Pengguna:Irfanmio21/bak pasir

Halaman ini berisi artikel tentang perang yang berlangsung sejak 2014. Untuk eskalasi sejak 2022, lihat Invasi Rusia ke Ukraina 2022.

Perang Rusia-Ukraina
Bagian dari konflik pasca-Soviet
Searah jarum jam dari kiri atas: Tank Ukraina selama serangan balasan Kharkiv 2022; Pejabat yang dipasang Rusia di Moskow meratifikasi pencaplokan empat wilayah Ukraina; Pasukan proksi Rusia selama Perang di Donbas; Pengeboman Rusia selama Pengepungan Mariupol; Tentara Rusia selama Aneksasi Krimea 2014; Warga sipil terbunuh oleh serangan misil Rusia di Kyiv
Tanggal 20 Februari 2014 – sekarang (10 tahun, 5 bulan dan 6 hari) Lokasi Ukraina, Rusia, dan Laut Hitam (merambat ke Polandia, Moldova, dan Belarusia) Status Sedang berlangsung Perubahan wilayah Aneksasi Krimea oleh Rusia dan bagian dari empat oblast Ukraina tenggara masing-masing pada tahun 2014 dan 2022 Pendudukan Rusia sekitar 18% wilayah Ukraina pada November 2022
Pihak terlibat
Rusia Republik Krimea Republik Rakyat Donetsk Republik Rakyat Luhansk Administrasi Militer-Sipil Kherson Administrasi Militer-Sipil Zaporizhzhia Konfederasi Novorossiya Didukung oleh: Belarus Korea Utara Iran Suriah Ossetia Selatan	Ukraina Didukung oleh: NATO Uni Eropa Amerika Serikat Britania Raya Australia Kanada Norwegia Oposisi Rusia Oposisi Belarusia Moldova Georgia
Tokoh dan pemimpin
Vladimir Putin Sergei Shoigu Valery Gerasimov Yevgeny Prigozhin Sergey Aksyonov Aleksei Chaly Alexander Zakharchenko † Denis Pushilin Pavel Gubarev Igor Girkin Leonid Pasechnik Igor Plotnitsky Valery Bolotov † Volodímir Saldo Yevgeny Balitsky	Volodymyr Zelenskyy (2019–sekarang) Petro Poroshenko (2014–2019) Oleksandr Turchynov (2014) Oleksii Reznikov Andriy Taran Andrii Zahorodniuk Stepan Poltorak Valeriy Heletey Mykhailo Koval Ihor Tenyukh Valerii Zaluzhnyi Ruslan Khomchak Arsen Avakov
Kekuatan
2014–2022 40.000–45.000 pejuang 9.000–12.000 tentara Rusia 2022–sekarang Pra-invasi di perbatasan: 169.000–190.000 Total pra-invasi: 900.000 militer 554.000 paramiliter Pada Februari 2023: +200.000 tentara yang baru dimobilisasi Pada Mei 2023: 300.000+ personel aktif di Ukraina	2014–2022 64.000 pasukan 2022–sekarang Total pra-invasi: 196.600 militer 102.000 paramiliter Total Juli 2022: hingga 700.000
Korban
2014–2022 6.517 terbunuh 15.800–16.200 luka-luka	2014–2022 4.647 terbunuh 70 hilang 13.800–14.200 terluka
2014–2022 3.404 warga sipil tewas (365 di 2016–2021) 14.200–14.400 terbunuh; 51.000–54.000 terluka secara keseluruhan 1,6 juta warga Ukraina terlantar secara internal; lebih dari 1 juta melarikan diri ke luar negeri pada Maret 2016

