Kesultanan Bima: Perbedaan antara revisi

كسلطانن بيما مبوجو

Kesultanan Bima
كسلطانن بيما مبوجو; Kesultanan Bima
1621–1958
	Bendera
	Istana Sultan Bima
Ibu kota	Bima
Bahasa yang umum digunakan	Bima
Agama	Islam
Pemerintahan	Kesultanan
Sultan
Sejarah
• Kerajaan Bima berkonversi menjadi Kesultanan Bima	1621
• Status kesultanan dihapus oleh Republik Indonesia	1958
Didahului oleh	Digantikan oleh
	krjKerajaan Bima
Hindia Belanda
Sekarang bagian dari	Indonesia
	Sunting kotak info • Lihat • BicaraBantuan penggunaan templat ini

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi per 3 Januari 2025 13.59

Kesultanan Bima (كسلطانن بيما) adalah kerajaan Islam yang didirikan pada abad 17, tanggal 7 Februari 1621 Masehi berdasarkan tanggal masuk Islamnya raja terakhir Bima atau sultan pertama Bima. Sultan pertamanya adalah raja ke-27 (versi lain menyebut ke-37 ^[1]) dari Kerajaan Mbojo Bima yang bernama La Kai, kemudian setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdul Kahir. Kesultanan ini telah dipimpin oleh 14 sultan, dan Sultan terakhirnya adalah Sultan Muhammad Salahuddin.^[2]

Awal Pendirian

Pada awalnya Kesultanan Bima merupakan sebuah kelompok masyarakat Suku Mbojo yang menganut paham makamba dan makimbi atau dalam bahasa Indonesianya animisme dan dinamisme, oleh masyarakat lokal kepercayaan ini disebut Marapu. Masyarakat ini kemudian disatukan bersama kelompok etnis Mbojo lain di sekitarnya. Penyatuan ini dilakukan oleh Sang Bima yang mengajarkan agama Hindu dari Jawa. Setelah itu, ia menggagas berdirinya Kerajaan Bima.^[3]

Sebelum kedatangan Sang Bhima, para Ncuhi (penguasa wilayah) telah membentuk federasi untuk menghindari konflik perebutan wilayah yang berkepanjangan, namun tanpa pemimpin tertinggi seperti raja.

Kerajaan Bima mulai digagas oleh Sang Bhima pada abad ke-8 Masehi, tepatnya tahun 631 Saka atau 709 Masehi, berdasarkan umur situs Wadu Paa yang dipahat oleh Sang Bhima saat pertama datang ke Bima.

Sang Bhima menikah dengan seorang putri Bima yang berasal dari Pulau Satonda di bagian utara Bima bernama Indra Tasi Naga, dari keturunannya inilah yang menjadi raja-raja Bima nantinya. Karena sosoknya yang dinilai cerdas, karismatik dan berwibawa, para Ncuhi memintanya menjadi raja. Namun Sang Bhima harus kembali ke Kerajaan Medang. Ia kemudian mengatakan nanti akan mengirim anaknya untuk memimpin. Sehingga kepemimpinan sementara diberikan ke Ncuhi Dara, penguasa wilayah Tengah atau Kota Bima sekarang.

Tahun 823 (abad 9), dua anak Sang Bhima tiba di Bima, bernama Indra Jamrud dan Indra Kumala. Indra Jamrud dibekali kemampuan sebagai pelaut dan nelayan, sedangkan Indra Kumala dibekali kemampuan ahli pertanian. Sebelum salah satunya diangkat sebagai raja Bima, Indra Jamrud diasuh oleh Ncuhi Dara, sementara Indra Kumala diasuh oleh Ncuhi Dorowuni, penguasa wilayah Timur. Namun Indra Jamrud lah yang diangkat menjadi raja dengan gelar Ruma Sangaji. Ruma berarti tempat berlindung; yang mulia, Sanga berarti percabangan seperti cabang pohon, dan Ji berarti jin. Sehingga Ruma Sangaji diartikan sebagai manusia setengah dewa; manusia mulia; manusia sakti sebagai pelindung. Pendapat lain menyebutkan Sangaji berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu Sang dan Aji, dimana Sang bermakna personalisasi atau identifikasi untuk menyebut manusia, makhluk hidup lain, atau benda mati yang dianggap memiliki martabat tinggi, sementara Aji berarti Yang Mulia atau Yang Agung. Sehingga pendapat kedua ini menyebutkan gelar Sangaji sebagai Baginda Raja Yang Mulia/Yang Agung.

Indra Jamrud memberi nama Bima sebagai nama kerajaan untuk menghormati Sang Bhima yang telah merintis berdirinya kerajaan Bima. Ia membangun istana pertamanya bernama Asi Wadu Perpati dengan gotong royong bersama masyarakat di bawah pimpinan Bumi Jero sebagai kepala bagian pembangunan dan pertukangan.

Sedangkan Indra Kumala dikabarkan menghilang di salah satu mata air yang terletak di bagian timur pusat kota Bima, sekarang menjadi situs Oimbo, yang berasal dari kata Oi Mbora (Oi=Air, Mbora=Hilang) yang artinya mata air tempat hilangnya Indra Kumala.

Dalam sejarahnya, wilayah Kerajaan Bima kemudian dibagi menjadi dua (Timur dan Barat). Wilayah barat (meliputi Kencuhian Saneo, Papekat, Kangkelu, dan Taloko) dipisahkan menjadi kerajaan Bima Barat bernama Kerajaan Dompu, dengan raja pertamanya Sangaji Indra Kumala (bukan adik Indra Jamrud; hanya memiliki kesamaan nama).

Nama Dompu sendiri berasal dari kata Dompo/ Padompo yang diartikan sebagai daerah atau wilayah yang dipotong atau dipisahkan. Sementara Kerajaan Bima Timur tetap dengan nama Kerajaan Bima (meliputi Kencuhian Dara, Dorowuni, Banggapupa, Pabolo, dan Parewa). Namun dipersatukan kembali oleh Kerajaan Bima (Timur) saat misi ekspansi wilayah Bima hingga ke Bumi Alor (NTT) di abad 15 oleh Sangaji Ma Wa’a Bilmana.

Awal Kesultanan

Pada tahun 1540 Masehi, para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Demak datang ke Kerajaan Bima untuk menyiarkan Islam. Penyebaran Islam dilakukan oleh Sunan Prapen, tetapi tidak dilanjutkan setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun yang sama. Pada tahun 1580, penyebaran Islam dilanjutkan oleh para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Ternate yang diutus oleh Sultan Baabullah. Selanjutnya, penyebaran Islam di Kerajaan Bima diteruskan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1619. Ia mengirim para mubalig dari Kesultanan Gowa dan Kesultanan Tallo dari Makassar. Kerajaan Bima akhirnya menjadi kesultanan setelah rajanya yang bernama La Kai menjadi muslim pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriyah. Agama Islam kemudian menjadi agama resmi dari para bangsawan dan masyarakat Kerajaan Bima.^[4]

Imperium Nusantara Timur Selatan

Puncak kejayaan Bima terjadi pada abad ke-15, ketika kerajaan ini menguasai seluruh Pulau Sumbawa dan melakukan ekspansi ke luar pulau, termasuk ke Pulau Sumba, Manggarai, Sabu/Sawu, Ende, Larantuka, Komodo, hingga kepulauan Alor di bawah kepemimpinan Tureli Manggampo Bilmana berdasarkan naskah kuno BO Bima yang berisi catatan-catatan aktivitas harian raja-raja Bima.

Seiring menguatnya pengaruh Bangsa Barat di Nusantara, wilayah kekuasaan Kesultanan Bima perlahan menyusut. Hingga pada abad ke-19 M, hanya menyisakan Pulau Sumbawa bagian timur, Manggarai atau Flores Barat, dan pulau‑pulau kecil di Selat Alas. Di Pulau Sumbawa, wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi beberapa distrik, tiap distrik dipimpin oleh seorang pemimpin distrik yang disebut Djeneli. Distrik kemudian dibagi lagi menjadi perkampungan-perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Wilayah Kesultanan Bima di Manggarai dibagi menjadi daerah Reo dan daerah Pota. Pemimpin masing-masing distrik bergelar naib yang bertanggung jawab langsung kepada sultan. Para naib ini memimpin para galarang, dan kepala kampung.^[5]

Pada tahun 1938, wilayah kekuasaan Kesultanan Bima menyempit akibat perjanjian dengan Gubernur Hindia Belanda. Kesultanan Bima berbatasan dengan Laut Jawa di utara dan Samudera Hindia di selatan. Bagian timur berbatasan dengan Manggarai dan bagian barat berbatasan dengan Dompu.^[1]

Pemerintahan

Kesultanan Bima menggunakan gelar Ruma kepada para raja dan sultannya. Gelar ini melambangkan bahwa raja/sultan adalah tuan kita; pelindung, kemudian di memasuki era kesultanan, gelar ini dialih artikan sebagai khalifah dan wakil Allah di bumi. Sultan diberi wewenang oleh masyarakatnya untuk menjadi pemimpin dan pemerintah. Dalam melaksanakan pemerintahan, sultan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan keperluan pribadinya. Pemerintahan sultan sepenuhnya dilaksanakan sesuai syariat Islam. Nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dipadukan dan membentuk tradisi pemerintahan.^[6]

Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Kesultanan Bima pada tahun 1908 dan menerapkan pemerintahan terpusat. Wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi 5 distrik pemerintahan yaitu Distrik Rasanae, Distrik Donggo, Distrik Sape, Distrik Belo, dan Distrik Bolo. Distrik Rasanae dipimpin oleh Sultan, sedangkan Distrik Donggo dipimpin oleh Sultan Muda. Distrik Sape dipimpin oleh Raja Bicara, Distrik Bolo dipimpin oleh Raja Sakuru. dan Distrik Bolo dipimpin oleh Rato Parado.^[7] Pada tahun 1909, Kesultanan Bima digabung ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar. Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan pemerintah kolonial Belanda.^[8]

Sultan Ismail

Sultan Ismail adalah sultan ke-10 Kesultanan Bima. Ia adalah putra dari Sultan Abdul Hamid. Kekuasaannya dimulai sejak pengangkatannya pada tanggal 26 November 1819.^[9] Sultan Ismail berkuasa hingga tahun 1854. Selama masa kekuasaannya, Kesultanan Bima membangun banyak musala dan masjid di seluruh wilayahnya. Pada awal pemerintahannya, masyarakat hidup miskin dan menderita kelaparan akibat letusan Gunung Tambora, serangan bajak laut, dan kemarau panjang. Perekonomian Kesultanan Bima kemudian membaik setelah Sultan Ismail beralih patuh kepada Inggris.^[10]

Sultan Abdul Kadim

Sultan Abdul Kadim adalah sultan kedelapan dari Kesultanan Bima. Ia berkuasa sejak tanggal 9 Februari

Sultan Abdul Hamid

Sultan Abdul Hamid adalah putra dari Sultan Abdul Kadim. Ia memerintah mulai tahun 1773 M. Pada masa pemerintahannya, perdagangan di wilayah Kesultanan Bima telah menjadi hak monopoli Belanda. Ia kemudian berperan dalam mempermudah izin pelayaran kapal-kapal di wilayah Kesultanan Bima.^[11]

Sultan Muhammad Salahuddin

Sultan Muhammad Salahuddin adalah putra Sultan Ibrahim. Ia berkuasa pada tahun 1915 dan mengubah keadaan politik dan pemerintahan.^[7] Selama pemerintahannya, ia mendirikan sekolah Islam di Raba dan Kampo Suntu. Selain itu, masjid-masjid didirikan di tiap desa dalam wilayah Kesultanan Bima. Sultan Muhammad Salahuddin juga mendirikan peradilan urusan agama yang disebut Badan Hukum Syara. Ia juga mulai melepaskan pengaruh Hindia Belanda di kesultanannya dengan melakukan peperangan dan mendirikan berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.^[12] Pada1 Februari 1947, ia mengembalikan Kejenelian Dompu menjadi Kesultanan Dompu sebagai penyeimbang antara Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa. Berbeda dengan Dompu, Kejenelian Sanggar lebih memilih untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan Kesultanan Bima. Atas persetujuan Sultan Sumbawa dan Sultan Dompu, Sultan Muhammad Salahuddin diangkat menjadi Pemimpin atau Ketua Dewan Raja Pulau Sumbawa, kemudian secara bersama mendeklarasikan bergabung dengan Republik Indonesia sebagai Federasi Pulau Sumbawa.

Kehidupan Masyarakat

Masyarakatnya memiliki beberapa sifat yang berasal dari masa awal pendirian Kerajaan Bima, yaitu sifat sabar, malu, takut, dan tak ingkar janji. Sifat ini diwariskan oleh Sang Bima kepada kedua anaknya, yaitu Indra Jamrud dan Indra Kumala. Indra Jamrud dibekali ilmu melaut, sedangkan Indra Kumala dibekali ilmu bertani. Pengetahuan ini kemudian diajarkan kepada masyarakat Bima.^[13] Setelahnya, Wilayah Kesultanan Bima telah menjadi kawasan perdagangan sejak abad ke-11 M. Perannya adalah sebagai penghubung antara Kerajaan Medang di Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku. Kerajaan Bima menjadi tempat perdagangan dan persinggahan. Hasil bumi yang diperdagangkan berupa soga, sapang dan rotan. Perdagangan dilakukan di pelabuhan Bima Lawa Due dan Nanga Belo. Para pedagang juga singgah untuk mempersiapkan bekal ke Maluku berupa makanan dan air minum.^[14]

Struktur Sosial

Penduduk asli Bima adalah masyarakat Etnis Donggo yang menghuni wilayah pegunungan. Wilayah pemukimannya berada di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Lambitu.^[15] Dalam perkembangannya ketika era Ncuhi berkembang, masyarakat Bima kuno menggunakan nama Mbojo yang berasal dari kata Dana Ma Babuju ('orang dari' tanah yang berbukit) sebagai identitas saat mengenalkan diri kepada orang luar. Suku ini terus mengalami perkembangan dan terjadi perkawinan silang dengan suku-suku pendatang seperti dari Suku Makassar, Suku Bugis yang menghuni wilayah pesisir Bima. Mereka kemudian menikahi penduduk asli dan menetap sebagai penduduk di Bima pada abad ke-14.^[16] Para pendatang lain berasal dari Suku Melayu dan Suku Minangkabau. Mereka menetap di wilayah Teluk Bima, Kampung Melayu, dan Benteng. DI Kesultanan Bima juga terdapat pemukiman Arab yang terdiri dari para pedagang dan mubalig.^[17]

Keagamaan

Sebelum kedatangan Hindu, Budha dan Islam, masyarakat Bima telah memiliki agama lokalnya sendiri bernama Marapu, lokasi tempat ibadahnya disebut Parafu, tokoh-tokoh agamanya disebut Pamboro / Sando (orang yang mampu berbicara dengan roh leluhur, dimana roh leluhur tersebut menjadi perantara bagi dunia manusia dengan roh alam yang menguasai langit dan bumi), dan upacara hari besarnya disebut Toho Dore yang dilakukan satu tahun sekali secara besar-besaran dengan mempersembahkan hasil bumi dan hewan ternak. Kepercayaan ini mempercayai adanya kekuatan alam dan roh leluhur yang melindungi dan bersemayam di gunung, mata air, pohon dan bebatuan besar. Marapu berasal dari bahasa Bima, yaitu: Ma dan Rapu,di mana Ma artinya Yang, dan Rapu artinya Dekat, sehingga dapat diartikan sebagai Yang Dekat.

Agama Hindu bercampur dengan Budha (Siwa-Budha) masuk ke Bima bersamaan dengan kedatangan tokoh Sang Bhima, namun dalam implementasinya, kepercayaan ini dicampur dengan kepercayaan lokal, dan menjadi Siwa-Budha khas Bima. Namun sayangnya, menurut Dewi Ratna Muchlisa (Kepala Museum Samparaja Bima), mengatakan bahwa saat Kerajaan Bima bertransformasi menjadi berbentuk Kesultanan Bima, Sultan memerintahkan penghapusan seluruh hal yang berkaitan dengan agama lama beserta simbol-simbolnya, karena dianggap sebagai berhala, sehingga oleh bawahannya sebagian dibuang ke laut, sebagiannya yang kecil-kecil dikubur.

Pada tahun 1938, Arca Siwa dalam tiga wajah dan Mahakala di temukan di pinggir sawah 3 derajat arah timur laut dari pusat Kesultanan Bima. Kemudian tahun 2014, ditemukan arca nandi dan sebuah yoni yang saat ini disimpan di Museum Asi Mbojo. Tahun 2019, pengrajin batu bata di Kecamatan Bolo berhasil menemukan beberapa perhiasan emas dan arca perunggu.

Islam pertama kali diperkenalkan ke Bima oleh Sayyid Ali Murtadlo atau Sunan Gisik yang berasal dari Gresik. Ia adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Asmaraqandi dan kakak dari Sunan Ampel. Penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan. Penerimaan Islam hanya oleh kelompok kecil pedagang dan masyarakat Kerajaan Bima yang berada di wilayah pesisir.^[18]

Islamisasi di Sulawesi Selatan selama periode tahun 1605 hingga 1611 membuat Kesultanan Gowa memperluas penyebaran Islam ke Kepulauan Nusa Tenggara.^[19] Kesultanan Gowa memusatkan penyebaran Islam di Pulau Sumbawa setelah hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan diislamkan.^[20] Penyebaran Islam dilanjutkan oleh para pedagang dari Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, Kesultanan Luwu, Kesultanan Bone, dan Kesultanan Ternate. Hubungan politik, budaya dan ekonomi antara Kerajaan Gowa dan Kesultanan Bima akhirnya membuat raja Kerajaan Bima yang bernama La Kai menjadi muslim. Islam yang berkembang di Kesultanan Bima juga dipengaruhi oleh Kesultanan Gowa.^[21]

Sebanyak empat kali Kesultanan Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, tahun 1618, 1619, 1626, dan 1632. Tahun 1618 dan 1619 berhasil ditahan oleh Kerajaan Bima, namun di internal Bima terjadi kudeta yang dilakukan oleh La Salisi sepeninggal Sangaji atau Raja Bima yang merupakan kakaknya pada 1619, dengan membunuh putra mahkota. Sementara adik bungsu putra mahkota bernama La Kai lari ke Sape bersama pengikutnya dan di sana bertemu ulama dari Sulawesi, kemudian tahun 1621 La Kai resmi memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Kahir, kemudian oleh para ulama yang saat itu menjadi gurunya, disarankan untuk pergi ke Gowa untuk memperdalam ilmu agama dan meminta bantuan perlindungan ke Kesultanan Gowa.

Abdul Kahir berangkat ke Gowa bersama beberapa pengawal dan pengikut terdekatnya. Tahun 1625, Abdul Kahir menikah dengan Daeng Sikontu yang merupakan ipar dari Sultan Alauddin Kesultanan Gowa saat itu. Tahun 1626 La Kai bersama pengikut dekatnya bersama bantuan pasukan dari Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, di Bima ekspedisi Abdul Kahir telah ditunggu oleh pengikutnya yang sudah banyak memeluk Islam. Kemudian melakukan penyerangan merebut Kerajaan Bima dari Sangaji Salisi.

Abdul Kahir berhasil mengambil alih Bima dan menjadi Sultan Bima pertama dan mengganti sistem pemerintahan Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima. Namun La Salisi kembali melakukan pemberontakan, pada 13 November 1632 berhasil menduduki Istana Bima. Tanggal 25 November Kesultanan Gowa kembali mengirim pasukan untuk membantu Sultan Abdul Kahir yang saat itu mulai terdesak, akhirnya setelah melakukan perlawanan selama sekitar satu tahun, tepatnya 23 Mei 1633, Sultan Abdul Kahir berhasil mengambil alih kembali Istana Bima, sementara La Salisi dan pengikutnya yang tersisa dikerja habis-habisan dan dikabarkan terbunuh.

Kesultanan Bima kemudian menerapkan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan. Pemerintahan Kesultanan Bima kemudian membentuk lembaga eksekutif dan yudikatif.^[22] Sejak tanggal 14 Agustus 1788, Kesultanan Bima memiliki lembaga peradilan Islam yang bernama Mahkamah Syar'iyyah. Tugas utamanya adalah mengadili dalam urusan syariat Islam. Setelah Belanda memerintah di Kerajaan Bima, Mahkamah Syar’iyyah digantikan oleh sistem peradilan Hindia Belanda pada tahun 1908.^[23]

Daftar Raja-Raja Bima (Era sebelum Kesultanan Bima)

Para raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Bima sebelum era Kesultanan adalah sebagai berikut:

Daftar Raja di Kerajaan Bima Sebelum Era Kesultanan
Raja ke-	Nama	Gelar atau Keterangan	Periode
-	Djan Manoedjan	Ma Mbora (yang menghilang)	—
-	Sangeang Toenggal	Ma Mbora (yang menghilang)	—
-	Sangeang Woenang	Ma Ndadi ..... (yang berubah jadi roh atau mahluk halus; tidak bekonotasi jahat)	—
-	Batara Indra Barma Radja Loeka	Ma Mbora (yang menghilang)	—
-	Batara Indra Manies	—	—
-	Indra Palasar	—	—
-	Toenggal Pandita Batara Indra Ratoe	—	—
-	Poenggawa Bisa	Ma Mbora Ta Besuki (yang pergi/menghilang ke/di Besuki 'salah satu wilayah di Jawa kuno')	—
-	Radja Pandoe Dewa Nata	—
-	Poetri Ganti Radja	(Perempuan)	—
1	Sang Bima	Makaboro Ncuhi (Menikah dengan Putri Mbojo/Bima bernama Indra Tasi Sari Naga, yang melahirkan raja Bima berikutnya, yaitu Indra Jamrud) Sang Bima disebut sebagai tokoh yang merintis pendirian Kerajaan Bima. Sehingga Sang Bima dikenang sebagai penguasa/ Raja Bima pertama yang diakui oleh 5 dari 9 Ncuhi Na'e atau penguasa wilayah saat pembentukan awal kerajaan Bima).	630-an Saka / 700-an Masehi
2	Darmawang Sang Loela	(Dipimpin sementara oleh Ncuhi Dara mewakili Sang Bima yang kembali ke Jawa)	—
3	Sang Radjoena	(Dipimpin sementara oleh Ncuhi Dara mewakili Sang Bima yang kembali ke Jawa)	—
4	Sang Dewa	(Dipimpin sementara oleh Ncuhi Dara mewakili Sang Bima yang kembali ke Jawa)	—
5	Indra Jamrut	Ruma Sangaji (Anak keturunan Sang Bima datang mengambil alih kepemimpinan Dana Mbojo. Dalam perkembangan kepemimpinannya berhasil menyatukan 9 Ncuhi; mengubah nama Ncuhi Dana Mbojo menjadi Pancuhi Bima atau Kerajaan Bima).	—
6	Sangaji Batara Indra Bima	—	—
7	Sangaji Batara Sang Luka	—	—
8	Sangaji Batara Sang Bima	—	—
9	Sangaji Batara Matra Indarwata	—	—
10	Sangaji Batara Inderatarati	—	—
11	Sangaji Manggampo Jawa	(Yang mengenalkan Tunti Mbojo atau Aksara Bima Lama yang berbentuk keriting)	—
12	Putri Rani Ratna Lila	(Perempuan)
13	Sangaji Indra Kamala	(Raja Bima Barat/ Kerajaan Dompo) Membawahi Ncuhi Na'e: Saneo, Papekat, Taloko, Kangkelu.	±12xx
14	Sangaji Batara Bima Indra Luka	(Raja Bima Timur/ Tetap mempertahankan nama Kerajaan Bima). Dan membawahi Ncuhi Na'e: Dara, Dorowuni, Bolo, Banggapupa, Parewa.	±12xx
15	Sangaji Bima Indra Sri	(Memiliki 30 orang anak)	—
16	Sangaji .........	Ma Wa’a Paju Longge	—
17	Sangaji .........	Ma Wa’a Indra Mbojo	—
18	Sangaji .........	Ma Wa’a Bilmana (tokoh yang menginisiasi penyatuan kembali Dana Mbojo yaitu Kerajaan Bima yang sebelumnya berpisah jadi Timur dan Barat. Tokoh yang memulai ekspansi wilayah mulai dari Pulau Sumbawa yang diteruskan oleh generasi berikutnya hingga ke negeri timur. Memilih turun tahta dan menjadi Tureli Nggampo, dan memberikan tahta kepada adiknya Sangaji ....... Manggampo Donggo.	14xx
19	Sangaji .........	Manggampo Donggo	—
20	Sangaji .........	Mambora Ba Pili Tuta	—
21	Tureli Nggampo	(Dipimpin Perdana Menteri)	—
22	Sangaji .........	Ruma Ta Makapiri Solor	—
23	Sangaji .........	Ruma Ta Mawa’a Ndapa	—
24	Sangaji .........	Ruma Ta Samara	—
25	Sangaji .........	Ruma Ta Mantau Asi Sarise	—
26	Sangaji .........	Ruma Ta Mantau Asi Sawo	—
27	Sangaji .........	Ruma Ta Manuru Sarei (Kakak ke-1 dari La Kai/Sultan Abdul Kahir I)	1618-1619
28	Tureli Nggampo	(Dipimpin Perdana Menteri)	1619
29	Sangaji .........	Ruma Ta Mabora Di Mpori Sapega (Kakak ke-2 dari La Kai/Sultan Abdul Kahir I)	1619
30	Sangaji Salisi	Ruma Ta Ma Ntau Asi Peka (La Salisi merupakan paman dari La Kai/Sultan Abdul Kahir I)	1619 – 1626 & 1632-1633

