Yurisprudensi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 22 Maret 2024 07.31

Yurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding precedent) atau persuasif (persuasive precedent). Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama.^[1] Sistem hukum Anglo-Saxon juga berdasarkan pada konsep ini. Konsep yurisprudensi paling utama ditemukan pada sistem hukum umum melalui prinsip stare decisis, tetapi juga pada sistem hukum sipil.

Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi.

^ Aksara, Tim Panca (2020). Kamus Istilah Hukum. Yogyakarta: Indoeduka. hlm. 289. ISBN 978-602-5644-41-2.

[1] Aksara, Tim Panca (2020). Kamus Istilah Hukum. Yogyakarta: Indoeduka. hlm. 289. ISBN 978-602-5644-41-2.

[1]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+{{Noref}}
-'''Jurisprudensi''' ialah [[teori]] dan [[filosofi]] dari [[hukum]]. Sarjana jurisprudens, atau [[filusuf legal]], berharap mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang sifat-sifat dan seluk-beluk hukum, dari sumber alasan legal, sistem hukum dan atau [[institusi hukum]]. Sejalan dengan pertumbuhan jurisprudensi, ada tiga aspek utama dimana para penulis kesarjanaan berkutat :
+{{untuk|pembahasan yurisprudensi dalam konteks Indonesia|Yurisprudensi (Indonesia)}}
+'''Yurisprudensi''' adalah serangkaian [[putusan]] hukum yang dikeluarkan oleh [[pengadilan]] yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (''binding precedent'') atau persuasif (''persuasive precedent''). Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama.<ref>{{Cite book|last=Aksara|first=Tim Panca|date=2020|title=Kamus Istilah Hukum|location=Yogyakarta|publisher=Indoeduka|isbn=978-602-5644-41-2|pages=289|url-status=live}}</ref>  Sistem [[hukum Anglo-Saxon]] juga berdasarkan pada konsep ini. Konsep yurisprudensi paling utama ditemukan pada sistem [[hukum umum]] melalui prinsip ''[[stare decisis]]'', tetapi juga pada sistem [[hukum sipil]].
+Di [[hukum Indonesia|Indonesia]], [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan yurisprudensi.
-* '''Hukum Natural''' ialah ide dimana ada hukum tak tergantikan yang ada dan mengatur kita, dan institusi kita harus berusaha untuk menyamai hukum natural ini.
-* '''Jurisprudens Analitik''' menanyakan pertanyaan seperti, "apa itu hukum?", "apa kriteria untuk pengesahan legal?" atau "apa hubungan antara hukum dan moralitas?" dan pertanyaan serupa lainnya yang filusuf hukum akan temukan.
-* '''Jurisprudens Normatif''' berkutat seputar apa seharusnya hukum itu. Hal ini bertumpukan dengan filosofi moral dan politis, dan termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dari haruskah seseorang mematuhi hukum, dengan dasar apa pelanggar hukum dihukum, penggunaan yang benar dan batasan-batasan [[regulasi]], bagaimana [[hakim]] menyelesaikan kasus-kasus.
+{{Hukum}}
-Jurisprudens moderen dan filosofi hukum didominasi sekarang ini oleh sarjana barat. Ide dari tradisi hukum barat menjadi umum di seantero [[dunia]] dan sangat menggoda untuk melihatnya menjadi univers€al. Sejarahnya, bagaimanapun, banyak filusuf dari tradisi lain mendiskusikan pertanyaan yang sama, dari para sarjana [[Islam]] hingga [[Yunani kuno]].
+{{Ilmu sosial}}
+[[Kategori:Hukum]]
-== Sejarah Jurisprundens ==
-''Jurisprudens'' telah diartikan seperti ini sejak zaman [[Romawi kuno]], bahkan asal dari disiplin ini merupakan momopoli dari [[College of Pontiffs]] (''Pontifex''), yang mendapat kekuasaan eksklusif dari penghakiman suatu fakta, menjadi satu-satunya ahli (''periti'') di bidang [[hukum tradisional]] (''mos maiorum'', sebuah tubuh dari [[hukum oral]] dan adat istiadat secara verbal diberikan "oleh ayah ke anak"). Para Pontiff secara tidak langsung membuat sebuah badan hukum yang disebut ''sententiae'' oleh mereka dalam satu kasus (yudisial) yang kongkrit.
-Dari putusan meeka seharusnya merupakan interpertasi simpel dari kebiasaan tradisional, tetapi secara efektif itu merupakan aktifitas yang, berbeda dari meninjau ulang secara formal dari suatu kasus untuk tiap kasus apa yang persisnya secara tradisional da dalam kebiasaan legal, segera berubah menjadi interpertasi yang lebih ekuatif atau seimbang, secara konsisten mengadaptasi hukum ke instansi sosial yang lebih baru. Hukum kemudian diimplementasikan dengan ''Institutiones'' (konsep legal) yang lebih evolutif, sementara masih berada dalam skema tradisional. Pontiff-pontiff digantikan pada abad ke 3 sebelum Masehi oleh badan dari ''prudentes''. Syarat masuk ke dalam badan ini kondisional dengan bukti kompetensi atau pengalaman.
-<!--
-Under the [[Roman Republic]], schools of law were created, and the activity constantly became more academic. In the age from the early [[Roman Empire]] to the 3rd century, a relevant literature was produced by some notable groups including the [[Proculians]] and [[Sabinians]]. The degree of scientific depth of the studies was unprecedented in ancient times and reached still unrivaled peaks of skill. It is about this activity that it has been said that Romans had developed an [[art]] out of the law.
-After the 3rd century, ''Juris prudentia'' became a more bureaucratic activity, with few notable authors. It was during the [[Byzantine Empire]] (5th century) that legal studies were once again undertaken in depth, and it is from this cultural movement that [[Justinian I|Justinian]]'s [[Corpus Juris Civilis]] was born.
- -->
-{{hukum-stub}}
-[[en:jurisprundence]]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal

l b s Ilmu sosial
Utama	Antropologi arkeologi budaya sosial Ekonomi ekonomi makro ekonomi mikro Geografi manusia terpadu Hukum Sejarah hukum sistem hukum Yurisprudensi Ilmu politik administrasi publik hubungan internasional kebijakan publik psefologi Psikologi abnormal biopsikologi kepribadian kognitif perkembangan sosial Sejarah budaya ekonomi politik sosial Sosiologi demografi Internet kriminologi pedesaan perkotaan
Interdisipliner	Antrozoologi Ekologi manusia Ekologi politik Ekonomi politik Filsafat ilmu pengetahuan ekonomi sejarah psikologi ilmu sosial Ilmu informasi Ilmu kognitif Ilmu regional Kajian bisnis Kajian budaya Kajian gender Kajian global Kajian internasional Kajian komunikasi Kajian makanan Kajian masyarakat Kajian media Kajian pembangunan Kajian sains sejarah Kajian sains dan teknologi Kajian wilayah Kerja sosial Kesehatan masyarakat Lingkungan ilmu sosial kajian Pendidikan Perencanaan daerah penggunaan lahan perkotaan Sejarah teknologi
Kategorisasi lainnya	Humaniora Filsafat Linguistik Sastra Seni Rupa Geisteswissenschaft Ilmu manusia
Indeks Jurnal Ringkasan Wikiversity