Perang Rusia-Ukraina, sebelumnya disebut sebagai Krisis Ukraina pada tahap awal, adalah konflik internasional yang sedang berlangsung antara Rusia, bersama separatis yang didukung Rusia, dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2014. Setelah Kerusuhan Euromaidan pada Februari 2014, Rusia menganeksasi Krimea dari Ukraina dan mendukung separatis pro-Rusia melawan militer Ukraina dalam perang Donbas. Delapan tahun pertama konflik juga termasuk insiden angkatan laut, perang dunia maya, dan ketegangan politik yang meningkat. Pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Pada awal 2014, protes Euromaidan menyebabkan Revolusi dan penggulingan presiden pro-Rusia Ukraina, Viktor Yanukovych. Tak lama kemudian, kerusuhan pro-Rusia meletus di timur dan selatan Ukraina. Bersamaan dengan itu, pasukan Rusia tanpa tanda pindah ke Krimea, Ukraina dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah, lokasi strategis, dan infrastruktur. Rusia segera mencaplok Krimea setelah referendum yang sangat diperdebatkan. Pada April 2014, separatis pro-Rusia bersenjata merebut gedung-gedung pemerintah di wilayah Donbas timur Ukraina dan memproklamirkan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk sebagai negara merdeka, dan memulai perang Donbas. Para separatis menerima dukungan yang cukup besar tetapi terselubung dari Rusia, dan upaya Ukraina untuk merebut kembali sepenuhnya wilayah yang dikuasai separatis gagal. Meski Rusia membantah terlibat, pasukan Rusia ikut serta dalam pertempuran tersebut. Pada bulan Februari 2015, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian Minsk II untuk mengakhiri konflik, tetapi perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya pada tahun-tahun berikutnya. Perang Donbas berubah menjadi konflik kekerasan namun statis antara Ukraina dan proksi Rusia, dengan banyak gencatan senjata singkat tetapi tidak ada perdamaian abadi dan sedikit perubahan dalam kontrol teritorial.

Mulai tahun 2021, Rusia membangun kehadiran militer yang besar di dekat perbatasannya dengan Ukraina, termasuk di negara tetangga Belarus. Pejabat Rusia berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin mengkritik perluasan NATO dan menuntut agar Ukraina dilarang bergabung dengan aliansi militer tersebut. Dia juga mengungkapkan pandangan iredentis dan mempertanyakan hak Ukraina untuk hidup. Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka pada Februari 2022, dengan Putin mengumumkan "operasi militer khusus" di Ukraina dan kemudian menginvasi wilayah tersebut. Invasi itu dikutuk secara internasional, banyak negara memberlakukan sanksi terhadap Rusia dan meningkatkan sanksi yang ada. Rusia membatalkan upaya untuk merebut Kyiv pada awal April 2022 di tengah perlawanan sengit. Sejak Agustus, pasukan Ukraina mulai merebut kembali wilayah di timur laut dan selatan sebagai hasil dari serangan balasan. Pada akhir September, Rusia mengumumkan aneksasi empat wilayah yang diduduki sebagian di Ukraina selatan dan timur, yang tidak diakui secara internasional. Rusia menghabiskan musim dingin dengan melakukan operasi ofensif yang gagal di Donbas, dan pada musim semi 2023 menggali posisi untuk serangan balasan Ukraina yang diantisipasi. Perang telah mengakibatkan krisis pengungsi dan puluhan ribu kematian.

Latar Belakang

Merdekanya Ukraina dan Revolusi Oranye

Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina dan Rusia mempertahankan hubungan dekat. Pada tahun 1994, Ukraina setuju untuk menyetujui Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir sebagai negara non-senjata nuklir. Bekas senjata nuklir Soviet di Ukraina disingkirkan dan dibongkar. Sebagai imbalannya, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat setuju untuk menegakkan integritas teritorial dan kemerdekaan politik Ukraina melalui Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan. Pada tahun 1999, Rusia adalah salah satu penandatangan Piagam Keamanan Eropa, yang "menegaskan kembali hak yang melekat pada setiap Negara yang berpartisipasi untuk bebas memilih atau mengubah pengaturan keamanannya, termasuk perjanjian aliansi, saat mereka berkembang." Pada tahun-tahun setelah pembubaran Uni Soviet, beberapa negara bekas Blok Timur bergabung dengan NATO, sebagian sebagai tanggapan terhadap ancaman keamanan regional yang melibatkan Rusia seperti krisis konstitusional Rusia tahun 1993, Perang di Abkhazia (1992–1993) dan Perang Chechnya Pertama (1994–1996). Putin mengklaim kekuatan Barat melanggar janji untuk tidak membiarkan negara Eropa Timur bergabung.

Pemilihan presiden Ukraina 2004 berlangsung kontroversial. Selama kampanye pemilu, kandidat oposisi Viktor Yushchenko diracuni oleh TCDD dioksin, dia kemudian menuduh Rusia terlibat. Pada bulan November, Perdana Menteri Viktor Yanukovych dinyatakan sebagai pemenang, meskipun ada tuduhan kecurangan suara oleh pemantau pemilu. Selama periode dua bulan yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Oranye, protes damai besar berhasil menantang hasilnya. Setelah Mahkamah Agung Ukraina membatalkan hasil awal karena meluasnya kecurangan pemilu, pemilihan ulang putaran kedua diadakan, membawa Yushchenko ke tampuk kekuasaan sebagai presiden dan Yulia Tymoshenko sebagai perdana menteri, dan meninggalkan Yanukovych sebagai oposisi. Revolusi Oranye sering dikelompokkan bersama dengan gerakan protes awal abad ke-21 lainnya, khususnya di bekas Uni Soviet, yang dikenal sebagai revolusi warna. Menurut Anthony Cordesman, perwira militer Rusia memandang revolusi warna seperti itu sebagai upaya AS dan negara-negara Eropa untuk menggoyahkan negara-negara tetangga dan merusak keamanan nasional Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh penyelenggara protes Rusia 2011-2013 sebagai mantan penasihat Yushchenko, dan menggambarkan protes tersebut sebagai upaya untuk mentransfer Revolusi Oranye ke Rusia. Demonstrasi yang mendukung Putin selama periode ini disebut "protes anti-Oranye".

Pada KTT Bukares 2008, Ukraina dan Georgia berusaha untuk bergabung dengan NATO. Tanggapan di antara anggota NATO terbagi; Negara-negara Eropa Barat menentang penawaran Rencana Aksi Keanggotaan untuk menghindari permusuhan dengan Rusia, sementara Presiden Amerika Serikat, George W. Bush mendorong penerimaan mereka. NATO akhirnya menolak untuk menawarkan Ukraina dan Georgia, tetapi juga mengeluarkan pernyataan yang menyetujui bahwa "negara-negara ini akan menjadi anggota NATO" di beberapa titik. Putin menyuarakan oposisi yang kuat terhadap tawaran keanggotaan NATO Georgia dan Ukraina. Pada Januari 2022, kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO masih kecil.

Pada tahun 2009, Yanukovych mengumumkan niatnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden Ukraina 2010, yang kemudian dimenangkannya. Pada November 2013, gelombang besar protes pro-Uni Eropa (UE) meletus sebagai tanggapan atas keputusan Yanukovych yang tiba-tiba untuk tidak menandatangani Perjanjian Asosiasi UE–Ukraina, alih-alih memilih hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia. Pada 22 Februari 2013, parlemen Ukraina sangat menyetujui untuk menyelesaikan perjanjian dengan UE, setelah itu Rusia menekan Ukraina untuk menolaknya.

Euromaidan, Revolusi Martabat, dan kerusuhan pro-Rusia

Menyusul protes berbulan-bulan sebagai bagian dari gerakan Euromaidan, pada 21 Februari 2014, Yanukovych dan para pemimpin oposisi parlemen menandatangani kesepakatan penyelesaian yang menyerukan pemilihan awal. Keesokan harinya, Yanukovych melarikan diri dari ibu kota menjelang pemungutan suara pemakzulan yang mencabut kekuasaannya sebagai presiden. Pada tanggal 23 Februari, parlemen mengadopsi undang-undang untuk mencabut undang-undang tahun 2012 yang memberikan bahasa Rusia status resmi. RUU itu tidak disahkan, namun proposal tersebut memicu reaksi negatif di wilayah berbahasa Rusia di Ukraina, yang diintensifkan oleh media Rusia yang mengatakan bahwa populasi etnis Rusia dalam bahaya.

Pada 27 Februari, pemerintahan sementara dibentuk dan pemilihan presiden dini dijadwalkan. Keesokan harinya, Yanukovych muncul kembali di Rusia dan dalam konferensi pers menyatakan bahwa dia tetap menjadi penjabat presiden Ukraina, sama seperti Rusia memulai kampanye militernya secara terbuka di Krimea. Para pemimpin wilayah timur Ukraina yang berbahasa Rusia menyatakan kesetiaan yang berkelanjutan kepada Yanukovych, menyebabkan kerusuhan pro-Rusia tahun 2014 di Ukraina.

