Kabinet Kerja (2014–2019)

Untuk Kabinet Kerja era Soekarno, lihat Kabinet Kerja (disambiguasi).

Kabinet Kerja
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	27 Oktober 2014
Struktur pemerintahan
Kepala pemerintahan	Joko Widodo
Wakil kepala pemerintahan	Jusuf Kalla
Jumlah menteri	34
Jumlah wakil menteri	3
Total jumlah menteri	42 (tanpa 3 orang wakil menteri)
Partai anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5) Partai Kebangkitan Bangsa (4) Partai Golongan Karya (3) Partai Nasional Demokrat (3) Partai Hati Nurani Rakyat (2) Partai Persatuan Pembangunan (1) Independen (27)
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Indonesia Bersatu II

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

Latar belakang

Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional. Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.

Komposisi partai politik berbanding non partai politik

Sesuai dengan janji pada masa kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet. Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga non kementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non partai politik.

Pengecekan kemungkinan kasus korupsi

Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK, dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).

Presiden		Wakil Presiden
Joko Widodo		Berkas:Wapres Jusuf Kalla.jpg	Jusuf Kalla

Anggota Kabinet

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden. Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat	Wakil dari Partai
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	NasDem
			Luhut Binsar Panjaitan	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Golkar
			Wiranto	27 Juli 2016	Petahana	Hanura
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Sofyan Djalil	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai
			Darmin Nasution	12 Agustus 2015	Petahana	Non Partai
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya		Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai
			Rizal Ramli	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Non Partai
			Luhut Binsar Panjaitan	27 Juli 2016	Petahana	Golkar
4	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Puan Maharani	27 Oktober 2014	Petahana	PDIP
Menteri
5	Menteri Sekretaris Negara		Pratikno	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
6	Menteri Dalam Negeri		Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014	Petahana	PDIP
7	Menteri Luar Negeri		Retno Lestari Priansari Marsudi	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
8	Menteri Pertahanan		Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia		Yasonna Laoly	27 Oktober 2014	Petahana	PDIP
10	Menteri Keuangan		Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
			Sri Mulyani Indrawati	27 Juli 2016	Petahana	Non Partai
11	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Sudirman Said	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
		Berkas:Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris PT Pertamina.jpg	Arcandra Tahar	27 Juli 2016	15 Agustus 2016	Non Partai
			Luhut Binsar Panjaitan (Pelaksana Tugas)	15 Agustus 2016	14 Oktober 2016	Golkar
			Ignasius Jonan	14 Oktober 2016	Petahana	Non Partai
12	Menteri Perindustrian		Saleh Husin	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
			Airlangga Hartarto	27 Juli 2016	Petahana	Golkar
13	Menteri Perdagangan	Berkas:Kabinet Kerja Rahmat Gobel.jpg	Rachmat Gobel	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai
		Berkas:Thomas Trikasih Lembong.jpg	Thomas Trikasih Lembong	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Non Partai
			Enggartiasto Lukita	27 Juli 2016	Petahana	NasDem
14	Menteri Pertanian		Amran Sulaiman	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
15	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014	petahana	NasDem
16	Menteri Perhubungan		Ignasius Jonan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
			Budi Karya Sumadi	27 Juli 2016	Petahana	Non Partai
17	Menteri Kelautan dan Perikanan		Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
18	Menteri Ketenagakerjaan		Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014	Petahana	PKB
19	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Marwan Ja'far	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	PKB
			Eko Putro Sandjojo	27 Juli 2016	Petahana	PKB
20	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
21	Menteri Kesehatan		Nila Djuwita Anfasa Moeloek	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Anies Rasyid Baswedan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Non Partai
			Muhadjir Effendy	27 Juli 2016	Petahana	Non Partai
23	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Berkas:Kabinet Kerja Muhammad Nasir.jpg	Muhammad Nasir	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
24	Menteri Sosial		Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014	17 Januari 2018	PKB
			Idrus Marham	17 Januari 2018	24 Agustus 2018	Golkar
			Agus Gumiwang Kartasasmita	24 Agustus 2018	Petahana	Golkar
25	Menteri Agama		Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014	Petahana	PPP
26	Menteri Pariwisata		Arief Yahya	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
27	Menteri Komunikasi dan Informatika		Rudiantara	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
28	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	27 Oktober 2014	Petahana	PDIP
29	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Yohana Yembise	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
30	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
		Berkas:Asman Abnur 2.jpg	Asman Abnur	27 Juli 2016	15 Agustus 2018	PAN
			Syafruddin	15 Agustus 2018	Petahana	Non Partai
31	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Non Partai
			Sofyan Djalil	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Non Partai
			Bambang Brodjonegoro	27 Juli 2016	Petahana	Non Partai
32	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional		Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	NasDem
			Sofyan Djalil	27 Juli 2016	Petahana	Non Partai
33	Menteri Badan Usaha Milik Negara		Rini Soemarno	27 Oktober 2014	Petahana	Non Partai
34	Menteri Pemuda dan Olahraga		Imam Nahrawi	27 Oktober 2014	Petahana	PKB

Proporsi Partai

Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding non partai politik adalah 14 berbanding 20, dengan rincian (per tanggal 15 Agustus 2018) sebagai berikut.

Partai		Menteri		Periode Jabatan
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 orang)	Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2014–
		Tjahjo Kumolo	Menteri Dalam Negeri	2014–
		Yasonna Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	2014–
		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2014–
	Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang)	Hanif Dhakiri	Menteri Ketenagakerjaan	2014–
		Eko Putro Sandjojo	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2016–
		Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	2014–
	Partai Golongan Karya (3 orang)	Luhut Binsar Panjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya	2016–
		Airlangga Hartarto	Menteri Perindustrian	2016–
		Agus Gumiwang Kartasasmita	Menteri Sosial	2018–
	Partai NasDem (2 orang)	Siti Nurbaya Bakar	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2014–
		Enggartiasto Lukita	Menteri Perdagangan	2016–
	Partai Hati Nurani Rakyat (1 orang)	Wiranto	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2016–
	Partai Persatuan Pembangunan (1 orang)	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	2014–

Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga non kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung	Berkas:Andhi Nirwanto.jpg	Andhi Nirwanto (Pelaksana Tugas)	21 Oktober 2014	20 November 2014
			Muhammad Prasetyo	20 November 2014	Petahana
2	Panglima Tentara Nasional Indonesia		Moeldoko	30 Agustus 2013	8 Juli 2015
			Gatot Nurmantyo	8 Juli 2015	8 Desember 2017
			Hadi Tjahjanto	8 Desember 2017	Petahana
3	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia		Sutarman	25 Oktober 2013	16 Januari 2015
			Badrodin Haiti	17 Januari 2015 (Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)	13 Juli 2016
			Tito Karnavian	13 Juli 2016	Petahana
4	Sekretaris Kabinet	Berkas:Kabinet Kerja Andi Widjajanto.jpg	Andi Widjajanto	3 November 2014	12 Agustus 2015
			Pramono Anung	12 Agustus 2015	Petahana

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat	Keterangan
1	Kepala Badan Intelijen Negara		Marciano Norman	19 Oktober 2011	8 Juli 2015
			Sutiyoso	8 Juli 2015	9 September 2016
			Budi Gunawan	9 September 2016	Petahana
2	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal		Mahendra Siregar	1 Oktober 2013	27 November 2014
			Franky Sibarani	27 November 2014	27 Juli 2016
		Berkas:Thomas Trikasih Lembong.jpg	Thomas Trikasih Lembong	27 Juli 2016	Petahana
3	Kepala Badan Ekonomi Kreatif		Triawan Munaf	26 Januari 2015	Petahana	Hak yang diberikan paling tinggi setingkat menteri

Kepala Lembaga Nonstruktural

Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Kepala Staf Kepresidenan		Luhut Binsar Panjaitan	31 Desember 2014	2 September 2015
			Teten Masduki	2 September 2015	17 Januari 2018
			Moeldoko	17 Januari 2018	Petahana
2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Yudi Latief	28 Februari 2018	8 Juni 2018

Proporsi Partai

Partai		Jabatan
	PDIP	Pramono Anung	Sekretaris Kabinet
	Partai Hanura	Moeldoko	Kepala Staf Kepresidenan

Wakil menteri

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Wakil Menteri Luar Negeri		Abdurrahman Mohammad Fachir	27 Oktober 2014	Petahana
2	Wakil Menteri Keuangan		Mardiasmo	27 Oktober 2014	Petahana
3	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Berkas:Menteri Energi dan Sumber Daya Minera Archandra Tahar.jpg	Arcandra Tahar	14 Oktober 2016	Petahana

Perombakan Kabinet

Perombakan Jilid I (2015)

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.

1. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan MenkoPolhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
2. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil
3. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
4. Thomas Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel.
5. Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.
6. Sofyan Djalil menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Perombakan Jilid II (2016)

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni PAN dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini. Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1. Berikut daftar menteri baru tersebut:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Wiranto
2. Menteri Keuangan; Sri Mulyani
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Eko Putro Sanjoyo
4. Menteri Perhubungan; Budi Karya Sumadi
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
8. Menteri ESDM Archandra Tahar
9. Menteri PAN dan RB Asman Abnur
10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif. Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.

Perombakan Jilid III (2018)

Pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Pada 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Galeri

• Pelantikan
• 
  Joko Widodo melantik Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.
• 
  Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 1 pada 12 Agustus 2015.
• 
  Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 2 pada 27 Juli 2016.
• 
  Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM baru, dan juga Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016.
• 
  Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 3 pada 18 Januari 2018.
• 
  Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 15 Agustus 2018.
• 
  Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018.

Lihat pula

• Kementerian Indonesia
• Daftar kabinet Indonesia
• Daftar nomor polisi kendaraan anggota kabinet

Referensi

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Indonesia Bersatu II	Kabinet Kerja 2014–sekarang	Petahana