Hierarki Perundang-Undangan Indonesia

Hierarki perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dan peraturan tertinggi dalam tata nasional. Telah mengalami banyak perubahan mulai dari UU. No. 1 tahun 1950, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, hingga saat ini yang digunakan adalah UU No. 12 tahun 2011.^[1] UU No. 12 tahun 2011 berlaku sejak Agustus 2011. keberadaan undang-undang ini tentunya sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnnya yang diatur dalam UU 10/04. berdasarkan UU 12/11, Hierarki perundang-undangan Indonesia dalam pasal 7 berbunyi;

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah Provinsi, dan (Perda)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki tersebut tentunya menentukan tingkat keluasan substansi yang diatur, serta keluasan wewenang yang boleh dilakukan. Sebagai catatan, Perpu secara teoritik, tidaklah sejajar dengan UU, melainkan sejenjang dibawahnya.^[2]

Proses pembentukan perundang-undangan

Perencanaan

Perencanaan adalah proses dimana DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan dibuat oleh DPR, dalam satu periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu program yang bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas). yang terlibat dalam proses ini adalah;

Badan Legislasi DPR
Departemen Hukum dan Perundang-udangan
Masyarakat^[2]

Perancangan

Siapa yang merancang sebah RUU?

Presiden yang diwakili oleh Departemen Hukum dan HAM atau departemen teknis lain
DPR, biasanya dibantu oleh perancang DPR dan tenaga peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (PPPI)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Yang mengusulkan RUU

Sebuah Rancangan Undang-udang (RUU) bisa berasal dari tiga pintu, yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Dalam mengusulkan sebuah rancangan ketiga lembaga tersebut harus berdasarkan pada Prolegnas.

Pengusulan oleh Presiden

RUU yang datang dari Presiden akan disampaikan kepada ketua DPR dengan mengirimkan Surat Pengantar Preseiden (SPP). besamaan dengan SPP tersebut dilampirkan RUU yang akan diajukan, naskah akademis atau penjelasan pemerintah tentang RUU serta menunjuk materi yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden.

Pengusulan oleh Dewan Perwaklan Daerah (DPD)

DPD berhak mengajukan RUU yang berhubungan dengan:

Otonomi daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mengajukan RUU, pimpinan DPD harus menyampaikan kepada ketua DPR beserta dengan naskah akademisna dari RUU yang bersangkutan, bila tidak ada naskah akademisnya, maka cukup menyampaikan keterangan atau penjelasannya. Dalam rapat paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, ketua DPR menyampaikan kepada anggota tentang masuknya RUU dari DPD, RUU tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Selanjutnya DPR aan menugaskan Badan Legislasi (BALEG) atau Komisi untuk membahas RUU tersebut bersama DPD paling lambat 15 hari sejak ditugaskan.^[3]

Pengusulan oleh DPR

Pengusulan oleh DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu, yaitu:

Badan Legislasi (Baleg)
Komisi
Gabungan Komisi
Tiga belas (13) orang anggota.

Usulan yang diajukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan Komisi, atau anggota diserahkan kepada pimpinan DPR beserta keterangan pengusul dan naskah akademis. Dalam rapat Paripurna selanjutnya, pimpinan sidang akan mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian RUU tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna akan memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU dari DPR. sebelum kepuusan diterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat.^[3]

Keputusan rapat paripurna terhadap suatu usul RUU dapat perupa:

Persetujuan tanpa perubahan
Persetujuan dengan perubahan
Penolakan

Apabila usu RUU berupa persetujuan dengan perubahan, maka DPR akan menugaskan kepada Baleg, Komisi, ataupun Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut. Namun, apabila usul RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg, ataupun Pansus maka RUU tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan DPD (dalam hal RUU yang diajukan berhubungan dengan kewenngan DPD). Presiden harus menunjuk seorang mentri yang akan mewakilinya dalam pembahasan, paling lamat 60 hari setelah diterimanya surat dari DPR. Sedangkan DPD harus menunjuk alat kelengkapan yang akan mewakili dalam proses pembahasan.

Referensi

^ "la Family - Tata Urut Produk Hukum di Indonesia". luk.staff.ugm.ac.id. Diakses tanggal 2022-09-28.
^ ^a ^b Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK., SH., MH., Adri Desas Furiyanto, SH., MH. (2020). Teori Hukum. Jakarta: PTIK.
^ ^a ^b M.H, Arasy Pradana A. Azis, S. H. "Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2022-09-28.

[1] "la Family - Tata Urut Produk Hukum di Indonesia". luk.staff.ugm.ac.id. Diakses tanggal 2022-09-28.

[:0-2] Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK., SH., MH., Adri Desas Furiyanto, SH., MH. (2020). Teori Hukum. Jakarta: PTIK.

[:1-3] M.H, Arasy Pradana A. Azis, S. H. "Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2022-09-28.

[1]

[2]

[3]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal