Deklarasi Balfour

Halaman ini berisi artikel tentang pernyataan dukungan terhadap penciptaan "kediaman nasional" bagi orang Yahudi. Untuk dokumen yang berkaitan dengan negara-negara dominion Kekaisaran Britania, lihat Deklarasi Balfour 1926.

Deklarasi Balfour
Deklarasi Balfour tercantum dalam surat Arthur Balfour kepada Walter Rothschild
Dibuat	02 November 1917 (1917-11-02)
Lokasi	British Library
Penulis	Walter Rothschild, Arthur Balfour, Leo Amery, Alfred Milner
Penandatangan	Arthur Balfour
Tujuan	Menegaskan dukungan pemerintah Inggris Raya terhadap penciptaan "kediaman nasional" di Palestina bagi orang Yahudi dengan dua syarat.

Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka dari pemerintah Inggris Raya yang dikeluarkan semasa Perang Dunia I untuk menegaskan dukungannya terhadap penciptaan "kediaman nasional" di Palestina bagi orang Yahudi, manakala Palestina masih menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kekaisaran Turki Osmanli, dan masyarakat Yahudi masih tergolong kaum minoritas di Palestina. Isi Deklarasi Balfour adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Sri Baginda memandang baik penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi orang Yahudi, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memudahkan terlaksananya maksud ini, dengan keinsafan bahwa tak satu pun langkah pelaksanaannya akan mencederai hak-hak sipil dan keagamaan komunitas-komunitas non-Yahudi di Palestina, maupun hak-hak dan status politik yang dinikmati orang Yahudi di negeri-negeri lain.

Deklarasi Balfour tercantum dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Raya Arthur Balfour kepada Walter Rothschild, tokoh pimpinan komunitas Yahudi Inggris Raya, untuk diberitahukan kepada Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia. Isi Deklarasi Balfour disiarkan lewat media massa pada tanggal 9 November 1917.

Segera sesudah memaklumkan perang terhadap Kekaisaran Turki Osmanli pada bulan November 1914, kabinet perang Inggris Raya mulai memikirkan masa depan Palestina. Dalam tempo dua bulan, Herbert Samuel, anasir Sionis dalam kabinet Inggris Raya, mengedarkan sebuah memorandum di kabinet, berisi usulan untuk mendukung cita-cita kaum Sionis demi mendapatkan dukungan orang Yahudi bagi kepentingan perjuangan Inggris Raya dalam Perang Dunia I. Pada bulan April 1915, Perdana Menteri Inggris Raya Herbert Henry Asquith membentuk panitia khusus untuk merumuskan kebijakan pemerintah Inggris Raya terkait Kekaisaran Turki Osmanli, termasuk Palestina. Herbert Henry Asquith, yang menghendaki agar Kekaisaran Turki Osmanli direformasi seusai perang, meletakkan jabatan pada bulan Desember 1916. Penggantinya, David Lloyd George, justru menghendaki agar Kekaisaran Turki Osmanli dipecah-belah. Negosiasi-negosiasi tahap awal antara pemerintah Inggris Raya dan kaum Sionis berlangsung dalam sebuah konferensi yang dihadiri Sir Mark Sykes dan tokoh-tokoh pimpinan Sionis pada tanggal 7 Februari 1917. Menindaklanjuti diskusi-diskusi susulan selepas konferensi, pada tanggal 19 Juni, Arthur Balfour meminta Walter Rothschild dan Chaim Weizmann untuk mengajukan suatu rancangan deklarasi dukungan. Rancangan-rancangan deklarasi yang diajukan selanjutnya dibahas dalam rapat kabinet dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari kubu Yahudi Sionis maupun kubu Yahudi anti-Sionis, tetapi tidak melibatkan wakil-wakil masyarakat Palestina.

Mendekati akhir tahun 1917, menjelang pencanangan Deklarasi Balfour, Perang Dunia I telah sampai ke tahap buntu. Amerika Serikat dan Rusia, dua negara sekutu Inggris, tidak sepenuhnya melibatkan diri. Amerika Serikat belum ditimpa kerugian akibat perang, sementara Rusia tengah diguncang kudeta kaum Bolsyewik. Situasi buntu di kawasan selatan Palestina dipecahkan oleh Pertempuran Bersyeba pada tanggal 31 Oktober 1917. Pada tanggal yang sama, rapat kabinet pemerintahan Inggris Raya memutuskan untuk merilis rumusan akhir deklarasi dukungan. Rapat-rapat kabinet yang digelar sebelumnya telah mengkaji manfaat-manfaat propaganda yang bakal diperoleh dari komunitas Yahudi sedunia bagi perjuangan Blok Sekutu.

Kalimat pembuka Deklarasi Balfour merupakan ungkapan dukungan terbuka pertama dari sebuah kekuatan politik utama dunia kepada gerakan Sionisme. Istilah "kediaman nasional" (bahasa Inggris: national home) belum pernah muncul di ranah hukum internasional, dan sengaja diciptakan agar bermakna kabur sehingga tidak dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan istilah ini adalah sebuah negara Yahudi. Tapal batas wilayah yang disebut "Palestina" tidak ditetapkan. Kemudian hari pemerintah Inggris Raya menegaskan bahwa frasa "di Palestina" berarti kediaman nasional orang Yahudi tidak bakal mencakup seantero wilayah Palestina. Bagian kedua dari isi Deklarasi Balfour sengaja ditambahkan untuk menenangkan para penentang kebijakan ini, yakni pihak-pihak yang khawatir kebijakan ini malah akan berdampak buruk terhadap posisi populasi lokal Palestina, dan akan mengobarkan sentimen antisemit di seluruh dunia karena "menyifatkan orang Yahudi sebagai kaum pendatang di tanah leluhur mereka". Deklarasi Balfour mengamanatkan perlindungan hak-hak sipil dan keagamaan orang Arab Palestina, yang merupakan warga mayoritas di Palestina, maupun hak-hak dan status politik komunitas-komunitas Yahudi di luar Palestina. Pada tahun 1939, pemerintah Inggris Raya mengakui bahwa pandangan-pandangan populasi lokal semestinya turut pula dijadikan bahan pertimbangan, dan pada tahun 2017, pemerintah Inggris Raya mengakui bahwa Deklarasi Balfour semestinya mengamanatkan pula perlindungan hak-hak politik orang Arab Palestina.

Deklarasi Balfour memunculkan berbagai konsekuensi jangka panjang. Deklarasi ini membuat dukungan terhadap gerakan Sionisme mengalami peningkatan pesat di kalangan komunitas Yahudi sedunia, dan menjadi komponen pokok dalam penyusunan Memorandum Penyerahan Mandat atas Palestina kepada Inggris Raya, yakni dokumen yang mendasari pembentukan Wilayah Mandat Palestina, cikal bakal dari wilayah Israel dan Palestina sekarang ini. Oleh karena itu, Deklarasi Balfour dianggap sebagai sebab utama berlarut-larutnya konflik Israel–Palestina, yang kerap disebut sebagai konflik paling alot di muka bumi. Beberapa hal terkait deklarasi ini masih menjadi kontroversi, misalnya soal bertentangan tidaknya deklarasi ini dengan janji-janji awal pemerintah Inggris Raya kepada Syarif Mekah yang disampaikan melalui surat-menyurat antara Henry McMahon dan Husain bin Ali Alhasyimi.

Latar belakang

Dukungan dini dari pemerintah Inggris Raya

"Memorandum kepada para kepala monarki Protestan di Eropa perihal pemulangan orang Yahudi ke Palestina" dari Lord Shaftesbury, sebagaimana yang termuat dalam surat kabar Colonial Times pada tahun 1841

Dukungan politik dini dari pemerintah Inggris Raya terhadap pertambahan jumlah pemukim Yahudi di tanah Palestina didasarkan atas kalkulasi-kalkulasi geopolitik. Dukungan tersebut mula-mula muncul pada awal era 1840-an, dipelopori oleh Lord Palmerston, sesudah Suriah dan Palestina diserobot Muhammad Ali Pasya, Wali Negeri Mesir yang mendurhaka terhadap Kekaisaran Turki Osmanli. Prancis kian meluaskan pengaruhnya di Palestina maupun negeri-negeri lain di Timur Tengah, dan perannya selaku pelindung komunitas-komunitas Kristen Katolik mulai menguat, sementara Rusia sudah disegani sebagai pelindung komunitas-komunitas Kristen Ortodoks Timur di kawasan yang sama. Situasi seperti ini membuat Inggris Raya tidak punya ruang lingkup pengaruh di Timur Tengah, dan oleh karena itu perlu menemukan atau menciptakan suatu kaum yang dapat mereka "ayomi" di kawasan itu. Pertimbangan-pertimbangan politik tersebut didukung oleh sentimen Kristen Injili yang bersimpati terhadap "kepulangan orang Yahudi" ke Palestina, yakni sentimen yang diusung anasir-anasir kalangan elit politik Inggris Raya pada pertengahan abad ke-19, teristimewa Lord Shaftesbury. Kementerian Luar Negeri Inggris Raya secara aktif mendorong orang Yahudi untuk beremigrasi ke Palestina, misalnya melalui imbauan-imbauan Charles Henry Churchill, yang disampaikan lewat surat dalam rentang waktu 1841-1842, kepada Moses Montefiore, pemimpin komunitas Yahudi Inggris Raya.

Ikhtiar-ikhtiar semacam ini bersifat pradini, dan tidak membuahkan hasil. Hanya 24.000 orang Yahudi yang bermukim di Palestina menjelang kemunculan Sionisme di kalangan komunitas Yahudi sedunia pada dua dasawarsa terakhir abad ke-19. Perubahan mendadak geopolitik akibat meletusnya Perang Dunia I membuat kalkulasi-kalkulasi awal, yang sempat ditinggal terbengkalai, menjadi titik tolak pembaharuan taksiran-taksiran stategis maupun tawar-menawar politik atas kawasan Timur Tengah dan Timur Jauh.

Sionisme purwa

Informasi lebih lanjut: Sionisme

Gerakan Sionisme muncul menjelang akhir abad ke-19 sebagai reaksi terhadap gerakan-gerakan antisemit dan nasionalis eksklusioner di Eropa. Nasionalisme romantis di Eropa Tengah dan Eropa Timur turut membantu kelahiran Haskalah, atau gerakan "Pencerahan Yahudi", yang menimbulkan perpecahan di dalam komunitas Yahudi, yakni perpecahan antara golongan yang menganggap Yahudi sebagai agama mereka dan golongan yang menganggap Yahudi sebagai suku-bangsa atau bangsa mereka. Pogrom-pogrom anti-Yahudi yang terjadi dalam rentang waktu 1881–1884 di Kekaisaran Rusia mendorong penguatan identitas golongan yang kedua. Dari golongan ini muncul organisasi-organisasi perintis yang disebut Hobebei Tsion (Pencinta Sion), risalah Swa-Emansipasi yang ditulis oleh Leon Pinsker, dan gelombang pertama imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang secara retrospektif diberi nama "Aliyah Pertama".

"Program Basel" disetujui dalam Kongres Sionis yang pertama pada tahun 1897. Kalimat pertamanya berbunyi, "Sionisme berusaha menciptakan tempat tinggal (Heimstätte) bagi bangsa Yahudi di Palestina di bawah naungan hukum publik."

Pada tahun 1896, Theodor Herzl, wartawan Yahudi warga Austria-Hongaria, menerbitkan risalah yang menjadi landasan Sionisme politik, yakni Der Judenstaat ("Negara Yahudi" atau "Negara Orang Yahudi"). Dalam risalah ini, ia mengemukakan bahwa satu-satunya solusi bagi "masalah Yahudi" di Eropa, termasuk antisemitisme yang kian marak, adalah menciptakan sebuah negara bagi orang Yahudi. Setahun kemudian, Theodor Herzl mendirikan Organisasi Sionis. Pada penyelenggaraan kongres pertamanya, Organisasi Sionis mengamanatkan pembentukan "kediaman bagi bangsa Yahudi di Palestina di bawah naungan hukum publik". Usulan langkah-langkah pelaksanaan amanat ini mencakup tindakan mempromosikan pemukiman orang Yahudi di Palestina, mengorganisasikan orang Yahudi di diaspora, mempertebal perasaan dan keinsyafan sebagai orang Yahudi, serta berancang-ancang untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari pemerintah. Theodor Herzl wafat pada tahun 1904, 44 tahun sebelum lahirnya Negara Israel, negara Yahudi yang ia gagas. Sampai akhir hayatnya, ia tak kunjung mendapatkan kekuasaan politik yang diperlukan untuk menjalankan rencana-rencananya.

Chaim Weizmann, pemimpin kaum Sionis yang kelak menjadi Presiden Organisasi Sionis Sedunia dan Presiden Israel yang pertama, hijrah dari Swiss ke ke Inggris Raya pada tahun 1904. Ia berjumpa dengan Arthur Balfour dalam suatu pertemuan yang diatur oleh Charles Dreyfus, wakil konstituen Yahudi dalam tim kampanye Arthur Balfour. Pertemuan ini berlangsung sesudah Arthur Balfour meletakkan jabatan perdana menteri dan baru saja mulai berkampanye dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Inggris Raya tahun 1906. Sebelum itu pada tahun yang sama, Arthur Balfour berhasil memperjuangkan rancangan Undang-Undang Warga Asing dalam sidang parlemen dengan pidato-pidatonya yang berapi-api tentang perlunya membendung gelombang imigrasi pengungsi Yahudi dari Kekaisaran Rusia ke Inggris Raya. Dalam pertemuan ini, ia menanyakan alasan keberatan Chaim Weizmann terhadap Rancangan Uganda tahun 1903 yang justru didukung oleh Theodor Herzl, yakni rencana penyerahan sebagian dari wilayah protektorat Inggris Raya di Afrika Timur untuk dijadikan wilayah otonom orang Yahudi. Rancangan Uganda ditawarkan kepada Theodor Herzl oleh Joseph Chamberlain, Menteri Urusan Tanah Jajahan dalam kabinet Arthur Balfour, selepas berkunjung ke Afrika Timur pada tahun 1903. Menyusul kematian Theodor Herzl, rancangan ini ditolak lewat pemungutan suara dalam Kongres Sionis yang ketujuh pada tahun 1905, sesudah dua tahun menjadi pokok perdebatan sengit di dalam Organisasi Sionis. Chaim Weizmann menjawab pertanyaan Arthur Balfour dengan mengemukakan keyakinannya bahwa kecintaan orang Yahudi terhadap Yerusalem sebanding dengan kecintaan orang Inggris terhadap kota London.

Pada bulan Januari 1914, Chaim Weizmann berjumpa dengan Baron Edmond de Rothschild, anggota keluarga besar Rothschild cabang Prancis dan salah seorang penganjur utama gerakan Sionisme, untuk membicarakan proyek pembangunan Universitas Ibrani di Yerusalem. Kendati bukan bagian dari Organisasi Sionis Sedunia, Baron Edmond de Rothschild telah berjasa mendanai pembentukan koloni-koloni tani Yahudi Aliyah Pertama dan mengalihkannya kepada Asosiasi Kolonisasi Yahudi pada tahun 1899. Tidak percuma Chaim Weizmann berkenalan dengan Baron Edmond de Rothschild karena beberapa bulan kemudian, putra sang baron, James de Rothschild, minta dipertemukan dengan Chaim Weizmann pada tanggal 25 November 1914. James de Rothschild berharap Chaim Weizmann bersedia membantunya memengaruhi orang-orang di lingkungan pemerintahan Inggris Raya yang ia anggap dapat menerima rencana pendirian "Negara Yahudi" di Palestina. Melalui istri James de Rothschild, Dorothy de Rothschild, Chaim Weizmann berkenalan dengan Rózsika Rothschild, yang kemudian mengenalkannya kepada keluarga besar Rothschild cabang Inggris, teristimewa suaminya, Charles Rothschild, dan abang iparnya, Walter Rothschild, seorang ahli zoologi dan mantan anggota parlemen Inggris Raya. Nathan Rothschild, Baron Rothschild yang pertama, kepala keluarga besar Rothschild cabang Inggris, menjaga jarak aman dengan Sionisme, tetapi ia wafat pada bulan Maret 1915, dan gelar kebangsawanannya diwarisi oleh Walter Rothschild.

Sebelum pencanangan Deklarasi Balfour, sekitar 8.000 dari 300.000 warga Yahudi Inggris Raya adalah anggota organisasi kaum Sionis. Di peringkat global, per 1913 (tahun data termutakhir prapencanangan Deklarasi Balfour), kira-kira 1% dari jumlah orang Yahudi sedunia adalah anggota organisasi kaum Sionis.

Palestina di bawah pemerintah Turki Osmanli

Informasi lebih lanjut: Suriah Utsmaniyah dan Sejarah Palestina

Daerah sejajar Sungai Yordan yang disebut "Tanah Palestina" (Arab: ارض فلسطين, Arḍ Filasṭīn) di dalam peta keluaran tahun 1732, karya Kâtip Çelebi (1609–1657), ahli geografi Turki Osmanli.

Terhitung sampai tahun 1916, sudah empat abad lamanya Palestina menjadi bagian dari Kekaisaran Turki Osmanli atau Kesultanan Utsmaniyah. Nyaris sepanjang kurun waktu empat abad ini, orang Yahudi menjadi kaum minoritas di Palestina, yakni sekitar 3% saja dari keseluruhan populasi. Umat Islam merupakan bagian terbesar dari populasi Palestina, disusul oleh umat Kristen.

