Daftar tanda kehormatan Indonesia

Tanda kehormatan dan tanda jasa adalah bentuk penghargaan atas jasa seseorang atau suatu kelompok organisasi yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang".

Tanda kehormatan terdiri atas tiga jenis, yaitu berbentuk Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha. Sementara itu, tanda jasa hanya berjenis medali. Nama-nama tanda kehormatan umumnya diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya disesuaikan dengan bidang pengabdian dan tingkatan kelas tanda kehormatan.

Tanda kehormatan yang pertama kali dibentuk adalah Bintang Gerilya yang ditetapkan pada tahun 1949.^[1]^[2] Sementara itu, tanda kehormatan terbaru yang dibentuk adalah Satyalancana Dharma Nusa.^[3] Dasar hukum tanda kehormatan dan tanda jasa yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Keduanya dibuat bertujuan untuk menyederhanakan dasar hukum tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang sebelumnya diatur terpisah antara satu dengan yang lain.^[4]

Tanda jasa

Tanda jasa merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Tanda jasa yang ada saat ini berbentuk medali, yaitu tanda jasa yang berbentuk segi lima.^[4] Tanda jasa dipakai dengan cara dikalungkan sehingga medali tepat berada di tengah-tengah dada.^[5] Selain kalung, penerima akan mendapat patra medali yang penggunaannya disemat di dada kiri pada saku baju di bawah kancing, miniatur medali yang digunakan pada lidah baju, serta piagam yang menandakan pemberian tanda jasa medali tersebut.^[6] Tanda jasa tersebut terdiri atas:

	Pita	Tanda jasa
1.		Medali Kepeloporan
2.		Medali Kejayaan
3.		Medali Perdamaian

Bintang

Tanda kehormatan bintang merupakan salah satu jenis tanda kehormatan yang berbentuk bintang. Menurut tujuan pemberiannya, tanda kehormatan bintang dibagi menjadi bintang sipil dan bintang militer. Menurut cara pemakaiannya, tanda kehormatan bintang dibagi menjadi tanda kehormatan bintang yang diselempangkan, dikalungkan, dan digantungkan. Menurut klasifikasinya, tanda kehormatan bintang dibagi menjadi bintang berkelas dan bintang tanpa kelas.^[4]^[5]

Tanda kehormatan bintang yang dipakai dengan cara diselempangkan dan dikalungkan dilengkapi dengan patra dan miniatur. Sementara itu, bintang yang digantungkan hanya dilengkapi dengan miniatur. Patra merupakan kelengkapan bintang yang ukurannya lebih besar daripada bintang yang dipakai di dada kiri pada saku baju di bawah kancing. Miniatur merupakan kelengkapan bintang yang bentuk dan ukurannya lebih kecil yang dipakai pada lidah baju. Keseluruhan penerima tanda kehormatan bintang juga akan mendapatkan piagam yang menandakan pemberian tanda jasa kehormatan bintang tersebut.^[5]

Setelah dilantik, Presiden Indonesia secara otomatis akan mendapatkan seluruh kelas pertama dari keseluruhan 7 bintang sipil dan 7 bintang militer. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia hanya akan mendapatkan kelas kedua Bintang Republik Indonesia dan seluruh kelas pertama dari 6 bintang sipil lainnya (Wakil Presiden hanya otomatis mendapat 7 bintang sipil tersebut, tidak dengan bintang militer).^[4]^[7]

Urutan Tanda Kehormatan di Indonesia
Urutan	Nama	Keterangan
1	Bintang Republik Indonesia Adipurna	Memiliki keutamaan pada tata tempat keprotokolan acara negara
2	Bintang Republik Indonesia Adipradana
3	Bintang Republik Indonesia Utama
4	Bintang Republik Indonesia Pratama
5	Bintang Republik Indonesia Nararya
6	Bintang Mahaputera Adipurna
7	Bintang Mahaputera Adipradana
8	Bintang Mahaputera Utama
9	Bintang Mahaputera Pratama
10	Bintang Mahaputera Nararya
11–13	Tanda jasa medali	Setara
14	Bintang Jasa Utama
15	Bintang Kemanusiaan
16	Bintang Penegak Demokrasi Utama
17	Bintang Budaya Parama Dharma
18	Bintang Gerilya
19	Bintang Sakti
20	Bintang Dharma
21	Bintang Jasa Pratama	Setara
22	Bintang Penegak Demokrasi Pratama	Setara
23	Bintang Jasa Nararya	Setara
24	Bintang Penegak Demokrasi Nararya	Setara
25	Bintang Yudha Dharma Utama
26	Bintang Kartika Eka Paksi Utama	Setara
27	Bintang Jalasena Utama
28	Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama
29	Bintang Bhayangkara Utama
30	Bintang Yudha Dharma Pratama
31	Bintang Kartika Eka Paksi Pratama	Setara
32	Bintang Jalasena Pratama
33	Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama
34	Bintang Bhayangkara Pratama
35	Bintang Yudha Dharma Nararya
36	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya	Setara
37	Bintang Jalasena Nararya
38	Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya
39	Bintang Bhayangkara Nararya
40	Bintang Sewindu ABRI	Dicabut
41	Bintang Garuda	Dicabut
	Semua Satyalancana	Seluruh Satyalancana sama tingkatnya
Keterangan: Bintang Sipil Bintang Militer

Bintang Sipil

Bintang Republik Indonesia

Bintang Republik Indonesia merupakan tanda kehormatan tertinggi di Indonesia. Tanda kehormatan ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.^[8]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Republik Indonesia Adipurna	Diselempangkan
Kedua	Bintang Republik Indonesia Adipradana
Ketiga	Bintang Republik Indonesia Utama
Keempat	Bintang Republik Indonesia Pratama
Kelima	Bintang Republik Indonesia Nararya

Bintang Mahaputera

Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia. Tanda kehormatan ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.^[9]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Mahaputera Adipurna	Diselempangkan
Kedua	Bintang Mahaputera Adipradana	Diselempangkan
Ketiga	Bintang Mahaputera Utama	Dikalungkan
Keempat	Bintang Mahaputera Pratama
Kelima	Bintang Mahaputera Nararya

Bintang Jasa

Bintang Jasa adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar terhadap negara dan bangsa dalam suatu bidang, peristiwa, atau hal tertentu.^[10]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Jasa Utama	Dikalungkan
Kedua	Bintang Jasa Pratama
Ketiga	Bintang Jasa Nararya

Bintang Kemanusiaan

Bintang Kemanusiaan adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar terhadap negara dan bangsa dalam hal penegakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Bintang ini merupakan salah satu bintang tanpa kelas.^[11]


Pita	Nama	Pemakaian
	Bintang Kemanusiaan	Dikalungkan

Bintang Penegak Demokrasi

Bintang Penegak Demokrasi adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar menegakkan prinsip kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional.^[12]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Penegak Demokrasi Utama	Dikalungkan
Kedua	Bintang Penegak Demokrasi Pratama
Ketiga	Bintang Penegak Demokrasi Nararya

Bintang Budaya Parama Dharma

Bintang Budaya Parama Dharma adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar dalam bidang kebudayaan nasional. Bintang ini tidak memiliki kelas.^[13]


Pita	Nama	Pemakaian
	Bintang Budaya Parama Dharma	Dikalungkan

Bintang Bhayangkara

Bintang Bhayangkara adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.^[14]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Bhayangkara Utama	Dikalungkan
Kedua	Bintang Bhayangkara Pratama	Digantungkan
Ketiga	Bintang Bhayangkara Nararya	Digantungkan

Bintang Militer

Bintang Gerilya

Bintang Gerilya adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari agresi negara asing dengan cara bergerilya. Bintang militer ini tidak memiliki kelas.^[15]


Pita	Nama	Pemakaian
	Bintang Gerilya	Dikalungkan

Bintang Sakti

Bintang Sakti adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menunjukkan keberanian, ketabahan tekadnya, dan sifat kepahlawanan yang melampaui panggilan kewajiban dalam tugas operasi militer. Bintang ini merupakan salah satu bintang tanpa kelas.^[16]


Pita	Nama	Pemakaian
	Bintang Sakti	Dikalungkan

Bintang Dharma

Bintang Dharma adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang menyumbangkan jasa bakti dengan melampaui panggilan kewajiban dalam operasi militer sehingga membawa keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI. Bintang ini tidak memiliki kelas.^[17]


Pita	Nama	Pemakaian
	Bintang Dharma	Dikalungkan

Bintang Yudha Dharma

Bintang Yudha Dharma adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi bangsa dan negara.^[18]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Yudha Dharma Utama	Dikalungkan
Kedua	Bintang Yudha Dharma Pratama	Dikalungkan
Ketiga	Bintang Yudha Dharma Nararya	Digantungkan

Bintang Kartika Eka Pakçi

Bintang Kartika Eka Pakçi adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan TNI Angkatan Darat.^[19]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Kartika Eka Pakçi Utama	Dikalungkan
Kedua	Bintang Kartika Eka Pakçi Pratama	Digantungkan
Ketiga	Bintang Kartika Eka Pakçi Nararya	Digantungkan

Bintang Jalasena

Bintang Jalasena adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan TNI Angkatan Laut.^[20]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Jalasena Utama	Dikalungkan
Kedua	Bintang Jalasena Pratama	Digantungkan
Ketiga	Bintang Jalasena Nararya	Digantungkan

Bintang Swa Bhuwana Paksa

Bintang Swa Bhuwana Paksa adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan kepada mereka yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan TNI Angkatan Udara.^[21]


Kelas	Nama	Pemakaian
Pertama	Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama	Dikalungkan
Kedua	Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama	Digantungkan
Ketiga	Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya	Digantungkan

Satyalancana

Tanda kehormatan satyalancana (KBBI: satyalencana) adalah tanda kehormatan yang berbentuk bundar dan tingkatnya di bawah tanda kehormatan bintang dan tanda jasa medali.^[4] Menurut tujuan pemberiannya, tanda kehormatan satyalancana dibagi menjadi satyalancana sipil dan satyalancana militer. Beberapa satyalancana memiliki kelas karena diberikan menurut lamanya jangka waktu pengabdian. Beberapa satyalancana juga ada yang dapat diberikan lebih dari satu kali.^[5]

Tanda kehormatan satyalancana dipakai dengan cara digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju yang penggunannya dibedakan menurut jenis pakaian yang dipakai. Tanda kehormatan satyalancana juga disertai dengan miniatur yang dipakai di lidah baju, serta piagam tanda pemberian satyalancana tersebut.^[5]

Satyalancana Sipil

Nama	Kelas	Keterangan
Satyalancana Perintis Kemerdekaan
Satyalancana Pembangunan
Satyalancana Wira Karya
Satyalancana Kebaktian Sosial
Satyalancana Kebudayaan
Satyalancana Pendidikan
Satyalancana Karya Satya	Kelas I	30 tahun pengabdian
	Kelas II	20 tahun pengabdian
	Kelas III	10 tahun pengabdian
Satyalancana Dharma Olahraga
Satyalancana Dharma Pemuda
Satyalancana Kepariwisataan
Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
Satyalancana Pengabdian	Kelas I	32 tahun pengabdian
	Kelas II	24 tahun pengabdian
	Kelas III	16 tahun pengabdian
	Kelas IV	8 tahun pengabdian
Satyalancana Bhakti Pendidikan
Satyalancana Jana Utama
Satyalancana Ksatria Bhayangkara
Satyalancana Karya Bhakti
Satyalancana Operasi Kepolisian
Satyalancana Bhakti Buana
Satyalancana Bhakti Nusa
Satyalancana Bhakti Purna

Satyalancana Militer

Nama	Kelas	Keterangan
Satyalancana Bhakti
Satyalancana Teladan		Dapat diberikan lebih dari satu kali
Satyalancana Kesetiaan	Kelas I	32 tahun pengabdian
	Kelas II	24 tahun pengabdian
	Kelas III	16 tahun pengabdian
	Kelas IV	8 tahun pengabdian
Satyalancana Santi Dharma
Satyalancana Dwidya Sistha
		Ulangan Pertama
		Ulangan Kedua
Satyalancana Dharma Nusa
Satyalancana Dharma Bantala
Satyalancana Dharma Samudra
Satyalancana Dharma Dirgantara
Satyalancana Wira Nusa		Dapat diberikan hingga dua kali
Satyalancana Wira Dharma		Dapat diberikan hingga dua kali
Satyalancana Wira Siaga
Satyalancana Ksatria Yudha

