Lompat ke isi

Lembaga Nonstruktural: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
-iNu- (bicara | kontrib)
Dhanuxz (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(235 revisi perantara oleh 59 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Politics of Indonesia}}
{{Politics of Indonesia}}
Di [[Indonesia]], '''lembaga nonstruktural''' (disingkat '''LNS''') adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang [[Kementerian Negara]], tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.<ref>[http://www.indonesia.go.id/images/stories/Berita/profil_10_lembaga_non_struktural_di_indonesia_2013.pdf Profil 10 Lembaga Non Stuktural]</ref>
'''Lembaga nonstruktural''' (disingkat '''LNS''') adalah [[lembaga negara]] di [[Indonesia]] yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada.<ref name="Detikcom">[http://www.detiknews.com/read/2009/12/02/170816/1252870/10/13-lembaga-dihapus-39-digabung Rasionalisasi LNS: 13 Lembaga Dihapus, 39 Digabung]</ref> LNS bertugas memberi pertimbangan kepada [[Presiden Republik Indonesia|presiden]] atau [[menteri]], atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu atau membantu tugas tertentu dari suatu [[kementerian Indonesia|kementerian]].


== Klasifikasi ==
LNS bersifat nonstruktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian/departemen ataupun
Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
[[Lembaga Pemerintah Non Departemen]]. Kepala LNS umumnya ditetapkan oleh presiden, tetapi LNS dapat juga dikepalai oleh menteri, bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah "dewan", "badan", "lembaga", "tim", dan lain-lain.
# Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
#* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
#* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
#* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
#* LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
# Urusan pemerintahan yang berkaitan
# Pendanaan
#* Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
#* Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
#* Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
#* Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
# Perwakilan di daerah<ref>[https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14080 Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural]</ref>


== Daftar ==
==Daftar lembaga nonstruktural==
Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.<ref name="Daftar Lembaga Non Struktural">[http://www.menpan.go.id/daftar-kelembagaan-2 Lembaga Non Struktural]</ref>
Berikut adalah daftar LNS di Indonesia. Daftar ini mungkin belum mencakup keseluruhan, karena memang belum terdapat definisi secara formal mengenai LNS yang dapat dijadikan pedoman dalam mendefinisikan suatu lembaga sebagai LNS atau bukan. Pertengahan tahun 2009, LAN mengindentifikasikan jumlah LNS mencapai 92 lembaga.<ref name="Setneg">[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4034&Itemid=55 Setneg Selanggarakan Diskusi Masa Depan Lembaga Non-Struktural di Indonesia]</ref>
* [[Badan Pelaksana APEC]]
* [[Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]] (BP Migas)
* [[Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo]]
* [[Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi]] (BPH Migas)
* [[Badan Pertimbangan Jabatan Nasional]] (Baperjanas)
* [[Badan Pertimbangan Kepegawaian]] (Bapek)
* [[Badan Pertimbangan Perfilman Nasional]]
* [[Badan Reintegrasi Aceh]] (BRA)
* [[Dewan Ekonomi Nasional]] (DEN)
* [[Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah]] (DPOD)
* [[Dewan Pertimbangan Presiden]] (Wantimpres)
* [[Dewan TIK Nasional]] (Detiknas)
* [[Komisi Hukum Nasional]] (KHN)
* [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] (KKP)
* [[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]] (KNKT)
* [[Komite Olahraga Nasional Indonesia]] (KONI)
* [[Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia]] (LPEI)
* [[Lembaga Sensor Film]] (LSF)
* [[Tim Bakorlak Inpres 6]]
* [[Tim Pengembangan Industri Hankam]]
* [[Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP4)
=== Lembaga independen ===
Lembaga independen juga sering diklasifikasikan sebagai LNS. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh [[pemerintah pusat]], namun bekerja secara independen. Berikut adalah daftar beberapa lembaga independen:
* [[Badan Arbitrase Nasional Indonesia]] (BANI)
* [[Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia]] (BAPMI)
* [[Badan Nasional Sertifikasi Profesi]] (BNSP)
* [[Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]] (Komnas Perempuan)
* [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] (Komnas HAM)
* [[Komisi Nasional Keselamatan Transportasi]] (KNKT)
* [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU)
* [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] (KPK)
* [[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]] (KPPU)
* [[Komisi Penyiaran Indonesia]] (KPI)
* [[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]] (KPAI)
* [[Komisi Yudisial]] (KY)
* [[Lembaga Penjamin Simpanan]] (LPS)
* [[Ombudsman Republik Indonesia]] (ORI)
* [[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]] (PPATK)
=== Bekas lembaga nonstruktural ===
* [[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]] (BPPN)
* [[Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi|Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias]] (BRR Aceh-Nias)
* [[Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi]] (UPK3KR)


{| class="wikitable text-align: center"| cell content"
==Kontroversi==
|+Lembaga Nonstruktural
Pembentukan LNS mulai marak pasca [[Sejarah Indonesia (1998-sekarang)|reformasi]]. Ada yang dibentuk melalui [[Undang-Undang|UU]], [[Peraturan Pemerintah|PP]], [[Peraturan Presiden|perpres]], ataupun [[Keputusan Presiden|keppres]]. Peningkatan jumlah LNS setiap tahunnya dapat menyebabkan tugas dan fungsi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada dan dapat menambah pengeluaran anggaran belanja negara, walau ada beberapa LNS yang tidak memerlukan anggaran besar.
!Logo Lembaga
!Nama Lembaga
!Singkatan
!Dasar Pembentukan
!Ketua/Kepala
|-
|[[Berkas:Logo AIPI.jpg|pus|150x150px]]
|[[Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia]]
|AIPI
|Undang-Undang No. 8 Tahun 1990
|[[Daniel Murdiyarso]]
|-
|[[Berkas:Logo BAZNAS RI-Hijau-01.png|pus|135x135px]]
|[[Badan Amil Zakat Nasional]]
|BAZNAS
|Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
PP No. 14 Tahun 2014
|[[Noor Achmad]]
|-
|[[Berkas:Badan Bank Tanah.png|150x150px]]
|[[Badan Bank Tanah]]
|Bank Tanah
|PP Nomor 64 Tahun 2021
|[[Daftar Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia|Menterian Agraria dan Tata Ruang]]
|-
|[[Berkas:Logo-bin-botasupal-1.png|pus|165x165px]]
|[[Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu]]
|Botasupal
|Perpres No. 123 Tahun 2012
|[[Daftar Kepala Badan Intelijen Negara|Kepala BIN]] [[Ex-officio|<small>(ex-officio)</small>]]
|-
|[[Berkas:Logo bnpp.png|pus|112x112px]]
|[[Badan Nasional Pengelola Perbatasan]]
|BNPP
|UU no. 43 tahun 2008
Perpres No. 44 Tahun 2017
|[[Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia|Menteri Dalam Negeri]]
|-
|[[Berkas:LogoBNSP.png|pus|158x158px]]
|[[Badan Nasional Sertifikasi Profesi]]
|BNSP
|[[Perppu Cipta Kerja|UU No. 6 Tahun 2023]]
PP No. 10 Tahun 2018
|[[Syamsi Hari]]
|-
|[[Berkas:Logo masjid istiqlal.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal]]
|BPMI
|Perpres No. 64 Tahun 2019
Perpres No. 46 Tahun 2023
|[[Daftar Menteri Agama Indonesia|Menteri Agama Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Logo BPIP.png|pus|95x95px]]
|[[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila]]
|BPIP
|Perpres No. 7 Tahun 2018
|[[Yudian Wahyudi]]
|-
|[[Berkas:Logo BPH Migas.png|pus|116x116px]]
|[[Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas|Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi]]
|BPH Migas
|PP No 67 Tahun 2002
PP No. 49 Tahun 2012


Keppres No. 86 Tahun 2002
Selain itu, tidak adanya definisi secara formal mengenai LNS mempersulit para pakar maupun lembaga dalam mengidentifikasikan LNS. Akibatnya, terjadi perbedaan opini tentang jumlah LNS yang ada di Indonesia. Pertengahan tahun 2009, LAN mengindentifikasikan jumlah LNS mencapai 92 lembaga.<ref name="Setneg" />


Perpres No. 45 Tahun 2012
Posisi LNS dalam konteks keuangan negara juga menjadi sorotan. Sepertiga dari jumlah LNS dibiayai oleh [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara|APBN]]. Pendanaan kegiatannya bergabung dengan pendanaan kegiatan kementerian/lembaga, bukan sebagai satuan kerja tersendiri. Hal ini dapat berimplikasi pada tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kementerian/lembaga dengan LNS yang nantinya dapat menyebabkan inefisiensi anggaran.
|[[Erika Retnowati]]
|-
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik untuk laporan keuangan maupun laporan kinerja yang berada di kementerian/lembaga, bukan dilakukan oleh LNS sebagai lembaga. Karena tidak adanya laporan kinerja dan laporan keuangan yang mandiri, audit kinerja dan audit keuangan akan kesulitan untuk menilai akuntabilitas LNS bersangkutan.<ref name="Setneg" />
|[[Berkas:Logo Bawaslu.png|pus|165x165px]]
|[[Badan Pengawas Pemilihan Umum]]
|Bawaslu
|UU No. 15 Tahun 2011
|[[Rahmat Bagja]]
|-
|[[Berkas:Bprs Logo.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia]]
|BPRS
|UU No. 44 Tahun 2009
PP No. 49 Tahun 2013
|[[Slamet Riyadi Yuwono]]
|-
|[[Berkas:Logo BPKH (2019).png|pus|136x136px]]
|[[Badan Pengelola Keuangan Haji]]
|BPKH
|UU No. 34 Tahun 2014
|[[Fadlul Imansyah]]
|-
|[[Berkas:Logo BP Tapera.png|pus|92x92px]]
|[[Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat]]
|BP Tapera
|UU No. 1 Tahun 2011
UU No. 4 Tahun 2016


PP No. 25 Tahun 2020
===Penataan===
|[[Adi Setianto]]
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh [[Sekretariat Negara Republik Indonesia|Setneg]] bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi dan melibatkan beberapa pakar melalui kegiatan penelitian, diskusi dan seminar, muncul rekomendasi untuk menata ulang keberadaan LNS. Dari 92 lembaga, 13 diusulkan dihapus, sedangkan 39 lainnya akan digabungkan. Lembaga yang akan dihapus dan digabungkan tersebut hanyalah lembaga yang dibentuk dengan keppres dan perpres, sedangkan yang dibentuk dengan UU akan dilakukan penelaahan lebih komprehensif. Penataan ini akan dilakukan dalam waktu 5 tahun.<ref name="Detikcom" /><ref>[http://www.bipnewsroom.info/index.php?_language=Indonesia&_mainNo=11&_subNo=&_insideSubNo=&newsid=57565&_link=loadnews.php MENSESNEG: 13 LEMBAGA PEMERINTAH NON-STRUKTURAL AKAN DIHAPUS]</ref>
|-
|[[Berkas:BPJS Kesehatan logo.svg|pus|169x169px]]
|[[BPJS Kesehatan|Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan]]
|BPJS Kesehatan
|UU No. 40 Tahun 2004
UU No. 24 Tahun 2011


UU No. 6 Tahun 2023
13 LNS yang akan dihapus adalah sebagai berikut:<ref>[http://edisicetak.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h02&id=43612 13 Lembaga nonstruktural dihapus]</ref>
* [[Komite Standar untuk Satuan Ukuran]]
* [[Komite antar Departemen Bidang Kehutanan]]
* [[Badan Pengembangan Kehidupan Beragama]]
* [[Badan Pembina BUMN]]
* [[Badan Pertimbangan Kepegawaian]]
* [[Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional]]
* [[Dewan Koperasi Indonesia]]
* [[Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza]]
* [[Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian]]
* [[Badan Koordinasi Energi Nasional]]
* [[Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur]]
* [[Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan]]
* [[Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh]]


UU No. 4 Tahun 2023
==Referensi==
|[[Ali Ghufron Mukti]]
|-
|[[Berkas:BPJS Ketenagakerjaan logo.svg|pus|169x169px]]
|[[BPJS Ketenagakerjaan|Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan]]
|BPJS Ketenagakerjaan
|UU No. 40 Tahun 2004
UU No. 24 Tahun 2011

UU No. 6 Tahun 2023

UU No. 4 Tahun 2023
|[[Anggoro Eko Cahyo]]
|-
|[[Berkas:Logo badan perfilman indonesia.png|pus|146x146px]]
|[[Badan Perfilman Indonesia]]
|BPI
|UU No.33 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Gunawan Paggaru]]
|-
|[[Berkas:Salinan-Logo-Warna BPODT.jpg|pus|111x111px]]
|[[Badan Otorita Pariwisata Danau Toba|Badan Otorita Danau Toba]]
|BPODT
|Perpres No. 49 Tahun 2016
|[[Jimmy Bernando Panjaitan]]
|-
|[[Berkas:Logobob-small-1.png|pus|200x200px]]
|[[Badan Otorita Borobudur]]
|BOB
|Perpres No. 46 Tahun 2017
|[[Agustin Peranginangin]]
|-
|[[Berkas:Logo BOPLBF.png|pus|175x175px]]
|[[Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores]]
|BPOLBF
|Perpres No. 32 Tahun 2018
|[[Fransiskus Xaverius Teguh]]
<small>[[Pelaksana tugas|(Pelaksana Tugas)]]</small><ref>{{Cite web|title=Dirut BOPLBF Diganti, Karya Monumental Dirut Baru Dinanti|url=https://manggaraibaratkab.go.id/berita/detail/dirut-boplbf-diganti-karya-monumental-dirut-baru-dinanti.html|website=PEMKAB MANGGARAI BARAT|language=en|access-date=2024-06-03}}</ref>
|-
|[[Berkas:Badan Pengusahaan Batam.jpeg|pus|111x111px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]]
|BP Batam
|PP No. 46 Tahun 2007
PP No. 5 Tahun 2011

PP No. 62 Tahun 2019

PP Nomor 68 Tahun 2021
|[[Daftar Wali Kota Batam|Walikota Batam]]
[[Ex-officio|<small>(ex-officio)</small>]]
|-
|[[Berkas:Badan Pengusahaan Bintan.jpg|pus|139x139px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]]
|BP Bintan
|PP No. 47 Tahun 2007
PP No. 41 Tahun 2017
|[[Farid Irfan Siddik]]
|-
|[[Berkas:Logo Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.png|pus|221x221px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]]
|BP Karimun
|PP No. 48 Tahun 2007
PP No. 40 Tahun 2017
|[[Faisal Rizal]]
<small>[[Pelaksana tugas|(Pelaksana Tugas)]]</small>
|-
|[[Berkas:Logo BPKS Sabang.jpg|pus|111x111px]]
|[[Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]]
|BPKS
|UU No. 37 Tahun 2000
UU No.  6 Tahun 2023
|[[Marthunis]]
<small>[[Pelaksana tugas|(Pelaksana Tugas)]]</small>
|-
|[[Berkas:Logo BPKN RI.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Perlindungan Konsumen Nasional]]
|BPKN
|PP No. 4 Tahun 2019
|[[Rizal E. Halim]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara]]
|BP ASN
|PP No. 79 Tahun 2021
UU No. 20 Tahun 2023
|[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Badan Pertimbangan Kepegawaian]]
|BAPEK
|PP No. 79 Tahun 2021
UU No. 20 Tahun 2023
|[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri PAN RB]]
|-
|
|[[Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional]]
|
|Keppres No. 12 Tahun 1994
|
|-
|[[Berkas:Cropped LOGO BRGM 512PX.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Restorasi Gambut|Badan Restorasi Gambut dan Mangrove]]
|BRGM
|Perpres No. 120 Tahun 2020
|[[Hartono Prawiraatmadja]]
|-
|[[Berkas:Logo Badan Wakaf Indonesia-Bawah.png|pus|111x111px]]
|[[Badan Wakaf Indonesia]]
|BWI
|UU No. 41 Tahun 2004
PP No. 25 Tahun 2018
|[[Kamaruddin Amin]]
|-
|[[Berkas:DEN Logo.png|pus|111x111px]]
|[[Dewan Energi Nasional]]
|DEN
|UU No. 30 Tahun 2007
Perpres No. 26 Tahun 2008
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|
|[[Dewan Ekonomi Nasional]]
|
|Keputusan Presiden No. 139/P tahun 2024
|[[Luhut Binsar Pandjaitan]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan]]
|
|UU No. 20 Tahun 2009
PP No. 1 Tahun 2010
|[[Mahfud MD|Moh. Mahfud MD]]
|-
|[[Berkas:Logo DJSN (cropped).png|pus|131x131px]]
|[[Dewan Jaminan Sosial Nasional]]
|DJSN
|UU Nomor 40 Tahun 2004
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Agus Suprapto]]
|-
|[[Berkas:Badan Pengusahaan Batam.jpeg|pus|111x111px]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam]]
|
|Keppres No. 8 Tahun 2016
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:Badan Pengusahaan Bintan.jpg|pus|139x139px]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan]]
|
|Keppres No. 19 Tahun 2013
|[[Daftar Gubernur Kepulauan Riau|Gubernur Kepulauan Riau]]
|-
|[[Berkas:Logo Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.png|pus|221x221px]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun]]
|
|Keppres No. 20 Tahun 2013
|[[Daftar Gubernur Kepulauan Riau|Gubernur Kepulauan Riau]]
|-
|[[Berkas:Logo BPKS Sabang.jpg|pus|111x111px]]
|[[Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang]]
|DKS
|PP Nomor 83 Tahun 2010
|[[Daftar Gubernur Aceh|Gubernur Aceh]]
|-
|[[Berkas:DKPP.png|pus|111x111px]]
|[[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum|Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]]
|DKPP
|UU No. 7 Tahun 2017
UU No. 7 Tahun 2023
|[[Heddy Lugito]]
|-
|[[Berkas:Logo Dewan Ketahanan Nasional RI.png|pus|138x138px]]
|[[Dewan Ketahanan Nasional]]
|Wantannas
|Keppres No. 101 Tahun 1999
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Logo KEK.png|pus|200x200px]]
|[[Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus]]
| Dewan Nasional KEK
|UU No. 39 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023

Keppres No. 10 Tahun 2022
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:SNKI-Logo-sm.png|pus|163x163px]]
|[[Dewan Nasional Keuangan Inklusif]]
|DNKI
|Perpres Nomor 114 Tahun 2020
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Dewan Pengupahan Nasional]]
|Depenas
|Keppres No.107 Tahun 2004
|[[Indah Anggoro Putri]]
|-
|[[Berkas:Dewan pers.jpg|pus|111x111px]]
|[[Dewan Pers]]
|
|UU No. 40 Tahun 1999
|[[Ninik Rahayu]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah]]
|DPOD
|UU No. 23 Tahun 2014
Perpres No. 91 Tahun 2015
|[[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Logo Dewan Pertimbangan Presiden (2020).png|pus|111x111px]]
|[[Dewan Pertimbangan Presiden]]
|Wantimpres
|UU No. 19 Tahun 2006
|[[Wiranto]]
|-
|[[Berkas:Dewan Sumber Daya Air Nasional.png|pus|140x140px]]
|[[Dewan Sumber Daya Air Nasional]]
|DSDAN
|Perpres No. 53 Tahun 2022
|[[Luhut Binsar Pandjaitan]]
|-
|[[Berkas:Logo wantiknas.png|pus|184x184px]]
|[[Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional]]
|Wantiknas
|Keppres No. 01 Tahun 2014
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Kantor Staf Presiden.png|pus|111x111px]]
|[[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia|Kantor Staf Presiden]]
|KSP
|Perpres No. 83 Tahun 2019
|[[Anto Mukti Putranto|A M Putranto]]
|-
|[[Berkas:Logo Kantor Komunikasi Kepresidenan.png|pus|119x119px]]
|[[Kantor Komunikasi Kepresidenan]]
|PCO
|Perpres No. 82 Tahun 2024
|[[Hasan Nasbi]]
|-
|[[Berkas:Logo kasn 180.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Aparatur Sipil Negara]]
|KASN
|UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 20 Tahun 2023
|[[Agus Pramusinto]]
|-
|[[Berkas:Logo DJKI Kemenkumham.png|pus|242x242px]]
|[[Komisi Banding Merek]]
|
|UU No. 20 Tahun 2016
PP No. 90 Tahun 2019

UU No. 6 Tahun 2023
|[[Teddy Anggoro]]
|-
|[[Berkas:Logo DJKI Kemenkumham.png|pus|182x182px]]
|[[Komisi Banding Paten]]
|
|UU Nomor 13 Tahun 2016 Permenkumham No.3 Tahun 2019
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Razilu]]
|-
|[[Berkas:Logo KIP.png|pus|119x119px]]
|[[Komisi Informasi Pusat]]
|KIP
|UU Nomor 14 Tahun 2008
|[[Donny Yoesgiantoro]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik]]
|KKH PRG
|Perpres No. 39 Tahun 2010
Perpres No. 53 Tahun 2014
|[[Bambang Prasetya]]
|-
|[[Berkas:Logo Komisi Kejaksaan.png|pus|134x134px]]
|[[Komisi Kejaksaan]]
|Komjak
|UU No. 16 Tahun 2004
|[[Pujiyono Suwadi]]
|-
|[[Berkas:Logo Kompolnas.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Kepolisian Nasional]]
|Kompolnas
|Perpres No. 17 Tahun 2011
|[[Mahfud MD|Moh. Mahfud MD]]
|-
|[[Berkas:Logo Komnas Disabilitas.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Nasional Disabilitas]]
|KND
|Perpres No. 68 Tahun 2020
|[[Dante Rigmalia]]
|-
|[[Berkas:Logo Komnas Perempuan.png|pus|179x179px]]
|[[Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan]]
|Komnas Perempuan
|Perpres No. 65 Tahun 2005
|[[Andy Yentriyani]]
|-
|[[Berkas:Logo Komnas HAM.png|pus|111x111px]]
|[[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]]
|Komnas HAM
|Keppres No. 50 Tahun 1993
|[[Atnike Nova Sigiro]]
|-
|[[Berkas:Logo KPK New.png|pus|186x186px]]
|[[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi]]
|KPK
|UU No. 30 Tahun 2002
UU No. 10 Tahun 2015

UU No. 19 Tahun 2019
|[[Nawawi Pomolango]]
<small>([[Pelaksana tugas|Ketua Sementara]])</small>
|-
|[[Berkas:KPU Logo.svg|pus|93x93px]]
|[[Komisi Pemilihan Umum]]
|KPU
|UU No. 7 Tahun 2017
UU No. 7 Tahun 2023
|[[Mochammad Afifuddin]]
([[Pelaksana tugas|Plt.]])
|-
|[[Berkas:Logo Resmi KPPU 241x300.webp|pus|109x109px]]
|   
[[Komisi Pengawas Persaingan Usaha]]
|KPPU
|UU No. 5 tahun 1999
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Fanshurullah Asa|M. Fanshurullah Asa]]
|-
|[[Berkas:Logo of Indonesian Broadcasting Commission.svg|pus|111x111px]]
|[[Komisi Penyiaran Indonesia]]
|KPI
|UU No. 32 Tahun 2002
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Ubaidillah KPI|Ubaidillah]]
|-
|[[Berkas:Logo Komisi Perlindungan Anak Indonesia.png|pus|153x153px]]
|[[Komisi Perlindungan Anak Indonesia]]
|KPAI
|UU No.23 Tahun 2002
UU No. 1 Tahun 2023
|[[Ai Maryati Solihah]]
|-
|[[Berkas:Logo KAN.png|pus|130x130px]]
|[[Komite Akreditasi Nasional]]
|KAN
|Keppres No. 78 Tahun 2001
UU No. 20 Tahun 2014

PP No. 34 Tahun 2018
|[[Kepala Badan Standardisasi Nasional]]
|-
|[[Berkas:Logo KADI.png|pus|158x158px]]
|[[Komite Anti Dumping Indonesia]]
|KADI
|PP No. 34 Tahun 2011
|[[Donna Gultom]]
|-
|[[Berkas:Logo kkip komite-kebijakan-industri-pertahanan-indonesia.png|pus|166x166px]]
|[[Komite Kebijakan Industri Pertahanan]]
|KKIP
|UU No. 16 Tahun 2012
Perpres No. 59 Tahun 2013
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]]
|
|Keppres No. 14 Tahun 2015
Keppres No. 19 Tahun 2015
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:KNKT logo.png|pus|139x139px]]
|[[Komite Nasional Keselamatan Transportasi]]
|KNKT
|Perpres No. 102 Tahun 2022
|[[Soerjanto Tjahjono]]
|-
|[[Berkas:Logo KNKS.png|pus|131x131px]]
|[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)|Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah]]
|KNEKS
|Perpres No. 28 Tahun 2020
|[[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:LOGO KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.png|pus|128x128px]]
|[[Komite Nasional Keamanan Penerbangan]]
|
|UU No. 1 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023
|[[Direktur Jenderal Perhubungan Udara]]
|-
|[[Berkas:National Sports Committee of Indonesia (KONI) logo.svg|pus|111x111px]]
|[[Komite Olahraga Nasional Indonesia]]
|KONI
|UU No. 11 Tahun 2022
PP No. 16 Tahun 2007
|[[Marciano Norman]]
|-
|[[Berkas:Indonesian Olympic Comitee (KOI) logo.svg|pus|111x111px]]
|[[Komite Olimpiade Indonesia]]
|KOI
|UU No. 11 Tahun 2022
PP No. 16 Tahun 2007
|[[Raja Sapta Oktohari]]
|-
|[[Berkas:Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021).svg|pus|132x132px]]
|[[Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia]]
|KPPI
|PP No. 34 Tahun 2011
|[[Mardjoko]]
|-
|[[Berkas:Logo Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.svg|pus|124x124px]]
|[[Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas]]
|KPPIP
|Perpres No. 75 Tahun 2014
Perpres No. 122 Tahun 2016
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|pus|119x119px]]
|[[Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan]]
|
|PP No. 33 Tahun 2005
Keppres No. 47 Tahun 2014

Keppres No. 2 Tahun 2021
|[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Berkas:Komite-profesi-akuntan-publik.png|pus|111x111px]]
|[[Komite Profesi Akuntan Publik]]
|KPAP
|PP No. 84 Tahun 2012
|[[Erawati KPAP|Erawati]]
|-
|[[Berkas:Logo KSAP.jpg|pus|127x127px]]
|[[Komite Standar Akuntansi Pemerintahan]]
|KSAP
|Keppres No 28 Tahun 2017
|[[Direktorat Jenderal Perbendaharaan|Direktur Jenderal Perbendaharaan]], [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:Logo BP Tapera.png|pus|92x92px]]
|[[Komite Tabungan Perumahan Rakyat]]
|
|UU No. 1 Tahun 2011
UU No. 4 Tahun 2016
PP No. 25 Tahun 2020
|[[Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|-
|[[Berkas:KKI Logo.png|pus|212x212px]]
|[[Konsil Kedokteran Indonesia]]
|KKI
|UU No. 17 Tahun 2023
|[[Pattiselanno Roberth Johan]]
|-
|[[Berkas:Logo KTKI.jpg|pus|118x118px]]
|[[Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia]]
|KTKI
|Perpres No.90 Tahun 2017
Perpres No. 86 Tahun 2019
|[[Amirudin Supartono]]
|-
|[[Berkas:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg|pus|91x91px]]
|[[Lembaga Kerja Sama Tripartit]]
|LKS Tripartit
|PP No. 4 TAHUN 2017
|[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia|Menteri Ketenagakerjaan]]
|-
|
|[[Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan]]
|LP3H
|UU No.18 Tahun 2013
UU No. 6 Tahun 2023
|
|-
|[[Berkas:Logo baru color jpeg LPS.jpg|pus|128x128px]]
|[[Lembaga Penjamin Simpanan]]
|LPS
|UU No. 24 Tahun 2004
UU No. 7 Tahun 2009

UU No. 4 Tahun 2023
|[[Purbaya Yudhi Sadewa]]
|-
|[[Berkas:Logo Indonesia Investment Authority.svg|pus|84x84px]]
|[[Indonesia Investment Authority|Lembaga Pengelola Investasi]]
|INA
|UU no. 6 tahun 2023
|[[Ridha D. M. Wirakusumah]]
|-
|[[Berkas:Logo Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.png|pus|84x84px]]
|[[Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban]]
|LPSK
|UU No. 13 Tahun 2006
UU No. 1 Tahun 2023
|[[Hasto Atmojo Suroyo]]
|-
|[[Berkas:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg|pus|91x91px]]
|[[Lembaga Produktivitas Nasional]]
|LPN
|Perpres No. 1 Tahun 2023
|[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia|Menteri Ketenagakerjaan]]
|-
|[[Berkas:Lsf logo utama.png|pus|133x133px]]
|[[Lembaga Sensor Film]]
|LSF
|UU No. 33 Tahun 2009
UU No. 6 Tahun 2023

PP No. 18 Tahun 2014
|[[Rommy Fibri Hardiyanto]]
|-
|
|[[Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup]]
|LUKLH
|PP No.22 Tahun 2021
|
|-
|
|[[Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan]]
|MDTK
|UU No. 17 Tahun 2023
|
|-
|
|[[Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir]]
|MPTN
|UU No. 10 Tahun 1997
UU No. 6 Tahun 2023

Perpres No. 83 Tahun 2014
|
|-
|[[Berkas:Logo Ombudsman.png|pus|142x142px]]
|[[Ombudsman Republik Indonesia]]
|ORI
|UU No.37 Tahun 2008
|[[Mokhammad Najih]]
|-
|[[Berkas:Logo of Ibu Kota Nusantara.svg|pus|113x113px]]
|[[Otorita Ibu Kota Nusantara]]
|OIKN
|UU No. 3 Tahun 2022
|[[Basuki Hadimuljono]]<ref>{{Cite web|last=Safitri|first=Eva|title=Jokowi Tunjuk Menteri Basuki Jadi Plt Kepala Otorita IKN, Raja Juli Wakil|url=https://news.detik.com/berita/d-7371033/jokowi-tunjuk-menteri-basuki-jadi-plt-kepala-otorita-ikn-raja-juli-wakil|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-06-03}}</ref>
<small>([[Pelaksana tugas|Pelaksana Tugas]])</small>
|-
|[[Berkas:OJK Logo.png|pus|117x117px]]
|[[Otoritas Jasa Keuangan]]
|OJK
|UU No. 21 Tahun 2011
UU No. 4 Tahun 2023
|[[Mahendra Siregar]]
|-
|[[Berkas:Logo of the Ministry of Industries of the Republic of Indonesia.svg|pus|161x161px]]
|[[Otoritas Nasional Senjata Kimia]]
|OTNAS
|Perpres No. 19 Tahun 2017
|[[Daftar Menteri Perindustrian Indonesia|Menteri Perindustrian Republik Indonesia]]
|-
|[[Berkas:LOGO PPATK.png|pus|87x87px]]
|[[Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan]]
|PPATK
|UU No. 8 Tahun 201
UU No.1 Tahun 2023
|[[Ivan Yustiavandana]]
|-
|[[Berkas:Logo of SKK Migas.svg|pus|110x110px]]
|[[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|SKK Migas
|Perpres No. 9 Tahun 2013
|[[Dwi Soetjipto]]
|-
|[[Berkas:Logo TNP2K.png|pus|110x110px]]
|[[Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan]]
|TNP2K
|Perpres no. 15 tahun 2010
|[[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden Republik Indonesia]]
|}

Lainnya
# [[Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan]] (BP3)
# [[Badan Pertimbangan Perfilman Nasional]] (BP2N)
# [[Badan Promosi Pariwisata Indonesia]] (BPPI)
# [[Dewan Insinyur Indonesia]] (DII)
# [[Dewan Koperasi Indonesia]]
# [[Komite Industri Nasional]] (KINAS)
# [[Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian]] (TKMPP)

== Pembubaran ==
Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.
{| class="wikitable sortable"
!Nama
!Dasar hukum pembubaran
!Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
|-
|[[Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik]]
|Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003<ref>[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf][http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan022PUUI2003.pdf Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003]</ref>
|
|-
|[[Badan Penyehatan Perbankan Nasional]]
|Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
|[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Departemen Keuangan]]
|-
|[[Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi|Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias]]
|Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009<ref name=":0">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16639/Perpres0032009.pdf PERPRES No. 3 Tahun 2009]{{Pranala mati|date=Desember 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|
* [[Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh]]
* [[Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias]]<ref name=":0" />
|-
|[[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]]
|Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009
|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
|-
|[[Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
|[[Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi]]
|-
|[[Badan Pengelola Dana Abadi Umat]]
|Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
|[[Badan Pengelola Keuangan Haji]]
|-
|[[Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur]]
|Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014
|[[Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas]]
|-
|[[Komite Ekonomi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174233/Perpres%20Nomor%20163%20Tahun%202014.pdf PERPRES No. 163 Tahun 2014]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|
|-
|[[Komite Inovasi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
|
|-
|[[Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174345/Perpres%20Nomor%20176%20Tahun%202014.pdf Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|
|-
|[[Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Dewan Buku Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Dewan Gula Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Komisi Hukum Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat]]
|Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014<ref name=":1" />
|
|-
|[[Badan Koordinasi Keamanan Laut]]
|Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014<ref>[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/174350/Perpres%20Nomor%20178%20Tahun%202014.pdf PERPRES No. 178 Tahun]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|[[Badan Keamanan Laut Republik Indonesia|Badan Keamanan Laut]]
|-
|[[Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut]]
|Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
|
|-
|[[Dewan Nasional Perubahan Iklim]]
|Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
|
|-
|[[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
| rowspan="2" |Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015
|[[Unit Staf Kepresidenan]]
|-
|[[Unit Staf Kepresidenan]]
|[[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia|Kantor Staf Presiden]]
|-
|[[Badan Benih Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2">[http://sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175125/PERPRES%20Nomor%20116%20Tahun%202016.pdf Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016]{{Pranala mati|date=Januari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
|
|-
|[[Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Badan Pengendalian Bimbingan Massal]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Dewan Kelautan Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi]]
|Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 <ref name=":2" />
|
|-
|[[Komisi Penanggulangan AIDS]]
|Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016
|
* [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
* [[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
|-
|[[Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo]]
|Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017
|[[Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo]], [[Direktorat Jenderal Sumber Daya Air]], [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|-
|[[Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila]]
|Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018
|[[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila]]
|-
|[[Komite Nasional Keuangan Syariah]] (KNKS)
|Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176045/Perpres_Nomor_28_Tahun_2020.pdf]</ref>
|[[Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)]]
|-
|[[Tim Transparansi Industri Ekstraktif]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
* [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
* [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
* [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
|-
|[[Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
|-
|[[Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
* [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum|Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|-
|[[Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
|-
|[[Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|-
|[[Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] dan
* [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
|-
|[[Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka ''World Trade Organization'']]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
* [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
* [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
|-
|[[Komite Kebijakan Sektor Keuangan]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|
|-
|[[Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
|-
|[[Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|-
|[[Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan]]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
|-
|[[Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ''Association of Southeast Asian Nations'']]
|Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
|[[Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|-
|[[Dewan Riset Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3">{{Cite web|title=Produk Hukum {{!}} JDIH Kementerian Sekretariat Negara|url=https://jdih.setneg.go.id/Produk|website=jdih.setneg.go.id|access-date=2020-12-10}}</ref>
|[[Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Riset dan Teknologi]]/[[Badan Riset dan Inovasi Nasional]]
|-
|[[Dewan Ketahanan Pangan]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
|-
|[[Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura|Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|
* [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]] dan
* [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
|-
|[[Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan|Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|-
|[[Komisi Pengawas Haji Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
|-
|[[Komite Ekonomi dan Industri Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
|-
|[[Badan Pertimbangan Telekomunikasi]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
|-
|[[Komisi Nasional Lanjut Usia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
|-
|[[Badan Olahraga Profesional Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|-
|[[Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia]]
|Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020<ref name=":3" />
|[[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
|-
|[[Badan Restorasi Gambut]]
|Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020
|[[Badan Restorasi Gambut dan Mangrove]]
|-
|[[Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan]]
|Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
|[[Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup]]
|-
|[[Badan Standar Nasional Pendidikan]]
|Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
|[[Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan]]
|-
|[[Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional]]
|Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023
|
|-
|}

== Referensi ==
{{reflist}}
{{reflist}}


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
* [[Lembaga Pemerintah Non Departemen]]
* [[Lembaga pemerintah nonkementerian]]
* [[Daftar lembaga pemerintahan Indonesia]]
* [[Daftar lembaga pemerintahan Indonesia]]


==Pranala luar==
== Pranala luar ==
* [http://www.bpk.go.id/doc/ikhtisar/lkpp2006/buku_2/lamp_07_tp_invest_lainnya.pdf Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga]
* [http://www.bpk.go.id/doc/ikhtisar/lkpp2006/buku_2/lamp_07_tp_invest_lainnya.pdf Daftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}


[[Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia| ]]
[[Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia| ]]

Revisi terkini sejak 31 Oktober 2024 18.33

Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.[1]

Klasifikasi

[sunting | sunting sumber]

Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

  1. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
  2. Urusan pemerintahan yang berkaitan
  3. Pendanaan
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
    • Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
  4. Perwakilan di daerah[2]

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.[3]

Lembaga Nonstruktural
Logo Lembaga Nama Lembaga Singkatan Dasar Pembentukan Ketua/Kepala
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI Undang-Undang No. 8 Tahun 1990 Daniel Murdiyarso
Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

PP No. 14 Tahun 2014

Noor Achmad
Badan Bank Tanah Bank Tanah PP Nomor 64 Tahun 2021 Menterian Agraria dan Tata Ruang
Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Botasupal Perpres No. 123 Tahun 2012 Kepala BIN (ex-officio)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP UU no. 43 tahun 2008

Perpres No. 44 Tahun 2017

Menteri Dalam Negeri
Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP UU No. 6 Tahun 2023

PP No. 10 Tahun 2018

Syamsi Hari
Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal BPMI Perpres No. 64 Tahun 2019

Perpres No. 46 Tahun 2023

Menteri Agama Republik Indonesia
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Perpres No. 7 Tahun 2018 Yudian Wahyudi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas PP No 67 Tahun 2002

PP No. 49 Tahun 2012

Keppres No. 86 Tahun 2002

Perpres No. 45 Tahun 2012

Erika Retnowati
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu UU No. 15 Tahun 2011 Rahmat Bagja
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia BPRS UU No. 44 Tahun 2009

PP No. 49 Tahun 2013

Slamet Riyadi Yuwono
Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH UU No. 34 Tahun 2014 Fadlul Imansyah
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera UU No. 1 Tahun 2011

UU No. 4 Tahun 2016

PP No. 25 Tahun 2020

Adi Setianto
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan UU No. 40 Tahun 2004

UU No. 24 Tahun 2011

UU No. 6 Tahun 2023

UU No. 4 Tahun 2023

Ali Ghufron Mukti
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan UU No. 40 Tahun 2004

UU No. 24 Tahun 2011

UU No. 6 Tahun 2023

UU No. 4 Tahun 2023

Anggoro Eko Cahyo
Badan Perfilman Indonesia BPI UU No.33 Tahun 2009

UU No. 6 Tahun 2023

Gunawan Paggaru
Badan Otorita Danau Toba BPODT Perpres No. 49 Tahun 2016 Jimmy Bernando Panjaitan
Badan Otorita Borobudur BOB Perpres No. 46 Tahun 2017 Agustin Peranginangin
Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores BPOLBF Perpres No. 32 Tahun 2018 Fransiskus Xaverius Teguh

(Pelaksana Tugas)[4]

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BP Batam PP No. 46 Tahun 2007

PP No. 5 Tahun 2011

PP No. 62 Tahun 2019

PP Nomor 68 Tahun 2021

Walikota Batam

(ex-officio)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan BP Bintan PP No. 47 Tahun 2007

PP No. 41 Tahun 2017

Farid Irfan Siddik
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun BP Karimun PP No. 48 Tahun 2007

PP No. 40 Tahun 2017

Faisal Rizal

(Pelaksana Tugas)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS UU No. 37 Tahun 2000

UU No.  6 Tahun 2023

Marthunis

(Pelaksana Tugas)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN PP No. 4 Tahun 2019 Rizal E. Halim
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara BP ASN PP No. 79 Tahun 2021

UU No. 20 Tahun 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Badan Pertimbangan Kepegawaian BAPEK PP No. 79 Tahun 2021

UU No. 20 Tahun 2023

Menteri PAN RB
Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional Keppres No. 12 Tahun 1994
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM Perpres No. 120 Tahun 2020 Hartono Prawiraatmadja
Badan Wakaf Indonesia BWI UU No. 41 Tahun 2004

PP No. 25 Tahun 2018

Kamaruddin Amin
Dewan Energi Nasional DEN UU No. 30 Tahun 2007

Perpres No. 26 Tahun 2008

Presiden Republik Indonesia
Dewan Ekonomi Nasional Keputusan Presiden No. 139/P tahun 2024 Luhut Binsar Pandjaitan
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan UU No. 20 Tahun 2009

PP No. 1 Tahun 2010

Moh. Mahfud MD
Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN UU Nomor 40 Tahun 2004

UU No. 6 Tahun 2023

Agus Suprapto
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Keppres No. 8 Tahun 2016 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Keppres No. 19 Tahun 2013 Gubernur Kepulauan Riau
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Keppres No. 20 Tahun 2013 Gubernur Kepulauan Riau
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang DKS PP Nomor 83 Tahun 2010 Gubernur Aceh
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP UU No. 7 Tahun 2017

UU No. 7 Tahun 2023

Heddy Lugito
Dewan Ketahanan Nasional Wantannas Keppres No. 101 Tahun 1999 Presiden Republik Indonesia
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Nasional KEK UU No. 39 Tahun 2009

UU No. 6 Tahun 2023

Keppres No. 10 Tahun 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Dewan Nasional Keuangan Inklusif DNKI Perpres Nomor 114 Tahun 2020 Presiden Republik Indonesia
Dewan Pengupahan Nasional Depenas Keppres No.107 Tahun 2004 Indah Anggoro Putri
Dewan Pers UU No. 40 Tahun 1999 Ninik Rahayu
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD UU No. 23 Tahun 2014

Perpres No. 91 Tahun 2015

Wakil Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres UU No. 19 Tahun 2006 Wiranto
Dewan Sumber Daya Air Nasional DSDAN Perpres No. 53 Tahun 2022 Luhut Binsar Pandjaitan
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Wantiknas Keppres No. 01 Tahun 2014 Presiden Republik Indonesia
Kantor Staf Presiden KSP Perpres No. 83 Tahun 2019 A M Putranto
Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Perpres No. 82 Tahun 2024 Hasan Nasbi
Komisi Aparatur Sipil Negara KASN UU No. 5 Tahun 2014

UU No. 20 Tahun 2023

Agus Pramusinto
Komisi Banding Merek UU No. 20 Tahun 2016

PP No. 90 Tahun 2019

UU No. 6 Tahun 2023

Teddy Anggoro
Komisi Banding Paten UU Nomor 13 Tahun 2016 Permenkumham No.3 Tahun 2019

UU No. 6 Tahun 2023

Razilu
Komisi Informasi Pusat KIP UU Nomor 14 Tahun 2008 Donny Yoesgiantoro
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik KKH PRG Perpres No. 39 Tahun 2010

Perpres No. 53 Tahun 2014

Bambang Prasetya
Komisi Kejaksaan Komjak UU No. 16 Tahun 2004 Pujiyono Suwadi
Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Perpres No. 17 Tahun 2011 Moh. Mahfud MD
Komisi Nasional Disabilitas KND Perpres No. 68 Tahun 2020 Dante Rigmalia
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan Perpres No. 65 Tahun 2005 Andy Yentriyani
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Keppres No. 50 Tahun 1993 Atnike Nova Sigiro
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK UU No. 30 Tahun 2002

UU No. 10 Tahun 2015

UU No. 19 Tahun 2019

Nawawi Pomolango

(Ketua Sementara)

Komisi Pemilihan Umum KPU UU No. 7 Tahun 2017

UU No. 7 Tahun 2023

Mochammad Afifuddin

(Plt.)

   

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU UU No. 5 tahun 1999

UU No. 6 Tahun 2023

M. Fanshurullah Asa
Komisi Penyiaran Indonesia KPI UU No. 32 Tahun 2002

UU No. 6 Tahun 2023

Ubaidillah
Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI UU No.23 Tahun 2002

UU No. 1 Tahun 2023

Ai Maryati Solihah
Komite Akreditasi Nasional KAN Keppres No. 78 Tahun 2001

UU No. 20 Tahun 2014

PP No. 34 Tahun 2018

Kepala Badan Standardisasi Nasional
Komite Anti Dumping Indonesia KADI PP No. 34 Tahun 2011 Donna Gultom
Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP UU No. 16 Tahun 2012

Perpres No. 59 Tahun 2013

Presiden Republik Indonesia
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Keppres No. 14 Tahun 2015

Keppres No. 19 Tahun 2015

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Perpres No. 102 Tahun 2022 Soerjanto Tjahjono
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Perpres No. 28 Tahun 2020 Presiden Republik Indonesia
Komite Nasional Keamanan Penerbangan UU No. 1 Tahun 2009

UU No. 6 Tahun 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI UU No. 11 Tahun 2022

PP No. 16 Tahun 2007

Marciano Norman
Komite Olimpiade Indonesia KOI UU No. 11 Tahun 2022

PP No. 16 Tahun 2007

Raja Sapta Oktohari
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia KPPI PP No. 34 Tahun 2011 Mardjoko
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP Perpres No. 75 Tahun 2014

Perpres No. 122 Tahun 2016

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan PP No. 33 Tahun 2005

Keppres No. 47 Tahun 2014

Keppres No. 2 Tahun 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Komite Profesi Akuntan Publik KPAP PP No. 84 Tahun 2012 Erawati
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP Keppres No 28 Tahun 2017 Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Komite Tabungan Perumahan Rakyat UU No. 1 Tahun 2011

UU No. 4 Tahun 2016 PP No. 25 Tahun 2020

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Konsil Kedokteran Indonesia KKI UU No. 17 Tahun 2023 Pattiselanno Roberth Johan
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia KTKI Perpres No.90 Tahun 2017

Perpres No. 86 Tahun 2019

Amirudin Supartono
Lembaga Kerja Sama Tripartit LKS Tripartit PP No. 4 TAHUN 2017 Menteri Ketenagakerjaan
Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan LP3H UU No.18 Tahun 2013

UU No. 6 Tahun 2023

Lembaga Penjamin Simpanan LPS UU No. 24 Tahun 2004

UU No. 7 Tahun 2009

UU No. 4 Tahun 2023

Purbaya Yudhi Sadewa
Lembaga Pengelola Investasi INA UU no. 6 tahun 2023 Ridha D. M. Wirakusumah
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK UU No. 13 Tahun 2006

UU No. 1 Tahun 2023

Hasto Atmojo Suroyo
Lembaga Produktivitas Nasional LPN Perpres No. 1 Tahun 2023 Menteri Ketenagakerjaan
Lembaga Sensor Film LSF UU No. 33 Tahun 2009

UU No. 6 Tahun 2023

PP No. 18 Tahun 2014

Rommy Fibri Hardiyanto
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup LUKLH PP No.22 Tahun 2021
Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan MDTK UU No. 17 Tahun 2023
Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir MPTN UU No. 10 Tahun 1997

UU No. 6 Tahun 2023

Perpres No. 83 Tahun 2014

Ombudsman Republik Indonesia ORI UU No.37 Tahun 2008 Mokhammad Najih
Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN UU No. 3 Tahun 2022 Basuki Hadimuljono[5]

(Pelaksana Tugas)

Otoritas Jasa Keuangan OJK UU No. 21 Tahun 2011

UU No. 4 Tahun 2023

Mahendra Siregar
Otoritas Nasional Senjata Kimia OTNAS Perpres No. 19 Tahun 2017 Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK UU No. 8 Tahun 201

UU No.1 Tahun 2023

Ivan Yustiavandana
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Perpres No. 9 Tahun 2013 Dwi Soetjipto
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Perpres no. 15 tahun 2010 Wakil Presiden Republik Indonesia

Lainnya

  1. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3)
  2. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
  3. Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI)
  4. Dewan Insinyur Indonesia (DII)
  5. Dewan Koperasi Indonesia
  6. Komite Industri Nasional (KINAS)
  7. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP)

Pembubaran

[sunting | sunting sumber]

Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.

Nama Dasar hukum pembubaran Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003[6]
Badan Penyehatan Perbankan Nasional Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 Departemen Keuangan
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009[7]
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Pengelola Dana Abadi Umat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan Haji
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Komite Ekonomi Nasional Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014[8]
Komite Inovasi Nasional Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Dewan Buku Nasional Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Dewan Gula Indonesia Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Komisi Hukum Nasional Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[9]
Badan Koordinasi Keamanan Laut Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014[10] Badan Keamanan Laut
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Dewan Nasional Perubahan Iklim Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden
Badan Benih Nasional Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Badan Pengendalian Bimbingan Massal Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Dewan Kelautan Indonesia Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 [11]
Komisi Penanggulangan AIDS Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020[12] Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Tim Transparansi Industri Ekstraktif Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Kementerian Keuangan
Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka ''World Trade Organization'' Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Kebijakan Sektor Keuangan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ''Association of Southeast Asian Nations'' Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Komite Penanganan ''Corona Virus Disease'' 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Dewan Riset Nasional Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dewan Ketahanan Pangan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Pertanian
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13]

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Pemuda dan Olahraga
Komisi Pengawas Haji Indonesia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Agama
Komite Ekonomi dan Industri Nasional Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pertimbangan Telekomunikasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Komunikasi dan Informatika
Komisi Nasional Lanjut Usia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Sosial
Badan Olahraga Profesional Indonesia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020[13] Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Restorasi Gambut Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Badan Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023

Referensi

[sunting | sunting sumber]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]