Lompat ke isi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 20 Februari 2024 06.45 oleh DayakSibiriak (bicara | kontrib) (Pidahan rujikan versi lengkap dari kotak ke bagian Ideologi)
Artikel ini bukan mengenai Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Demokrat (Indonesia).

{{Infobox Indonesian political party | colorcode = #FF0000 | name=Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | logo=Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.svg | chair = Megawati Soekarnoputri | SecGen = Hasto Kristiyanto | foundation = 10 Januari 1973; 51 tahun lalu (1973-01-10) (sebagai PDI)
15 Februari 1999; 25 tahun lalu (1999-02-15) (sebagai PDI Perjuangan) | split = PDI | headquarters = Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310 | ideology = Pancasila[1]
Nasionalisme ekonomi[2]
Nasionalisme Indonesia[2]
Populisme[2]
Soekarnoisme[3]
Sekularisme[1][4]
Liberalisme sosial[4]
Progresivisme[5]
Faksi:
Marhaenisme[6]Templat:Cite jou Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik sekuler-nasionalis di Indonesia. Sejak tahun 2014, partai ini telah menjadi partai penguasa dan terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 128 kursi. Partai ini saat ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Partai ini juga merupakan partai dari presiden saat ini, Joko Widodo.

Asal-usul PDI-P dapat ditelusuri kembali ke masa-masa ketika Megawati dipaksa keluar dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada tahun 1996. Setelah pengunduran diri Soeharto dan pencabutan pembatasan terhadap partai politik, Megawati mendirikan partai ini. PDI-P memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan legislatif 1999, dan Megawati menjadi presiden pada bulan Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid. Setelah masa jabatannya berakhir, PDI-P menjadi oposisi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. PDI-P kembali berkuasa setelah pemilihan legislatif 2014.

PDI-P adalah anggota dari Dewan Liberal dan Demokrat Asia dan Aliansi Progresif.

Sejarah

Kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta

Awal Berdirinya PDI-P

Pada Kongres Nasional 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, salah satu dari tiga partai politik yang diakui oleh pemerintahan "Orde Baru" Presiden Soeharto. Hasil ini tidak diakui oleh pemerintah, yang terus mendorong Budi Harjono, calon ketua umum yang dipilihnya, untuk dipilih. Kongres Khusus diadakan di mana pemerintah mengharapkan Harjono terpilih, tetapi Megawati sekali lagi muncul sebagai pemimpin terpilih. Posisinya semakin terkonsolidasi ketika Majelis Nasional PDI meratifikasi hasil kongres.

Pada bulan Juni 1996, Kongres Nasional kembali diadakan di Kota Medan, di mana Megawati tidak diundang; anggota anti-Megawati hadir. Dengan dukungan pemerintah, Suryadi, mantan ketua umum, terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI. Megawati menolak mengakui hasil kongres ini dan terus memandang dirinya sebagai pemimpin sah PDI.

Pagi 27 Juli 1996, Suryadi mengancam akan mengambil kembali markas PDI di Jakarta.[7] Para pendukung Suryadi (kabarnya dengan dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana sejak Kongres Nasional di Medan. Dalam bentrokan berikutnya, pendukung Megawati berhasil bertahan di markas. Kerusuhan pun terjadi—pada tahap yang dianggap terburuk yang pernah dilihat Jakarta pada masa "Orde Baru"—yang disusul dengan tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menuding kerusuhan itu terjadi pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). Meski digulingkan sebagai ketua oleh Suryadi dan pemerintah, acara tersebut sangat mengangkat profil Megawati, memberikan simpati dan popularitas nasional.

PDI kini terpecah menjadi dua fraksi, Megawati dan Suryadi. Yang pertama ingin berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 1997, tetapi pemerintah hanya mengakui yang terakhir. Dalam pemilu, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan dan PDI hanya meraih 3% suara. Menyusul pengunduran diri Soeharto dan pencabutan batasan "Orde Baru" pada partai politik nasional, Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP, menambahkan sufiks "perjuangan" untuk membedakan fraksi partainya dari fraksi yang didukung pemerintah. Dia terpilih sebagai ketua umum PDIP dan dinominasikan sebagai wakil presiden pada tahun 1999.

1999-2004: Pemenang Pemilu, Pemerintahan Gus Dur-Megawati, Pemecahan Internal Partai

PDI-P sejauh ini merupakan partai politik paling populer pada pemilu legislatif tahun 1999. Dengan perolehan suara 33%, PDI-P tampil dengan perolehan suara terbesar. Menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, PDI-P diperkirakan akan kembali memainkan peran dominan. Meski memenangkan pemilu legislatif, PDI-P tidak meraih mayoritas absolut. Meski begitu, PDI-P tidak pernah berkoalisi dengan partai politik lain menjelang Sidang Umum MPR tahun 1999. Hal yang paling dekat dengan PDI-P terhadap koalisi adalah aliansi longgar dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Abdurrahman Wahid. Jabatan presiden tampaknya akan diperebutkan oleh Megawati dan petahana BJ Habibie dari Golkar yang sedang mencari masa jabatan kedua. Namun, Ketua MPR Amien Rais punya pemikiran lain dengan membentuk koalisi bernama Poros Tengah yang beranggotakan partai-partai Islam. Amien juga mengumumkan keinginannya untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden. PKB, yang aliansinya dengan PDI-P tidak pernah kokoh, kini berpindah ke Poros Tengah. Golkar kemudian bergabung dalam koalisi ini setelah pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak dan ia mengundurkan diri dari pencalonan. Hal ini terjadi pada Megawati dan Wahid. Wahid, dengan koalisi kuat yang mendukungnya, terpilih sebagai presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara dibandingkan Megawati dengan 313 suara. Para pendukung PDI-P sangat marah. Sebagai pemenang pemilu legislatif, mereka juga berharap bisa memenangkan pemilu presiden. Massa PDI-P mulai melakukan kerusuhan di kota-kota seperti Jakarta, Solo dan Medan. Bali yang biasanya damai juga terlibat dalam protes pro-Megawati. Wahid kemudian menyadari perlunya pengakuan terhadap status PDI-P sebagai pemenang Pemilu Legislatif. Dengan itu, dia mendorong Megawati untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Megawati menolak tawaran itu karena melihat dirinya harus menghadapi lawan seperti Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Akbar Tanjung dan Wiranto dari Golkar. Setelah beberapa kali dipolitisasi oleh Wahid, Akbar dan Wiranto mengundurkan diri dari pencalonan. Wahid juga memerintahkan PKB untuk mendukung Megawati. Dia kini percaya diri dan berkompetisi dalam pemilihan wakil presiden, dan terpilih dengan 396 suara dibandingkan 284 suara Hamzah.

Kongres PDI-P Pertama diadakan di Semarang, Jawa Tengah pada bulan April 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai ketua PDI-P untuk masa jabatan kedua. Kongres tersebut tercatat sebagai salah satu tempat di mana ia mengkonsolidasikan posisinya di dalam PDI-P dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaingnya.[8] Pada pemilihan ketua umum, muncul dua calon lainnya, Eros Djarot dan Dimyati Hartono. Keduanya mencalonkan diri karena tak ingin Megawati menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan merangkap Wakil Presiden. Bagi Eros, saat akhirnya mendapat pencalonan dari cabang Jakarta Selatan, muncul permasalahan keanggotaan dan membuat pencalonannya batal. Dia kemudian tidak diizinkan pergi dan berpartisipasi dalam kongres. Kecewa dengan apa yang dianggapnya sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDI-P dan pada bulan Juli 2002, membentuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK). Bagi Dimyati, meski pencalonannya tidak mendapat perlawanan sekeras Eros, ia dicopot dari jabatan Ketua Umum PDI-P Cabang Pusat. Ia tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun pensiun pada Februari 2002.

Meski tidak mendukung Wahid sebagai presiden, anggota PDI-P mendapat posisi menteri di kabinetnya karena posisi Megawati sebagai wakil presiden. Seiring berjalannya waktu, seperti halnya Poros Tengah yang mendukung Wahid, PDI-P pun semakin kecewa terhadapnya. Pada bulan April 2000, Laksamana Sukardi, anggota PDI-P yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Badan Usaha Milik Negara dipecat dari jabatannya. Ketika PDI-P bertanya mengapa hal ini dilakukan, Wahid menyatakan hal itu karena korupsi namun tidak pernah mendukung klaimnya. Hubungan ini agak membaik ketika pada akhir tahun, Wahid memberi wewenang kepada Megawati untuk mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari. Namun, ia dan PDI-P perlahan tapi pasti mulai menjauhkan diri dari Wahid dan bergabung dengan Poros Tengah. Akhirnya pada bulan Juli 2001 dalam Sidang Istimewa MPR, Wahid dicopot dari jabatan presiden. Megawati kemudian terpilih sebagai presiden menggantikannya dengan Hamzah sebagai wakil presidennya, menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Namun, partai mereka menghadapi perpecahan lebih lanjut setelah Megawati menjadi presiden dan semakin banyak anggota yang kecewa meninggalkan partai. Dua di antaranya adalah saudara perempuan Megawati sendiri. Pada bulan Mei 2002, Sukmawati Soekarnoputri membentuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme). Hal ini disusul pada bulan November 2002, ketika Rachmawati Soekarnoputri mendeklarasikan pembentukan Partai Pelopor (PP).

