Xeer - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Xeer (diucapkan sebagai /ħeːr/) adalah sistem hukum tradisional Somalia, dan satu dari tiga sistem dimana yang menjadi inspirasi bagi hukum resmi yang berlaku di Somalia, yang lainnya adalah hukum perdata dan hukum Islam.^[1] Xeer diyakini sudah ada sebelum Islam, meskipun sistem ini dipengaruhi oleh Islam dan mempertahankan banyak unsur konservatif iman. Di bawah sistem ini, para tetua, yang dikenal sebagai xeer begti melayani sebagai hakim mediator dan membantu menyelesaikan kasus, mempertimbangkan preseden dan kebiasaan.^[2] Xeer adalah hukum polisentrik, dan kelompok-kelompok di masyarakat Somalia memiliki interpretasi xeer dan adat yang berbeda, karena didasarkan pada preseden hukum adat yang telah ada.

Referensi[sunting | sunting sumber]

^ "CIA The World Factbook - Somalia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-14.
^ Legal Affairs

Sumber[sunting | sunting sumber]

Abdile, Mahdi. 2012. Customary Dispute Resolution in Somalia. African Conflict & Peacebuilding Review, Volume 2, Number 1: 87-110.
Gladitz, Nicola. Somalia: A Tradition of Law
Van Notten, Michael. The Law of the Somalis: A Stable Foundation for Economic Development in the Horn of Africa, 2005.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

https://mises.org/library/rule-law-without-state

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal

l b s Hukum di Afrika
Negara berdaulat	Afrika Selatan Afrika Tengah Aljazair Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Chad Eritrea Eswatini Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Khatulistiwa Guinea-Bissau Jibuti Kamerun Kenya Komoro Republik Demokratik Kongo Republik Kongo Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Maroko Mauritania Mauritius Mesir Mozambik Namibia Niger Nigeria Pantai Gading Rwanda Sao Tome dan Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia Sudan Sudan Selatan Tanjung Verde Tanzania Togo Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe
Negara dengan pengakuan terbatas	Azawad Republik Demokratik Arab Sahrawi Somaliland
Dependensi dan wilayah lain	Kepulauan Canaria Ceuta Madeira Mayotte Melilla Plaza de soberanía Réunion Sahara Barat Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha