Lompat ke isi

Kabinet Kerja (2014–2019)

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 17 November 2021 23.35 oleh 139.0.161.95 (bicara)
Untuk kegunaan lain, lihat Kabinet Kerja.
Kabinet Kerja

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk27 Oktober 2014
Diselesaikan20 Oktober 2019
Struktur pemerintahan
Kepala negaraJoko Widodo
Kepala pemerintahanJoko Widodo
Wakil kepala pemerintahanJusuf Kalla
Jumlah menteri34
Jumlah wakil menteri3
Total jumlah menteri43
Partai anggotaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Golongan Karya
Partai Nasional Demokrat
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Persatuan Pembangunan
Independen (27)
Sejarah
PendahuluKabinet Indonesia Bersatu II
PenggantiKabinet Indonesia Maju
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum
Legislatif
Eksekutif
Kehakiman

  • Badan peradilan
  • (di bawah Mahkamah Agung)
Lembaga lain

  • Lembaga menurut UUD secara implisit
  • Alat negara
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif
Kepala daerah
Legislatif daerah
Politik praktis
Pemilihan umum
Pemilihan lokal
  • Pemilihan legislatif daerah
Partai politik
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional
Perwakilan diplomatik
Artikel ini merupakan bagian dari seri
Joko Widodo
Sebelum menjadi presiden
Presiden Indonesia 
Kebijakan
KTT yang Dihadiri
Keluarga

Media sosial

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.[1] Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.[2][3] dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

Latar belakang

Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.[4] Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional.[4] Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.[5]

Komposisi partai politik berbanding non-partai politik

Sesuai dengan janji pada masa kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet. Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga nonkementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non-partai politik.

Pengecekan kemungkinan kasus korupsi

Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK,[6] dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).

Pimpinan

Presiden Wakil Presiden
Joko Widodo Jusuf Kalla

Anggota

Menteri

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden.[7] Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.[8]

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai
Menteri koordinator
1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 NasDem
Luhut Binsar Panjaitan 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Golkar
Wiranto 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Hanura
2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Nonpartai
Darmin Nasution 12 Agustus 2015 20 Oktober 2019 Nonpartai
3 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Indroyono Soesilo 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Nonpartai
Rizal Ramli 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Nonpartai
Luhut Binsar Panjaitan 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Golkar
4 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani 27 Oktober 2014 30 September 2019 PDI-P
Darmin Nasution
(Pelaksana tugas)[9] 		1 Oktober 2019 20 Oktober 2019 Nonpartai
Menteri
5 Menteri Sekretaris Negara Pratikno 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
6 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 PDI-P
7 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
8 Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
9 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly 27 Oktober 2014 30 September 2019 PDI-P
Tjahjo Kumolo
(Pelaksana tugas)[9] 		1 Oktober 2019 20 Oktober 2019 PDI-P
10 Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Nonpartai
Sri Mulyani 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Nonpartai
11 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Nonpartai
Berkas:Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris PT Pertamina.jpg Arcandra Tahar 27 Juli 2016 15 Agustus 2016 Nonpartai
Luhut Binsar Panjaitan
(Pelaksana tugas) 		15 Agustus 2016 14 Oktober 2016 Golkar
Ignasius Jonan[10] 14 Oktober 2016 20 Oktober 2019 Nonpartai
12 Menteri Perindustrian Saleh Husin 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Hanura
Airlangga Hartarto 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Golkar
13 Menteri Perdagangan Rachmad Gobel 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Nonpartai
Berkas:Thomas Trikasih Lembong.jpg Thomas Trikasih Lembong 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Nonpartai
Enggartiasto Lukita 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 NasDem
14 Menteri Pertanian Amran Sulaiman 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
15 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 NasDem
16 Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Nonpartai
Budi Karya Sumadi 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Nonpartai
17 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
18 Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 PKB
19 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 PKB
Eko Putro Sandjojo 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 PKB
20 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
21 Menteri Kesehatan Nila Moeloek 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
22 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Nonpartai
Muhadjir Effendy 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Nonpartai
23 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
24 Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa 27 Oktober 2014 17 Januari 2018 PKB
Idrus Marham 17 Januari 2018 24 Agustus 2018 Golkar
Agus Gumiwang Kartasasmita 24 Agustus 2018 20 Oktober 2019 Golkar
25 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 PPP
26 Menteri Pariwisata Arief Yahya 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
27 Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
28 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 PDI-P
29 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
30 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 Hanura
Asman Abnur 27 Juli 2016 15 Agustus 2018 PAN
Syafruddin[11] 15 Agustus 2018 20 Oktober 2019 Nonpartai
31 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago 27 Oktober 2014 12 Agustus 2015 Nonpartai
Sofyan Djalil 12 Agustus 2015 27 Juli 2016 Nonpartai
Bambang Brodjonegoro 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Nonpartai
32 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan 27 Oktober 2014 27 Juli 2016 NasDem
Sofyan Djalil 27 Juli 2016 20 Oktober 2019 Nonpartai
33 Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019 Nonpartai
34 Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi 27 Oktober 2014 19 September 2019 PKB
Hanif Dhakiri
(Pelaksana tugas)[12] 		20 September 2019 20 Oktober 2019 PKB

Proporsi partai

Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding nonpartai politik adalah 14 berbanding 20, dengan rincian sebagai berikut.

Partai Menteri Periode
Jabatan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 orang)
Puan Maharani
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
2014–2019
Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri
2014–2019
Yasonna Laoly
Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia
2014–2019
Anak Agung Gede
Ngurah Puspayoga
Menteri Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
2014–2019
Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang)
Hanif Dhakiri
Menteri Ketenagakerjaan
2014–2019
Eko Putro Sandjojo
Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
2016–2019
Imam Nahrawi
Menteri Pemuda dan Olahraga
2014–2019
Partai Golongan Karya (3 orang)
Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
2016–2019
Airlangga Hartarto
Menteri Perindustrian
2016–2019
Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Sosial
2018–2019
NasDem (2 orang)
Siti Nurbaya Bakar
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
2014–2019
Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan
2016–2019
Partai Hati Nurani Rakyat (1 orang)
Wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
2016–2019
Partai Persatuan Pembangunan (1 orang)
Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama
2014–2019

Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga non kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Jaksa Agung Berkas:Andhi Nirwanto.jpg Andhi Nirwanto
(Pelaksana tugas) 		21 Oktober 2014 20 November 2014
Muhammad Prasetyo[13] 20 November 2014 21 Oktober 2019
2 Panglima Tentara Nasional Indonesia Moeldoko[14] 30 Agustus 2013 8 Juli 2015
Gatot Nurmantyo 8 Juli 2015 8 Desember 2017
Hadi Tjahjanto 8 Desember 2017 17 November 2021
3 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sutarman 25 Oktober 2013 16 Januari 2015
Badrodin Haiti 17 Januari 2015
(Pelaksana tugas sampai 17 April 2015) 		13 Juli 2016
Tito Karnavian 13 Juli 2016 22 Oktober 2019
4 Sekretaris Kabinet Berkas:Kabinet Kerja Andi Widjajanto.jpg Andi Widjajanto 3 November 2014 12 Agustus 2015
Pramono Anung[15] 12 Agustus 2015 20 Oktober 2019

Wakil menteri

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir Abdurrahman Mohammad Fachir 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019
2 Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo 27 Oktober 2014 20 Oktober 2019
3 Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar[16] 14 Oktober 2016 20 Oktober 2019

Pejabat lain

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman 19 Oktober 2011 8 Juli 2015
Sutiyoso 8 Juli 2015 9 September 2016
Budi Gunawan 9 September 2016 Petahana
2 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar 1 Oktober 2013 27 November 2014
Franky Sibarani 27 November 2014 27 Juli 2016
Berkas:Thomas Trikasih Lembong.jpg Thomas Trikasih Lembong 27 Juli 2016 22 Oktober 2019
3 Kepala Badan Ekonomi Kreatif[a] Triawan Munaf 26 Januari 2015 22 Oktober 2019
Catatan
  1. ^ Hak yang diberikan paling tinggi setingkat menteri[17]

Kepala Lembaga Nonstruktural

Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

No. Jabatan Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan[18] 31 Desember 2014 2 September 2015
Teten Masduki[19] 2 September 2015 17 Januari 2018
Moeldoko 17 Januari 2018 Petahana
2 Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief 28 Februari 2018 8 Juni 2018
Hariyono
(Pelaksana tugas) 		19 Juli 2018 5 Februari 2020

Perombakan

Perombakan I (2015)

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.[20]

  1. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
  2. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil
  3. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
  4. Thomas Trikasih Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel.
  5. Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.
  6. Sofyan Djalil menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Perombakan II (2016)

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini.[21] Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1. Berikut daftar menteri baru tersebut:

  1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Wiranto
  2. Menteri Keuangan; Sri Mulyani
  3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Eko Putro Sandjojo
  4. Menteri Perhubungan; Budi Karya Sumadi
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Muhadjir Effendy
  6. Menteri Perdagangan; Enggartiasto Lukita
  7. Menteri Perindustrian; Airlangga Hartarto
  8. Menteri ESDM; Arcandra Tahar
  9. Menteri PAN dan RB; Asman Abnur
  10. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya; Luhut Binsar Panjaitan
  11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sofyan Djalil

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif.[22][23] Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.[24]

Perombakan III (2018)

Pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.[25]

Pada 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi[26]

Galeri

  • Pelantikan
  • Joko Widodo melantik Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.
    Joko Widodo melantik Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.
  • Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 1 pada 12 Agustus 2015.
    Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 1 pada 12 Agustus 2015.
  • Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 2 pada 27 Juli 2016.
    Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 2 pada 27 Juli 2016.
  • Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM baru, dan juga Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016.
    Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM baru, dan juga Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016.
  • Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 3 pada 18 Januari 2018.
    Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 3 pada 18 Januari 2018.
  • Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 15 Agustus 2018.
    Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 15 Agustus 2018.
  • Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018.
    Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018.

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014.
  2. ^ Sabrina Asril (26 Oktober 2014). "Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK". Kompas. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
  3. ^ Desy Saputra (26 Oktober 2014). "Susunan "Kabinet Kerja" pemerintahan Jokowi-JK". AntaraNews. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
  4. ^ a b Fabian Januarius Kuwado (24 Juli 2014). "Cari Menteri, Jokowi Bakal Gunakan Sistem Lelang Jabatan". Kompas. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
  5. ^ Sandro Gatra (24 Juli 2014). "Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat". Kompas. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
  6. ^ DIL (22 Oktober 2014). "JK: Calon Menteri yang Dicoret Orang Dekat Jokowi". Jawa Pos National Network. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-26. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
  7. ^ Kurniasih Miftakhul Jannah (27 Oktober 2014). "Andrinof Chaniago akan Berkantor di Dua Tempat". Okezone.com. Diakses tanggal 30 Oktober 201. 
  8. ^ [httpp://news.detik.com/read/2014/10/26/174034/2729927/10/ini-susunan-lengkap-kabinet-kerja-jokowi-jk "Ini susunan lengkap Kabinet Kerja Jokowi"]. DetikNews. 26 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
  9. ^ a b Abdul Basith (1 Oktober 2019). "Tjahjo jadi Plt Menkumham, Darmin Plt Menko PMK". Kontan.co.id. 
  10. ^ Rachmat Hidayat (14 Oktober 2016). "Presiden Jokowi Lantik Jonan dan Archandra Tahar Sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM". Tribunnews.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2016. 
  11. ^ Arthur Gideon (15 Agustus 2018). "Jadi Menteri PANRB, Ini Sepak Terjang Komjen Polisi Syafruddin". liputan6.com. Diakses tanggal 15 Agustus 2018. 
  12. ^ Ihsanuddin. "[[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]]". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-09-20.  Konflik URL–wikilink (bantuan)
  13. ^ Fahmi Firdaus (20 November 2014). "Jokowi Tunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung". Okezone.com. Diakses tanggal 20 November 2014. 
  14. ^ "Jenderal Moeldoko resmi dilantik sebagai Panglima TNI". 
  15. ^ Gunawan Wibisono (12 Agustus 2015). "Ketua DPR Apresiasi Pramono Masuk Kabinet Kerja". Diakses tanggal 12 Agustus 2015. 
  16. ^ Rachmat Hidayat (14 Oktober 2016). "Presiden Jokowi Lantik Jonan dan Archandra Tahar Sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM". Tribunnews.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2016. 
  17. ^ tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif
  18. ^ IAN (31 Desember 2014). "Resmi, Luhut Panjaitan Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan". RMOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-03. Diakses tanggal 31 Desember 2014. 
  19. ^ Ahmad Toriq (2 September 2015). "Teten Masduki, Aktivis ICW yang Masuk Ring 1 Istana". Detik.com. Diakses tanggal 2 September 2015. 
  20. ^ Suhartono (12 Agustus 2015). "Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden". Kompas.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2015. 
  21. ^ Jokowi Umumkan Reshuffle, Ini Susunan Menteri Baru
  22. ^ Istman M.P. (15 Agustus 2016). "Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM". Tempo.com. Diakses tanggal 21 Agustus 2016. 
  23. ^ Jokowi Copot Arcandra, Luhut Jadi Plt Menteri ESDM
  24. ^ Alasan Jokowi Lantik Jonan dan Arcandra Nakhodai ESDM Hari Ini
  25. ^ Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet
  26. ^ [https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/13494461/jadi-tersangka-kpk-idrus-juga-mundur-dari-kepengurusan-golkar. Jadi Tersangka KPK, Idrus Juga Mundur dari Kepengurusan Golkar

Pranala luar


Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Indonesia Bersatu II 		Kabinet Kerja
2014–2019 		Diteruskan oleh:
Kabinet Indonesia Maju
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kabinet_Kerja_(2014–2019)&oldid=19425275"