Identitas Politik

Ideologi

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[9] Sesuai Pasal 5 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PDI-P menganut Pancasila. Megawati secara khusus mengklarifikasi bahwa Pancasila yang dimaksud adalah versi 1 Juni 1945.[10] Pada bulan September 2023, Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDI-P adalah partai "kiri" yang progresif, bukan partai komunis atau sosialis.[5] Pandangan orang luar mengenai orientasi politik partai bervariasi. Akademisi dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikan PDI-P sebagai partai nasionalis[11] dan sekuler,[12][13] namun akademisi internasional memandang PDI-P sebagai partai nasionalis-sekuler,[14][15] liberal-sosial[4] atau populis.[16][17] Kecenderungan politiknya digambarkan sebagai kiri-tengah atau sentris.[18][19][20]

Pandangan Politik

PDI-P mendukung pemisahan agama dan negara. Mereka menolak peraturan daerah (perda) yang berbasis agama (seperti perda berbasis syariah), kecuali wilayah Aceh.[21] PDI-P mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.[22] PDI-P juga memosisikan dirinya sebagai partai untuk 'wong cilik'.[23]

Struktur kepengurusan

Berikut merupakan susunan pengurus PDI Perjuangan untuk masa kerja 2019-2024 hasil Kongres V di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, 10 Agustus 2019.[24]

Pencapaian pada pemilihan umum

Pada pemilu legislatif 2009, PDIP mendapat 95 kursi (16,96%) di DPR, setelah mendapat 14.600.091 suara (14,03%). Dengan hasil tersebut, PDIP menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. Pada pemilu legislatif 2014, PDIP mendapat 109 kursi (19,46%) di DPR, setelah mendapat 23.681.471 suara (18,95%). Dengan hasil tersebut, PDIP menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR.[25] Pada pemilu legislatif 2019, PDIP mendapat 128 kursi (22,26%) di DPR, setelah mendapat 27.053.961 suara (19,33%). Dengan hasil tersebut, PDIP menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di DPR.[26]

Pemilihan umum legislatif

Pemilu Nomor Urut Suara (%) Kursi (%) Perubahan kursi Peringkat
1999
11
35.689.073 (33,74%)
153 / 500
33,12%
(baru)
1
Status koalisi: Pro-Pemerintah
2004
18
21.026.629 (18,53%)
109 / 550
19,82%
Penurunan 44 kursi
2
Status koalisi: Oposisi
2009
28
14.600.091 (14,03%)
95 / 560
16,96%
Penurunan 14 kursi
3
Status koalisi: Oposisi
2014
4
23.681.471 (18,95%)
109 / 560
19,46%
Kenaikan 14 kursi
1
Status koalisi: Pro-Pemerintah
2019
3
27.053.961 (19,33%)
128 / 575
22,26%
Kenaikan 19 kursi
1
Status koalisi: Pro-Pemerintah

Pemilihan umum presiden

Pemilu Nomor Urut Calon Presiden Calon Wakil Presiden Putaran Pertama Putaran Kedua
Suara Persen Hasil Suara Persen Hasil
1999* - Megawati Soekarnoputri - 313 44,72% Kalah
- - Megawati Soekarnoputri 396 56,57% Terpilih
2004 2 Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi 31,569,104 26.61% Putaran 2 44,990,704 39.38% Kalah
2009 1 Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto 32,548,105 26.79% Kalah
2014 2 Joko Widodo Jusuf Kalla 70,997,833 53.15% Terpilih
2019 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin 85,607,362 55.50% Terpilih
2024 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD

Catatan: Nama tebal menandakan anggota partai

*Pemilihan 1999 berlangsung di MPR dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan terpisah.

Tokoh

Artikel utama: Tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Organisasi sayap partai

  • Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi)
  • Taruna Merah Putih (TMP)
  • Banteng Muda Indonesia (BMI)
  • Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)
  • Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI)

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b Nurjaman, Asep (2009). "Peta Baru Ideologi Partai Politik Indonesia". Bestari. Diakses tanggal 2022-12-03 – via Neliti.com. 
  2. ^ a b c Bulkin, Nadia (24 October 2013). "Indonesia's Political Parties". Carnegie Endowment for International Peace. Diakses tanggal 2019-08-01. 
  3. ^ Bachtiar (18 October 2020). "Di Rakornas, Hasto Tegaskan PDIP Satu-Satunya Partai Yang Konsisten Implementasikan Nilai-nilai Nasionalisme dan Soekarnoisme". Teropong Senayan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-18. Diakses tanggal 2020-12-01. 
  4. ^ a b c Jacobitz, Robin, ed. (2021). Gramsci's Plan: Kant and the Enlightenment 1500 to 1800 (dalam bahasa Inggris). tredition. hlm. 655. ISBN 9783347356771. ... the predominantly secular and socially liberal PDI-P party. 
  5. ^ a b "PDIP identifikasi sebagai partai kiri, tapi bukan sosialis-komunis". Antara News. 2023-09-10. Diakses tanggal 2024-02-07. Meski PDIP berhaluan kiri, namun Hasto tak setuju mereka berideologi sosialis atau komunis melainkan bercermin progresivitas. 
  6. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Geraldy
  7. ^ B., Edy (10 August 1996). "Kronologi Peristiwa 27 Juli 1996". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2007. 
  8. ^ "Tempointeraktif.Com - Kisah Para Penantang yang Terpental". web.archive.org. 2009-10-17. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  9. ^ Saifulloh, Putra Perdana Ahmad (2016). "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia". Pandecta Research Law Journal. 11 (2): 174–188. doi:10.15294/pandecta.v11i2.9276. ISSN 2337-5418. 
  10. ^ Media, Kompas Cyber (2015-06-01). "Megawati: Ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni 1945". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  11. ^ "How Different Are Political Parties in Indonesia From One Another?". Jakarta Globe. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  12. ^ Baswedan, Anies Rasyid (2004). "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory". Asian Survey. 44 (5): 669–690. doi:10.1525/as.2004.44.5.669. ISSN 0004-4687. 
  13. ^ Rakhmat, Muhammad Zulfikar (2022-04-13). "Indonesian political parties build close relations with China despite their anti-communist ideology". The Conversation (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-07. 
  14. ^ Emmerson, Donald K. (2015-05-20). Indonesia Beyond Suharto (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 978-1-317-46808-0. 
  15. ^ "Is there an ideological cleavage in 2014?". New Mandala (dalam bahasa Inggris). 2014-05-22. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  16. ^ "Princess of populism - Inside Indonesia: The peoples and cultures of Indonesia". www.insideindonesia.org. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  17. ^ Bland, Ben (2020-09). Man of Contradictions (dalam bahasa Inggris). Random House Australia. ISBN 978-1-76089-724-6. 
  18. ^ "Jakarta Elections Seen as Barometer of Indonesian Secularism". TIME (dalam bahasa Inggris). 2017-02-15. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  19. ^ Meakem, Allison (2024-02-12). "A New Dynasty Rises in Jokowi's Indonesia". Foreign Policy (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-07. 
  20. ^ "Who Will Lead Indonesia's PDI-P Into the 2024 Election?". thediplomat.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-02-07. 
  21. ^ Wildansyah, Samsudhuha. "PDIP: Buat Kami Tidak Ada Namanya Perda Syariah". detiknews. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  22. ^ Media, Kompas Cyber (2023-01-11). "Posisi Ideologis PDI-P: Membaca Pidato Megawati Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  23. ^ Gibran. "Megawati Cerita PDIP Awal Mula Jadi Partai Wong Cilik dan Partai Sendal Jepit". detiknews. Diakses tanggal 2024-02-07. 
  24. ^ Nurita, Dewi (10 Agustus 2019). "Inilah Susunan Pengurus PDIP Komplit Periode 2019-2024". Tempo.co. Tempo.co. Diakses tanggal 7 Oktober 2020. 
  25. ^ "KPU sahkan hasil pemilu, PDIP nomor satu". BBC Indonesia. 10 Mei 2014. Diakses tanggal 7 Oktober 2020. 
  26. ^ Farisa, Fitria Chusna (31 Agustus 2019). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "KPU Sahkan Perolehan Kursi Parpol di DPR RI 2019-2024, PDI-P Terbanyak". Kompas.com. Diakses tanggal 1 September 2019. 

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan&oldid=25332756"