Nur Mahmudi Ismail

Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail M. Sc.
Potret resmi sebagai Wali Kota Depok, 2011
Wali Kota Depok ke-2
Masa jabatan 26 Januari 2006 – 26 Januari 2016
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Gubernur	Danny Setiawan Ahmad Heryawan
Wakil	Yuyun Wirasaputra (2006–2011) Mohammad Idris (2011–2016)
Pendahulu Badrul Kamal Warma Sutarman (Plt.) Pengganti Arifin Harun Kertasaputra (Pj.) Mohammad Idris
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia ke-6
Masa jabatan 29 Oktober 1999 – 15 Maret 2001
Presiden	Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden	Megawati Soekarnoputri
Pendahulu Muslimin Nasution Pengganti Marzuki Usman
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 1999 – 26 Oktober 1999
Presiden	Bacharuddin Jusuf Habibie Abdurrahman Wahid
Ketua	Akbar Tandjung
Pengganti Syamsul Balda
Grup parlemen	Fraksi Reformasi (Partai Keadilan)
Daerah pemilihan	DKI Jakarta
Presiden Partai Keadilan ke-2
Masa jabatan 9 Agustus 1999 – 16 April 2000
Pendahulu Didin Hafidhuddin Pengganti Hidayat Nur Wahid
Informasi pribadi
Lahir	11 November 1961 Kediri, Jawa Timur
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai Keadilan Sejahtera (sejak 1998)
Suami/istri	Nur Azizah Tamhid
Almamater	Institut Pertanian Bogor
Profesi	Ilmuwan Birokrat Politikus
Sunting kotak info • L • B

Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M. Sc. (lahir 11 November 1961) adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Depok selama dua periode sejak 26 Januari 2006 hingga 26 Januari 2016. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia di Kabinet Persatuan Nasional pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sejak 29 Oktober 1999 hingga 15 Maret 2001 dan Presiden Partai Keadilan sejak 9 Agustus 1999 hingga 16 April 2000.

Di bawah pemerintahannya, Kota Depok termasuk dalam 10 kota di Indonesia yang mendapatkan Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Setiap tahun, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai indikator tingkat keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pendidikan

• Program S3 Doctor of Philosophy Science Food and Science Technology Texas A & M University (Ph.D.)
• Program S2 Master Science Food and Science Technology Texas A & M University (M.Sc.)
• Program S1 Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor - Jawa Barat

Keanggotaan Organisasi Profesi

• 1995 – Sekarang: Persatuan Insinyur Indonesia
• 1994 – Sekarang: Texas A & M University Former Student Association
• 1991 – 1999: Poultry Science Association, U.S.A.
• 1989 – 1999: Institute of Food Technologists, U.S.A.
• 1985 – Sekarang: Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
• 1984 – Sekarang: Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor

Keanggotaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

• 2001 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada PSDA WATCH
• 1996 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada Institute for Science and Technology Studies (ISTECS).
• 1998 – 2000: Pendiri dan Presiden Partai Keadilan
• 1997 – 1999: Anggota Komisi Fatwa, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PUSAT – JAKARTA.

Wali kota Depok

Saat ini ia terpilih menjadi Wali kota Depok untuk yang keduakalinya yaitu untuk periode 2010 s.d. 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali kota Depok dan Idris Abdul Shomad sebagai wakil Wali kota. Menurut MK, tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon Badrul Kamal- Supriyanto tidak memengaruhi hasil Pemilukada secara menyeluruh.

Di bawah Nur Mahmudi Ismail, Depok meraih beberapa prestasi diantaranya penghargaan:

• Satya Lencana Karya Bhakti Praja tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014
• Rekor MURI “Pelatihan Tenaga Penyuluh Tuberculosis Dengan Peserta Terbanyak” dan World Rekor “The Most Trainee Participated For Tuberculosis Handling Workshop” dengan pelatihan tenaga penyuluh TBC terbanyak, yaitu 6.845 orang, (2013)
• Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Gamawan Fauzi. (2013)
• Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014.
• Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (2013)
• Penghargaan Nasional Adikarya Pangan Nusantara 2013 dan 2014
• Kota Sehat Nasional 2013
• Wali kota Teladan dalam gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Presiden SBY dalam acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII, di Kota Padang, Sumatra Barat.
• Upakarti 2014
• Sanipura Award 2014 dari Menko Kesra
• Enam sekolah di depok meraih penghargaan Adiwiyata Nasional 2014
• Manggala Karya Kencana 2014
• Anugerah Parahita Ekapraya 2014
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Depok mendapatkan penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.
• Kota Metropolitan Terbersih 2015.
• Kota Layak Anak 2015 oleh presiden RI,
• Kota Cerdas ke-4 se-Indonesia oleh Harian Kompas (2015).

Selama menjadi wali kota Depok, Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat dan pada data tahun 2014 menempati peringkat pertama seprovinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga secara nasional.

Karier

Awalnya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. Jabatannya sebagai menteri tidak bertahan lama karena ia lalu dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena perbedaan visi.

Pasangan Nur Mahmudi-Yuyun sebenarnya telah memenangi pemilu wali kota yang dilaksanakan pada 26 Juni 2005 dengan perolehan suara sebesar 43,9% dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Depok pada 6 Juli 2005, namun lawannya, pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan hasilnya, pasangan Badrul/Syihabudin dinyatakan sebagai pemenang.

Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA), di mana oleh Ketua MA, Bagir Manan ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah final. KPUD Depok lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA, dan pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Nur Mahmudi-Yuyun.

Kontroversi

Kasus tabrak lari Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail di jalan raya sawangan Kota Depok menuai banyak kecaman terhadap sikap arogan Wali kota Depok tersebut. Beberapa pihak menyesalkan sikap Nur Mahmudi Ismail yang tidak turun dari mobilnya tatkala mobil dinas yang membawanya menabrak seorang pengendara motor. Mereka mempertanyakan sikap moralitas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait tidak bertanggungjawab dan memilih lari meninggalkan korban yang ditabrak.. Peristiwa tabrak lari ini sempat terekam dalam tayangan video dan menjadi buah bibir masyarakat Kota Depok. Saat kejadian, Nur Mahmudi Ismail tidak membantah bahwa ia tidak turun dari mobil dinas. Ia beralasan, selain sudah ada tim yang didelegasikan untuk menangani kecelakaan tersebut, ia mengatakan bahwa waktunya sangat terbatas karena harus segera menuju ke Bojongsari lantaran ada yang perlu dievaluasi bersama tim dari Provinsi Jawa Barat.

Pranala luar

• (Indonesia) "Ma'ruf Belum Terima Usul Sahkan Nur Mahmudi" Diarsipkan 2006-11-18 di Wayback Machine.

Jabatan politik
Didahului oleh: Muslimin Nasution	Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia 1999—2001	Diteruskan oleh: Marzuki Usman
Didahului oleh: Badrul Kamal	Wali Kota Depok 2006—2016	Diteruskan oleh: Mohammad Idris
Jabatan partai politik
Didahului oleh: Tidak ada, jabatan baru	Presiden Partai Keadilan Sejahtera 1998—2000	Diteruskan oleh: Hidayat Nur Wahid