Gugatan hukum

Gugatan Hukum adalah tuntutan hak yang mengandung unsur-unsur pidana sengketa terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat^[1]. Merupakan peningkatan dari permasalahan awal yakni perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.^[2]Perkara contentiosa, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi contentiosa yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak bersengketa.^[3]Gugatan memiliki ciri khas, yaitu:

Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan harus mengandung sengketa
Terjadi sengketa antara dua pihak, minimal dua pihak,
Bersifat parti (party), dengan komposisi pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
Tidak boleh dilakukan secara sepihak (ex-parte), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak.^[4]

Bentuk Gugatan

Dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR) dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan, yaitu:

Gugatan tertulis, adalah gugatan yang paling diutamankan di hadapan pengadilan dari pada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur jelas dalam pasal 188 ayat (1) HIR atau pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan gugatan adalah penggugat dan atau kuasanya.^[5]
Gugatan Lisan, adalah gugatan yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang memperbolehkan mereka untuk dapat mengajukan gugatan secara lisan, yaitu mereka yang buta huruf. Gugatan secara lisan diatur dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 Rbg yang berbunyi, bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukan secara lisan ke Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan ini selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang yang masih banyak pada masa pembentukan peraturan ini, dan membantu rakyat kecil yang tidak mampu membayar jasa advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya.^[6]

Referensi

^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-10. Diakses tanggal 2023-06-28.
^ talpeg (2019-05-15). "Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan". PPPPTK Penjas dan BK (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 2022-07-24.
^ talpeg (2019-05-15). "Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan". PPPPTK Penjas dan BK (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 2022-07-24.
^ talpeg (2019-05-15). "Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan". PPPPTK Penjas dan BK (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 2022-07-24.
^ "Bentuk Gugatan menurut HIR". Hukum Acara Perdata (dalam bahasa Inggris). 2012-02-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2022-07-24.
^ "Bentuk Gugatan menurut HIR". Hukum Acara Perdata (dalam bahasa Inggris). 2012-02-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2022-07-24.

[1] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-10. Diakses tanggal 2023-06-28.

[2] talpeg (2019-05-15). "Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan". PPPPTK Penjas dan BK (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 2022-07-24.

[3] talpeg (2019-05-15). "Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan". PPPPTK Penjas dan BK (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 2022-07-24.

[4] talpeg (2019-05-15). "Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan". PPPPTK Penjas dan BK (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 2022-07-24.

[5] "Bentuk Gugatan menurut HIR". Hukum Acara Perdata (dalam bahasa Inggris). 2012-02-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2022-07-24.

[6] "Bentuk Gugatan menurut HIR". Hukum Acara Perdata (dalam bahasa Inggris). 2012-02-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2022-07-24.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal