Proteksionisme

Proteksionisme atau Proteksi Perdagangan (bahasa Inggris: trade protection) adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah dibidang ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa dengan cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi bisnis dalam negeri.^[1]

Proteksi perdagangan diambil dengan berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor.

Kebijakan ini bertentangan dengan perdagangan bebas yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Di era modern, proteksionisme semakin erat kaitannya dengan anti-globalisasi dan anti-imigrasi. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ekonomi; proteksionisme dalam ekonomi mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan luar negeri.^[2]

Kebijakan proteksionis

Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan proteksionis, yaitu:

Tarif
Kuota impor
Pembatasan administratif
Undang-undang anti-dumping
Subsidi langsung
Subsidi ekspor
Manipulasi nilai tukar
Sistem paten internasional^[3]
Batasan imigrasi berbasis pekerjaan, misalnya syarat sertifikasi tenaga kerja atau kuota visa kerja.
Kampanye politik yang mendorong konsumsi produk dalam negeri (e.g. kampanye "100% Indonesia" atau "Buy American" yang dianggap sebagai proteksionisme di luar hukum)
Belanja pemerintah preferensial, misalnya Buy American Act, UU federal yang meminta pemerintah Amerika Serikat mengutamakan pembelian produk-produk buatan A.S.

Dalam perdagangan modern, sejumlah inisiatif selain tarif disebut sebagai tindakan proteksionis. Contohnya, Jagdish Bhagwati memandang upaya negara-negara maju dalam menegakkan standar tenaga kerja atau standar lingkungan sebagai tindakan proteksionis. Selain itu, pelaksanaan prosedur sertifikasi ketat untuk barang impor juga dianggap proteksionisme.

Pihak lainnya memaparkan bahwa perjanjian perdagangan bebas biasanya memiliki pasal proteksionis untuk properti intelektual, hak cipta, dan pembatasan paten yang menguntungkan perusahaan besar. Pasal seperti ini menyerahkan perdagangan musik, film, obat-obatan, perangkat lunak, dan barang manufaktur lain kepada produsen berbiaya tinggi dan menghapus kuota produsen berbiaya rendah.^[4]^[5]

Lihat pula

Referensi

^ "Apa Proteksionisme? Definisi dan Contoh · www.greelane.com - Sumber Daya Pendidikan Terbesar di Dunia". www.greelane.com - Sumber Daya Pendidikan Terbesar di Dunia. 2019-05-25. Diakses tanggal 2020-10-31.
^ Xinhua (2012-05-24). "Trade-oriented Economy Boosts Growth, Employment". CRI English. Diakses tanggal 26 May 2012.
^ Peter Drahos; John Braithwaite (2002). Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?. London: Earthscan. hlm. 36. ISBN 9781853839177.
^ [1]^{[pranala nonaktif]}
^ The Conservative Nanny State

Pranala luar

[1] "Apa Proteksionisme? Definisi dan Contoh · www.greelane.com - Sumber Daya Pendidikan Terbesar di Dunia". www.greelane.com - Sumber Daya Pendidikan Terbesar di Dunia. 2019-05-25. Diakses tanggal 2020-10-31.

[2] Xinhua (2012-05-24). "Trade-oriented Economy Boosts Growth, Employment". CRI English. Diakses tanggal 26 May 2012.

[3] Peter Drahos; John Braithwaite (2002). Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?. London: Earthscan. hlm. 36. ISBN 9781853839177.

[4] [1]^{[pranala nonaktif]}

[5] The Conservative Nanny State

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]