Samkaryanugraha

Tanda kehormatan samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra. Tanda kehormatan Samkaryanugraha diberikan kepada sebuah Kesatuan, Institusi Pemerintah, atau Organisasi. Menurut penerimanya, tanda kehormatan Samkaryanugraha dibagi menjadi dua yaitu: Samkaryanugraha Sipil dan Samkaryanugraha Militer. Tanda kehormatan Samkaryanugraha Sipil di antaranya Parasamya Purnakarya Nugraha dan Nugraha Sakanti. Sementara itu, tanda kehormatan samkaryanugraha militer tetap bernama Samkaryanugraha.^[4] Tanda kehormatan ini ditempatkan di ruang utama dalam gedung atau kantor institusi penerima.^[5]

Parasamya Purnakarya Nugraha

Parasamya Purnakarya Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada institusi pemerintah atau sebuah organisasi yang telah berkarya memajukan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.^[4] Tanda kehormatan ini berbentuk trofi (piala) yang dalam pemberiannya dilengkapi dengan piagam.^[22]

Nugraha Sakanti

Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada kesatuan di lingkungan kepolisian yang telah berjasa dalam menjalankan tugas kepolisian untuk memajukan bangsa dan negara.^[4] Nugraha Sakanti merupakan ular-ular berbentuk segitiga berwarna dasar hitam dengan jumbai dan tali jumbai berwarna kuning emas. Dalam pemberiannya, tanda kehormatan ini dilengkapi dengan patra dan piagam.^[22]

Samkaryanugraha

Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer atau pembangunan untuk mempertahankan bangsa dan negara.^[4] Samkaryanugraha merupakan ular-ular berbentuk persegi panjang dengan jumbai dan tali jumbai yang seluruhnya berwarna kuning emas. Dalam pemberiannya, tanda kehormatan ini dilengkapi dengan patra dan piagam.^[22]

Bekas

Tanda-tanda kehormatan di bawah ini merupakan bentuk penghargaan yang telah usang dan telah dihapus menurut peraturan saat ini. Tanda-tanda kehormatan yang telah usang ini kebanyakan berupa satyalancana peristiwa, yaitu bentuk satyalancana yang diberikan untuk menghargai pengabdian atau jasa seseorang dalam suatu peristiwa tertentu dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Karena peristiwa tersebut terjadi pada masa lalu, tanda-tanda kehormatan tersebut sudah tidak diberikan lagi kecuali secara anumerta. Selain itu, daftar bekas tanda kehormatan ini juga mencakup kelas-kelas tanda kehormatan yang telah dihapus karena disederhanakan atau diubah susunan kelasnya.

Bintang

Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia

Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (sebelumnya bernama Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia)^[23] adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada anggota Angkatan Perang Republik Indonesia untuk memperingati sewindu (8 tahun) berdirinya lembaga tersebut.^[24] Dasar hukum tanda kehormatan ini telah dicabut pada tahun 2009.


Pita	Nama	Pemakaian
	Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia	Digantungkan

Bintang Garuda

Bintang Garuda adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada prajurit Angkatan Udara Republik Indonesia yang telah bertugas pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 hingga tahun 1949.^[25] Dasar hukum tanda kehormatan ini telah dicabut pada tahun 2009.


Pita	Nama	Pemakaian
	Bintang Garuda	Digantungkan

Satyalancana

Satyalancana Sipil


Nama	Kelas	Keterangan
Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan
Satyalancana Keamanan
Satyalancana Pepera
Satyalancana Karya Satya	Kelas I	Kelas-kelas diubah dari menurut tingkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil menjadi menurut lamanya pengabdian Semua kelas Satyalancana Karya Satya saat ini menggunakan pita harian yang sama
	Kelas II
	Kelas III
	Kelas IV
	Kelas V
Satyalancana Prasetya Pancawarsa		Diubah menjadi Satyalancana Pengabdian (setiap 8 tahun pengabdian) Angka Romawi di tengah merupakan penunjuk kali keberapa pemberian (setiap 5 tahun pengabdian)
Satyalancana Satya Dasawarsa
Satyalancana Ksatriya Tamtama		Diubah menjadi Satyalancana Ksatria Bhayangkara

