ ^a ^b Pemerintah Indonesia (17 Maret 2021), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
^ Kementerian Kesehatan (7 Februari 2022), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Indonesia) Situs web resmi Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

[:0-1] Pemerintah Indonesia (17 Maret 2021), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

[2] Kementerian Kesehatan (7 Februari 2022), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

[1]

[2]