Yurisprudensi: Perbedaan antara revisi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.
Cari sumber: "Yurisprudensi" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Yurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding precedent) atau persuasif (persuasive precedent). Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama.^[1] Sistem hukum Anglo-Saxon juga berdasarkan pada konsep ini. Konsep yurisprudensi paling utama ditemukan pada sistem hukum umum melalui prinsip stare decisis, tetapi juga pada sistem hukum sipil.

Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi.

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, proses penegakan hukum di Indonesi membutuhkan waktu lama. Ini sangat menjengkelkan. Karena kepastian hukum terpidana harus segera diselesaikan agar tidak merugikan pihak yang sedang berperkara di pradilan, hal ini disebabkan adanya penyelidikan masih berjalan. Negara Republik membutuhkan pelaksana penegakan hukum yang memiliki Integritas dan Istiqamah.

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal

l b s Ilmu sosial
Utama	Antropologi arkeologi budaya sosial Ekonomi ekonomi makro ekonomi mikro Geografi manusia terpadu Hukum Sejarah hukum sistem hukum Yurisprudensi Ilmu politik administrasi publik hubungan internasional kebijakan publik psefologi Psikologi abnormal biopsikologi kepribadian kognitif perkembangan sosial Sejarah budaya ekonomi politik sosial Sosiologi demografi Internet kriminologi pedesaan perkotaan
Interdisipliner	Antrozoologi Ekologi manusia Ekologi politik Ekonomi politik Filsafat ilmu pengetahuan ekonomi sejarah psikologi ilmu sosial Ilmu informasi Ilmu kognitif Ilmu regional Kajian bisnis Kajian budaya Kajian gender Kajian global Kajian internasional Kajian komunikasi Kajian makanan Kajian masyarakat Kajian media Kajian pembangunan Kajian sains sejarah Kajian sains dan teknologi Kajian wilayah Kerja sosial Kesehatan masyarakat Lingkungan ilmu sosial kajian Pendidikan Perencanaan daerah penggunaan lahan perkotaan Sejarah teknologi
Kategorisasi lainnya	Humaniora Filsafat Linguistik Sastra Seni Rupa Geisteswissenschaft Ilmu manusia
Indeks Jurnal Ringkasan Wikiversity

^ Aksara, Tim Panca (2020). Kamus Istilah Hukum. Yogyakarta: Indoeduka. hlm. 289. ISBN 978-602-5644-41-2.

@@ Baris 4: / Baris 4: @@
 Di [[hukum Indonesia|Indonesia]], [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi.
+Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, '' proses penegakan hukum di Indonesi membutuhkan waktu lama.'' Ini sangat menjengkelkan. Karena kepastian hukum terpidana harus segera diselesaikan agar tidak merugikan pihak yang sedang berperkara di pradilan, hal ini disebabkan adanya penyelidikan masih berjalan. Negara Republik membutuhkan pelaksana penegakan hukum yang memiliki [[Integritas]] dan [[Istiqamah]].
 {{Hukum}}

Revisi per 22 Maret 2024 04.59