Satyalancana Militer


Nama	Pita	Kelas	Keterangan
Satyalancana Peristiwa Aksi Militer I
Satyalancana Peristiwa Aksi Militer II
Satyalancana G.O.M I
Satyalancana G.O.M II
Satyalancana G.O.M III
Satyalancana G.O.M IV
Satyalancana G.O.M V
Satyalancana G.O.M VI
Satyalancana G.O.M VII
Satyalancana Dharma Phala Satyalancana G.O.M VIII
Satyalancana Raksaka Dharma Satyalancana G.O.M IX
Satyalancana Penegak
Satyalancana Seroja
Satyalancana Saptamarga
Satyalancana Satya Dharma
Satyalancana Jasadharma Angkatan Laut
Satyalancana Yuda Tama Angkatan Laut Republik Indonesia		Kelas I
Satyalancana Yuda Tama Angkatan Laut Republik Indonesia		Kelas II
Satyalancana Yuda Tama Korps Komando Angkatan Laut Republik Indonesia		Kelas I
		Kelas II

Samkaryanugraha

Prayojana Kriya Pata Parasamya Purnakarya Nugraha

Prayojana Kriya Pata Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan sebuah kategori tanda kehormatan yang termasuk dalam Parasamya Purnakarya Nugraha. Kategori ini diberikan kepada provinsi atau daerah tingkat I yang berhasil menjadi tiga daerah terbaik pada penilaian pelita berikutnya, setelah pada pelaksanaan pelita sebelumnya telah mendapatkan Parasamya Purnakarya Nugraha. Kategori ini ditetapkan pada tahun 1979.^[26]

Nugraha Sakanti

Nugraha Sakanti dahulunya terdiri atas tiga jenis. Jenis-jenis tersebut terdiri atas Nugraha Sakanti Jana Utama, Nugraha Sakanti Ksatria Tamtama, dan Nugraha Sakanti Karya Bhakti. Ketiganya dibedakan dengan warna dasar ular-ularnya serta lambang yang terdapat pada bagian tengah atasnya. Kelas-kelas tersebut ditetapkan tahun 1961.^[27]^[28]

Lain-lain

Gambar

Tanda Kehormatan Bintang
Bintang RI Adipurna	Bintang RI Adipradana	Bintang RI Utama	Bintang RI Pratama	Bintang RI Nararya	Bintang Mahaputra Adipurna
Bintang Mahaputra Adipradana	Bintang Mahaputra Utama	Bintang Mahaputra Pratama	Bintang Mahaputra Nararya	Bintang Jasa Utama	Bintang Jasa Pratama
Bintang Jasa Nararya	Bintang Kemanusiaan	Bintang Penegak Demokrasi Utama	Bintang Penegak Demokrasi Pratama	Bintang Penegak Demokrasi Nararya	Bintang Budaya Parama Dharma
Bintang Bhayangkara Utama	Bintang Bhayangkara Pratama	Bintang Bhayangkara Nararya	Bintang Gerilya	Bintang Sakti	Bintang Dharma
Bintang Yudha Dharma Utama	Bintang Yudha Dharma Pratama	Bintang Yudha Dharma Nararya	Bintang Kartika Eka Paksi Utama	Bintang Kartika Eka Paksi Pratama	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
Bintang Jalasena Utama	Bintang Jalasena Pratama	Bintang Jalasena Nararya	Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama	Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama	Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya

Tanda Kehormatan Satyalancana
Satyalancana Perintis Kemerdekaan	Satyalancana Pembangunan	Satyalancana Wirakarya	Satyalancana Kebaktian Sosial	Satyalancana Kebudayaan	Satyalancana Pendidikan
Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	Satyalancana Dharma Olahraga	Satyalancana Dharma Pemuda	Satyalancana Kepariwisataan
Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha	Satyalancana Pengabdian 8 Tahun	Satyalancana Pengabdian 16 Tahun	Satyalancana Pengabdian 24 Tahun	Satyalancana Pengabdian 32 Tahun	Satyalancana Bhakti Pendidikan
Satyalancana Jana Utama	Satyalancana Ksatria Bhayangkara	Satyalancana Karya Bhakti	Satyalancana Operasi Kepolisian	Satyalancana Bhakti Buana	Satyalancana Bhakti Nusa
Satyalancana Bhakti Purna	Satyalancana Bhakti	Satyalancana Teladan	Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun	Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun	Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun
Satyalancana Kesetiaan 32 Tahun	Satyalancana Santi Dharma	Satyalancana Dwidya Sistha	Satyalancana Dharma Nusa	Satyalancana Dharma Bantala	Satyalancana Dharma Samudra
Satyalancana Dharma Dirgantara	Satyalancana Wira Nusa	Satyalancana Wira Dharma	Satyalancana Wira Siaga	Satyalancana Ksatria Yudha

Tanda Kehormatan Samkaryanugraha
Parasamya Purnakarya Nugraha	Nugraha Sakanti	Samkaryanugraha

Referensi

^ Setyorini, Tantri (17 Agustus 2015). Setyorini, Tantri, ed. "Bintang gerilya, tanda kehormatan paling sakral RI". Merdeka.com. Diakses tanggal 2021-04-26.
^ Sekretariat Negara. "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 Tentang Mengadakan Bintang Gerilya Sebagai Tanda Jasa" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-04-24. Diakses tanggal 2021-04-24.
^ Marboen, Ade P (17 Agustus 2014). Radja, Aditia Maruli, ed. "Tanda-tanda kehormatan Indonesia". ANTARA News. Diakses tanggal 2021-04-26.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-13. Diakses tanggal 2021-04-20.
^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-04-28.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010" (PDF). JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 2021-04-20.
^ "Tanda Kehormatan yang dimiliki Presiden". Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 10 Mei 2019. Diakses tanggal 2019-08-23.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Republik Indonesia" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Mahaputera" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Jasa" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Kemanusiaan" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Penegak Demokrasi" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Budaya Parama Dharma" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Bhayangkara" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Gerilya" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Sakti" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Sakti" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Yudha Dharma" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Kartika Eka Pakçi" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Jalasena" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Swa Bhuwana Paksa" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.
^ ^a ^b ^c Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010" (PDF). JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 2021-04-20.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pengubahan Nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" Menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"" (PDF). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Diakses tanggal 2021-05-17.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-12-28. Diakses tanggal 2021-05-16.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda" (PDF). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Diakses tanggal 2021-05-16.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-05-14.
^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 tentang Tanda-Tanda Kehormatan/Penghargaan Untuk Kepolisian Negara" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-05-14.
^ "Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961". Hukumonline.com. Diakses tanggal 2021-05-28.

Pranala luar

Media tentang pita harian tanda kehormatan di Indonesia di Wikimedia Commons
Tanda Kehormatan di situs web Kementerian Sekretariat Negara

[1] Setyorini, Tantri (17 Agustus 2015). Setyorini, Tantri, ed. "Bintang gerilya, tanda kehormatan paling sakral RI". Merdeka.com. Diakses tanggal 2021-04-26.

[2] Sekretariat Negara. "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 Tentang Mengadakan Bintang Gerilya Sebagai Tanda Jasa" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-04-24. Diakses tanggal 2021-04-24.

[3] Marboen, Ade P (17 Agustus 2014). Radja, Aditia Maruli, ed. "Tanda-tanda kehormatan Indonesia". ANTARA News. Diakses tanggal 2021-04-26.

[:1-4] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f ^g ^h ⁱ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-13. Diakses tanggal 2021-04-20.

[:0-5] ^ ^a ^b ^c ^d ^e ^f Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-04-28.

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010" (PDF). JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 2021-04-20.

[7] "Tanda Kehormatan yang dimiliki Presiden". Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 10 Mei 2019. Diakses tanggal 2019-08-23.

[:02-8] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Republik Indonesia" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:03-9] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Mahaputera" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:04-10] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Jasa" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:05-11] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Kemanusiaan" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:06-12] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Penegak Demokrasi" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:07-13] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Budaya Parama Dharma" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:08-14] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Bhayangkara" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:09-15] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Gerilya" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:010-16] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Sakti" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:011-17] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Sakti" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:012-18] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Yudha Dharma" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[19] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Kartika Eka Pakçi" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:013-20] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Jalasena" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[21] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Bintang Swa Bhuwana Paksa" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses tanggal 2018-02-25.

[:2-22] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010" (PDF). JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 2021-04-20.

[23] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pengubahan Nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" Menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"" (PDF). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Diakses tanggal 2021-05-17.

[24] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-12-28. Diakses tanggal 2021-05-16.

[25] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda" (PDF). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Diakses tanggal 2021-05-16.

[26] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-05-14.

[27] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961 tentang Tanda-Tanda Kehormatan/Penghargaan Untuk Kepolisian Negara" (PDF). JDIH BPK RI. Diakses tanggal 2021-05-14.

[28] "Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961". Hukumonline.com. Diakses tanggal 2021-05-28.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Flora Indonesia Tumbuhan endemik Bunga Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal