Yurisprudensi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Kontra terhadap penegakan hukum Tag: Dikembalikan VisualEditor-alih |
k Mengembalikan suntingan oleh Jarenesopotoyo (bicara) ke revisi terakhir oleh Aulia314 Tag: Pengembalian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
Di [[hukum Indonesia|Indonesia]], [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi. |
Di [[hukum Indonesia|Indonesia]], [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi. |
||
Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan, '' proses penegakan hukum di Indonesi membutuhkan waktu lama.'' Ini sangat menjengkelkan. Karena kepastian hukum terpidana harus segera diselesaikan agar tidak merugikan pihak yang sedang berperkara di pradilan, hal ini disebabkan adanya penyelidikan masih berjalan. Negara Republik membutuhkan pelaksana penegakan hukum yang memiliki [[Integritas]] dan [[Istiqamah]]. |
|||
{{Hukum}} |
{{Hukum}} |
Revisi terkini sejak 22 Maret 2024 07.31
Yurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding precedent) atau persuasif (persuasive precedent). Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama.[1] Sistem hukum Anglo-Saxon juga berdasarkan pada konsep ini. Konsep yurisprudensi paling utama ditemukan pada sistem hukum umum melalui prinsip stare decisis, tetapi juga pada sistem hukum sipil.
Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi.
- ^ Aksara, Tim Panca (2020). Kamus Istilah Hukum. Yogyakarta: Indoeduka. hlm. 289. ISBN 978-602-5644-41-2.