Lompat ke isi

Indonesia dalam tahun 1966: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Januari: clean up
Baris 31: Baris 31:
=== Mei ===
=== Mei ===
* Kamis, [[5 Mei]] — Para Panglima [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|Angkatan Bersenjata]] mengeluarkan Pernyataan ABRI, yang berintikan menempatkan hakekat kedudukan Presiden yang sebenarnya, menurut kemurnian azas dan sendi pelaksanaan [[Undang-Undang Dasar 1945]], dan dalam hubungan itu mendukung ditetapkannya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, [[Dewan Pertimbangan Agung]], susunan [[Dewan Perwakilan Rakyat]], serta susunan sementara [[Dewan Perwakilan Rakyat]], [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]], serta [[Dewan Pertimbangan Agung]] untuk mengisi kehampaan akibat petualangan kontra revolusi [[Gerakan 30 September|G30S/PKI]], serta menetapkan fungsi [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]], Presiden, dan [[Dewan Perwakilan Rakyat|Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong]], [[Dewan Pertimbangan Agung]], [[Mahkamah Agung]], [[Badan Pemeriksa Keuangan]], dan lain-lain lembaga menurut fungsinya berdasarkan [[Undang-Undang Dasar 1945]].
* Kamis, [[5 Mei]] — Para Panglima [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|Angkatan Bersenjata]] mengeluarkan Pernyataan ABRI, yang berintikan menempatkan hakekat kedudukan Presiden yang sebenarnya, menurut kemurnian azas dan sendi pelaksanaan [[Undang-Undang Dasar 1945]], dan dalam hubungan itu mendukung ditetapkannya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, [[Dewan Pertimbangan Agung]], susunan [[Dewan Perwakilan Rakyat]], serta susunan sementara [[Dewan Perwakilan Rakyat]], [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]], serta [[Dewan Pertimbangan Agung]] untuk mengisi kehampaan akibat petualangan kontra revolusi [[Gerakan 30 September|G30S/PKI]], serta menetapkan fungsi [[Majelis Permusyawaratan Rakyat|Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]], Presiden, dan [[Dewan Perwakilan Rakyat|Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong]], [[Dewan Pertimbangan Agung]], [[Mahkamah Agung]], [[Badan Pemeriksa Keuangan]], dan lain-lain lembaga menurut fungsinya berdasarkan [[Undang-Undang Dasar 1945]].

=== Juni ===
* Senin, [[20 Juni]] — Sidang Umum IV [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|MPRS]] berlangsung di [[Istora Gelora Bung Karno|Istora Senayan]] pada 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Penyelenggaraan Sidang Umum IV MPRS dilatarbelakangi kondisi politik dan ekonomi Indonesia periode 1960-an yang mengalami masa pertentangan ideologi hingga terjadinya krisis moneter.

Pada sidang ini menghasilkan 24 ketentuan, salah satunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran [[Partai Komunis Indonesia]], Pernyataan sebagai Organisasi terlarang di seluruh wilayah [[Indonesia|Negara Republik Indonesia]] bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.


=== Agustus ===
=== Agustus ===

Revisi per 23 Juni 2023 12.08

Indonesia
dalam tahun
1966
Dekade :1960-an
Abad :ke-20
Milenium :ke-2
Lihat pula

Indonesia dalam tahun 1966 menyajikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 1966.

Pemerintahan

Presiden

Presiden
Soekarno

Menteri

Peristiwa

Januari

Maret

Mei

Juni

  • Senin, 20 Juni — Sidang Umum IV MPRS berlangsung di Istora Senayan pada 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Penyelenggaraan Sidang Umum IV MPRS dilatarbelakangi kondisi politik dan ekonomi Indonesia periode 1960-an yang mengalami masa pertentangan ideologi hingga terjadinya krisis moneter.

Pada sidang ini menghasilkan 24 ketentuan, salah satunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.

Agustus

Persetujuan berisi :

  1. Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
  2. Rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.
  3. Segala permusuhan antara kedua negara dihentikan.

Penandatanganan ini adalah langkah lanjut dari usaha Soeharto mengirim Ali Moertopo dan Adam Malik untuk membuat kontrak perjanjian dengan Malaysia terkait dengan upaya penormalan hubungan antara kedua negara di Bangkok. Kontrak perdamaian yang dikenal dengan Perjanjian Bangkok ini berlangsung mulai 29 Mei hingga 1 Juni 1966 dan dilanjutkan dengan rapat-rapat diplomasi sehingga tercapai kesepakatan pada bulan Agustus. Dengan penandatanganan ini, kampanye Ganyang Malaysia Soekarno yang telah terjadi selama empat tahun pun berakhir.

September

Oktober

Hari libur nasional di Indonesia

Hari-hari libur nasional Indonesia untuk tahun 1966:

No Tanggal Hari Keterangan
Hari Libur Nasional
1 1 Januari Sabtu Tahun Baru Masehi
2 23-24 Januari Minggu-Senin Idul Fitri (1-2 Syawal 1385H)
3 2 April Jumat Idul Adha (10 Dzulhijjah 1385H)
4 1 Mei Minggu Hari Buruh
5 17 Agustus Rabu Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-21
6 25 Desember Minggu Hari Raya Natal

Referensi