Penjara seumur hidup: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 10 Agustus 2020 15.24

Penerapan hukuman penjara seumur di seluruh dunia:^[1]
  Penjara seumur hidup diterapkan sebagai hukuman

  Penjara seumur hidup diterapkan sebagai hukuman dengan pembatasan tertentu

  Penjara seumur hidup tidak digunakan/telah dihapuskan

  Penerapan tidak diketahui

Penjara seumur hidup adalah suatu bentuk hukuman penjara untuk suatu kejahatan serius yang secara nominal berarti adalah seluruh sisa umur tahanan, tapi pada kenyataannya meliputi periode yang bervariasi antar berbagai yurisdiksi. Banyak negara menerapkan rentang waktu maksimum yang memungkinkan untuk penahanan (biasanya 50 tahun) dan kadang memberikan peluang pembebasan bersyarat (parole) setelah jangka waktu tertentu.

Pada yurisdiksi yang tidak menerapkan hukuman mati, penjara seumur hidup dianggap merupakan hukuman kriminal yang paling berat, terutama jika tanpa kesempatan pembebasan bersyarat.

Penerapan

Indonesia

Di Indonesia, hukuman penjara seumur hidup merupakan salah satu dari dua bentuk hukuman penjara yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
— Pasal 12 KUHP

Pidana penjara seumur hidup adalah bentuk dari pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang berarti ia dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri atau ditambah dengan pidana tambahan.^[2]

Pidana penjara seumur hidup menurut KUHP bukan berarti seseorang dihukum penjara selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, melainkan pidana tersebut dijalankan sampai akhir hidup terpidana di penjara.^[3]^[4]

Antara delik pidana yang diancam hukuman penjara seumur hidup dalam KUHP adalah:

Tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 104, 106, 107 ayat 2, 108 ayat 2, 111 ayat 2, 124 ayat 2, dan 124 ayat 3);
Tindak pidana terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3);
Tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum (Pasal 187, 198, 200, 202 ayat 2], dan 204 ayat 2);
Tindak pidana terhadap nyawa (Pasal 339 dan 340);
Pencurian yang disertai oleh kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 ayat 4);
Pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 ayat 2);
Tindak pidana pelayaran (Pasal 444);
Tindak pidana penerbangan (Pasal 479 f sub b, 479 k ayat 1 dan 2, dan 479 ayat 1 dan 2).

Rujukan

^ "Life imprisonment". life-imprisonment.html.
^ Ayu Pramesti, Tri Jata (6 Desember 2017). "Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan". HukumOnline.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
^ Rachmadsyah, Shanti (24 Juni 2010). "Pidana Seumur Hidup". HukumOnline.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
^ Saputra, Andi (2 Juni 2015). "Catat! Hukuman Seumur Hidup Artinya Terpidana Sampai Mati di Penjara". Detik.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

[1] "Life imprisonment". life-imprisonment.html.

[2] Ayu Pramesti, Tri Jata (6 Desember 2017). "Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan". HukumOnline.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

[3] Rachmadsyah, Shanti (24 Juni 2010). "Pidana Seumur Hidup". HukumOnline.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

[4] Saputra, Andi (2 Juni 2015). "Catat! Hukuman Seumur Hidup Artinya Terpidana Sampai Mati di Penjara". Detik.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.

[1]

[2]

[3]

[4]

@@ Baris 17: / Baris 17: @@
 # Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
 # Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.|Pasal 12 [https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana/Buku_Kesatu#Bab_II_-_Pidana KUHP]}}
+Pidana penjara seumur hidup adalah bentuk dari pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yang berarti ia dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri atau ditambah dengan pidana tambahan.<ref>{{Cite web|last=Ayu Pramesti|first=Tri Jata|date=6 Desember 2017|title=Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan|url=https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/|website=HukumOnline.com|access-date=10 Agustus 2020}}</ref>
 Pidana penjara seumur hidup menurut KUHP bukan berarti seseorang dihukum penjara selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, melainkan pidana tersebut dijalankan sampai akhir hidup terpidana di penjara.<ref>{{Cite web|last=Rachmadsyah|first=Shanti|date=24 Juni 2010|title=Pidana Seumur Hidup|url=https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c16084b884be/pidana-seumur-hidup/|website=HukumOnline.com|access-date=10 Agustus 2020}}</ref><ref>{{Cite web|last=Saputra|first=Andi|date=2 Juni 2015|title=Catat! Hukuman Seumur Hidup Artinya Terpidana Sampai Mati di Penjara|url=https://news.detik.com/berita/d-2931333/catat-hukuman-seumur-hidup-artinya-terpidana-sampai-mati-di-penjara|website=Detik.com|access-date=10 Agustus 2020}}</ref>
+Antara [[delik]] pidana yang diancam hukuman penjara seumur hidup dalam KUHP adalah:
+* Tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 104, 106, 107 ayat 2, 108 ayat 2, 111 ayat 2, 124 ayat 2, dan 124 ayat 3);
+* Tindak pidana terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3);
+* Tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum (Pasal 187, 198, 200, 202 ayat 2], dan 204 ayat 2);
+* Tindak pidana terhadap nyawa (Pasal 339 dan 340);
+* Pencurian yang disertai oleh kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 ayat 4);
+* Pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 ayat 2);
+* Tindak pidana pelayaran (Pasal 444);
+* Tindak pidana penerbangan (Pasal 479 f sub b, 479 k ayat 1 dan 2, dan 479 ayat 1 dan 2).
 == Rujukan ==

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal