Daftar kementerian di Indonesia

Saat ini, kementerian di Indonesia berjumlah 34 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Landasan hukum

Lihat pula: Undang-Undang Kementerian Negara

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945. Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Organisasi Kementerian Negara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2021.

Daftar kementerian

Berikut daftar kementerian yang ada di Republik Indonesia, beserta lambang dan menteri yang menjabatnya sekarang. Apabila kementerian itu tidak memiliki lambang resmi, maka kementerian tersebut menggunakan lambang negara Republik Indonesia.

Kementerian kelompok I

Menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Kementerian-kementerian ini nomenklaturnya tidak dapat diubah sampai kapan pun karena telah jelas disebutkan dalam UUD 1945. Ada tiga kementerian yang nomenklaturnya selalu tetap.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Dalam Negeri	Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian
2		Kementerian Luar Negeri	Retno Lestari Priansari Marsudi
3		Kementerian Pertahanan	Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Kementerian kelompok II

Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Sebagian besar kementerian ini dapat diubah nomenklaturnya apabila akan diadakan perombakan kabinet ataupun pengangkatan menteri baru. Khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan apabila diubah dan/atau dibubarkan harus mendapat persetujuan DPR RI.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Agama	Yaqut Cholil Qoumas
2		Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto
3		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Abdul Halim Iskandar
4		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Arifin Tasrif
5		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Yasonna Hamonangan Laoly
6		Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sakti Wahyu Trenggono
7		Kementerian Kesehatan	Budi Gunadi Sadikin
8		Kementerian Ketenagakerjaan	Ida Fauziyah
9		Kementerian Keuangan	Sri Mulyani Indrawati
10		Kementerian Komunikasi dan Informatika	Budi Arie Setiadi
11		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya Bakar
12		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mochamad Basuki Hadimoeljono
13		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Nadiem Anwar Makarim
14		Kementerian Perdagangan	Zulkifli Hasan
15		Kementerian Perhubungan	Budi Karya Sumadi
16		Kementerian Perindustrian	Agus Gumiwang Kartasasmita
17		Kementerian Pertanian	Syahrul Yasin Limpo
18		Kementerian Sosial	Tri Rismaharini

Kementerian kelompok III

Kementerian kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

No	Lambang	Nama Kementerian	Nama Menteri
1		Kementerian Sekretariat Negara	Pratikno
2		Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Teten Masduki
3		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	I Gusti Ayu Bintang Darmawati
4		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Abdullah Azwar Anas
5		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Suharso Monoarfa
6		Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Erick Thohir
7		Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ario Bimo Nandito Ariotedjo
8		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sandiaga Salahuddin Uno
9		Kementerian Investasi	Bahlil Lahadalia

Kementerian koordinator

Kementerian koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

Lihat pula

• Undang-Undang Kementerian Negara
• Daftar kabinet Indonesia
• Kementerian Indonesia

Referensi

Daftar pustaka

• Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF) 
• Pemerintah Indonesia (2021), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (PDF)