Pemerintah Turki Osmanli di Istambul mulai memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap imigrasi orang Yahudi ke Palestina menjelang akhir tahun 1882 setelah menyaksikan Aliyah Pertama yang berawal pada permulaan tahun itu. Meskipun imigrasi orang Yahudi sedikit banyak menimbulkan ketegangan dengan populasi lokal Palestina, terutama dengan golongan saudagar dan pemuka masyarakat, pada tahun 1901, Gerbang Agung (pemerintah pusat Turki Osmanli) memberi orang Yahudi hak yang sama dengan orang Arab untuk membeli tanah di Palestina, dan persentase orang Yahudi dari jumlah populasi Palestina pun meningkat menjadi 7% pada tahun 1914. Pada waktu yang sama, seiring kian meningkatnya rasa tidak percaya terhadap Aliyah Kedua dan Kaum Muda Turki, yakni kaum nasionalis Turki yang telah berhasil menguasai pemerintahan Turki Osmanli pada tahun 1908, gerakan nasionalisme Arab serta nasionalisme Palestina pun semakin bertumbuh, dan semangat anti-Sionisme menjadi unsur pemersatu di Palestina. Para sejarawan tidak tahu apakah kekuatan-kekuatan penggerak ini pada akhirnya akan tetap menimbulkan konflik andaikata Deklarasi Balfour tidak pernah ada.

Perang Dunia I

Informasi lebih lanjut: Lini masa Perang Dunia I

1914–1916: Diskusi-diskusi pendahuluan antara pemerintah Inggris Raya dan kaum Sionis

Pada bulan Juli 1914, meletus perang di Eropa antara kubu Entente Tiga (Inggris Raya, Prancis, Rusia) dan kubu Kekaisaran Sentral (Jerman, Austria-Hongaria, Turki Osmanli).

Kabinet pemerintahan Inggris Raya pertama kali membahas Palestina dalam rapat tanggal 9 November 1914, empat hari sesudah Inggris Raya memaklumkan perang terhadap Kekaisaran Turki Osmanli. Wilayah Kekaisaran Turki Osmanli ketika itu mencakup pula Mutasarifat Yerusalem, yakni daerah yang kerap disebut Palestina. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Inggris Raya David Lloyd George "mengungkit perihal akhir takdir Palestina". David Lloyd George adalah pemilik firma hukum Lloyd George, Roberts and Co, yang sudah sejak satu dasawarsa sebelumnya menjalin hubungan kerja sama dengan Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia dalam penyusunan Rancangan Uganda. David Lloyd George menjadi Perdana Menteri Inggris Raya pada waktu pencanangan Deklarasi Balfour, dan menjadi pejabat yang bertanggung jawab atas terbitnya deklarasi tersebut.

Masa Depan Palestina, memorandum kabinet dari Herbert Samuel, sebagaimana tercantum dalam risalah rapat kabinet pemerintahan Inggris Raya (CAB 37/123/43), per 21 Januari 1915

Usaha-usaha politik Chaim Weizmann mengalami kemajuan pesat. Pada tanggal 10 Desember 1914, ia berjumpa dengan Herbert Samuel, anggota kabinet pemerintahan Inggris Raya dan seorang Yahudi sekuler yang sudah mempelajari Sionisme. Herbert Samuel merasa tuntutan-tuntutan Chaim Weizmann terlampau bersahaja. Selang dua hari kemudian, Chaim Weizmann sekali lagi bertatap muka dengan Arthur Balfour setelah terakhir kali bertemu pada tahun 1905. Arthur Balfour sudah berada di luar lingkungan pemerintahan semenjak kekalahannya dalam pemilihan umum tahun 1906, tetapi masih menjadi anggota senior Partai Konservatif yang kala itu menjadi Kubu Oposisi Resmi.

Sebulan kemudian, Herbert Samuel mengedarkan sebuah memorandum bertajuk Masa Depan Palestina kepada kolega-koleganya di kabinet. Memorandum ini berisi pernyataan yang berbunyi: "Saya yakin bahwa solusi bagi masalah Palestina yang sangat dapat diterima oleh para pemimpin dan pendukung gerakan Sionisme di seluruh dunia adalah aneksasi Palestina oleh Kekaisaran Inggris Raya". Herbert Samuel membahas isi selembar salinan dari memorandumnya ini dengan Nathan Rothschild pada bulan Februari 1915, sebulan sebelum Nathan Rothschild wafat. Memorandum ini merupakan dokumen resmi pertama yang memuat pengajuan permintaan dukungan bagi orang Yahudi sebagai salah satu prasyarat perang.

Sejumlah diskusi lebih lanjut menyusul kemudian, termasuk pertemuan-pertemuan pendahuluan dalam kurun waktu 1915–1916 antara Lloyd George, yang diangkat menjadi menteri urusan kelengkapan perang pada bulan Mei 1915, dan Chaim Weizmann, yang diangkat menjadi penasihat ilmiah untuk kementerian tersebut pada bulan September 1915. Tujuh belas tahun kemudian, dalam Kenang-Kenangan Perang yang ditulisnya, Lloyd George menyebut pertemuan-pertemuan tersebut sebagai "sumber dan cikal bakal" Deklarasi Balfour. Pernyataan Lloyd George ini telah dibantah para sejarawan.

1915–1916: Komitmen-komitmen awal Inggris Raya terkait Palestina

Artikel utama: Korespondensi McMahon–Hussein dan Perjanjian Sykes-Picot

Penggalan dokumen kabinet pemerintahan Inggris Raya nomor CAB 24/68/86 (bulan November 1918) dan Buku Putih Churchill (bulan Juni 1922)

Peta dari dokumen Kementerian Luar Negeri Inggris Raya nomor FO 371/4368 (bulan November 1918) menampilkan Palestina di dalam wilayah "Arab"

Dokumen kabinet menyatakan bahwa Palestina tercakup dalam wilayah yang dijanjikan Henry McMahon kepada bangsa Arab, sementara Buku Putih Churchill menyatakan bahwa Palestina "senantiasa dianggap" tidak tercakup di dalamnya.

Palestina dalam peta Perjanjian Sykes–Picot di bawah "administrasi internasional", dengan Teluk Haifa, Akko, dan kota Haifa sebagai daerah kantong Inggris Raya, dan tidak mencakup kawasan yang terbentang mulai dari sebelah selatan kota Hebron

Menjelang akhir tahun 1915, Komisaris Tinggi Inggris Raya untuk Mesir, Henry McMahon, bersurat-suratan sebanyak sepuluh kali dengan Syarif Mekah, Husain bin Ali Alhasyimi. Melalui surat-suratnya Henry McMahon berjanji kepada Husain bin Ali Alhasyimi untuk mengakui kemerdekaan bangsa Arab "di dalam wilayah dengan tapal-tapal batas yang diusulkan Syarif Mekah" sebagai imbalan atas kesediaan Husain bin Ali Alhasyimi untuk mengobarkan pemberontakan melawan Kekaisaran Turki Osmanli. Kawasan yang dikecualikan dari wilayah yang dijanjikan tersebut adalah "sebagian wilayah Suriah" yang terletak di sebelah barat "Distrik Damsyik, Distrik Hums, Distrik Hamah, dan Distrik Halab". Selama beberapa dasawarsa pasca-Perang Dunia I, ruang lingkup kawasan pesisir yang dikecualikan ini menjadi pokok perdebatan sengit karena Palestina terletak di sebelah barat daya Damsyik dan tidak disebutkan secara gamblang.

Bangsa Arab bangkit memberontak melawan Kekaisaran Turki Osmanli pada tanggal 5 Juni 1916, dengan berpegang pada mufakat quid pro quo yang dicapai lewat hubungan surat-menyurat antara Henry McMahon dan Husain bin Ali Alhasyimi. Meskipun demikian, kurang dari tiga pekan sebelum pemberontakan meletus, pemerintah Inggris Raya, pemerintah Prancis, dan pemerintah Rusia diam-diam telah menyepakati Perjanjian Sykes–Picot, yang kemudian hari disebut Arthur Balfour sebagai "metode yang sepenuhnya baru" untuk memecah-belah kawasan Timur Tengah, manakala kesepakatan tahun 1915 "tampaknya sudah lekang dari ingatan orang".

Kesepakatan antara Inggris Raya dan Prancis ini dirundingkan pada akhir tahun 1915 dan awal tahun 1916 antara Sir Mark Sykes dan François Georges-Picot. Pokok-pokok kesepakatan utama masih berbentuk draf dalam memorandum bersama yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 1916. Mark Sykes adalah anggota Parlemen Inggris Raya berhaluan konservatif yang berhasil menduduki posisi yang cukup berpengaruh terhadap kebijakan Inggris Raya terkait Timur Tengah, mulai sejak diangkat menjadi anggota Panitia De Bunsen dan menggagas pembentukan Biro Arab pada tahun 1915. François Georges-Picot adalah diplomat Prancis yang pernah menjadi konsul jenderal di Beirut. Isi kesepakatan mereka adalah penetapan batas-batas ruang lingkup pengaruh dan kekuasaan di Asia Barat yang diusulkan untuk dibentuk andaikata Entente Tiga berhasil mengalahkan Kekaisaran Turki Osmanli dalam Perang Dunia I. Sejumlah besar kawasan yang didiami bangsa Arab dibagi-bagi menjadi bakal wilayah administratif Inggris Raya dan bakal wilayah administratif Perancis. Palestina diusulkan untuk dijadikan wilayah internasional, dengan bentuk administrasi pemerintahan yang akan ditetapkan sesudah berkonsultasi dengan Rusia dan Husain bin Ali Alhasyimi. Draf bulan Januari ini mengetengahkan kepentingan-kepentingan umat Kristen maupun umat Islam, dan menyebutkan pula bahwa "anggota-anggota komunitas Yahudi di seluruh dunia memiliki keprihatinan yang sungguh-sungguh dan sentimental terhadap masa depan negeri itu."

Sebelum memorandum bersama ini diterbitkan, belum ada negosiasi aktif dengan kaum Sionis, tetapi Mark Sykes sudah menginsafi keberadaan Sionisme, dan berhubungan baik dengan Moses Gaster – mantan Presiden Federasi Sionis Inggris – dan boleh jadi sudah pernah membaca memorandum kabinet tahun 1915 yang disusun oleh Herbert Samuel. Pada tanggal 3 Maret, ketika Mark Sykes dan François Georges-Picot masih berada di Petrograd, Lucien Wolf, sekretaris Panitia Gabungan untuk Luar Negeri (panitia bentukan organisasi-organisasi Yahudi untuk memperjuangkan kepentingan orang Yahudi di luar negeri), mengajukan draf pernyataan jaminan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris Raya. Pernyataan jaminan ini disiapkan agar sewaktu-waktu dapat diterbitkan Blok Sekutu untuk mendukung aspirasi-aspirasi orang Yahudi. Isi draf tersebut adalah sebagai berikut:

Bilamana Palestina sudah tercakup di dalam ruang lingkup pengaruh Inggris Raya atau Prancis seusai perang, maka pemerintah Inggris Raya atau Prancis sekali-kali tidak boleh menyepelekan nilai sejarah negeri itu bagi komunitas Yahudi. Masyarakat Yahudi harus dapat hidup aman sentosa, menikmati kebebasan sipil dan keagamaan, hak-hak politik yang setara dengan masyarakat lain, kemudahan-kemudahan yang berpatutan dalam urusan imigrasi dan kolonisasi, serta keistimewaan-keistimewaan warga kotapraja di kota-kota dan koloni-koloni tempat tinggal mereka jika dipandang perlu.

Pada tanggal 11 Maret, telegram-telegram dikirimkan atas nama Sir Edward Grey kepada duta-duta besar Inggris Raya di Rusia dan Prancis. Telegram-telegram ini berisi pemberitahuan yang harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang di Rusia dan Prancis. Pernyataan jaminan termasuk dalam isi pemberitahuan, demikian pula pernyataan berikut ini:

Rancangan ini dapat saja dibuat lebih menarik di mata mayoritas orang Yahudi andaikata mereka dijanjikan bahwa apabila seiring berlalunya waktu masyarakat koloni Yahudi di Palestina sudah cukup kuat untuk menghadapi masyarakat Arab maka mereka dapat dibenarkan untuk mengambil alih penanganan urusan-urusan dalam negeri Palestina (kecuali atas Yerusalem dan tempat-tempat suci).

Sesudah membaca telegram ini, Mark Sykes pun berdiskusi dengan François Georges-Picot. Ia mengusulkan (dengan merujuk kepada memorandum Herbert Samuel) pembentukan sebuah negara kesultanan bangsa Arab di bawah perlindungan Prancis dan Inggris Raya, beberapa cara mengatur kewenangan atas tempat-tempat suci, dan pendirian sebuah perusahaan untuk membeli tanah bagi masyarakat koloni Yahudi, yang nantinya akan menjadi warga negara kesultanan tersebut dengan hak-hak yang setara dengan orang Arab.

Tak lama sesudah pulang dari Petrograd, Mark Sykes memberi arahan kepada Herbert Samuel, yang kemudian memberi arahan kepada Moses Gaster, Chaim Weizmann, dan Nahum Sokolow dalam sebuah pertemuan. Catatan tertanggal 16 April dalam buku harian Moses Gaster berisi uraian sebagai berikut: "Kami ditawari wilayah kondominium Prancis-Inggris di Palest[ina]. Penguasanya berbangsa Arab demi menjaga perasaan orang Arab, tetapi di dalam undang-undang dasarnya termaktub sebuah piagam untuk kaum Sionis yang mendapuk Inggris sebagai penjamin dan pihak akan mendukung kami setiap kali timbul pergesekan... Tawaran ini pada praktiknya merupakan realisasi paripurna dari program Sionis kami. Meskipun demikian, kami bersiteguh meminta piagam yang bersifat nasional, kebebasan berimigrasi, serta otonomi dalam negeri, dan pada saat yang sama juga hak-hak kewarganegaraan penuh bagi [tidak terbaca] dan orang-orang Yahudi di Palestina." Mark Sykes sendiri menganggap butir-butir kesepakatan dalam Perjanjian Sykes-Picot sudah basi, bahkan sebelum ditandatangani. Dalam sepucuk surat pribadi yang ia tulis pada bulan Maret 1916, Mark Sykes mengungkapkan hasil penalarannya bahwa "kaum Sionislah yang kini menjadi kunci situasi". Baik Prancis maupun Rusia ternyata tidak menyukai isi draf pernyataan jaminan, dan Lucien Wolf akhirnya diberi tahu pada tanggal 4 Juli bahwa "sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mengeluarkan pernyataan apapun."

Ikhtiar-ikhtiar semasa Perang Dunia I ini, termasuk Deklarasi Balfour, kerap secara bersamaan dijadikan bahan pertimbangan oleh para sejarawan karena adanya potensi ketidakselarasan, baik yang nyata maupun dalam bayangan semata, antara satu ikhtiar dengan ikhtiar lain, khususnya terkait rencana penanganan Palestina. Meminjam kata-kata Profesor Albert Hourani, pendiri Pusat Kajian Timur Tengah di St Antony's College, Oxford, "perdebatan seputar tafsir kesepakatan-kesepakatan ini adalah perdebatan yang tidak bakal berkesudahan, karena kesepakatan-kesepakatan ini memang sengaja disusun sedemikian rupa sehingga dapat memunculkan lebih dari satu macam tafsir."

1916–1917: Perubahan di lingkungan pemerintahan Inggris Raya

Dari sudut pandang politik Inggris Raya, Deklarasi Balfour lahir lantaran Perdana Menteri Herbert Henry Asquith beserta kabinetnya digantikan oleh Perdana Menteri Lloyd George beserta kabinetnya pada bulan Desember 1916. Sekalipun Herbert Henry Asquith dan Lloyd George sama-sama berasal dari Partai Liberal dan sama-sama membentuk kabinet pemerintahan koalisi di masa perang, Lloyd George dan menteri luar negerinya, Arthur Balfour, ingin agar wilayah Kekaisaran Turki Osmanli dipecah-belah seusai perang, sementara Herbert Henry Asquith dan menteri luar negerinya, Sir Edward Grey, ingin agar Kekaisaran Turki Osmanli cukup direformasi saja.

Dua hari sesudah menjabat, Lloyd George menyampaikan kepada Jenderal Robertson, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kekaisaran Inggris Raya, bahwa ia menginginkan kemenangan besar, lebih bagus lagi kalau Yerusalem juga dapat direbut, demi menciptakan kesan yang mampu memukau opini publik Inggris Raya. Lloyd George lantas bergegas menggelar rapat kabinet perang guna merencanakan "kampanye militer lebih lanjut ke dalam wilayah Palestina begitu Al Arisy berhasil diamankan." Tekanan dari Lloyd George terhadap Jenderal Robertson yang bersikap ragu-ragu menghasilkan perebutan daerah Sinai yang selanjutnya disatukan kembali dengan wilayah Mesir, jajahan Inggris Raya. Dengan merebut Al Arisy pada bulan Desember 1916 dan Rafah pada bulan Januari 1917, pasukan Inggris Raya akhirnya sampai di tapal batas selatan wilayah Kekaisaran Turki Osmanli. Situasi buntu di kawasan selatan Palestina bermula setelah pasukan Inggris Raya dua kali gagal merebut Gaza antara tanggal 26 Maret sampai tanggal 19 April. Kegiatan kampanye militer di Sinai dan Palestina tertahan untuk sementara waktu, dan baru dapat melakukan pergerakan memasuki wilayah Palestina pada tanggal 31 Oktober 1917.

1917: Negosiasi resmi antara Inggris Raya dan kaum Sionis

Menyusul pergantian kabinet pemerintahan Inggris Raya, Mark Sykes diangkat menjadi Sekretaris Kabinet Perang yang bertanggung jawab menangani urusan-urusan Timur Tengah. Kendati sudah kenal baik dengan Moses Gaster, Mark Sykes berusaha untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin kaum Sionis lainnya semenjak bulan Januari 1917. Pada akhir bulan itu, ia sudah berkenalan dengan Chaim Weizmann dan rekan seperjuangannya, Nahum Sokolow, wartawan sekaligus eksekutif Organisasi Sionis Sedunia yang hijrah ke Inggris Raya pada permulaan Perang Dunia I.

Akhir 1917: Perkembangan Perang Dunia I

Peta situasi militer pada pukul 18:00, tanggal 1 November 1917, tepat sebelum pencanangan Deklarasi Balfour.

Selagi Kabinet Perang Inggris Raya sibuk menggelar rapat-rapat pembahasan yang kelak melahirkan Deklarasi Balfour, Perang Dunia I telah sampai pada tahap buntu. Di Front Barat, Blok Sentral mula-mula unggul pada musim semi tahun 1918, sebelum akhirnya diungguli Blok Sekutu untuk seterusnya sejak bulan Juli 1918. Sekalipun sudah memaklumkan perang terhadap Jerman pada musim semi tahun 1917, Amerika Serikat belum ditimpa kerugian akibat perang sehingga tidak melibatkan diri secara aktif. Ketika korban-korban pertama berjatuhan di pihak Amerika Serikat pada tanggal 2 November 1917, Presiden Woodrow Wilson masih saja berharap dapat menghindari pengerahan kontingen-kontingen besar prajurit ke medan perang. Angkatan bersenjata Rusia diketahui terusik oleh revolusi yang tengah melanda Rusia dan peningkatan dukungan terhadap faksi Bolsyewik. Kendati demikian, Pemerintahan Sementara Rusia yang dikepalai Aleksander Kerenski masih melibatkan diri dalam peperangan. Rusia baru menarik diri sesudah revolusi mencapai tahap paripurna pada tanggal 7 November 1917.

Persetujuan

April sampai Juni: Diskusi Sekutu

Balfour bertemu Weizmann di Kantor Luar Negeri pada 22 Maret 1917; dua hari kemudian, Weizmann menyebut pertemuan tersebut sebagai "kali pertamanya aku memiliki perbincangan bisnis nyata dengannya". Weizmann menjelaskan di pertemuan tersebut bahwa kaum Sionis memiliki sebuah preferensi untuk sebuah protektorat Inggris di Palestina, berseberangan dengan aransemen Amerika, Prancis atau mancanegara; Balfour sepakat, namun ingin agar "ada kesulitan dengan Prancis dan Italia".

Posisi Prancis terkait Palestina dan wilayah Suriah yang lebih besar pada masa menjelang pencanangan Deklarasi Balfour sebagian besar dituntun oleh isi Perjanjian Sykes-Picot, dan terkomplikasi dari 23 November 1915 dengan meningkatkan kesadaran Prancis atas diskusi Inggris dengan Syarif Makkah. Sebelum tahun 1917, Inggris memimpin pertikaian di perbatasan selatan Kekaisaran Utsmaniyah sendiri, memberikan koloni Mesir tetangga mereka dan pra-pendudukan Prancis dengan bertikai di Front Barat yang terjadi di tanah mereka sendiri. Keikutsertaan Italia dalam perang tersebut, yang dimulai setelah Traktat London April 1915, tak ikut dalam lingkup Timur Tengah sampai Perjanjian Saint-Jean-de-Maurienne pada April 1917; di konferensi tersebut, Lloyd George memajukan pertanyaan protektorat Inggris Palestina dan gagasan "yang sangat diterima secara dingin" oleh Prancis dan Italia. Pada Mei dan Juni 1917, Prancis dan Italia mengirim detasemen untuk mendukung Inggris saat mereka menghimpun pasukan mereka dalam persiapan untuk serangan pembaruan di Palestina.

Pada awal April, Sykes dan Picot diminta untuk bertindak sebagai kepala negosiator lebih dari sekali, kali ini pada misi selama sebulan ke Timur Tengah untuk diskusi lanjutan dengan Syarif Makkah dan para pemimpin Arab lainnya. Pada 3 April 1917, Sykes bertemu dengan Lloyd George, Curzon dan Hankey untuk meraih instruksinya dalam hal ini, yakni untuk menjaga Prancis saat "tak ada penghakiman gerakan Sionis dan kemungkinan pembangunannya di bawah naungan Inggris, [dan tidak] memasuki ranah politik apapun dengan kaum Arab, dan terutama tak ada yang terkait dengan Palestina". Sebelum datang ke Timur Tengah, Picot, melalui Sykes, mengundang Nahum Sokolow ke Paris untuk mengajari pemerintah Prancis tentang Sionisme. Sykes, yang menyiapkan cara dalam korespondensi dengan Picot, datang beberapa hari setelah Sokolow; pada masa itu, Sokolow bertemu dengan Picot dan para penjabat Prancis lainnya, dan mendorong Kantor Luar Negeri Prancis untuk menerima pembelajaran sebuah pernyataan Sionis yang ditujukan kepada hal-hal "terkait fasilitas kolonisasi, otonomi komunal, hak bahasa dan pendirian sebuah perusahaan tercarter Yahudi." Sykes datang ke Italia dan bertemu dengan duta besar Inggris dan perwakilan Vatikan Britania untuk menyiapkan cara agar Sokolow bertindak kembali.

Sokolow meraih sambutan dari Paus Benediktus XV pada 6 Mei 1917. Catatan Sokolow dari pertemuan tersebut – satu-satunya catatan pertemuan yang diketahui para sejarawan – menyatakan bahwa Paus mengekspresikan simpati dan dukungan besar terhadap proyek Sionis. Pada 21 Mei 1917, Angelo Sereni, presiden Komite Komunitas Yahudi, memajukan Sokolow kepada Sidney Sonnino, Menteri Urusan Luar Negeri Italia. Ia juga disambut oleh Paolo Boselli, perdana menteri Italia. Sonnino memerintahkan agar sekretaris jenderal kementeriannya mengirim sebuah surat kepada efek yang, meskipun ia tak mengekspresikan dirinya sendiri atas jasa-jasa dari sebuah program terkait seluruh sekutunya, "secara umum membicarakan" yang tak berlawanan dengan klaim-klaim sah dari Yahudi. Pada perjalanan pulang, Sokolow bertemu lagi dengan para pemimpin Prancis dan memajukan sebuah surat tertanggal 4 Juni 1917, yang memberikan dorongan simpati terhadap sebab Sionis dari Jules Cambon, kepala seksi politik dari kementerian luar negeri Prancis. Surat ini tak diterbitkan, namun disimpan di Kantor Luar Negeri Britania.

Setelah Amerika Serikat memasuki perang tersebut pada 6 April, Menteri Luar Negeri Inggris memimpin Misi Balfour ke Washington D.C. dan New York, dimana ia menjalani sebulan antara pertengahan April dan pertengahan Mei. Pada kunjungan tersebut, ia menjalani waktu signifikan mendiskusikan Sionisme dengan Louis Brandeis, seorang Sionis utama dan sekutu dekat dari Wilson yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi setahun sebelumnya.

Juni dan Juli: Keputusan untuk menyiapkan sebuah deklarasi

Sebuah salinan dari penulisan deklarasi awal buatan Lord Rothschild, bersama dengan surat yang menyorotinya, 18 Juli 1917, dari arsip Kabinet Perang Inggris.

Pada 13 Juni 1917, ini diketahui oleh Ronald Graham, kepala departemen urusan Timur Tengah dari Kantor Luar Negeri, yang tiga politikus paling relevan – Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Negara Tingkat Rendah Parlementer untuk Urusan Luar Negeri, Lord Robert Cecil – semuanya menyanjung gerakan Sionis dukungan Inggris; pada hari yang sama, Weizmann menulis kepada Graham untuk mengadvokasikan deklarasi publik.

Enam hari kemudian, di sebuah pertemuan pada 19 Juni, Balfour membujuk Lord Rothschild dan Weizmann untuk mengajukan sebuah rumusan untuk sebuah deklarasi. Sepanjang beberapa pekan berikutnya, sebuah penulisan 143 kata disiapkan oleh komite negosiasi Sionis, namun ini dianggap terlalu spesifik pada area-area sensitif oleh Sykes, Graham dan Rothschild. Secara terpisah, sebuah penulisan yang sangat berbeda disiapkan oleh Kantor Luar Negeri, dideskripsikan pada tahun 1961 oleh Harold Nicolson – yang telah terlibat dalam persiapan penulisan tersebut – sebagai perencanaan sebuah "suaka bagi para korban penindasan Yahudi". Penulisan Kantor Luar Negeri sangat ditentang oleh kaum Sionis, dan dimusnahkan; tak ada salinan dari penulisan tersebut yang ditemukan di arsip Kantor Luar Negeri.

Setelah diskusi lanjutan, sebuah penulisan deklarasi revisi berukuran lebih pendek dengan 46 kata disiapkan dan dikirim oleh Lord Rothschild ke Balfour pada 18 Juli. Ini diraih oleh Kantor Luar Negeri, dan materi tersebut dibawa ke Kabinet untuk konsiderasi formal.

September dan Oktober: perhatian Amerika dan persetujuan Kabinet Perang

Sebagai bagian dari diskusi Kabinet Perang, pandangan dimajukan dari sepuluh "perwakilan" pemimpin Yahudi. Orang-orang tersebut terdiri dari empat anggota tim negosiasi Sionis (Rothschild, Weizmann, Sokolow dan Samuel), Stuart Samuel (kakak Herbert Samuel), dan Kepala Rabbi Joseph Hertz. Orang-orang yang menentang meliputi Montagu, Philip Magnus, Claude Montefiore dan Lionel Cohen.

Keputusan untuk merilis deklarasi tersebut diambil oleh Kabinet Perang Inggris pada 31 Oktober 1917. Ini menyusul diskusi di empat pertemuan Kabinet Perang (termasuk pertemuan 31 Oktober) atas lingkup dari dua bulan sebelumnya. Dalam rangka membantu diskusi, Sekretariat Kabinet Perang, pimpinan Maurice Hankey dan didukung oleh para Asisten Sekretaris-nya – terutama Sykes dan anggota parlemen Partai Konservatif sejawatnya yang pro-Sionis bernama Leo Amery – memadatkan pandangan luar untuk dimajukan kepada Kabinet. Ini meliputi pandangan para menteri pemerintahan, sekutu perang – terutama dari Presiden Woodrow Wilson – dan pada Oktober, pengajuan resmi dari enam pemimpin Sionis dan empat Yahudi non-Sionis.

Para pejabat Inggris membujuk Presiden Wilson agar ia memperhatikan materi tersebut sebanyak dua kali – pertama pada 3 September, saat ia menganggap waktunya belum rampung, dan kemudian pada 6 Oktober, saat ia menyepakati perilisan deklarasi tersebut.

Para pakar dari menit-menit empat pertemuan Kabinet Perang tersebut memberikan sebuah deskripsi dari faktor-faktor primer yang para menteri kondisikan:

• 3 September 1917: "Dengan rujukan kepada sebuah nasihat agar materi tersebut ditunda, [Balfour] menekankan bahwa ini adalah sebuah pertanyaan dimana Kantor Luar Negeri telah sangat ditekankan untuk masa yang panjang. Terdapat organisasi yang sangat kuat dan antusias, terutama di Amerika Serikat, yang sakit hati dengan materi tersebut, dan keyakinannya adalah bahwa itu akan menjadi bantuan paling substansial untuk Sekutu untuk memiliki pendahuluan dan keantusiasan dari orang-orang yang memasuki pihak kami. Intu melakukan ketiadaan beresiko kepada tindakan langsung dari mereka, dan ini dibutuhkan untuk menghadapi keadaan ini."
• 4 Oktober 1917: "... [Balfour] menyatakan bahwa Pemerintah Jerman membuat upaya-upaya besar untuk meraih simpati dari Gerakan Sionis. Gerakan ini, meskipun ditentang oleh sejumlah Yahudi kaya di negara tersebut, justru didukung mayoritas Yahudi, di seluruh peristiwa di Rusia dan Amerika, dan mungkin di negara-negara lain ... Tuan Balfour kemudian membaca sebuah deklarasi yang sangat simpatetik dari Pemerintah Prancis yang telah ditujukan kepada kaum Sionis, dan ia menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa Presiden Wilson sangat menyanjung Gerakan tersebut."
• 25 Oktober 1917: "... Sekretaris menyatakan bahwa ia didorong oleh Kantor Luar Negeri untuk memajukan pertanyaan Sionisme, sebuah penetapan awal yang dianggap sebagai pengaruh besar."

Menit-menit Kabinet Perang Inggris menyepakati perilisan deklarasi tersebut, 31 Oktober 1917

• 31 Oktober 1917: "[Balfour] menyatakan bahwa ia mengumpulkan setiap orang yang sekarang menyepakatinya, dari sudut pandang politik dan diplomatik murni, mereka menganggap bahwa beberapa deklarasi yang menunjang aspirasi kaum nasionalis Yahudi harus dibuat saat ini. Sebagian besar Yahudi di Rusia dan Amerika, bahkan, seluruh dunia, sekarang tampak menyanjung Sionisme. Jika mereka membuat sebuah deklarasi yang menyanjung gagasan semacam itu, mereka harus dapat memajukan propaganda yang sangat berguna baik di Rusia dan Amerika."

Perancangan

Deklasifikasi arsip pemerintah Inggris telah membolehkan para sarjana untuk menyoroti bersama koreografi perancangan deklarasi tersebut; dalam buku tahun 1961 buatannya yang banyak dikutip, Leonard Stein menerbitkan empat perancangan deklarasi pada masa sebelumnya.

Penulisan dimulai dengan panduan Weizmann kepada tim perancangan Sionis atas tujuan-tujuannya dalam sebuah surat tertanggal 20 Juni 1917, sehari setelah ia bertemu dengan Rothschild dan Balfour. Ia mencanangkan agar deklarasi dari pemerintahan Inggris tersebut harus menyatakan: "keputusannya, keinginannya atau tujuannya untuk mendukung tujuan-tujuan Sionis untuk pembentukan sebuah kediaman nasional orang Yahudi di Palestina; tak ada rujukan yang haris dibuat yang kupikir untuk pertanyaan Kekuatan Suzerain karena itu akan mendaratkan Inggris dalam kesulitan dengan Prancis; ini harus menjadi deklarasi Sionis."

Sebulan setelah pencapaian dari perancangan 12 Juli yang sebagian besar dikurangi dari Rothschild, Balfour mencanangkan sejumlah amendemen teknikal utama. Dua perancangan berikutnya meliputi sebagian besar amendemen yang lebih substansial: pertama dalam sebuah rancangan akhir Agustus oleh Lord Milner – salah satu dari lima anggota asli Kabinet Perang Lloyd George sebagai menteri tanpa portofolio – yang mengurangi cangkupan geografi dari seluruh Palestina menjadi "di Palestina", dan yang kedua dari Milner dan Amery pada awal Oktober, yang menambahkan dua "klausa pengamanan".

Daftar perancangan yang diketahui dari Deklarasi Balfour, menampilkan perubahan antar setiap rancangan
Rancangan	Teks	Perubahan
Rancangan Sionis preliminer Juli 1917	Pemerintahan Sri Baginda, setelah mengondisikan tujuan-tujuan-tujuan Organisasi Sionis, menerima prinsip pengakuan Palestina sebagai kediaman nasional orang Yahudi dan hak orang Yahudi untuk membangun kehidupan nasionalnya di Palestina di bawah perlindungan yang dihimpun atas keadaan damai setelah meraih kesuksesan dari Perang. Pemerintahan Sri Baginda dianggap istimewa bagi perwujudan prinsip pemberian otonomi internal ini kepada kebangsaan Yahudi di Palestina, kebebasan imigrasi untuk Yahudi, dan pendirian Korporasi Pengkolonian Nasional Yahudi untuk pendudukan ulang dan pembangunan ekonomi dari negara tersebut. Kondisi dan bentuk otonomi internal dan Piagam untuk Korporasi Pengkolonian Nasional Yahudi harus, dalam pandangan Pemerintahan Sri Baginda, dielaborasikan secara detail dan ditentukan dengan para perwakilan Organisasi Sionis.
Rancangan Lord Rothschild 12 Juli 1917	1. Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusikan sebagai kediaman nasional orang Yahudi. 2. Pemerintahan Sri Baginda akan memakai usaha keras terbaiknya untuk mengamankan tercapainya tujuan ini dan akan mendiskusikan metode dan alat yang dibutuhkan dengan Organisasi Sionis.	1. Pemerintahan Sri Baginda [*] menerima prinsip pengakuan bahwa Palestina harus direkonstitusikan sebagai kediaman nasional orang Yahudi [*] 2. Pemerintahan Sri Baginda [*] akan memakai usaha keras terbaiknya untuk mengamankan tercapainya tujuan ini dan akan mendiskusikan metode dan alat yang dibutuhkan dengan Organisasi Sionis. * sebagian besar teks dihapus
Rancangan Balfour Pertengahan Agustus 1917	Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusikan sebagai tanah air orang Yahudi dan akan memakai usaha keras terbaik mereka untuk mengamankan tercapainya tujuan ini dan akan siap mengondisikan saran apapun pada subyek yang Organisasi Sionis ingin untuk mereka jabarkan.	1. Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusikan sebagai tanah air orang Yahudi. dan 2.Pemerintahan Sri Baginda akan memakai usaha keras terbaiknya mereka untuk mengamankan tercapainya tujuan ini dan akan mendiskusikan metode dan alat yang dibutuhkan dengan siap mengondisikan saran apapun pada subyek yang Organisasi Sionis ingin untuk mereka jabarkan.
Rancangan Milner Akhir Agustus 1917	Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa setiap kesempatan harus ditujukan untuk pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina dan akan memakai usaha kerasnya untuk memudahkan tercapainya tujuan ini dan akan siap mengondisikan saran apapun pada subyek yang organisasi-organisasi Sionis ingin mereka jabarkan.	Pemerintahan Sri Baginda menerima prinsip bahwa Palestina harus direkonstitusikan sebagai tanah air setiap kesempatan harus ditujukan untuk pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina dan akan memakai usaha kerasnya mereka untuk mengamankan memudahkan tujuan ini dan akan siap mengondisikan saran apapun pada subyek yang organisasi-Oorganisasi Sionis yang ingin mereka jabarkan.
Rancangan Milner–Amery 4 Oktober 1917	Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk ras Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki di negara-negara lainnya seperti halnya Yahudi yang secara penuh diisi dengan kebangsaan yang ada pada mereka	Pemerintahan Sri Baginda prinsip bahwa setiap kesempatan harus ditujukan untuk memandang positif pendirian di Palestina tanah air nasional untuk orang ras Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini dan akan siap mengondisikan saran apapun pada subyek yang organisasi-organisasi Sionis ingin mereka jabarkan , karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki di negara-negara lainnya seperti halnya Yahudi yang secara penuh diisi dengan kebangsaan yang ada pada mereka..
Versi akhir	Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya.	Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk ras orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaiknya mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya seperti halnya Yahudi yang secara penuh diisi dengan kebangsaan yang ada pada mereka.

Para pengarang berikutnya memperdepatkan siapa "pengarang utama" yang sebenarnya. Dalam buku tahun 1981 karya yang yang diterbitkan secara anumerta The Anglo-American Establishment, profesor sejarah Georgetown University Carroll Quigley menjelaskan pandangannya bahwa Lord Milner adalah pengarang utama dari deklarasi tersebut, dan yang paling terkini, William D. Rubinstein, Profesor Sejarah Modern di Aberystwyth University, Wales, sebagai gantinya mengusulkan Amery.Huneidi menulis bahwa Ormsby-Gore, dalam sebuah laporan yang ia siapkan untuk Shuckburgh, mengklaim kepengarangan, bersama dengan Amery, dari bentuk rancangan akhir.

Masalah penting

Versi yang disepakati dari deklarasi tersebut, sebuah kalimat tunggal berisi 67 kata, dikirim pada 2 November 1917 dalam sebuah surat pendek dari Balfour ke Walter Rothschild, untuk transmisi ke Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi tersebut berisi empat klausa, dimana dua klausa pertama menjanjikan dukungan "pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi", disusul oleh dua "klausa pengaman" dengan penghormatan kepada "hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina", dan "hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya".

"tanah air untuk orang Yahudi" vs. negara Yahudi

Informasi lebih lanjut: Tanah air untuk orang Yahudi

"Ini adalah dokumen yang ditulis sangat hati-hati dan namun untuk beberapa frase rancu 'Tanah Air bagi Orang Yahudi' dianggap tak menekan... Namun kerancuan dari frase tersebut telah dikutip menjadi sebab ketegangan dari permulaan tersebut. Berbagai orang berjabatan tinggi memakai bahasa dari jenis menekan yang dikalkulasikan memberikan tekanan yang sangat berbeda dari penafsiran yang lebih moderat yang dapat ditempatkan pada kata-kata tersebut. Presiden Wilson menghiraukan seluruh keraguan pada apa yang ditujukan dari sudut pandangnya saat, pada Maret 1919, ia berkata kepada para pemimpin Yahudi di Amerika, 'Aku lebih mendorong agar negara-negara sekutu, dengan kejadian yang terpenuhi dari Pemerintahan dan rakyat kami sendiri menyepakati agar Palestina harus dibangun Persemakmuran Yahudi.' Kemudian, Presiden Roosevelt mendeklarasikan bahwa salah satu keadaan damai Sekutu seharusnya agar "Palestina harus menjadi Negara Yahudi.' Tuan Winston Churchill mengatakan 'Negara Yahudi' dan Tuan Bonar Law berkata 'merestorasikan Palestina ke Yahudi' dalam Parlemen."

Laporan Komisi Palin, Agustus 1920

Istilah "tanah air" secara intensional ambigu, tak memiliki nilai atau preseden legal dalam hukum internasional, pengartian semacam itu tak jelas saat dibandingkan dengan istilah lain seperti "negara". Istilah tersebut secara intensional dipakai menggantikan "negara" karena perlawanan terhadap program Sionis dalam Kabinet Inggris. Menurut sejarawan Norman Rose, kepala arsitek deklarasi tersebut menyatakan bahwa negara Yahudi akan dihimpun pada masa saat Komisi Kerajaan Palestina mengadakan perundingan "terjadi dari sebuah kompromi antara para Menteri yang menyanjung pendirian mutlak Negara Yahudi dan orang yang tidak demikian."

Penafsiran kata tersebut telah jatuh dalam keadaan yang berujung pada versi akhir deklarasi tersebut. Sebuah laporan resmi dari Kabinet Perang dikirim oleh Sykes pada 22 September menyatakan bahwa kaum Sionis tidak ingin "membentuk Republik Yahudi atau bentuk negara lainnya di Palestina atau dalam bagian apapun dari Palestina" namun lebih merujuk kepada beberapa bentuk protektorat yang dihimpun di Mandat Palestina. Sebulan kemudian, Curzon membuat sebuah memorandum yang diedarkan pada 26 Oktober 1917 dimana ia menyampaikan dua pertanyaan, pertama terkait pengartian frase "Tanah Air untuk ras Yahudi di Palestina"; ia menyatakan bahwa terdapat opini berbeda yang terangkai dari negara yang dipegang penuh sampai sekadar pusat spiritual bagi Yahudi.

Seksi-seksi dari pers Inggris menganggap bahwa negara Yahudi ditujukan bahkan sebelum Deklarasi tersebut difinalisasikan. Di Amerika Serikat, pers mulai memakai istilah "Tanah Air Yahudi" ("Jewish National Home"), "Negara Yahudi" ("Jewish State"), "Republik Yahudi" ("Jewish republic") dan "Persemakmuran Yahudi" ("Jewish Commonwealth") secara bergantian.

Pakar traktat David Hunter Miller, yang berada di konferensi tersebut dan kemudian mengkompilasikan komnedium dokumen 22 volume, menyediakan sebuah laporan dari Seksi Intelijensi Delegasi Amerika kepada Konferensi Perdamaian Paris 1919 yang merekomendasikan agar "mendirikan sebuah negara terpisah di Palestina", dan bahwa "ini akan menjadi kebijakan Liga Bangsa-Bangsa untuk mengakui Palestina sebagai negara Yahudi, sehingga ini menjadi negara Yahudi pada kenyataannya." Laporan tersebut kemudian menasihati agar sebuah negara Palestina independen di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa Britania dibentuk. Pemukiman Yahudi akan diijinkan dan didorong di negara ini dan tempat-tempat suci di negara ini akan berada di bawah kontrol Liga Bangsa-Bangsa. Selain itu, penyidikan menyatakan secara positif tentang kemungkinan negara Yahudi yang kemudian dibuat di Palestina jika demografi yang dibutuhkan untuk hal ini ada.

Sejarawan Matthew Jacobs kemudian menulis bahwa kesepakatan AS dibarengi oleh "ketiadaan umum dari pengetahuan khusus tentang wilayah tersebut" dan bahwa "seperti kebanyakan pengerjaan penyidikan di Timur Tengah, laporan-laporan di Palestina sangat simpang siur" dan "menimbulkan terjadinya konflik". Ia mengutip Miller, menulis soal satu laporan tentang sejarah dan dampak Sionisme, "secara mutlak tak disoroti dari sudut pendirian apapun dan harus dianggap sebagai ketiadaan ketimbang material untuk laporan mendatang"

Pada 2 Desember 1917, Lord Robert Cecil membujuk audien agar pemerintah secara penuh menyatakan bahwa "Yudea [adalah] untuk Yahudi,". Yair Auron berpendapat bahwa Cecil, saat itu deputi Kementerian Luar Negeri mewakili Pemerintah Inggris di sebuah pertemuan selebratori dari Federasi Sionis Inggris, “mungkin datang melampaui pernyataan resminya” dalam perkataan (ia mengutip Stein) “Harapan kami adalah agar negara-negara Arab harus untuk orang Arab, Armenia untuk orang Armenia dan Yudea untuk orang Yahudi”·

Pada Oktober berikutnya, Neville Chamberlain, saat mengetuai pertemuan Sionis, mendiskusikan sebuah "Negara Yahudi baru." Pada masa itu, Chamberlain menjadi Anggota Parlemen untuk Ladywood, Birmingham; menyerukan kembali acara tersebut pada tahun 1939, terpat setelah Chamberlain meraih kesepakatan Buku Putih tahun 1939, Agensi Telegraf Yahudi menyatakan bahwa Perdana Menteri telah “mengalami perubahan pikiran yang diumumkan dalam 21 tahun keikutsertaan” Setahun kemudian, pada peringatan kedua Deklarasi tersebut, Jenderal Jan Smuts berkata bahwa Inggris "akan menebut janjinya ... dan sebuah negara Yahudi besar akan mutlak bangkit." Dalam pernyataan serupa, Churchill beberapa bulan kemudian menyatakan:

Jika, seperti yang telah terjadi, itu harus dibuat dalam masa hidup kami sendiri lewat tepi-tepi Yordan sebuah Negara Yahudi di bawah perlindungan Takhta Inggris yang akan terdiri dari tiga atau empat juta Yahudi, sebuah peristiwa yang akan terjadi dalam sejarah dunia yang akan dari setiap sudut pandang bermanfaat.

Dalam pertemuan Kabinet Kekaisaran pada 22 Juni 1921, Churchill ditanyai oleh Arthur Meighen, Perdana Menteri Kanada, tentang srti tanah air. Churchill berkata "Jika dalam sepanjang beberapa tahun mereka menjadi mayoritas di negara tersebut, mereka secara alami akan mengambil alih....pro rata dengan Arab. Kita membuat sebuah janji setara yang tak akan membuat Arab melepaskan tanahnya atau menginvasi hak politik dan sosialnya".

Menanggapi Curzon pada Januari 1919, Balfour menulis “Weizmann tak memajukan sebuah klaim untuk Pemerintahan Yahudi Palestina. Klaim semacam ini dalam opiniku secara jelas tak menunjang dan secara pribadi aku tak berpikir mereka harus bergerak melebihi deklarasi asli yang aku buat kepada Lord Rothschild”.

Pada Februari 1919, Prancis mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ini tak bertentangan dengan pengambilan Palestina di bawah kepercayaan Inggrsi dan pembentukan Negara Yahudi. Friedman kemudian menyatakan bawah sikap Prancis dapat berubah ; Yehuda Blum, saat mendiskusikan “sikap tak bersahabat terhadap gerakan nasional Yahudi”-nya Prancis, menyatakan soal isi dari sebuah laporan yang dibuat oleh Robert Vansittart (anggota utama delegasi Inggris untuk Konferensi Perdamaian Paris) kepada Curzon pada November 1920 yang berkata:

[Prancis] sepakat kepada sebuah Tanah Air Yahudi (dikapitalisasi dalam sumber), bukan sebuah Negara Yahudi. Mereka menganggap kami sangat menyanjung kata tersebut [Negara Yahudi], dan hal paling terakhir yang akan kami lakukan adalah untuk memperbesar Negara bagi mereka yang secara penuh menolak kebijakan kami.

Menteri Luar Negeri Yunani berkata kepada penyunting badan Yahudi Salonica Pro-Israel bahwa "pendirian Negara Yahudi datang ke Yunani dengan simpati yang penuh dan mendalam ... Palestina Yahudi akan menjadi sekutu Yunani." Di Swiss, sejumlah sejarawan terkenal yang meliputi profesor Tobler, Forel-Yvorne, dan Rogaz, mendukung gagasan pendirian negara Yahudi, dengan salah satunya menyebutnya sebagai "hak keramat Yahudi." Sementara di Jerman, para pejabat dan sebagian besar pers menganggap Deklarasi tersebut mengartikan sebuah negara yang disponsori Inggris untuk Yahudi.

Pemerintah Inggris, termasuk Churchill, jelas menyatakan bahwa Deklarasi tersebut tak ditujukan agar seluruh Palestina berubah menjadi Tanah Air Yahudi, "namun Tanah Air harus didirikan di Palestina." Emir Faisal, Raja Suriah dan Irak, membuat perjanjian formal tertulis dengan pemimpin Sionis Chaim Weizmann, yang dirancang oleh T.E. Lawrence, dimana mereka berupaya untuk menjalin hubungan damai antara orang Arab dan orang Yahudi di Palestina. Perjanjian Faisal–Weizmann 3 Januari 1919 merupakan perjanjian jangka pendek untuk kerjasama Arab-Yahudi pada pembangunan tanah air Yahudi di Palestina. Faisal memperlakukan Palestina secara berbeda dalam presentasinya di Konferensi Perdamaian pada 6 Februari 1919 dengan berkata "Palestina, untuk karakter universalnya, [harus] ditinggalkan di satu sisi untuk konsiderasi menguntungkan dari seluruh pihak yang menyorotinya". Perjanjian tersebut tak pernah diterapkan. Dalam surat lanjutan yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Lawrence untuk penandatanganan Faisal, ia menjelaskan:

Kami merasa bahwa orang Arab dan Yahudi adalah sepupu dalam hal ras, menghadapi tekanan yang sama di tangan kekuatan yang lebih kuat ketimbang diri mereka sendiri, dan dengan keadaan bahagia dapat mengambil langkah pertama menuju keadaan ideal nasional mereka bersama. Kami orang Arab, secara khusus orang terdidik diantara kami, memandang dengan simpati mendalam terhadap gerakan Sionis ...Kami akan melakukan hal terbaik kami, sejauh kami mampu, untuk membantu mereka; kami akan mengharapkan Yahudi sebuah rumah penyambutan yang sangat berhati.

Saat surat tersebut dimasukkan ke Komisi Shaw pada 1929, Rustam Haidar berbincang dengan Faisal di Baghdad dan menyatakan bahwa Faisal "tak merekoleksi apapun yang ia tulis dari pernyataan tersebut". Pada Januari 1930, Haidar menulis kepada sebuah surat kabar di Baghdad bahwa Faisal: "menemukannya tampak aneh bahwa materi semacam itu diatributkan kepadanya karena ia tak ada waktu yang dapat mengondisikan perijinan bangsa asing apapun untuk berbagi dalam sebuah negara Arab". Awni Abd al-Hadi, sekretaris Faisal, menulis dalam memoirnya bahwa ia tak menyadari bahwa pertemuan antara Frankfurter dan Faisal terjadi dan bahwa: "Aku meyakini bahwa surat ini, anggaplah otentik, ditulis oleh Lawrence, dan bahwa Lawrence menandatanganinya dalam bahasa Inggris atas perantaraan Faisal. Aku meyakini surat ini adalah bagian dari klaim palsu buatan Chaim Weizmann dan Lawrence untuk memelencengkan opini publik." Menurut Allawi, penjelasan paling tampak untuk surat Frankfurter adalah sebuah pertemuan terjadi, sebuah surat dirancang dalam bahasa Inggris oleh Lawrence, namun bahwa "isinya tak secara keseluruhan dibuat jelas kepada Faisal. Ia kemudian mungkin atau mungkin tidak diinduksikan untuk menandatanganinya", sejak itu dijalankan untuk melawan pernyatana pribadi dan publik lain dari Faisal pada masa itu. Sebuah wawancara 1 Maret oleh Le Matin mengutip Faisal berkata:

Rasa hormat ini untuk agama lain mengarahkan opiniku tentang Palestina, tetangga kami. Bahwa Yahudi tak bahagia datang untuk bermukim disana dan berlagak sebagai warga yang baik dari negara ini, kemanusiaan kami sontak memberikan mereka tempat di bawah pemerintahan Muslim atau Nasrani yang dimandatkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Jika mereka ingin menghimpun sebuah negara dan mengklaim hak kedaulatan di wilayah tersebut, aku menganggapnya bahaya yang sangat serius. Ini dikhawatirkan akan menjadi konflik antara mereka dan ras lainnya.

Merujuk kepada Buku Putih tahun 1922 buatannya, Churchill kemudian menulis bahwa "tak ada yang melarang pendirian mutlak Negara Yahudi." Dan secara pribadi, beberapa pejabat Inggris bersepakat dengan penafsiran Sionis bahwa sebuah negara akan didirikan saat mayoritas Yahudi diraih.

Menurut Richard Meinertzhagen, pada Juli 1922, Balfour dan Lloyd George mendorong agar sebuah negara Yahudi berkelanjutan selalu menjadi tujuan mereka. Pada tahun 1937, Lloyd George menyatakan bahwa ini ditujukan agar Palestina akan menjadi Persemakmuran Yahudi jika dan saat Yahudi "menjadi mayoritas penduduk", dan Leo Amery memegang posisi yang sama pada tahun 1946. Dalam laporan UNSCOP tahun 1947, masalah tanah air versus negara disubyekkan ke keruwetan yang datang pada pernyataan serupa dari Lloyd George.

Cakupan tanah air "di Palestina"

Pernyataan bahwa tanah air semacam itu akan ditemukan "di Palestina" ketimbang "dari Palestina" juga dipersengketakan. Rancangan yang diproposalkan dari deklarasi tersebut berisi surat 12 Juli Rothschild kepada Balfour merujuk kepada prinsip "bahwa Palestina harus direkonstitusikan sebagai Tanah Air Orang Yahudi." Dalam teks akhir, mengikuti amendemen Lord Milner, kata "rekonstitusi" dihilangkan dan kata "itu" digantikan dengan "di".

Sehingga, teks ini menghindari komitmen seluruh Palestina sebagai Tanah Air Orang Yahudi, menimbulkan kontroversi pada tahun-tahun mendatang atas cangkupan yang dituju. Ini diklarifikasi oleh Buku Putih Churchill 1922, yang menyatakan bahwa "istilah-istilah dari deklarasi tersebut merujuk kepada perlakuan tak kontemplasi bahwa Palestina secara keseluruhan harus berubah menjadi Tanah Air Yahudi, namun bahwa Tanah Air semacam itu harus didirikan 'di Palestina.'"

Deklarasi tersebut tak meliputi perbatasan geografi apapun untuk Palestina. Setelah akhir perang, tiga dokumen – deklarasi tersebut, Korespondensi Hussein-McMahon dan Perjanjian Sykes-Picot – menjadi dasar untuk negosiasi untuk merancang perbatasan Palestina.

Hak sipil dan relijius dari komunitas non-Yahudi di Palestina

"Namun, jika istilah ketat dari Pernyataan Balfour dipegang... ini dapat secara sulit meragukan bahwa Program Sionis ekstrim harus benar-benar dimodifikasi. Untuk "tanah air untuk orang Yahudi" tak setara dengan pembuatan Palestina menjadi Negara Yahudi; meskipun pendirian Negara Yahudi semacam itu dapat disertai tanpa peristiwa berdarah terhadap "hak sipil dan relijius komunitas non-Yahudi di Palestina." Kenyataannya berulang kali dilanggar dalam konferensi Komisi tersebut dengan para perwakilan Yahudi, yang kaum Sionis pandang kedepan untuk penyingkiran bulat terhadap para penduduk non-Yahudi yang sekarang di Palestina, menurut berbagai bentuk penerapan."

Laporan Komisi King-Crane, Agustus 1919

Klausa pengaman pertama deklarasi tersebut merujuk kepada perlindingan hak sipil dan relijius non-Yahudi di Palestina. Klausa tersebut dirancang bersama dengan pengaman kedua oleh Leo Amery dalam konsultasi dengan Lord Milner, dengan tujuan "memajukan sebuah jarak beralasan pada pertemuan para obyektor, baik Yahudi maupun pro-Arab, tanpa memasangkan substansi dari deklarasi yang diusulkan".

"Non-Yahudi" terdiri dari 90% populasi Palestina; dalam kata-kata Ronald Storrs, Gubernur Militer Yerusalem Britania antara 1917 dan 1920, komunitas mengamati bahwa mereka "tak disebutkan, entah itu Arab, Muslim atau Kristen, namun terjerumus bersamaan di bawah definisi negatif dan terhumiliasi dari 'Komunitas Non-Yahudi' dan terrelegasi pada proviso-proviso subordinat". Komunitas juga menyatakan bahwa tak ada rujukan untuk melindungi "status politik" atau hak politik mereka, karena terdapat dalam pengamanan berkelanjutan terkait Yahudi di negara-negara lain. Perlindungan ini kemudian berseberangan dengan komitmen untuk komunitas Yahudi, dan sepanjang tahun, berbagai istilah dipakai untuk merujuk kepada dua obligasi tersebut sebagai pemasangan; sebuah pertanyaan yang agak panas soal apa dua obligasi tersebut memiliki "bobot yang setara", dan pada 1930, status setara ini dikonfirmasi oleh Komisi Mandat Permanen dan oleh pemerintah Inggris dalam makalah putih Passfield.

Pada Februari 1919, Balfour berkata bahwa Palestina dianggap sebuah kasus pengecualian dimana, merujuk kepada penduduk lokal, "kita secara deliberasi dan berhak mengurungkan penerimaan prinsip penentuan nasib sendiri," meskipun ia menganggap bahwa kebijakan tersebut menyediakan penentuan nasib sendiri untuk Yahudi. Avi Shlaim menganggap ini sebagai "kontradiksi terbesar" dari deklarasi tersebut. Prinsip penentuan nasib sendiri tersebut telah dideklarasikan beberapa kali dalam deklarasi tersebut – Empat Belas Poin Januari 1918 buatan Presiden Wilson, Deklarasi Tujuh Orang buatan McMahon pada Juni 1918, Deklarasi Inggris-Prancis November 1918, dan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa Juni 1919 yang telah mendirikan sistem mandat. Dalam sebuah memo Agustus 1919, Balfour mengetahui ketidakkonsistenan pada pernyataan tersebut, dan kemudian menjelaskan bahwa Inggris tak memiliki tujuan untuk menyerobot penduduk Palestina yang ada. Hasil Komisi Konsultasi Penyidikan King-Crane Amerika yang berlangsung dari penduduk asli – dimana Inggris menarik diri – mengejutkan selama tiga tahun sampai laporan tersebut dibocorkan pada 1922. Pemerintah Inggris berikutnya memahami defisiensi ini, terutama komite tahun 1939 pimpinan Lord Chancellor, Frederic Maugham, yang menyatakan bahwa pemerintah tak "bebeas untuk menyingkirkan Palestina tanpa menyoroti keinginan dan kepentingan para penduduk Palestina", dam pernyataan April 2017 oleh menteri negara Kantor Luar Negeri Inggris Baroness Anelay menyatakan bahwa pemeritnah memahami bahwa "Deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik komunitas non-Yahudi di Palestina, terutama hak penentuan nasib sendiri mereka."

Hak dan status politik Yahudi di negara lain

Edwin Samuel Montagu, satu-satunya Yahudi dalam jabatan pemerintah Inggris senior, menulis sebuah memorandum 23 Agustus 1917 yang menyatakan keyakinannya bahwa: "Kebijakan Pemerintahan Sri Baginda mengakibatkan anti-Semitik dan akan menimbulkan dasar bagi anti-Semitik di setiap negara di dunia."

Klausa pengaman kedua adalah komitmen agar harus tak ada penyudutan hak komunitas Yahudi di negara lain di luar Palestina. Rancangan-rancangan asli Rothschild, Balfour, dan Milner tak meliputi pengamanan ini, yang dirancang bersama dengan pengamanan sebelumnya pada awal Oktober, dalam rangka merefleksikan penentangan dari para anggota berpengaruh dari komunitas Inggris-Yahudi. Lord Rothschild memberikan pengecualian pada proviso tersebut atas dasar bahwa ini menimbulkan kemungkinan bahaya untuk non-Sionis, yang ia sangkal.

Komite Luar Negeri Bersama Badan Deputi Yahudi Britania dan Asosiasi Inggris-Yahudi telah menerbitkan sebuah surat di The Times pada 24 Mei 1917 berjudul Views of Anglo-Jewry, ditandatangani oleh para presiden dua organisasi tersebut, David Lindo Alexander dan Claude Montefiore, menyatakan pandangan mereka bahwa: "pendirian kebangsaan Yahudi di Palestina, yang menghimpun teori ketunawismaan ini, harus berlaku di seluruh dunia yang menganggap Yahudi sebagai orang-orang aneh di tanah asli mereka, dan dari pemikiran posisi mereka yang sulit dimenangkan sebagai warga dan bangsa dari tanah tersebut." Ini disusul pada akhir Agustus oleh Edwin Samuel Montagu, seorang Yahudi anti-Sionis berpengaruh dan Sekretaris Negara untuk India. dan satu-satunya anggota Yahudi dari Kabinet Inggris, yang menulis sebuah memorandum Kabinet bahwa: "Kebijakan Pemerintahan Sri Baginda mengakibatkan anti-Semitik dan akan menimbulkan dasar bagi anti-Semitik di setiap negara di dunia."

Tanggapan

Teks deklarasi tersebut diterbitkan dalam pers sepekan setelah ditandatangani, pada 9 November 1917. Peristiwa terakhir lainnya terjadi dalam jangka pendek, dua peristiwa paling relevan adalah penaklukan militer Inggris yang nyaris terjadi di Palestina dan pembocoran Perjanjian Sykes-Picot yang sebelumnya rahasia. Di sisi militer, Gaza dan Jaffa jatuh dalam beberapa hari, dan Yerusalem menyerah kepada Inggris pada 9 Desember. Publikasi Perjanjian Sykes–Picot, setelah Revolusi Rusia, dalam Izvestia dan Pravda milik Bolshevik pada 23 November 1917 dan dalam Manchester Guardian di Inggris pada 26 November 1917, mewakili momen dramatis untuk kampanye Timur Sekutu: "Inggris merasa malu, orang-orang Arab cemas dan Turki gembira." Kaum Sionis telah menyadari penjelasan dari perjanjian tersebut sejak bulan April dan secara khusus menjadi bagian dari Palestina, setelah sebuah pertemuan antara Weizmann dan Cecil dimana Weizmann membuat sangat jelas tujuan-tujuannya kepada skema yang diusulkan.

Tanggapan Sionis

Deklarasi Balfour yang diterbitkan dalam The Times pada 9 November 1917

Deklarasi tersebut mewakili dukungan publik pertama bagi Sionisme oleh sebuah kekuatan politik besar – publikasinya membangkitkan Sionisme, yang akhirnya meraih sebuah piagam resmi. Selain publikasinya dalam surat-surat kabar, selebaran-selebaran diedarkan di seluruh komunitas Yahudi. Selebaran-selebaran tersebut dijatuhkan dari udara pada komunitas Yahudi di Jerman Austria, serta Pangkal Pemukiman, yang telah diberikan kepada Blok Sentral setelah Rusia menarik diri.

Weizmann berpendapat bahwa deklarasi tersebut akan memiliki tiga dampak: ini akan mengalihkan Rusia untuk memberikan tekanan terhadap Front Timur Jerman, sejak Yahudi memiliki pengaruh dalam Revolusi Maret 1917; ini akan mendorong komunitas Yahudi besar di Amerika Serikat untuk menggelontorkan pendanaan yang lebih besar bagi upaya perang Amerika, yang telah berjalan sejak April tahun tersebut; dan, terakhir, bahwa ini akan memberikan dukungan Yahudi Jerman untuk Kaiser Wilhelm II.

Deklarasi tersebut menimbulkan peningkatan luar biasa dan tak terkira dalam sejumlah penganut Sionisme Amerika; pada 1914, 200 perhimpunan Sionis Amerika terdiri dari sebanyak 7,500 anggota, yang bertumbuh menjadi 30,000 anggota dalam 600 perhimpunan pada 1918 dan 149,000 anggota pada 1919. Meskipun Inggris menganggap deklarasi tersebut merefleksikan sebuah dominansi yang berdiri sebelumnya dari posisi Sionis dalam pemikiran Yahudi, deklarasi itu sendiri adalah tanggung jawab berkelanjutan bagi legitimasi dan kepemimpinan Sionisme.

Tepat sebulan setelah deklarasi tersebut dikeluarkan, sebuah selebrasi skala besar diadakan di Royal Opera House – pidato-pidato diberikan oleh para Sionis utama serta para anggota pemerintahan Inggris termasuk Sykes dan Cecil. Dari 1918 sampai Perang Dunia II, Yahudi di Mandat Palestina merayakan Hari Balfour sebagai hari libur nasional tahunan pada 2 November. Selebrasi-selebrasi tersebut meliputi upacara-upacara di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dan artikel-artikel yang menyanjungnya dalam pers Ibrani. Pada Agustus 1919, Balfour menyepakati permintaan Weizmann untuk menamai sebuah pemukiman pasca-perang pertama di Mandat Palestina, "Balfouria", dalam menghormatinya. Ini ditujukan untuk menjadi model pemukiman untuk kegiatan Yahudi Amerika di Palestina pada masa mendatang.

Herbert Samuel, anggota parlemen Sionis yang memorandum tahun 1915 buatannya telah mulai didiskusikan dalam Kabinet Inggris, dibujuk oleh Lloyd George pada 24 April 1920 untuk bertindak sebagai gubernur sipil Palestina Britania pertama, menggantikan pemerintahan militer sebelumnya yang telah memerintah kawasan tersebut sejak perang. Tak lama setelah memulai jabatannya pada Juli 1920, ia diundang untuk membacakan haftarah dari Yesaya 40 di Sinagoge Hurva di Yerusalem, yang, menurut memoirnya, memimpin kongregasi para pemukim lama untuk merasakan "pemenuhan nubuat kuno yang telah berada di tangan".

Penentangan di Palestina

Surat kabar Arab Palestina paling populer, Filastin (La Palestine), mempublikasikan sebuah editorial empat halaman yang dilayangkan kepada Lord Balfour pada Maret 1925.

Komunitas Kristen dan Muslim lokal Palestina, yang terdiri dari hampir 90% populasi, sangat menentang deklarasi tersebut. Seperti yang dideskripsikan oleh filsuf Palestina-Amerika Edward Said pada 1979, ini dianggap terdiri dari: "(a) oleh sebuah kekuatan Eropa, (b) tentang wilayah non-Eropa, (c) di sebuah kedataran yang tak tak saling cocok dari kedua keberadaan tersebut dan keinginan pemukim mayoritas asli di wilayah tersebut, dan (d) ini mengambil bentuk janji tentang wilayah yang sama dengan kelompok asing lainnya."

Menurut Komisi King-Crane 1919, "Tak ada pejabat Inggris, yang dikonsultasikan oleh para Komisioner, yang meyakini bahwa program Sionis dapat dibawakan oleh sepasukan bersenjata." Seorang delegasi dari Asosiasi Muslim-Kristen, yang dikepalai oleh Musa al-Husayni, mengekspresikan ketidaksetujuan publik pada 3 November 1918, sehari setelah pawai Komisi Sionis menandai peringatan pertama Deklarasi Balfour. Mereka menyerahkan sebuah petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 100 orang terkenal kepada Ronald Storrs, gubernur militer Inggris:

Kami kemarin melihat sekerumunan besar Yahudi membawa spanduk dan berjalan ke sepanjang jalan meneriakkan kata-kata yang menyakitkan perasaan dan melukai jiwa. Kami menyatakan dengan suara terbuka bahwa Palestina, yang merupakan Tanah Suci dari bapak-bapak kami dan tempat makam dari para leluhur kami, yang telah didiami oleh orang Arab pada masa yang panjang, yang mencintainya dan mati dalam mempertahankannya, sekarang menjadi tanah air bagi mereka... Kami orang Arab, Muslim dan Nasrani, selalu sangat bersimpati dengan Yahudi yang ditindas dan ketidakberuntungan mereka di negara-negara lain... namun terdapat perbedaan besar antasra simpati semacam itu dan penerimaan dari negara semacam itu... pemerintahan atas kami dan penyingkiran dari urusan-urusan kami.

Kelompok tersebut juga menentang pembawaan "spanduk putih dan biru dengan dua segitiga menyilang di tengahnya", menggambarkan perhatian otoritas Inggris kepada konsekuensi serius dari implikasi politik apapun dalam mengibarkan spanduk-spanduk tersebut. Pada bulan berikutnya, pada peringatan pertama pendudukan Jaffa oleh Inggris, Asosiasi Muslim-Kristen mengirim sebuah memorandum panjang dan petisi kepada gubernur militer menentang pembentukan apapun dari sebuah negara Yahudi.

Tanggapan Arab secara luas

Di dunia Arab secara luas, deklarasi tersebut dipandang sebagai sebuah pengkhianatan dari pemahaman masa perang Inggris dengan orang Arab. Syarif Makkah dan pemimpin Arab lain menganggap deklarasi tersebut sebagai sebuah pelanggaran dari sebuah komitmen sebelumnya yang dibuat dalam korespondensi McMahon–Hussein dalam pembalasan untuk peluncuran Pemberontakan Arab.

Setelah publikasi deklarasi tersebut, Komandan Inggris David George Hogarth menengok Hussein pada Januari 1918 untuk memberikan sebuah pesan agar "kebebasan politik dan ekonomi" populasi Palestina tak dipertanyakan. Hogarth mengabarkan bahwa Hussein "tak akan menerima sebuah Negara Yahudi independen di Palestina, maupun yang aku instruksikan untuk memperingatkannya bahwa negara semacam itu dicampurtangankan oleh Britania Raya". Hussein juga mengetahui Perjanjian Sykes–Picot saat dibocorkan oleh pemerintah Uni Soviet baru pada Desember 1917, namun disatistfikasi oleh dua telegram penyalahpahaman dari Sir Reginald Wingate, yang telah menggantikan McMahon dalam jabatan Komisioner Tinggi Mesir, yang menganggap bahwa komitmen Inggris kepada orang Arab masih valid dan bahwa Perjanjian Sykes-Picot bukanlah sebuah traktat resmi.

Ketidaksepakatan Arab berkelanjutan atas tujuan Sekutu juga berujung pada 1918 dalam Deklarasi Tujuh Orang dan Deklarasi Inggris-Prancis, yang menjanjikan "pembebasan bulat dan akhir dari suku bangsa yang lama ditindas oleh bangsa Turki, dan menghimpun pemerintahan dan administrasi nasional yang memberikan otoritas mereka dari tujuan inisiatif bebas dan pilihan penduduk asli".

Pada 1919, Raja Hussein menolak meratifikasi Traktat Versailles. Setelah Februari 1920, Inggris berhenti membayar subsidi kepadanya. Pada Agustus 1920, lima hari setelah penandatanganan Traktat Sevres, yang resmi mengakui Kerajaan Hejaz, Curzon membujuk Kairo untuk meminta tanda tangan Hussein pada kedua traktat tersebut dan menyepakati pembayaran £30,000 pada tanda tangan tersebut. Hussein menolak dan pada 1921, menyatakan bahwa ia enggan "mencantumkan namanya pada sebuah dokumen yang menyerahkan Palestina kepada kaum Sionis dan Suriah kepada bangsa-bangsa asing." Setelah Konferensi Kairo tahun 1921, Lawrence dikirim untuk mengusahakan dan mendorong agar Raja tersebut menandatangani sebuah traktat, sebuah subsidi tahunan £100,000 dipersiapkan; upaya tersebut juga gagal. Pada 1923, Inggris membuat upaya lanjutan untuk memajukan masalah-masalah yang berdiri dengan Hussein dan saat upaya tersebut dilakukan lagi, Hussein masih menolak untuk mengakui Deklarasi Balfour atau Mandar apapun yang ia raih sebagai domainnya. Pada Maret 1924, secara singkat mengondisikan kemungkinan penghapusan artikel penawaran dari traktat tersebut, pemerintah menunda negosiasi lanjutan apapun.

Sekutu dan Blok Asosiasi

Deklarasi tersebut mula-mula didukung oleh pemerintah asing pada 27 Desember 1917, saat pemimpin dan diplomat Sionis Serbia David Albala mengumumkan dukungan pemerintahan dalam pengasingan Serbia saat sebuah misi ke Amerika Serikat. Dalam dua bulan, pemerintah Prancis dan Italia menawarkan dukungan mereka, masing-masing pada 14 Februari dan 9 Mei 1918. Di sebuah pertemuan pribadi di London pada 1 Desember 1918, Lloyd George dan Perdana Menteri Prancis Georges Clemenceau menyepakati modifikasi tertentu pada Perjanjian Sykes-Picot, termasuk kekuasaan Inggris atas Palestina.

Pada 25 April 1920, konferensi San Remo – sebuah pertumbuhan dari Konferensi Perdamaian Paris yang dihadiri oleh para perdana menteri dari Inggris, Prancis dan Italia, Duta Besar Jepang untuk Prancis, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia – menjalin pernyataan dasar untuk tiga mandat Liga Bangsa-Bangsa: mandar Prancis untuk Suriah, dan mandat-mandat Inggris untuk Mesopotamia dan Palestina. Dengan menghormati Palestina, resolusi tersebut menyatakan bahwa Inggris bertanggung jawab atas pengambilan tanggung jawab dari Deklarasi Balfour. Prancis dan Italia menyatakan penolakan mereka secara jelas dari "peran Sionis dari mandar Palestina" dan menyatakan secara khusus bahwa bahasa yang dipakai bukanlah pengaman hak "politik" non-Yahudi, menerima klaim Curzon bahwa "dalam bahasa Britania, seluruh hak biasa meliputi dalam "hak sipil"". Atas permintaan Prancis, ini menyepakati bahwa sebuah pemahaman disematkan dalam proses verbal dari mandat tersebut yang tak akan melibatkan penyerahan hak-hak menonjol yang dipegang oleh komunitas non-Yahudi di Palestina. Perbatasan Palestina tak dispesifikasikan, untuk "ditentukan oleh Blok Sekutu Utama." Tiga bulan kemudian, pada Juli 1920, kekalahan Kerajaan Arab Suriah pimpinan Faisal atas Prancis memberikan Inggris kebutuhan untuk mengetahui "apa itu 'Suriah' yang Prancis beri sebuah mandat di San Remo?" dan "apakah ini meliputi Trans-Yordania?" – mereka kemudian memutuskan untuk mendorong sebuah kebijakan dari Trans-Yordan berkaitan dengan wilayah mandat Palestina tanpa menambahkannya pada wilayah Tanah Air Yahudi.

Pada 1922, Kongres resmi memajukan dukungan Amerika untuk Deklarasi Balfour melalui pengesahan Resolusi Lodge-Fish, meskipun mendapatkan penentangan dari Departemen Negara. Profesor Lawrence Davidson, dari West Chester University, yang risetnya berfokus pada hubungan Amerika dengan Timur Tengah, berpendapat bahwa Presiden Wilson dan Kongres menghiraukan nilai-nilai demokratis daalam menyanjung "romantisisme biblikal" saat mereka mendukung deklarasi tersebut. Ia menekankan sebuah lobi pro-Sionis terorganisir di Amerika Serikat, yang pada masa itu aktif saat komunitas Arab Amerika kecil di negara tersebut memiliki kekuasaan politik yang kecil.

Blok Sentral

Tak lama setelah publikasi Deklarasi Balfour, ini mendatangkan tanggapan taktikal dari Blok Sentral. Dua pekan setelah deklarasi tersebut, Ottokar Czernin, Menteri Luar Negeri Austria, memberikan sebuah wawancara kepada Arthur Hantke, Presiden Federasi Sionis Jerman, menjanjikan agar pemerintahannya akan mempengaruhi Turki saat perang terjadi. Pada 12 Desember, Wazir Agung Utsmaniyah, Talaat Pasha, memberikan sebuah wawancara kepada surat kabar Jerman Vossische Zeitung yang diterbitkan pada 31 Desember dan kemudian dirilis dalam surat kabar periodikal Yahudi Jerman Jüdische Rundschau pada 4 Januari 1918, dimana ia menyebut deklarasi tersebut sebagai "une blague" (sebuah penipuan) dan menjanjikan agar di bawah kekuasaan Utsmaniyah "seluruh harapan terjustifikasi dari Yahudi di Palestina akan dapat menemukan pemenuhan mereka" yang ditujukan kepada kapasitas absortif dari negara tersebut. Pernyataan Turki ini didukung oleh Kantor Luar Negeri Jerman pada 5 Januari 1918. Pada 8 Januari 1918, sebuah perhimpunan Yahudi-Jerman, Persatuan Organisasi-organisasi Yahudi Jerman untuk Perlindungan Hak Yahudi dari Timur (VJOD), dibentuk untuk memajukan progres tambahan untuk Yahudi di Palestina.

Setelah perang, Traktat Sèvres ditandatangani oleh Kekaisaran Utsmaniyah pada 10 Agustus 1920. Traktat tersebut membubarkan Kekaisaran Utsmaniyah, meminta Turki untuk menarik kedaulatan atas sebagian besar Timur Tengah. Artikel 95 dari traktat tersebut mencantumkan istilah-istilah dari Deklarasi Balfour dengan penghormatan kepada "pemerintahan Palestina, dalam batas-batas seperti yang ditentukan oleh Blok Sekutu Utama". Karena pencantuman deklarasi tersebut dalam Traktat Sèvres tak menyematkan status sah dari deklarasi tersebut atau Mandat tersebut, tak ada dampak saat Sèvres ditindih oleh Traktat Lausanne, yang tak meliputi rujukan apapun kepada deklarasi tersebut.

Pada 1922, pakar teori anti-Semitik Jerman Alfred Rosenberg dalam kontribusi primernya pada teori Nazi tentang Sionisme, Der Staatsfeindliche Zionismus ("Sionisme, Musuh Negara"), menuduh kaum Sionis Jerman campur tangan atas kekalahan Jerman dan mendukung Inggris dan penerapan Deklarasi Balfour, dalam sebuah versi dari mitos ditusuk dari belakang. Adolf Hitler memegang pandangan serupa dalam beberapa pidatonya dari tahun 1920 dan seterusnya.

Tahta Suci

Dengan kebangkitan deklarasi tersebut dan Inggris masuk ke Yerusalem pada 9 Desember, Vatikan merevisi sikap simpatetik sebelumnya kepada Sionisme dan mengadopsi pendirian menentang yang berlanjut sampai awal 1990an.

Perubahan opini Inggris

"Efek Deklarasi Balfour dikatakan membuat kaum Muslim dan Kristen tersingkir... Ini tak mungkin meminimalisir kepahitan dari kebangkitan tersebut. Mereka menganggap bahwa mereka menangani sebuah penekanan yang mereka benci jauh melebihi Turki dan timbul di pemikiran dominasinya... Orang berpengaruh berbicara terbuka soal pengkhianatan tersebut dan bahwa Inggris telah menjual negara tersebut dan meraih harganya... Sampai Pemerintahan [Sionis] mengadopsi sikap "Mereka ingin Negara Yahudi dan mereka tak ingin menunggu", dan mereka tak menyelimuti diri mereka sendiri pada setiap pengartian yang terbuka kepada mereka di negara tersebut dan luar negeri untuk menegakkan penanganan Pemerintahan yang menghormati "Status Quo" dan mengkomitmenkannya, dan melalui Pemerintahan mendatang, menuju sebuah kebijakan yang tak terkontemplasi dalam Deklarasi Balfour... Apa yang lebih alami bahwa itu [kaum Muslim dan Kristen] harus gagal untuk mewujudkan kesulitan Pemerintahan dan bekerja di bawah dan sejalan dengan tuntutan-tuntutan yang dipublikasikan secara terbuka dari Yahudi agar diwejang dan dipandu dalam Deklarasi tersebut selain sebuah surat matir?"

Laporan Komisi Palin, Agustus 1920

Kebijakan Inggris sesuai yang diketakan dalam deklarasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan untuk penerapannya pada tahun-tahun berikutnya. Pertama adalah negosiasi damai tak langsung yang diadakan antara Inggris dan Utsmaniyah pada Desember 1917 dan Januari 1918 saat penundaan dalam pertikaian-pertikaian untuk alasan hujan; meskipun pembicaraan damai tersebut gagal, catatan-catatan arsip menunjukkan bahwa para anggota penting Kabinet Perang berkehendak untuk diijinkan meninggalkan Palestina di bawah kedaulatan Turki nominal sebagai bagian dari seluruh kesepakatan.

Pada Oktober 1919, hampir setahun setelah akhir perang, Lord Curzon menggantikan Balfour pada jabatan Menteri Luar Negeri. Curzon telah menjadi anggota Kabinet tahun 1917 yang telah menyepakati deklarasi tersebut, dan menurut sejarawan Inggris Sir David Gilmour, Curzon telah menjadi "satu-satunya figur senior dalam pemerintahan Inggris pada masa itu yang memandang bahwa kebijakan tersebut akan berujung pada dekade-dekade pertikaian Arab-Yahudi". Sehingga, ia memutuskan untuk memajukan sebuah kebijakan sejalan dengan "penafsiran yang lebih sempit dan lebih diterima ketimbang lebih lebar". Setelah Bonar Law dilantik menjadi Perdana Menteri pada akhir 1922, Curzon menulis kepada Law bahwa ia menganggap deklarasi tersebut sebagai komitmen Timur Tengah Inggris "terburuk" dan "sebuah kontradiksi keras dari prinsip-prinsip yang kita deklarasikan secara terbuka".

Pada Agustus 1920, laporan Komisi Palin, mula-mula dalam sebuah kalimat panjang dari Komisi Penyidikan Inggris tentang pertanyaan Palestina saat masa Mandat, menyatakan bahwa "Deklarasi Balfour... tanpa diragukan adalah titik permulaan dari seluruh ketegangan". Penjelasan dari laporan tersebut, yang tak dipublikasikan, menyebut Deklarasi Balfour sebanyak tiga kali, menyatakan bahwa "sebab-sebab aliensasi dan eksasperasi dari perasaan penduduk Palestina" meliputi:

• "ketidakmampuan untuk merekonsiliasikan kebijakan yang penentuan nasib sendiri yang dideklarasikan Sekutu dengan Deklarasi Balfour, memberikan kebangkitan kepada sebuah esensi pengkhianatan dan anksietas intens untuk masa depan kami";
• "ketidakapresiasian pengartian sebenarnya dari Deklarasi Balfour dan pelupaan terhadap pemanduan yang ditentukan, karena kurangnya retorika para politikus dan pernyataan dan penulisan tereksargerasi dari orang-orang penting, terutama kaum Sionis"; dan
• "Indiskresi dan agresi Sionis sejak Deklarasi Balfour menimbulkan kekhawatiran semacam itu".

Opini masyarakat dan pemerintah Inggris menjadi makin tak senang dengan dukungan negara terhadap Sionisme; bahkan Sykes mulai mengubah pandangannya pada akhir 1918. Pada Februari 1922, Churchill menghubungi Samuel, yang telah memulai perannya sebagai Komisioner Tinggi untuk Palestina pada 18 bulan sebelumnya, membujuk agar memotong pengeluaran dan menyatakan:

Di Dewan-dewan Parlemen, terdapat pertumbuhan gerakan pertikaian, melawan kebijakan Sionis di Palestina, yang akan distimulasikan oleh artikel-artikel saat ini Northcliffe. Aku tak dapat mengambil tindakan pada pergerakan ini, namun makin sulit untuk mendatangkan argumen bahwa tak adil untuk menanyai pembayar pajak Inggris tersebut, terutama dengan perpajakan, untuk menyematkan bayaran sebuah kebijakan populer yang terhimpun di Palestina.

Setelah pengeluaran Buku Putih Churchill pada Juni 1922, Dewan Bangsawan menolak Mandat Palestina dimasukkan Deklarasi Balfour dengan 60 suara berbanding 25, setelah pergerakan yang dikeluarkan oleh Lord Islington. Suara tersebut hanya bersifak simbolik karena ini kemudian ditindih oleh sebuah suara dalam Dewan Rakyat setelah sikap taktikal dan berbagai janji yang dibuat oleh Churchill.

Pada Februari 1923, setelah perubahan dalam pemerintahan, Cavendish, dalam sebuah memorandum panjang untuk Kabinet, menghimpun pendirian untuk peninjauan rahasia dari kebijakan Palestina:

Ini akan menepis anggapan bahwa kebijakan Sionis hanyalah sebuah kebijakan tak populer. Ini telah secara pahit diserang dalam Parlemen dan masih menyayat dalam bagian tertentu dari pers. Dasar berintang dari serangan tersebut adalah tiga hal:(1) tuduhan pelanggaran dari janji-janji McMahon; (2) ketidakadilan yang terjadi di sebuah negara atas sebuah kebijakan dimana mayoritas besar dari penduduknya dilawan; dan (3) keblunderan finansial atas pembayar pajak Inggris. ...

Catatan penyorotannya membujuk agar sebuah pernyataan kebijakan dibuat sememungkinkannya dan agar kabinet berfokus pada tiga pertanyaan: (1) apakah janji-janji pada konflik Arab sejalan dengan deklarasi Balfour atau tidak; (2) jika tidak, apakah pemerintah baru harus melanjutkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lama dalam Buku Putih 1922, dan (3) jika tidak, apakah kebijakan alternatif harus diadopsi.

Stanley Baldwin, yang menggantikan Bonar Law, pada Juni 1923 menghimpun subkomite kabinet yang ditugaskan untuk:

membuat kebijakan Palestina disegarkan dan untuk menasihati Kabinet penuh soal apakah Inggris harus mempertahankan Palestina dan apakah jika masih bisa, kebijakan pro-Sionis harus dilanjutkan.

Kabinet menyepakati laporan komite tersebut pada 31 Juli 1923. Menyebutnya "bukanlah penyingkatan pernyataan", Quigley menyatakan bahwa pemerintah memutuskan dirinya sendiri pada dukungannya untuk Sionisme yang dihimpun oleh konsiderasi-konsiderasi yang tak dilakukan dengan jasa-jasa Sionisme atau akibatnya untuk Palestina. Huneidi berkata, “diharapkan atau tidak, ini sangat tak mungkin bagi pemerintahan manapun untuk menempatkan dirinya sendiri tanpa penyakralan substansial dari konsistensi dan penghormatan diri, jika bukannya kehormatan

Pemakaian kata dari deklarasi tersebut kemudian dicantumkan dalam Mandat Britania untuk Palestina, sebuah instrumen hukum yang menciptakan Mandat Palestina dengan keperluan eksplisit dari pengambilan dampak dari deklarasi tersebut dan akhirnya diformalisasi pada September 1923. Tak seperti deklarasi itu sendiri, Mandat tersebut secara sah diserahkan kepada pemerintah Inggris. Pada Juni 1924, Inggris membuat laporannya kepada Komisi Mandat Permanan untuk periode Juli 1920 sampai akhir 1923 yang berisi ketiadaan pelonggaran yang tertuang dalam dokumen-dokumen internal; dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan peninjauan ulang tahun 1923 yang diadakan diam-diam sampai awal 1970an.

Historiografi

{{{annotations}}}

"Palestina dan Deklarasi Balfour", Makalah Kabinet meninjau latar belakang deklarasi tersebut, Januari 1923

Lloyd George dan Balfour masih berada di pemerintahan sampai keruntuhan koalisi pada Oktober 1922. Di bawah pemerintahan Konservatif baru, upaya dibuat untuk mengidentifikasi latar belakang dan motivasi untuk deklarasi tersebut. Sebuah memorandum Kabinet pribadi dibuat pada Januari 1923, memberikan penjelasan Kantor Luar Negeri yang diketahui pada masa itu dan catatan Kabinet perang yang berujung pada deklarasi tersebut. Sebuah catatan Kantor Luar Negeri yang menyertainya menyatakan bahwa para pengarang primer dari deklarasi tersebut adalah Balfour, Sykes, Weizmann, dan Sokolow, dengan "mungkin Lord Rothschild sebagai seorang figur di latar belakang", dan bahwa "negosiasi tampak utamanya bersifat lisan dan melalui pengartian dari catatan pribadi dan memoranda yang hanya memberikan catatan seadanya."

Setelah serangan umum tahun 1936 yang berujung pada pemberontakan Arab di Palestina 1936–1939, perpecahan kekerasan paling signifikan sejak masa Mandat dimulai, sebuah Komisi Kerajaan Inggris  – sebuah badan penyidikan masyarakat tingkat tinggi – ditunjuk untuk menyelidiki sebab dari ketegangan tersebut. Komisi Kerajaan Palestina, diangkat dengan istilah rujukan yang lebih signifikan ketimbang penyidikan Inggris sebelumnya di Palestina, menyelesaikan laporan 404 halaman setelah enam bulan pengerjaan pada Juni 1937, diterbitkan sebulan kemudian. Laporan tersebut dimulai dengan menjelaskan sejarah masalah, termasuk penjelasan mendetail dari asal muasal Deklarasi Balfour. Sebagian besar penjelasan ini didasarkan pada pengakuan pribadi Lloyd-George; Balfour telah meninggal pada 1930 dan Sykes pada 1919. Ia berkata kepada komisi bahwa dekalrasi tersebut dibuat "karena alasan-alasan propagandis... Terutama simpati Yahudi akan konfirmasi dukungan Yahudi Amerika, dan akan membuatnya lebih sulit bagi Jerman untuk mengurangi komitmen militernya dan menunjang posisi ekonominya di front timur". Dua tahun kemudian, dalam Memoirs buatannya, Lloyd George menjelaskan sebanyak sembilan faktor yang memotivasi keputusannya sebagai Perdana Menteri untuk merilis deklarasi tersebut, termasuk alasan-alasan tambahan agar keberadaan Yahudi di Palestina akan memperkuat posisi Inggris di Terusan Suez dan menegakkan rute dominion imperial mereka di India.

Perhitungan geopolitik ini diperdebatkan dan didiskusikan pada tahun-tahun berikutnya. Para sejarawan sepakat bahwa Inggris meyakini bahwa dukungan yang dikeluarkan akan berbanding kepada Yahudi di Jerman dan Amerika Serikat, membuat dua penasihat terdekat Woodrow Wilson diketahui menjadi Sionis tulen; mereka juga mengharapkan dorongan dukungan dari populasi Yahudi besar di Rusia. Selain itu, Inggris berniat untuk mendahului keberadaan Prancis pada pemerintahan mancanegara di Palestina.

Beberapa sejarawan berpendapat bahwa keputusan pemerintah Ingrgsi merefleksikan apa yang James Gelvin, Profesor Sejarah Timur Tengah di UCLA, sebut 'anti-Semitisme patrisian' dalam perkiraan berlebih dari kekuatan Yahudi di Amerika Serikat dan Rusia. Sionisme Amerika masih bersifat dini; pada 1914, Federasi Sionis memiliki biaya kecil sekitar $5,000 dan hanya terdiri dari 12,000 anggota, meskipun populasi Yahudi Amerika berjumlah tiga juta orang. Namun organisasi-organisasi Sionis sekarang meraih kesuksesan, setelah sepasukan dalam komunitas Yahudi Amerika, dalam mengaransemenkan kongres Yahudi untuk memperdebatkan masalah Yahudi secara keseluruhan. Ini berdampak pada perkiraan keseimbangan kekuatan pemerintah Inggris dan Prancis dalam publik Yahudi Amerika.

Avi Shlaim, Profesor Emeritus Hubungan Internasional di Universitas Oxford, beranggapan bahwa dua aliran pemikiran utama berkembang pada pertanyaan pasukan penggerak primer di balik deklarasi tersebut, satu dipersembahkan pada 1961 oleh Leonard Stein, seorang pengacara dan mantan sekretaris politik untuk Organisasi Sionis Sedunia, dan yang lainnya pada 1970 oleh Mayir Vereté, saat itu Profesor Sejarah Israel di Universitas Ibrani Yerusalem. Shlaim menyatakan bahwa Stein tak meraih konklusi potongan jelas apapun, namun secara implisit dalam naratifnya adalah bahwa deklarasi tersebut utamanya dihasilkan dari kegiatan dan keterampilan kaum Sionis, sementara menurut Vereté, itu adalah kerja dari para pragmatis keras kepala yang dimotivasi oleh kepentingan imperial Inggris di Timur Tengah. Kebanyakan pembelajaran modern tentang keputusan untuk mengeluarkan deklarasi tersebut berfokus pada gerakan Sionis dan persaingan di dalamnya, dengan sebuah perdebatan penting tentang apakah peran Weizmann menonjol atau apakah Inggris tampaknya mengeluarkan deklarasi serupa dalam peristiwa lain. Danny Gutwein, Profesor Sejarah Yahudi di Universitas Haifa, menyinggung soal sebuah gagasan lama, yang menganggap bahwa persetujuan Sykes pada Februari 1917 kepada kaum Sionis adalah momen penting, dan bahwa ini sejalan dengan penyeragaman agenda pemerintah yang lebih besar untuk pemisahan Kekaisaran Utsmaniyah.

Dampak jangka panjang

Deklarasi tersebut memiliki dua akibat tak langsung, pendirian negara Yahudi dan keadaan kronis dari konflik antara Arab dan Yahudi di seluruh Timur Tengah. Ini telah disebut sebagai "dosa asal" dari kegagalan Inggris di Palestina dan peristiwa-peristiwa secara luas di Palestina. Pernyataan tersebut juga memiliki dampak signifikan pada anti-Sionisme tradisional dari Yahudi relijius, beberapa orang memandangnya sebagai providensi ilahi; ini berkontribusi pada pertumbuhan Sionisme Religius pada gerakan Sionis secara besar.

Dimulai pada tahun 1920, konflik antar-komunal di Mandat Palestina pecah, yang melebar menjadi konflik Arab-Israel regional, seringkali disebut sebagai "konflik paling berintrik" di dunia. "Obligasi ganda" kepada dua komunitas tersebut dengan cepat tak terelakkan; Inggris kemudian menyatakan bahwa tak mungkin bagi kami untuk mendamaikan dua komunitas tersebut di Palestina dengan memakai pesan-pesan berbeda bagi audien yang berbeda. Komisi Kerajaan Palestina – dalam membuat proporsal resmi pertama untuk pemisahan wilayah – menyebut persyaratan tersebut sebagai "obligasi berseberangan", dan itu adalah "penyakit yang sangat mendalam, dalam keadaan kami, satu-satunya harapan untuk menyembuhkannya adalah melalui operasi pembedahan". Setelah pemberontakan Arab di Palestina tahun 1936–1939, dan ketegangan seluruh dunia yang berkembang berujung pada Perang Dunia II, Parlemen Inggris menyepakati Makalah Putih 1939 – pernyataan formal terakhir mereka terhadap kebijakan pemerintahan di Mandat Palestina – mendeklarasikan bahwa Palestina tak seharusnya menjadi Negara Yahudi dan memberlakukan pembatasan terhadap imigrasi Yahudi. Meskipun Inggris menganggap keputusan ini dengan komitmen Balfour untuk melindungi hak non-Yahudi, beberapa Sionis memandangnya sebagai pengukuhan dari deklarasi tersebut. Meskipun kebijakan ini berlangsung sampai Inggris menyerahkan Mandat tersebut apda 1948, ini hanya disajikan untuk menyoroti kesulitan fundamental bagi Inggris dalam memberikan obligasi-obligasi Mandat.

Keterlibatan Inggris dalam hal ini menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari sejarah Kekaisaran tersebut, dan merusak reputasinya di Timur Tengah dari generasi ke generasi. Menurut sejarawan Elizabeth Monroe: "diukur oleh kepentingan Inggris sendiri, [deklarasi tersebut adalah] salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah kekaisaran[nya]." Studi tahun 2010 oleh Jonathan Schneer, spesialis dalam sejarah Inggris modern di Georgia Tech, menyatakan bahwa karena penghimpunan deklarasi tersebut dikarakteristisasikan oleh "kontradiksi, penipuan, kesalahpahaman, dan pikiran pengharapan", deklarasi tersebut menabur gigi naga dan "menghasilkan panen pembunuhan, dan mereka memajukan panen sampai masa sekarang". Batu pendirian untuk Israel modern telah dihimpun, namun prediksi bahwa ini akan menghimpun pengerjaan dasar untuk kerjasama Arab-Yahudi yang harmoni ditunjang pada pemikiran pengharapan.

Dokumen

Laci Lord Balfour, di Museum Diaspora Yahudi di Tel Aviv

Dokumen tersebut dipersembahkan kepada British Museum pada tahun 1924 oleh Walter Rothschild. Saat ini, dokumen tersebut disimpan di British Library, yang terpisah dari British Museum pada tahun 1973, sebagai Manuskrip Tambahan nomor 41178. Dari Oktober 1987 sampai Mei 1988, dokumen tersebut dipinjamkan di luar Inggris untuk disimpan di Knesset, Israel. Pemerintah Israel sekarang sedang menegosiasikan pengadaan peminjaman kedua pada tahun 2018, dengan rencana menyimpan dokumen tersebut di Balai Kemerdekaan, Tel Aviv.

Baca juga

• Proposal untuk negara Yahudi
• Mandat Britania untuk Palestina (instrumen hukum)
• Sejarah diplomatik Perang Dunia I