Pangkalan militer Rusia di Krimea

Pada awal konflik, Rusia memiliki sekitar 12.000 personel militer di Armada Laut Hitam, di beberapa lokasi di semenanjung Krimea seperti Sevastopol, Kacha, Hvardiiske, Simferopol Raion, Sarych, dan lain-lain. Pada tahun 2005 terjadi perselisihan atas kendali mercusuar tanjung Sarych dekat Yalta, dan sejumlah suar lainnya. Kehadiran Rusia diizinkan oleh perjanjian pangkalan dan transit dengan Ukraina. Berdasarkan perjanjian tersebut, militer Rusia di Krimea dibatasi hingga maksimal 25.000 tentara; mereka diharuskan untuk: menghormati kedaulatan Ukraina, menghormati undang-undangnya, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara, dan menunjukkan "kartu identitas militer" mereka saat melintasi perbatasan internasional. Di awal konflik, batas pasukan yang cukup besar dalam perjanjian tersebut memungkinkan Rusia untuk secara signifikan memperkuat kehadiran militernya dengan alasan keamanan yang masuk akal, mengerahkan pasukan khusus, dan kemampuan lain yang diperlukan untuk melakukan operasi di Krimea.

Menurut perjanjian asli tentang pembagian Armada Laut Hitam Soviet yang ditandatangani pada tahun 1997, Rusia diizinkan untuk memiliki pangkalan militernya di Krimea hingga tahun 2017, setelah itu Rusia akan mengevakuasi semua unit militer termasuk bagiannya dari Armada Laut Hitam dari Republik Otonom Krimea dan Sevastopol. Pada 21 April 2010, mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovych menandatangani kesepakatan baru yang dikenal sebagai Pakta Kharkiv, untuk menyelesaikan sengketa gas Rusia-Ukraina 2009; itu memperpanjang masa tinggal hingga 2042 dengan opsi untuk memperbarui.

Legalitas dan deklarasi perang

Tidak ada deklarasi perang resmi yang dikeluarkan dalam Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Saat Putin mengumumkan Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, dia mengklaim akan memulai "operasi militer khusus", mengesampingkan deklarasi perang resmi. Pernyataan itu, bagaimanapun, dianggap sebagai deklarasi perang oleh pemerintah Ukraina dan dilaporkan oleh banyak sumber berita internasional. Sementara parlemen Ukraina menyebut Rusia sebagai "negara teroris" sehubungan dengan tindakan militernya di Ukraina, parlemen tersebut belum mengeluarkan deklarasi perang resmi atas namanya.

Invasi Rusia ke Ukraina melanggar hukum internasional (termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa). Invasi juga telah disebut sebagai kejahatan agresi di bawah hukum pidana internasional dan di bawah hukum pidana domestik beberapa negara (termasuk Ukraina dan Rusia) meskipun ada kendala prosedural untuk penuntutan di bawah undang-undang ini.

Sejarah

Aneksasi Krimea oleh Rusia (2014)

Pada 20 Februari 2014, Rusia memulai aneksasi Krimea. Pada tanggal 22-23 Februari, di bawah kekosongan kekuasaan segera setelah penggulingan Viktor Yanukovich, pasukan Rusia dan pasukan khusus mulai bergerak ke Krimea melalui Novorossiysk. Pada tanggal 27 Februari, pasukan Rusia tanpa lencana memulai gerak maju mereka ke Semenanjung Krimea. Mereka mengambil posisi strategis dan merebut Parlemen Krimea, mengibarkan bendera Rusia. Pos pemeriksaan keamanan mengisolasi Semenanjung Krimea dari seluruh Ukraina dan membatasi pergerakan di dalam wilayah tersebut.

Pada hari-hari berikutnya, tentara Rusia mengamankan bandara utama dan pusat komunikasi. Serangan dunia maya Rusia menutup situs web yang terkait dengan pemerintah Ukraina, media berita, dan media sosial. Serangan dunia maya juga memungkinkan akses Rusia ke ponsel pejabat Ukraina dan anggota parlemen, yang selanjutnya mengganggu komunikasi.

Pada tanggal 1 Maret, badan legislatif Rusia menyetujui penggunaan angkatan bersenjata, yang menyebabkan masuknya pasukan Rusia dan perangkat keras militer ke semenanjung. Pada hari-hari berikutnya, semua pangkalan dan instalasi militer Ukraina yang tersisa dikepung, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Selatan. Setelah Rusia secara resmi mencaplok semenanjung itu pada 18 Maret, pangkalan militer dan kapal Ukraina diserbu oleh pasukan Rusia. Pada 24 Maret, Ukraina memerintahkan pasukan untuk mundur; pada 30 Maret, semua pasukan Ukraina telah meninggalkan semenanjung.