Daftar Sultan-Sultan Bima (Era sebelum Kemerdekaan Indonesia)

Para sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Bima adalah sebagai berikut:

Daftar Sultan di Kesultanan Bima
Sultan ke-	Nama	Gelar	Periode
1	Sangaji Kai Seri Sultan Abdul Kahir I	Ruma Ta Mabata Wadu	1626—1632 & 1633—1640
2	Seri Sultan Abdul Khair Sirajuddin	Ruma Ta Mantau Uma Jati	1640—1682
3	Seri Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah	Ruma Ta Mawa’a Paju	1682—1687
4	Seri Sultan Jamaluddin Inayat Shah	Ruma Ta Mawa’a Romo	1687—1696
5	Seri Sultan Hasanuddin Muhammad Shah	Ruma Ta Mabata Bou	1696—1731
6	Seri Sultan Alauddin Muhammad Shah	Ruma Ta Manuru Daha	1731—1748
7	Sultanah Kamalat Shah Rante Patola Sitti Rabi’ah	Bumi Partiga	1748—1751
8	Seri Sultan Abdul Kadim Muhammad Shah Zillullahi fi al Alam	Ruma Ta Mawa’a Taho	1751—1773
9	Seri Sultan Shafiuddin Abdul Hamid Muhammad Shah Zillullahi fi al Alam	Ruma Ta Mantau Asi Saninu	1773—1817
10	Seri Sultan Ismail Muhammad Shah	Ruma Ta Mantau Dana Sigi	1817—1854
11	Seri Sultan Abdullah	Ruma Ta Mawa’a Adil	1854—1868
12	Seri Sultan Abdul Aziz	Ruma Ta Mawa’a Sampela	1868—1881
13	Seri Sultan Ibrahim	Ruma Ta Ma Taho Parange	1881—1915
14	Seri Sultan Muhammad Salahuddin	Ruma Ta Ma Kakidi Agama	1915—1951

Daftar Sultan-Sultan Bima (Era setelah Kemerdekaan Indonesia)


Sultan ke-	Nama	Gelar	Periode
15	Seri Sultan Abdul Kahir II	Ruma Ta Ma Wa’a Busi Ro Mawo	1951—2001
16	Seri Sultan H. Ferry Zulkarnain, S.T.	Ruma Ta Ma Mboho Rima Ma Busi Ade Ro Saba Nawa	2001—2013
17	Seri Sultan Muhammad Putera Ferryandi, S.I.P., M.I.P.		2013—Sekarang

Peninggalan Sejarah

Istana Asi Mbojo

Istana Asi Mbojo didirikan pada tahun 1888 dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim. Istana ini digunakan hingga masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin. Pada tahun 1927, istana Asi Mbojo diperbaiki dan ditempati kembali pada tahun 1929. Arsitekturnya dirancang dengan menggunakan perpaduan arsitektur Bima dan Belanda. Perancangnya adalah Obzicter Rahatta. Istana Asi Mbojo kemudian menjadi Museum Asi Mbojo ^[24] Pada masa Kesultanan Bima, istana ini digunakan sebagai kediaman sultan bersama keluarganya, serta sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyiaran agama.^[25]

Istana Asi Bou

Istana Asi Bou dibangun pada tahun 1927 sebagai kediaman sementara untuk sultan dan keluarganya. Kediaman ini digunakan selama pembangunan ulang dari Istana Asi Mbojo. Istana Asi Bou merupakan sebuah rumah panggung tradisional. Bahan bangunannya berupa kayu jati yang berasal dari Tololai, Kecamatan Wera. Pembangunannya menggunakan biaya dari kas keuangaan Kesultanan Bima dan dana pribadi Sultan Muhammad Salahuddin.^[26]

Masjid Sultan Muhammad Salahuddin

Masjid Sultan Muhammad Salahuddin mulai dibangun pada tahun 1737 M dalam masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim. Pembangunan masjid diteruskan oleh Sultan Abdul Hamid. Ia mengubah model atap masjid menjadi bersusun tiga yang menyerupai Masjid Kudus. Pada tahun 1943, Sultan Muhammad Salahuddin memerintahkan pembangunan ulang masjid yang hancur setelah dibom oleh pesawat pasukan sekutu dalam Perang Dunia II. Masjid ini kembali diperbaiki pada tahun 1990 oleh Siti Maryam yang merupakan putri dari Sultan Muhammad Salahuddin.^[26]

Masjid Al-Muwahiddin

Masjid Al-Muwahiddin dibangun pada tahun 1947 dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin. Tujuan pembangunannya adalah untuk menggantikan sementar fungsi dari Masjid Muhammad Salahuddin yang telah hancur. Masjid ini difungsikan sebagai tempat kegiatan ibadah, dakwah, dan studi Islam.^[27]

