Kabinet Indonesia: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 11 Maret 2018 13.54

Kabinet Pemerintahan Indonesia adalah dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden. Indonesia telah mempunyai pergantian puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada masa Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap, sehingga banyak terjadi perombakan kabinet pada masa Soekarno menjabat. Setelah Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama 5 tahun, mengikuti masa jabatan Presiden di Indonesia.

Sejarah

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, kabinet yang dipimpin presiden dan kabinet yang dipimpin parlemen. Dalam kabinet presiden, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, sedangkan di kabinet parlemen, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah, dan bertanggung jawab kepada legislatif.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Setelah jatuhnya Suharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial telah dijaga.

Daftar Kabinet Indonesia

Berikut ini adalah daftar kabinet pemerintahan Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga saat ini:


Era Perjuangan Kemerdekaan
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
1	Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Ir. Soekarno	Presiden	21 orang
2	Sjahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17 orang
3	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25 orang
4	Sjahrir III	2 Oktober 1946	3 Juli 1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32 orang
5	Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	34 orang
6	Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	37 orang
7	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
*	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua PDRI	12 orang
8	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19 orang
Era Demokrasi Parlementer
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
*	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
9	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10 orang
10	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15 orang
11	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18 orang
12	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo	Perdana Menteri	20 orang
13	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo	Perdana Menteri	18 orang
14	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	20 orang
15	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	23 orang
16	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	25 orang
17	Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda	Perdana Menteri	24 orang
Era Demokrasi Terpimpin
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
18	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	33 orang
19	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	40 orang
20	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	60 orang
21	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	66 orang
22	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	110 orang
23	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	132 orang
24	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden / Perdana Menteri	79 orang
25	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Jend. Soeharto	Ketua Presidium	31 orang
26	Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24 orang
Era Orde Baru
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
27	Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
28	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
29	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Soeharto	Presiden	32 orang
30	Pembangunan IV	19 Maret 1983	23 Maret 1988	Soeharto	Presiden	42 orang
31	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993	Soeharto	Presiden	44 orang
32	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	Soeharto	Presiden	43 orang
33	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	Soeharto	Presiden	38 orang
Era Reformasi
No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
34	Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	20 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37 orang
35	Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36 orang
36	Gotong Royong	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri	Presiden	33 orang
37	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	34 orang
38	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	34 orang
39	Kerja	27 Oktober 2014	Petahana	Joko Widodo	Presiden	34 orang

Lihat pula

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Indonesia
(Inggris) Kedutaan Besar Indonesia di Britania Raya
(Inggris) Indahnesia: Cabinet

Reformasi Pembangunan

@@ Baris 7: / Baris 7: @@
 Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer tetap karena perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya ada tujuh kabinet dengan antara 18 dan 25 anggota.
-Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan [[dekret]] membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.
+Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan [[Dekret Presiden 5 Juli 1959|dekret]] membatalkan UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945. Kabinet juga dibubarkan, dan berlaku sistem Demokrasi Terpimpin. Sebuah kabinet presiden baru dibentuk tak lama setelah dikeluarkannya dekret, dimana Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri serta DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Selama tahun-tahun terakhir presiden Sukarno, kabiner yang lebih besar, memuncak pada 111 menteri.
 Pada masa Orde Baru di bawah Presiden [[Soeharto]], kabinet yang dibentuk lebih kecil, dan dari 1968 sampai 1998 berlangsung untuk jangka presiden lima tahun. Setelah jatuhnya Suharto dan dimulainya [[Indonesia: Era Reformasi|era Reformasi]], sistem kabinet presidensial telah dijaga.

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Flora Indonesia Tumbuhan endemik Bunga Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal