Penegakan hukum: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Sebaris

Revisi terkini sejak 19 Maret 2024 01.43

Lieutenant debriefing New York City Police Department officers at Times Square. The NYPD is the largest police force in the United States, with a uniformed force of over 38,000 as of 2018.

Penegakan hukum, pemberlakuan hukum, atau penguatkuasaan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, badan Pradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.^[1] Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan,^[2] baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.) yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Pemerintah memiliki tugas pokok berkaitan dengan perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan dari tugas perangkat di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi perencanaan tata usaha serta penyusunan badan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa.^[3]

Walaupun penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun organisasi penegakan hukum hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal, yang dilakukan melalui pengenaan konsekuensi yang tidak terlalu berat. Catatan: Negara monarki penerapan hukum dilakukakan oleh pasukan pemerintah.

Organisasi

Kebanyakan penegakan hukum dilakukakn oleh semacam organisasi penegakan hukum, dan yang paling umum di antaranya adalah polisi/kepolisian. Mereka biasanya beroperasi dalam batasan wilayah (yuridiksi) tertentu. Dalam beberapa kasus, yuridiksi dapat tumpang tindih antara beberapa organisasi, misalnya di tingkat nasional dan sub-nasional. Berbagai organisasi masyarakat yang ada juga dapat memiliki sub-organisasi penegakan hukum internal mereka sendiri, misalnya di dalam militer terdapat polisi militer.

Penegakan hukum di Indonesia

Contoh badan-badan penegakan hukum di Indonesia:

Di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kejaksaan Agung (Kejagung)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Di bawah Kementerian Dalam Negeri
- Polisi Pamong Praja
Di bawah Kementerian Keuangan
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Polisi Kehutanan (Polhut)
Di bawah Kementerian Perhubungan
- Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)
Di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi)
- Polisi Penjara (Sipir)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Di bawah TNI
- Polisi Militer (PM)
Independen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lihat pula

Referensi

^ New Law Journal - Volume 123, Part 1 - Page 358, 1974
^ Kären M. Hess, Christine Hess Orthmann, Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice (2008), p. 1.
^ https://pemotda.jabarprov.go.id/id/about/pemerintahan/frofile

[1] New Law Journal - Volume 123, Part 1 - Page 358, 1974

[ILE-2] Kären M. Hess, Christine Hess Orthmann, Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice (2008), p. 1.

[3] ttps://pemotda.jabarprov.go.id/id/about/pemerintahan/frofile

[1]

[2]

[3]

@@ Baris 4: / Baris 4: @@
 [[Berkas:CBP female officers going aboard a ship.jpg|thumb|upright|[[U.S. Customs and Border Protection]] officers board a ship.]]
-'''Penegakan hukum''' adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.<ref>New Law Journal - Volume 123, Part 1 - Page 358, 1974</ref> Walaupun istilah ini biasanya mencakup [[polisi]], [[pengadilan]], dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan,<ref name="ILE">Kären M. Hess, Christine Hess Orthmann, ''Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice'' (2008), p. 1.</ref> baik secara individual atau dalam bentuk [[organisasi penegakan hukum]], baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.)  yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
+'''Penegakan hukum''', '''pemberlakuan hukum''', atau '''penguatkuasaan hukum''' adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]]. [[Yudikatif]], badan Pradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah [[Komisi Pemberantasan  Korupsi]] bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.<ref>New Law Journal - Volume 123, Part 1 - Page 358, 1974</ref> Walaupun istilah ini biasanya mencakup [[polisi]], [[pengadilan]], dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan,<ref name="ILE">Kären M. Hess, Christine Hess Orthmann, ''Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice'' (2008), p. 1.</ref> baik secara individual atau dalam bentuk [[organisasi penegakan hukum]], baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.)  yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
+Pemerintah memiliki tugas pokok berkaitan dengan perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan dari tugas perangkat di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi perencanaan tata usaha serta penyusunan badan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa.<ref>https://pemotda.jabarprov.go.id/id/about/pemerintahan/frofile</ref>
-Walaupun penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun organisasi penegakan hukum hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal, yang dilakukan melalui pengenaan konsekuensi yang tidak terlalu berat.
+Walaupun penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun organisasi penegakan hukum hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal, yang dilakukan melalui pengenaan konsekuensi yang tidak terlalu berat. Catatan: Negara [[monarki]] penerapan hukum dilakukakan oleh pasukan pemerintah.
 ==Organisasi==
@@ Baris 19: / Baris 21: @@
 *Di bawah [[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
-** [[Kepolisian Republik Indonesia]] (Polri)
 ** [[Kejaksaan Agung Indonesia|Kejaksaan Agung]] (Kejagung)
 ** [[Badan Nasional Penanggulangan Terorisme]] (BNPT)
@@ Baris 36: / Baris 37: @@
 ** [[Direktorat Jenderal Imigrasi]] (Dirjen Imigrasi)
 ** Polisi Penjara ([[Sipir]])
+*Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
 *Di bawah [[TNI]]
 ** [[Polisi Militer]] (PM)

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal

Pengawasan otoritas
Umum	Integrated Authority File (Jerman)
Perpustakaan nasional	Republik Ceko
Lain-lain	Microsoft Academic 2 National Archives (US)