Peninggalan Budaya

Compo Sampari

Compo sampari (penyematan keris) adalah tradisi upacara kedewasaan anak laki-laki Bima. Saat Bima memasuki era kesultanan, tradisi ini dikembangkan dalam nuansa islami dan menjadi penanda anak laki-laki yang akan dikhitan. Prosesinya dimulai dengan pembacaan zikir dan salawat, kemudian keris diarahkan mengelilingi anak sebanyak tiga atau tujuh kali yang dilakukan oleh tetua. Setelah itu, keris disematkan di bagian depan dan diapit menggunakan sabuk yang telah dilingkarkan di perut sang anak, dengan ujung keris mengarah ke kiri bawah. Badan sarung keris dipegang dengan tangan kiri, kemudian ganggangnya dipegang dengan tangan kanan sang anak. Kemudian prosesinya ditutup dengan salawat, setelah itu sang anak bergerak menghentakkan kaki ke tanah sambil mengacungkan keris yang dikeluarkan dari sarungnya ke arah atas kanan menggunakan tangan kanan.

Rimpu

Rimpu adalah busana wanita berupa sarung yang digunakan oleh para muslimah di Kesultanan Bima. Kegunaannya adalah sebagai penutup kepala dan bagian tubuh bagian atas. Rimpu terdiri dari dua lembar kain sarung. Sarung pertama digunakan untuk menutupi kepala sehingga yang terliihat hanya bagian muka atau mata saja. Kain kedua diikat di perut dan digunakan sebagai pengganti rok.^[28] Muka tertutup untuk yang masih gadis, dan muka terbuka untuk yang sudah menikah. Rimpu diperkenalkan pertama kali di Bima pada abad ke-17 M saat Bima bertransformasi dari pemerintahan berbentuk kerajaan menjadi pemerintahan berbentuk kesultanan.^[29]

Songko Lenta

Songko Lenta merupakan penutup kepala pria masyarakat Bima, yang awalnya hanya digunakan oleh Nenti Mone atau kasim Sultan Bima, dengan dua jenis warna, yaitu Me'e (hitam) dan Bura (putih keemasan), dan kombinasi keduanya.

Sambolo

Sambolo merupakan ikat kepala yang terbuat dari kain tenun tradisional Bima, motifnya yang serupa sarung songket (songke), membuat sambolo kerap kali disebut sambolo songke. Cara memakainya yaitu menjalin masing-masing ujung sehingga melingkari kepala dalam keadaan tertutup.

Bedasarkan status sosial pamakaiannya, maka cara memakai (memasang) sambolo ada dua bentuk, yaitu:

- Toho Leme (yang dipasang dalam bentuk kerucut).

- Toho Sungge (yang dipasang dalam bentuk biasa), tidak bentuk berkerucut, tetapi dipasang dalam keadaan biasa saja, untuk rakyat biasa.

Ndiha Rasa

Ndiha Rasa atau dalam Bahasa Indonesia berarti Kampung Ramai; Pesta Rakyat, merupakan salah satu tradisi masyarakat Bima yang berkembang sejak era kerajaan dan terus dirawat hingga era kesultanan dengan beberapa penyesuaian. Tradisi pesta rakyat ini dilakukan setiap satu tahun sekali, biasanya dilakukan setelah musim panen sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Masyarakat di masing-masing wilayah biasanya membuat acara besar dengan prosesi utamanya berupa do'a-do'a syukuran, yang berlanjut dengan berbagai acara hiburan dengan ciri dan karakter masing-masing wilayah yang dilakukan selama kurang lebih satu sampai dua minggu. Misalnya yang paling khas dan unik: Taji Tuta (Adu kepala) di Wawo, Ndempa Ndiha (Tarung bebas tangan kosong berkelompok yang dibagi ke dalam beberapa tingkatan umur) di Belo, Kabanca (Saling mengejek dan memperlihatkan kemampuan beratraksi di atas kuda, kemudian saling berusaha menjatuhkan lawan dari kudanya) di Lambu Sape, Taji Sampa (Adu kecepatan perahu kecil berlayar) di Wera, dll.

Referensi

^ ^a ^b Haris 2006, hlm. 19.
^ Mawaddah 2017, hlm. 141.
^ Saputri 2016, hlm. 633.
^ Saputri 2016, hlm. 634.
^ Haris 2006, hlm. 18.
^ Effendy 2017, hlm. 185.
^ ^a ^b Sumiyati 2020, hlm. 22.
^ Sumiyati 2020, hlm. 23.
^ Mandyara 2017, hlm. 47.
^ Mandyara 2017, hlm. 48.
^ Mawaddah 2017, hlm. 142.
^ Sumiyati 2020, hlm. 25.
^ Sulistyo 2014, hlm. 160.
^ Sulistyo 2014, hlm. 159.
^ Aulia 2013, hlm. 2.
^ Aulia 2013, hlm. 3.
^ Aulia 2013, hlm. 4.
^ Salahuddin 2005, hlm. 194.
^ Effendy 2017, hlm. 188.
^ Effendy 2017, hlm. 189.
^ Salahuddin 2005, hlm. 195.
^ Salahuddin 2005, hlm. 195–196.
^ Salahuddin 2005, hlm. 196.
^ Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 13.
^ Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 13–14.
^ ^a ^b Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 14.
^ Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 15.
^ Aksa 2018, hlm. 84.
^ Aksa 2018, hlm. 85.

