Lompat ke isi

Kabinet Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
MKhasanNm (bicara | kontrib)
178 suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
MKhasanNm (bicara | kontrib)
178 suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
{{Tata_Negara_Republik_Indonesia}}
{{Tata_Negara_Republik_Indonesia}}
'''Kabinet Pemerintahan Indonesia''' adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.
'''Kabinet Pemerintahan Indonesia''' adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak [[proklamasi kemerdekaan indonesia|proklamasi kemerdekaan]] tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.


== Sejarah ==
== Sejarah ==
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara [[eksplisit]] dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari [[konvensi]] administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin [[parlemen]]. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada [[legislatif]].
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara [[pengetahuan|eksplisit]] dalam [[UUD '45|UUD 1945]], sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari [[konvensi]] administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin [[parlemen]]. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada [[legislatif]].


Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.
Baris 168: Baris 168:
[[Kategori:Kabinet Indonesia| ]]
[[Kategori:Kabinet Indonesia| ]]
[[Kategori:Daftar bertopik Indonesia|K]]
[[Kategori:Daftar bertopik Indonesia|K]]
[[Kabinet Reformasi Pembangunan|Reformasi Pembangunan]]

Revisi per 11 Maret 2018 13.51

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum
Legislatif
Eksekutif
Kehakiman

  • Badan peradilan
  • (di bawah Mahkamah Agung)
Lembaga lain

  • Lembaga menurut UUD secara implisit
  • Alat negara
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif
Kepala daerah
Legislatif daerah
Politik praktis
Pemilihan umum
Pemilihan lokal
  • Pemilihan legislatif daerah
Partai politik
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik

Kabinet Pemerintahan Indonesia adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.

Sejarah

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin parlemen. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Setelah jatuhnya Suharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial telah dijaga.

Daftar Kabinet Indonesia

Berikut ini adalah daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini:

Era Perjuangan Kemerdekaan
No Nama Kabinet Awal masa kerja Akhir masa kerja Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah personel
1 Presidensial 2 September 1945 14 November 1945 Ir. Soekarno Presiden 21 orang
2 Sjahrir I 14 November 1945 12 Maret 1946 Sutan Syahrir Perdana Menteri 17 orang
3 Sjahrir II 12 Maret 1946 2 Oktober 1946 Sutan Syahrir Perdana Menteri 25 orang
4 Sjahrir III 2 Oktober 1946 3 Juli 1947 Sutan Syahrir Perdana Menteri 32 orang
5 Amir Sjarifuddin I 3 Juli 1947 11 November 1947 Amir Sjarifuddin Perdana Menteri 34 orang
6 Amir Sjarifuddin II 11 November 1947 29 Januari 1948 Amir Sjarifuddin Perdana Menteri 37 orang
7 Hatta I 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Mohammad Hatta Perdana Menteri 17 orang
* Darurat 19 Desember 1948 13 Juli 1949 S. Prawiranegara Ketua PDRI 12 orang
8 Hatta II 4 Agustus 1949 20 Desember 1949 Mohammad Hatta Perdana Menteri 19 orang
Era Demokrasi Parlementer
No Nama Kabinet Awal masa kerja Akhir masa kerja Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah personel
* RIS 20 Desember 1949 6 September 1950 Mohammad Hatta Perdana Menteri 17 orang
9 Susanto 20 Desember 1949 21 Januari 1950 Susanto Tirtoprodjo Pjs Perdana Menteri 10 orang
10 Halim 21 Januari 1950 6 September 1950 Abdul Halim Perdana Menteri 15 orang
11 Natsir 6 September 1950 27 April 1951 Mohammad Natsir Perdana Menteri 18 orang
12 Sukiman-Suwirjo 27 April 1951 3 April 1952 Sukiman Wirjosandjojo Perdana Menteri 20 orang
13 Wilopo 3 April 1952 30 Juli 1953 Wilopo Perdana Menteri 18 orang
14 Ali Sastroamidjojo I 30 Juli 1953 12 Agustus 1955 Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri 20 orang
15 Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 24 Maret 1956 Burhanuddin Harahap Perdana Menteri 23 orang
16 Ali Sastroamidjojo II 24 Maret 1956 9 April 1957 Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri 25 orang
17 Djuanda 9 April 1957 10 Juli 1959 Djuanda Perdana Menteri 24 orang
Era Demokrasi Terpimpin
No Nama Kabinet Awal masa kerja Akhir masa kerja Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah personel
18 Kerja I 10 Juli 1959 18 Februari 1960 Ir. Soekarno Presiden / Perdana Menteri 33 orang
19 Kerja II 18 Februari 1960 6 Maret 1962 Ir. Soekarno Presiden / Perdana Menteri 40 orang
20 Kerja III 6 Maret 1962 13 November 1963 Ir. Soekarno Presiden / Perdana Menteri 60 orang
21 Kerja IV 13 November 1963 27 Agustus 1964 Ir. Soekarno Presiden / Perdana Menteri 66 orang
22 Dwikora I 27 Agustus 1964 22 Februari 1966 Ir. Soekarno Presiden / Perdana Menteri 110 orang
23 Dwikora II 24 Februari 1966 28 Maret 1966 Ir. Soekarno Presiden / Perdana Menteri 132 orang
24 Dwikora III 28 Maret 1966 25 Juli 1966 Ir. Soekarno Presiden / Perdana Menteri 79 orang
25 Ampera I 25 Juli 1966 17 Oktober 1967 Jend. Soeharto Ketua Presidium 31 orang
26 Ampera II 17 Oktober 1967 6 Juni 1968 Jend. Soeharto Pjs Presiden 24 orang
Era Orde Baru
No Nama Kabinet Awal masa kerja Akhir masa kerja Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah personel
27 Pembangunan I 6 Juni 1968 28 Maret 1973 Jend. Soeharto Presiden 24 orang
28 Pembangunan II 28 Maret 1973 29 Maret 1978 Jend. Soeharto Presiden 24 orang
29 Pembangunan III 29 Maret 1978 19 Maret 1983 Soeharto Presiden 32 orang
30 Pembangunan IV 19 Maret 1983 23 Maret 1988 Soeharto Presiden 42 orang
31 Pembangunan V 23 Maret 1988 17 Maret 1993 Soeharto Presiden 44 orang
32 Pembangunan VI 17 Maret 1993 14 Maret 1998 Soeharto Presiden 43 orang
33 Pembangunan VII 14 Maret 1998 21 Mei 1998 Soeharto Presiden 38 orang
Era Reformasi
No Nama Kabinet Awal masa kerja Akhir masa kerja Pimpinan Kabinet Jabatan Jumlah personel
34 Reformasi Pembangunan 21 Mei 1998 20 Oktober 1999 B.J. Habibie Presiden 37 orang
35 Persatuan Nasional 26 Oktober 1999 9 Agustus 2001 Abdurahman Wahid Presiden 36 orang
36 Gotong Royong 9 Agustus 2001 20 Oktober 2004 Megawati Soekarnoputri Presiden 33 orang
37 Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004 20 Oktober 2009 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden 34 orang
38 Indonesia Bersatu II 22 Oktober 2009 20 Oktober 2014 Susilo Bambang Yudhoyono Presiden 34 orang
39 Kerja 27 Oktober 2014 Petahana Joko Widodo Presiden 34 orang

Lihat pula

Pranala luar

Reformasi Pembangunan

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kabinet_Indonesia&oldid=13760261"