Daftar pustaka

Karya yang dikhususkan

• Adelson, Roger (1995). London and the Invention of the Middle East: Money, Power, and War, 1902–1922. Yale University Press. ISBN 978-0-300-06094-2. 
• Allawi, Ali A. (2014). Faisal I of Iraq. Yale University Press. hlm. 216–. ISBN 978-0-300-19936-9. 
• Antonius, George (1938). The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. Hamish Hamilton. ISBN 978-0-7103-0673-9. 
• Bachi, Roberto (1974). The Population of Israel (PDF). Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University of Jerusalem. hlm. 133, 390–394. OCLC 7924090. 
• Barr, James (2011). A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East. Simon & Schuster. hlm. 60. ISBN 978-1-84983-903-7. 
• Bassiouni, M. Cherif; Fisher, Eugene M. (2012). "Thee Arab-Israeli Conflict – Real and Apparent Issues: An Insight Into Its Future from the Lessons of the Past". St. John's Law Review. 44 (3). ISSN 0036-2905. 
• Berman, Aaron (1992). Nazism, the Jews and American Zionism, 1933-1988. Wayne State University Press. ISBN 0-8143-2232-8. 
• Biger, Gideon (2004). The Boundaries of Modern Palestine, 1840–1947. Psychology Press. ISBN 978-0-7146-5654-0. 
• Billauer, Barbara P. (2013). "Case-Studies in Scientific Statecraft: Chaim Weizmann and the Balfour Declaration - Science, Scientists and Propaganda" (PDF). SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2327350. 
• Brysac, Shareen Blair; Meyer, Karl E. (2009). Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East. W. W. Norton. ISBN 978-0-393-34243-7. 
• Brecher, Frank W. (1987). "Woodrow Wilson and the Origins of the Arab-Israeli Conflict". American Jewish Archives. 39 (1): 23–47. ISSN 0002-905X. 
• Brecher, F.W. (1993). "French Policy toward the Levant". Middle Eastern Studies. 29 (4): 641–663. doi:10.1080/00263209308700971. 
• Büssow, Johann (2011). Hamidian Palestine: Politics and Society in the District of Jerusalem 1872–1908. BRILL. ISBN 978-90-04-20569-7. 
• Ciani, Adriano E. (2011). "1". The Vatican, American Catholics and the Struggle for Palestine, 1917–58: A Study of Cold War Roman Catholic Transnationalism (Tesis Ph.D.). Electronic Thesis and Dissertation Repository. http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1501&context=etd. 
• Cohen, Michael; Kolinsky, Martin (3 April 2013). Demise of the British Empire in the Middle East: Britain's Responses to Nationalist Movements, 1943–55. Routledge. ISBN 978-1-136-31375-2. 
• Cohen, Michael J (2014). Britain's Moment in Palestine: Retrospect and Perspectives, 1917–1948. Routledge. ISBN 978-1-317-91364-1. 
• Cooper, John (16 July 2015). The Unexpected Story of Nathaniel Rothschild. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-4729-1708-9. 
• Davidson, Lawrence (2002). "The Past as Prelude: Zionism and the Betrayal of American Democratic Principles, 1917–48". Journal of Palestine Studies. 31 (3): 21–35. doi:10.1525/jps.2002.31.3.21. ISSN 0377-919X. 
• Defries, Harry (2014). Conservative Party Attitudes to Jews 1900–1950. Routledge. hlm. 51. ISBN 978-1-135-28462-6. 
• Della Pergola, Sergio (2001). "Demography in Israel/Palestine: Trends, Prospects, Policy Implications" (PDF). International Union for the Scientific Study of Population, XXIV, General Population Conference, Salvador de Bahia. 
• De Waart, P.J.I.M (1994). Dynamics of Self-determination in Palestine: Protection of Peoples as a Human Right. BRILL. hlm. 271. ISBN 978-90-04-09825-1. 
• Domnitch, Larry (2000). The Jewish Holidays: A Journey Through History. Jason Aronson. ISBN 978-0-7657-6109-5. 
• Dugard, John (2013). "A Tale of Two Sacred Trusts: Namibia and Palestine". Law, Politics and Rights: 285–305. doi:10.1163/9789004249004_011. ISBN 9789004249004. 
• Friedman, Isaiah (1997). Germany, Turkey, and Zionism 1897–1918. Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-2456-9. 
• Friedman, Isaiah (2000). Palestine, a Twice-Promised Land: The British, the Arabs & Zionism : 1915–1920. Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-3044-7. 
• Friedman, Isaiah (1973). The Question of Palestine: British-Jewish-Arab Relations, 1914–1918. Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-3868-9. 
• Friedman, Menachem (2012). "Israel as a Theological Dilemma". Dalam Baruch Kimmerling. Israeli State and Society, The: Boundaries and Frontiers. State University of New York Press. ISBN 978-1-4384-0901-6. 
• Fromkin, David (1990). A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. Avon Books. ISBN 978-0-380-71300-4. 
• Garfield, Brian (2007). The Meinertzhagen Mystery: The Life and Legend of a Colossal Fraud. Potomac Books Inc. ISBN 978-1-59797-041-9. 
• Gelvin, James L. (1999). "The Ironic Legacy of the King-Crane Commission". Dalam David W. Lesch. The Middle East and the United States. Westview Press. ISBN 978-0-8133-4349-5. 
• Gilmour, David (1996). "The Unregarded Prophet: Lord Curzon and the Palestine Question". Journal of Palestine Studies. 25 (3): 64. doi:10.2307/2538259. JSTOR 2538259. 
• Glass, Joseph B. (2002). From New Zion to Old Zion: American Jewish Immigration and Settlement in Palestine, 1917–1939. Wayne State University Press. ISBN 0-8143-2842-3. 
• Grainger, John D. (2006). The Battle for Palestine, 1917. Boydell Press. ISBN 978-1-84383-263-8. 
• Grief, Howard (2008). The Legal Foundation and Borders of Israel Under International Law: A Treatise on Jewish Sovereignty Over the Land of Israel. Mazo Publishers. hlm. 731. ISBN 9789657344521. 
• Gutwein, Danny (2016). "The Politics of the Balfour Declaration: Nationalism, Imperialism and the Limits of Zionist-British Cooperation". Journal of Israeli History. 35 (2): 117–152. doi:10.1080/13531042.2016.1244100. 
• Haiduc-Dale, Noah (2013). Arab Christians in British Mandate Palestine: Communalism and Nationalism, 1917-1948: Communalism and Nationalism, 1917-1948. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-7604-0. 
• Halpern, Ben (1987). A Clash of Heroes : Brandeis, Weizmann, and American Zionism: Brandeis, Weizmann, and American Zionism. Oxford University Press, USA. ISBN 978-0-19-536489-7. 
• Hardie, Frank; Herrman, Irwin M. (1980). Britain and Zion: the fateful entanglement. Blackstaff. ISBN 978-0-85640-229-6. 
• Helmreich, William (1985). The Third Reich and the Palestine Question. University of Texas Press. ISBN 978-1-351-47272-2. 
• Hourani, Albert (1981). The Emergence of the Modern Middle East. University of California Press. ISBN 978-0-520-03862-2. 
• Huneidi, Sahar (2001). A Broken Trust: Sir Herbert Samuel, Zionism and the Palestinians. I.B.Tauris. hlm. 84. ISBN 978-1-86064-172-5. 
• Ingrams, Doreen (2009). Palestine papers: 1917–1922: seeds of conflict. Eland. ISBN 978-1-906011-38-3. 
• Kattan, Victor (June 2009). From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 1891–1949. Pluto Press. ISBN 978-0-7453-2579-8. 
• Kaufman, Edy (2006). "The French pro-Zionist declarations of 1917–1918". Middle Eastern Studies. 15 (3): 374–407. doi:10.1080/00263207908700418. 
• Kedourie, Elie (1976). In the Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon-Husayn Correspondence and Its Interpretations 1914–1939. Routledge. ISBN 978-1-135-30842-1. 
• Klug, Brian (2012). Being Jewish and Doing Justice: Bringing Argument to Life. Vallentine Mitchell. ISBN 978-0-85303-993-8. Also online at: [3] 
• Kreutz, Andrej (1990). Vatican Policy on the Palestinian-Israeli Conflict. Greenwood Press. hlm. 196. ISBN 0313268290. 
• Lebow, Richard Ned (1968). "Woodrow Wilson and the Balfour Declaration". The Journal of Modern History. 40 (4): 501–523. doi:10.1086/240237. JSTOR 1878450. 
• Lewis, Donald (2014). The Origins of Christian Zionism: Lord Shaftesbury And Evangelical Support For A Jewish Homeland (PDF). Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-63196-0. 
• Lewis, Geoffrey (31 May 2009). Balfour and Weizmann: The Zionist, the Zealot and the Emergence of Israel. A&C Black. ISBN 978-1-84725-040-7. 
• Liebreich, Freddy (2004). Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration of Jews to Palestine, 1945–1949. Routledge. ISBN 978-1-135-76694-8. 
• Lieshout, Robert H. (2016). Britain and the Arab Middle East: World War I and its Aftermath. I.B.Tauris. ISBN 978-1-78453-583-4. 
• Kamel, Lorenzo (2015). Imperial Perceptions of Palestine: British Influence and Power in Late Ottoman Times. British Academic Press. ISBN 978-1-78453-129-4. 
• Makovsky, Michael (2007). Churchill's Promised Land: Zionism and Statecraft. Yale University Press. ISBN 0-300-11609-8. 
• Manuel, Frank E. (1955). "The Palestine Question in Italian Diplomacy". The Journal of Modern History. 27 (3): 263–280. doi:10.1086/237809. 
• Mathew, William M. (2013). "The Balfour Declaration and the Palestine Mandate, 1917–1923: British Imperialist Imperatives". British Journal of Middle Eastern Studies. Routledge. 40 (3): 231–250. doi:10.1080/13530194.2013.791133. 
• Mathew, William M. (2011). "War-Time Contingency and the Balfour Declaration of 1917: An Improbable Regression" (PDF). Journal of Palestine Studies. 40 (2): 26–42. doi:10.1525/jps.2011.xl.2.26. JSTOR 10.1525/jps.2011.xl.2.26. 
• Minerbi, Sergio I. (1990). The Vatican and Zionism:Conflict in the Holy Land, 1895–1925. Oxford University Press. hlm. 253. ISBN 978-0-19-505892-5. 
• Neff, Donald (1995). "The Palestinians and Zionism: 1897 -1948". Middle East Policy. 4 (1): 156–174. doi:10.1111/j.1475-4967.1995.tb00213.x. 
• Nicosia, Francis R. (5 May 2008). Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88392-4. 
• Posner, Steve (1987). Israel Undercover:Secret Warfare and Hidden Diplomacy in the Middle East. Syracuse University Press. ISBN 978-0-8156-5203-8. 
• Quigley, John (2010). The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-49124-2. 
• Reid, Walter (1 September 2011). Empire of Sand: How Britain Made the Middle East. Birlinn. ISBN 978-0-85790-080-7. 
• Reinharz, Jehuda (1988). "Zionism in the USA on the Eve of the Balfour Declaration". Studies in Zionism. 9 (2): 131–145. doi:10.1080/13531048808575933. 
• Renton, James (2007). The Zionist Masquerade: The Birth of the Anglo-Zionist Alliance 1914–1918. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-54718-6. 
• Renton, James (2004). "Reconsidering Chaim Weizmann and Moses Gaster in the Founding Mythology of Zionism". Dalam Berkowitz, Michael. Nationalism, Zionism and ethnic mobilization of the Jews in 1900 and beyond [electronic resource]. BRILL. hlm. 129–151. ISBN 978-90-04-13184-2. 
• Renton, James (2016). "Flawed Foundations: The Balfour Declaration and the Palestine Mandate". Dalam Miller, Rory. Britain, Palestine and Empire: The Mandate Years. Routledge. hlm. 15–37. ISBN 978-1-317-17233-8. 
• Rhett, Maryanne A. (19 November 2015). The Global History of the Balfour Declaration: Declared Nation. Routledge. ISBN 978-1-317-31276-5. 
• Rose, Norman (2010). A Senseless, Squalid War: Voices from Palestine, 1890s to 1948. Pimlico. ISBN 978-1-84595-079-8. 
• Rosen, Jacob (1988). "Captain Reginald Hall and the Balfour Declaration". Middle Eastern Studies. Taylor & Francis. 24 (1): 56–67. JSTOR 4283222. 
• Rovner, Adam (2014). In the Shadow of Zion: Promised Lands Before Israel. New York University Press. ISBN 978-1-4798-1748-1. 
• Rubinstein, William (2000). "The Secret of Leopold Amery". Historical Research. Institute of Historical Research. 73 (181, June 2000): 175–196. doi:10.1111/1468-2281.00102. 
• Said, Edward W. (1979). The Question of Palestine. Vintage Books. ISBN 978-0-679-73988-3. 
• Sanders, Ronald (January 1984). The High Walls of Jerusalem: A History of the Balfour Declaration and the Birth of the British Mandate for Palestine. Holt, Rinehart and Winston. ISBN 978-0-03-053971-8. 
• Schneer, Jonathan (2010). The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict. Random House. ISBN 978-1-4000-6532-5. 
• Schölch, Alexander (1992). "Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour Policy". Journal of Palestine Studies. 22 (1): 39–56. doi:10.2307/2537686. JSTOR 2537686. 
• Shlaim, Avi (2009). Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations. Verso. ISBN 978-1-84467-366-7. 
• Shlaim, Avi (2005). "The Balfour Declaration and its Consequences". Dalam Louis, Wm. Roger. Yet More Adventures with Brittania: Personalities, Politics and Culture in Britain. I.B.Tauris. hlm. 251–270. ISBN 978-1-84511-082-6. 
• Sorek, Tamir (2015). Palestinian Commemoration in Israel: Calendars, Monuments, and Martyrs. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-9520-3. 
• Smith, Charles D. (1 June 2011). "The Historiography of World War I and the Emergence of the Contemporary Middle East". Dalam Israel Gershoni; Amy Singer; Y. Hakan Erdem. Middle East Historiographies: Narrating the Twentieth Century. University of Washington Press. ISBN 978-0-295-80089-9. 
• Strawson, John (2009). Partitioning Palestine: Legal Fundamentalism in the Palestinian-Israeli Conflict. Pluto. ISBN 978-0-7453-2324-4. 
• Stein, Leonard (1961). The Balfour Declaration. Simon & Schuster. ISBN 978-965-223-448-3. 
• Tamari, Salim (2017). The Great War and the Remaking of Palestine. Univ of California Press. ISBN 978-0-520-29125-6. 
• Tessler, Mark (2009). A History of the Israeli-Palestinian Conflict Second Edition. Indiana University Press. hlm. 1018. ISBN 978-0-253-22070-7. 
• Tomes, Jason (9 May 2002). Balfour and Foreign Policy: The International Thought of a Conservative Statesman. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89370-1. 
• Toury, Jacob (1968). "Organizational Problems of German Jewry: Steps towards the Establishment of a Central Organization (1893–1920)". Yearbook of the Leo Baeck Institute. 13 (1): 57–90. doi:10.1093/leobaeck/13.1.57. 
• Tucker, Spencer C. (2017). "35. Is the Balfour Declaration of 1917 to Blame for the Long-Running Arab-Israeli Conflict?". Enduring Controversies in Military History: Critical Analyses and Context. ABC-CLIO. hlm. 469–482. ISBN 978-1-4408-4120-0. 
• Ulrichsen, Kristian; Ulrichsen, Kristian Coates (2014). The First World War in the Middle East. Hurst. ISBN 978-1-84904-274-1. 
• Vereté, Mayir (1970). "The Balfour Declaration and Its Makers". Middle Eastern Studies. Taylor & Francis, Ltd. 6 (1): 48–76. doi:10.1080/00263207008700138. JSTOR 4282307. 
• Wasserstein, Bernard (1991). The British in Palestine: The Mandatory Government and Arab-Jewish Conflict, 1917–1929. B. Blackwell. ISBN 978-0-631-17574-2. 
• Wavell, Field Marshal Earl (1968) [1933]. "The Palestine Campaigns". Dalam Sheppard, Eric William. A Short History of the British Army (edisi ke-4th). Constable & Co. OCLC 35621223. 
• Wilson, Mary Christina (1990). King Abdullah, Britain and the Making of Jordan. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39987-6. 
• Woodfin, E. (2012). Camp and Combat on the Sinai and Palestine Front: The Experience of the British Empire Soldier, 1916–18. Springer. ISBN 978-1-137-26480-0. 
• Woodward, David R. (1998). Field Marshal Sir William Robertson: Chief of the Imperial General Staff in the Great War. Praeger. ISBN 0-275-95422-6. 
• Zieger, Robert H. (2001). America's Great War: World War I and the American Experience. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-8476-9645-1. 
• Division for Palestinian Rights of the United Nations Secretariat (1978), The Origins and Evolution of the Palestine Problem 1917–1988, Part I, United Nations 

Sejarah umum

• Bickerton, Ian J.; Klausner, Carla L. (16 September 2016). A History of the Arab-Israeli Conflict. Taylor & Francis. ISBN 978-1-315-50939-6. 
• Caplan, Neil (2011). The Israel-Palestine Conflict: Contested Histories. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-4443-5786-8. 
• Cleveland, William L.; Bunton, Martin (2016). A History of the Modern Middle East. Avalon Publishing. ISBN 978-0-8133-4980-0. 
• Cohen, Michael J. (14 April 1989). The Origins and Evolution of the Arab-Zionist Conflict. University of California Press. ISBN 978-0-520-90914-4. 
• Dockrill, Michael L.; Lowe, Cedric James (2001) [1972]. Mirage Of Power, Part II. Routledge. ISBN 978-1-136-46774-5. 
• Dockrill, Michael L.; Lowe, Cedric James (2002) [1972]. Mirage Of Power, Part III. Routledge. ISBN 978-1-136-46802-5. 
• Geddes, Charles L. (1991). A Documentary History of the Arab-Israeli Conflict. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-93858-1. 
• Gelvin, James (2014) [2002]. The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War (edisi ke-3). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85289-0. 
• Hurewitz, J. C. (1 June 1979). The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record – British-French Supremacy, 1914–1945. Yale University Press. ISBN 978-0-300-02203-2. 
• Kedourie, Elie (19 December 2013) [1982]. Palestine and Israel in the 19th and 20th Centuries. Routledge. ISBN 978-1-135-16814-8. 
• Khouri, Fred John (January 1985). The Arab-Israeli Dilemma. Syracuse University Press. ISBN 978-0-8156-2340-3. 
• Laqueur, Walter; Schueftan, Dan (2016). The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict: Eighth Revised and Updated Edition. Penguin Publishing Group. ISBN 978-1-101-99241-8. 
• Laurens, Henry (1999). La Question de Palestine - Tome 1 - L'invention de la Terre sainte (1799-1922) [In French]. Fayard. ISBN 978-2-213-70357-2. 
• Lebel, G'eni (2007). Until the Final Solution: The Jews in Belgrade 1521–1942. Avotaynu. ISBN 978-1-88622-333-2. 
• LeVine, Mark; Mossberg, Mathias (2014). One Land, Two States: Israel and Palestine as Parallel States. University of California Press. ISBN 978-0-520-95840-1. 
• Makdisi, Saree (12 April 2010). Palestine Inside Out: An Everyday Occupation. W. W. Norton. ISBN 978-0-393-33844-7. 
• Mansfield, Peter (1992). The Arabs. Penguin Books. ISBN 978-0-14-014768-1. 
• Monroe, Elizabeth (1981). Britain's Moment in the Middle East, 1914–1971. Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-2616-0. 
• Penslar, Derek (2007). Israel in History: The Jewish State in Comparative Perspective. Routledge. ISBN 978-1-134-14669-7. 
• Quigley, Carroll (1981). The Anglo-American Establishment. Books in Focus. ISBN 978-0-945001-01-0. 
• Ristović, Milan (2016). "The Jews of Serbia (1804–1918): From Princely Protection to Formal Emancipation". Dalam Catalan, Tullia; Dogo, Marco. The Jews and the Nation-States of Southeastern Europe from the 19th Century to the Great Depression: Combining Viewpoints on a Controversial Story. Cambridge Scholars Publishing. hlm. 23–50. ISBN 978-1-44389-662-7. 
• Smith, Charles D. (2016). Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents. Bedford/St. Martin's. ISBN 978-1-319-02805-3. 
• Stein, Leslie (2003). The Hope Fulfilled: The Rise of Modern Israel. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-97141-0. 
• Wasserstein, Bernard (2008). Israel and Palestine: Why They Fight and Can They Stop?. Profile Books. ISBN 978-1-84668-092-2. 
• Watts, Tim (2008). "The Balfour Declaration". Dalam Spencer C. Tucker; Priscilla Roberts. The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History [4 volumes]: A Political, Social, and Military History. ABC-CLIO. ISBN 978-1-85109-842-2. 

Karya buatan pihak-pihak yang terlibat

• Amery, Leopold (1953). My Political Life: War and peace, 1914–1929. Hutchinson. OCLC 458439494. 
• Balfour, Arthur (1928). Israel Cohen, ed. Speeches on Zionism; with a foreword by Sir Herbert Samuel. Arrowsmith. OCLC 170849. 
• Cohen, Israel (1946). The Zionist Movement. Edited and Revised with Supplementary Chapter on Zionism in the United States. Zionist Organization of America. OCLC 906137115. 
• Curzon, George (1917). "The Future of Palestine, GT 2406, CAB 24/30/6". UK National Archives. 
• de Haas, Jacob (1929). Louis D(embitz) Brandeis. Bloch. OCLC 1550172. 
• Leslie, Shane (1923). Mark Sykes: His Life and Letters. Charles Scribner's Sons. OCLC 656769736. Also online at Internet Archive 
• Lloyd George, David (1933). War Memoirs of David Lloyd George: 1915–1916. II. AMS Press. hlm. 50. ISBN 0-404-15042-X.  Also at Internet Archive.
• Lloyd George, David (1939). Memoirs of the Peace Conference. II. Yale University Press. OCLC 654953981. 
• Meinertzhagen, Richard (1959). Middle East Diary, 1917–1956. Cresset Press. OCLC 397539. 
• Palin Commission (1920), Report of the Court of Inquiry Convened by Order of His Excellency the High Commissioner and Commander-in Chief, also known as the "Palin Report", PRO, FO 371/5121, file E9379/85/44, UK National Archives, * Karya yang berkaitan dengan Palin Report di Wikisource. For further information see the Commission's Wikipedia article at Palin Commission 
• Palestine Royal Commission (1937), Cmd. 5479, Palestine Royal Commission Report, also known as the "Peel Report" (PDF), HMSO, For further information see the Commission's Wikipedia article at Peel Commission 
• Samuel, Herbert (1945). Memoirs. Cresset Press. OCLC 575921. 
• Sokolow, Nahum (1919). History of Zionism 1600–1918: Volume II. Longmans Green & Co. ISBN 978-1-4212-2861-7. 
• Storrs, Ronald (1943). Lawrence of Arabia: Zionism and Palestine. Penguin Books. OCLC 977422365. 
• UNSCOP (1947), "United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly, Volume 1; A/364", Official Records of the Second Session of the General Assembly, United Nations 
• Weizmann, Chaim (1949). Trial and Error, The Autobiography of Chaim Weizmann. Jewish Publication Society of America. OCLC 830295337. 
• Weizmann, Chaim (1983). The Letters and Papers of Chaim Weizmann: August 1898 – July 1931. Transaction Publishers. ISBN 978-0-87855-279-5. 

Pranala luar

• UK Commons 2017 Centennial Debate on the Balfour Declaration, 16 November 2016
• The Guardian: The contested centenary of Britain's 'calamitous promise', 17 October 2017