Daftar Pustaka

Akbar, H., Antariksa, dan Meidiana, C. (2017). "Memori Kolektif Kota Bima Dalam Bangunan Kuno Pada Masa Kesultanan Bima". The Indonesian Green Technology Journal. 6 (1): 8–18. ISSN 2338-1787.
Aksa (2018). "Rimpu: Tradisi dan Ekspresi Islam di Bima". Mimikri. 4 (1): 83–91.
Aulia, Rihla Nur (2013). "Rimpu: Budaya Dalam Dimensi Busana Bercadar Perempuan Bima". Studi Al-Qur'an. 9 (2): 1–11. ISSN 2339-2614.
Effendy, Muslimin AR. (Desember 2017). "Diskursus Islam dan Karakter Politik Negara di Kesultanan Bima". Al-Qalam. 23 (2): 184–197.
Haris, Tawalinuddin (2006). "Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa". Wacana. 8 (1): 17–31. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-21. Diakses tanggal 2020-08-31.
Mandyara, Dewi Ratna Muchlisa (2017). "Peran Kesultanan Bima pada Masa Sultan Ismail Tahun 1819-1854". Jurnal Pendidikan IPS. 7 (1): 44–48.
Mawaddah, Kartini (2017). "Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 1773-1817 M". Juspi. 1 (1): 139–153.
Salahuddin, Muhammad (2005). "Mahkamah Syar'iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat". Ulumuna. 9 (1): 189–201.
Saputri, Reni (Oktober 2016). "Kesulttanan Bima di Bawah Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1917-1942". Avatara. 4 (3): 630–643.
Sulistyo, Bambang (Juli 2014). "Multikulturalisme di Bima pada Abad X - XVII". Paramita. 24 (2): 155–172. doi:10.15294/paramita.v24i2.3120. ISSN 0854-0039.
Sumiyati (2020). "Kondisi Politik di Kesultanan Bima (1915-1950)". Diakronika. 20 (1): –. doi:10.24036/diakronika/vol20-iss1/128. ISSN 2620-9446.

[FOOTNOTEHaris200619-1] Haris 2006, hlm. 19.

[FOOTNOTEMawaddah2017141-2] Mawaddah 2017, hlm. 141.

[FOOTNOTESaputri2016633-3] Saputri 2016, hlm. 633.

[FOOTNOTESaputri2016634-4] Saputri 2016, hlm. 634.

[FOOTNOTEHaris200618-5] Haris 2006, hlm. 18.

[FOOTNOTEEffendy2017185-6] Effendy 2017, hlm. 185.

[FOOTNOTESumiyati202022-7] Sumiyati 2020, hlm. 22.

[FOOTNOTESumiyati202023-8] Sumiyati 2020, hlm. 23.

[FOOTNOTEMandyara201747-9] Mandyara 2017, hlm. 47.

[FOOTNOTEMandyara201748-10] Mandyara 2017, hlm. 48.

[FOOTNOTEMawaddah2017142-11] Mawaddah 2017, hlm. 142.

[FOOTNOTESumiyati202025-12] Sumiyati 2020, hlm. 25.

[FOOTNOTESulistyo2014160-13] Sulistyo 2014, hlm. 160.

[FOOTNOTESulistyo2014159-14] Sulistyo 2014, hlm. 159.

[FOOTNOTEAulia20132-15] Aulia 2013, hlm. 2.

[FOOTNOTEAulia20133-16] Aulia 2013, hlm. 3.

[FOOTNOTEAulia20134-17] Aulia 2013, hlm. 4.

[FOOTNOTESalahuddin2005194-18] Salahuddin 2005, hlm. 194.

[FOOTNOTEEffendy2017188-19] Effendy 2017, hlm. 188.

[FOOTNOTEEffendy2017189-20] Effendy 2017, hlm. 189.

[FOOTNOTESalahuddin2005195-21] Salahuddin 2005, hlm. 195.

[FOOTNOTESalahuddin2005195–196-22] Salahuddin 2005, hlm. 195–196.

[FOOTNOTESalahuddin2005196-23] Salahuddin 2005, hlm. 196.

[FOOTNOTEAkbar,_Antariksa,_dan_Meidiana201713-24] Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 13.

[FOOTNOTEAkbar,_Antariksa,_dan_Meidiana201713–14-25] Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 13–14.

[FOOTNOTEAkbar,_Antariksa,_dan_Meidiana201714-26] Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 14.

[FOOTNOTEAkbar,_Antariksa,_dan_Meidiana201715-27] Akbar, Antariksa, dan Meidiana 2017, hlm. 15.

[FOOTNOTEAksa201884-28] Aksa 2018, hlm. 84.

[FOOTNOTEAksa201885-29] Aksa 2018, hlm. 85.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

l b s Kerajaan di Kepulauan Nusa Tenggara
Bali	Bedulu · Gelgel · Badung · Bangli · Buleleng · Gianyar · Jembrana · Karangasem · Klungkung · Mengwi · Tabanan
Nusa Tenggara Barat	Bima · Dompu · Pekat · Sanggar · Selaparang · Sumbawa · Suwung · Tambora
Nusa Tenggara Timur	Amabi · Amanatun · Amanuban · Amarasi · Amfoang · Foenay · Helong · Insana · Kupang · Lamakmen · Larantuka · Manggarai · Miomaffo · Molo · Noemuti · Sikka · Wehali