Perjanjian Roem-Roijen: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Menambah Templat:Revolusi Nasional Indonesia |
k Membalikkan revisi 25789578 oleh 118.96.34.56 (bicara) Tag: Pembatalan |
||
| (35 revisi perantara oleh 22 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
| ⚫ | |||
{{nofootnotes}} |
|||
| ⚫ | [[Berkas:Dr. Van Royen over de Indonesische kwestie Weeknummer 49-01 - Open Beelden - 17278.ogv|jmpl|ka|Menteri Luar Negeri Belanda [[Jan Herman van Roijen|van Roijen]] (rekaman [[Desember]] [[1948]], sebelum berangkat ke [[New York]] dalam perjalanan dari negosiasi [[Resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Resolusi 67 Dewan Keamanan PBB]] yang akan memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia).]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | [[Berkas:Dr. Van Royen over de Indonesische kwestie Weeknummer 49-01 - Open Beelden - 17278.ogv|jmpl|ka|Menteri Luar Negeri Belanda [[Jan Herman van Roijen|van Roijen]] (rekaman [[Desember 1948]], sebelum berangkat ke [[New York]] dalam perjalanan dari negosiasi [[Resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Resolusi 67 Dewan Keamanan PBB]] yang akan memaksa Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia).]] |
||
{{Sejarah Indonesia}} |
{{Sejarah Indonesia}} |
||
'''Perjanjian Roem-Roijen''' (juga |
'''Perjanjian Roem-Roijen''' (juga dieja '''Roem-Royen''') adalah sebuah perjanjian antara [[Indonesia]] dengan [[Belanda]] yang dimulai pada tanggal [[14 April|17 April]] [[1949]] dan akhirnya ditandatangani pada tanggal [[7 Mei]] [[1949]] di Hotel Des Indes, [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]]. Namanya diambil dari kedua pemimpin [[delegasi]], [[Mohammad Roem]] dan [[Herman van Roijen]]. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum [[Konferensi Meja Bundar]] di [[Den Haag]] pada tahun yang sama. |
||
Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran [[Mohammad Hatta]] dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Yogyakarta]] untuk mempertegas sikapnya terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).<ref>{{Cite web|url=https://tirto.id/alotnya-perundingan-roem-royen-menuju-kedaulatan-ri-cJXj|title=Alotnya Perundingan Roem-Royen Menuju Kedaulatan RI|website=tirto.id|language=id|access-date=2019-09-22}}</ref> |
Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran [[Mohammad Hatta]] dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Yogyakarta]] untuk mempertegas sikapnya terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).<ref>{{Cite web|url=https://tirto.id/alotnya-perundingan-roem-royen-menuju-kedaulatan-ri-cJXj|title=Alotnya Perundingan Roem-Royen Menuju Kedaulatan RI|website=tirto.id|language=id|access-date=2019-09-22}}</ref> |
||
Pada perjanjian ini delegasi Indonesia diwakili oleh [[Mohammad Roem]]. Sementara delegasi Belanda diwakili [[Herman van Roijen]].<ref> {{Cite news|title= Perjanjian Roem-Royen: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya|author= Nibras Nada Nailufar|year= 2020|accessdate= 11 Januari 2021|work= [[Kompas.com]]|url= https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/200000469/perjanjian-roem-royen-latar-belakang-isi-dan-dampaknya?page=all|editor-last= Nailufar|editor-first= Nibras Nada|first= Nibras Nada|last= Nailufar}} </ref> |
|||
== Kesepakatan == |
== Kesepakatan == |
||
Isi dari perjanjian ini sebenarnya lebih merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu, pihak delegasi Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk:<ref name="Kesepakatan"> {{cite journal|title= Sejarah Diplomasi Roem-Roijen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949|author= Agus Budiman|journal= Jurnal Wahana Pendidikan|volume= 4|number= 1|year= 2017|issn= 2355-2425|page= 97-98|url= https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp/article/view/388}} </ref> |
|||
Hasil pertemuan ini adalah: |
|||
* Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya |
|||
# Mengeluarkan perintah kepada “pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya. |
|||
* Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar |
|||
# Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. |
|||
* Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke [[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]] |
|||
# Turut serta dalam [[Konferensi Meja Bundar|KMB]] di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat |
|||
* Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang |
|||
Sedangkan pihak delegasi Pemerintah Belanda saat itu menyatakan kesediaannya untuk:<ref name="Kesepakatan" /> |
|||
# Menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. |
|||
# Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. |
|||
# Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. |
|||
# Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. |
|||
# Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. |
|||
Pada tanggal [[22 Juni]], sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan: |
Pada tanggal [[22 Juni]], sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan: |
||
# Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai [[perjanjian Renville]] pada 8 desember 1947 |
|||
# Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak |
|||
# Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia<ref>{{Cite web|url=https://urusandunia.com/perjanjian-roem-royen/|title=Sejarah dan Isi Dari Perjanjian Roem Royen|date=2016-04-27|website=Urusan Dunia|language=en-US|access-date=2019-09-22}}</ref> |
|||
== Pasca perjanjian == |
== Pasca perjanjian == |
||
Pada [[6 Juli]], [[Sukarno]] dan [[Hatta]] kembali dari pengasingan ke [[Yogyakarta]], ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada [[13 Juli]], kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan [[Sjafruddin Prawiranegara]] yang menjabat presiden [[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]] (PDRI) dari tanggal [[22 Desember]] [[1948]] menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal [[13 Juli]] [[1949]].<ref>{{Cite web|url=https://seputarilmu.com/2019/01/perjanjian-roem-royen.html|title=√ Perjanjian Roem Royen : Latar Belakang, Tujuan, Isi, Hasil & Dampaknya Lengkap|last=Pendidikan|first=Guru|date=2019-01-30|website=SeputarIlmu.Com|language=id-ID|access-date=2019-09-22}}</ref> |
Pada [[6 Juli]], [[Sukarno]] dan [[Hatta]] kembali dari pengasingan ke [[Yogyakarta]], ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada [[13 Juli]], kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan [[Sjafruddin Prawiranegara]] yang menjabat presiden [[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]] (PDRI) dari tanggal [[22 Desember]] [[1948]] menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal [[13 Juli]] [[1949]].<ref>{{Cite web|url=https://seputarilmu.com/2019/01/perjanjian-roem-royen.html|title=√ Perjanjian Roem Royen : Latar Belakang, Tujuan, Isi, Hasil & Dampaknya Lengkap|last=Pendidikan|first=Guru|date=2019-01-30|website=SeputarIlmu.Com|language=id-ID|access-date=2019-09-22}}</ref> |
||
Pada [[3 Agustus]], gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di [[Jawa]] ([[11 Agustus]]) dan [[Sumatra]] ([[15 Agustus]]). [[Konferensi Meja Bundar]] mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali masalah [[Papua bagian barat|Papua Belanda]].<ref>{{Cite web|url=https://www.zonareferensi.com/perjanjian-roem-royen/|title=Perjanjian Roem Royen {{!}} Latar Belakang, Sejarah, Hasil, Isi & Dampaknya|last=Zakky|first=Oleh|date=2018-01-30|website=ZonaReferensi.com|language=id-ID|access-date=2019-09-22}}</ref> |
Pada [[3 Agustus]], gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di [[Jawa]] ([[11 Agustus]]) dan [[Sumatra]] ([[15 Agustus]]). [[Konferensi Meja Bundar]] mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali dengan masalah [[Papua bagian barat|Papua Belanda]].<ref>{{Cite web|url=https://www.zonareferensi.com/perjanjian-roem-royen/|title=Perjanjian Roem Royen {{!}} Latar Belakang, Sejarah, Hasil, Isi & Dampaknya|last=Zakky|first=Oleh|date=2018-01-30|website=ZonaReferensi.com|language=id-ID|access-date=2019-09-22}}</ref> |
||
== Dampak Perjanjian Roem-Roijen == |
|||
Terdapat banyak dampak perjanjian Roem Roijen pada keadaan di Indonesia. Isi perjanjian Roem Roijen termasuk pembebasan tahanan politik sehingga [[Soekarno]] dan [[Mohammad Hatta|Hatta]] kembali ke [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Yogyakarta]] setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibukota sementara dari Indonesia. Terjadi juga penyerahan mandat dari [[Syafruddin Prawiranegara|Sjafruddin Prawiranegara]] sebagai presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) kembali kepada Ir. Soekarno. |
|||
Yang paling mencolok adalah adanya gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Roem Roijen pun berujung dengan dilaksanakannya [[Konferensi Meja Bundar]] (KMB) di [[Den Haag|Den Haag, Belanda]] yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. |
|||
Demikian sedikit pembahasan tentang perundingan Roem Roijen meliputi latar belakang, tujuan, sejarah, hasil dan isi serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian Roem Roijen antara Belanda dan Indonesia secara lengkap. Peristiwa persetujuan Roem Roijen ini pun menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam kelangsungan Republik Indonesia yang terjadi setelah era kemerdekaan. |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
| Baris 34: | Baris 35: | ||
== Pranala luar == |
== Pranala luar == |
||
* {{id}} [http://www.hupelita.com/baca.php?id=30490 Mengenang Persetujuan Roem-Royen Menuju KMB] |
* {{id}} [http://www.hupelita.com/baca.php?id=30490 Mengenang Persetujuan Roem-Royen Menuju KMB]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} |
||
* {{id}} [http://www.anri.go.id/web/index.php?m=bulan_dalam_arsip&bulan=5&tahun=2007&PHPSESSID=d416974292814d42fa7f7d84ff05f940 PERSETUJUAN ROEM-ROYEN] |
* {{id}} [http://www.anri.go.id/web/index.php?m=bulan_dalam_arsip&bulan=5&tahun=2007&PHPSESSID=d416974292814d42fa7f7d84ff05f940 PERSETUJUAN ROEM-ROYEN]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} |
||
{{Revolusi Nasional Indonesia}} |
{{Revolusi Nasional Indonesia}} |
||
[[Kategori:Sejarah Indonesia]] |
[[Kategori:Sejarah Indonesia]] |
||
Revisi terkini sejak 3 Juni 2024 16.52
Bagian dari seri mengenai |
|---|
| Sejarah Indonesia |
 |
| Garis waktu |
 Portal Indonesia |
Perjanjian Roem-Roijen (juga dieja Roem-Royen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Mohammad Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan “Jogjakarta is de Republiek Indonesie” (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).[1]
Pada perjanjian ini delegasi Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem. Sementara delegasi Belanda diwakili Herman van Roijen.[2]
Kesepakatan
[sunting | sunting sumber]Isi dari perjanjian ini sebenarnya lebih merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu, pihak delegasi Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk:[3]
- Mengeluarkan perintah kepada “pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya.
- Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
- Turut serta dalam KMB di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat
Sedangkan pihak delegasi Pemerintah Belanda saat itu menyatakan kesediaannya untuk:[3]
- Menyetujui kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta.
- Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
- Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik.
- Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
- Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.
Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan:
- Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 8 desember 1947
- Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
- Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia[4]
Pasca perjanjian
[sunting | sunting sumber]Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949.[5]
Pada 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa (11 Agustus) dan Sumatra (15 Agustus). Konferensi Meja Bundar mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali dengan masalah Papua Belanda.[6]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Alotnya Perundingan Roem-Royen Menuju Kedaulatan RI". tirto.id. Diakses tanggal 2019-09-22.
- ^ Nailufar, Nibras Nada (2020). Nailufar, Nibras Nada, ed. "Perjanjian Roem-Royen: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya". Kompas.com. Diakses tanggal 11 Januari 2021.
- ^ a b Agus Budiman (2017). "Sejarah Diplomasi Roem-Roijen Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949". Jurnal Wahana Pendidikan. 4 (1): 97-98. ISSN 2355-2425.
- ^ "Sejarah dan Isi Dari Perjanjian Roem Royen". Urusan Dunia (dalam bahasa Inggris). 2016-04-27. Diakses tanggal 2019-09-22.
- ^ Pendidikan, Guru (2019-01-30). "√ Perjanjian Roem Royen : Latar Belakang, Tujuan, Isi, Hasil & Dampaknya Lengkap". SeputarIlmu.Com. Diakses tanggal 2019-09-22.
- ^ Zakky, Oleh (2018-01-30). "Perjanjian Roem Royen | Latar Belakang, Sejarah, Hasil, Isi & Dampaknya". ZonaReferensi.com. Diakses tanggal 2019-09-22.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Mengenang Persetujuan Roem-Royen Menuju KMB[pranala nonaktif permanen]
- (Indonesia) PERSETUJUAN ROEM-ROYEN[pranala nonaktif permanen]