Pada 15 April, parlemen Ukraina menyatakan Krimea sebagai wilayah yang diduduki sementara oleh Rusia. Setelah aneksasi, pemerintah Rusia meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan membuat ancaman nuklir. Putin mengatakan bahwa gugus tugas militer Rusia akan dibentuk di Krimea. Pada bulan November, NATO menyatakan bahwa pihaknya yakin Rusia mengerahkan senjata berkemampuan nuklir ke Krimea. Sejak aneksasi Krimea, beberapa anggota NATO telah memberikan pelatihan untuk tentara Ukraina.

Perang di Donbas (2014–2015)

Kerusuhan pro-Rusia

Dimulai pada akhir Februari 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah terjadi di kota-kota besar di wilayah timur dan selatan Ukraina. Protes pertama di Ukraina selatan dan timur sebagian besar merupakan ekspresi ketidakpuasan penduduk asli terhadap pemerintah Ukraina yang baru. Keterlibatan Rusia pada tahap ini terbatas pada menyuarakan dukungan untuk demonstrasi. Rusia mengeksploitasi ini dan meluncurkan kampanye politik dan militer terkoordinasi melawan Ukraina. Putin memberikan legitimasi kepada para separatis ketika dia menggambarkan Donbas sebagai bagian dari "Rusia Baru" (Novorossiya), dan menyatakan kebingungan tentang bagaimana wilayah tersebut pernah menjadi bagian dari Ukraina.

Pada akhir Maret, Rusia terus mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan timur Ukraina, mencapai 30-40.000 tentara pada bulan April. Pengerahan itu digunakan untuk mengancam eskalasi dan mengganggu respons Ukraina. Ancaman ini memaksa Ukraina untuk mengalihkan pasukan ke perbatasannya, bukan ke zona konflik.

Otoritas Ukraina menindak protes pro-Rusia dan menangkap para pemimpin separatis lokal pada awal Maret. Para pemimpin itu digantikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan dinas keamanan Rusia dan kepentingan bisnis Rusia. Pada April 2014, warga Rusia telah menguasai gerakan separatis, didukung oleh sukarelawan dan material dari Rusia, termasuk pejuang Chechnya dan Cossack. Menurut Komandan Republik Rakyat Donetsk Igor Girkin, tanpa dukungan ini di bulan April, gerakan ini akan bubar, seperti yang terjadi di Kharkiv dan Odesa. Kelompok separatis mengadakan referendum yang disengketakan pada bulan Mei yang tidak diakui oleh Ukraina atau negara anggota PBB lainnya.

Konflik bersenjata

Pada bulan April, konflik bersenjata dimulai di timur Ukraina antara pasukan separatis yang didukung Rusia dan Ukraina. Para separatis mendeklarasikan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Sejak 6 April, militan menduduki gedung-gedung pemerintah di banyak kota dan menguasai penyeberangan perbatasan ke Rusia, pusat transportasi, pusat penyiaran, dan infrastruktur strategis lainnya. Pada 12 April beberapa kelompok bersenjata merebut kota Sloviansk, Kramatorsk dan kemudian Horlivka, Druzhkivka di hari-hari berikutnya. Mereka dipimpin oleh orang-orang seperti pensiunan kolonel Rusia Igor Girkin, letnan kolonel Igor Bezler. Dihadapkan dengan perluasan kontrol teritorial separatis yang berkelanjutan, pada tanggal 15 April pemerintah sementara Ukraina meluncurkan "Operasi Anti-Teror" (OAT), namun, pasukan Ukraina tidak dipersiapkan dengan baik dan dalam posisi yang buruk dan operasi tersebut dengan cepat terhenti.

Pada akhir April, Ukraina mengumumkan telah kehilangan kendali atas provinsi Donetsk dan Luhansk. Itu diklaim dalam "pertempuran penuh" terhadap kemungkinan invasi Rusia dan mengembalikan wajib militer ke angkatan bersenjatanya. Hingga Mei, kampanye Ukraina berfokus pada menahan separatis dengan mengamankan posisi kunci di sekitar zona Operasi Anti-Teror untuk memposisikan militer untuk serangan yang menentukan setelah mobilisasi nasional Ukraina selesai.

Ketika konflik antara separatis dan pemerintah Ukraina meningkat pada bulan Mei, Rusia mulai menggunakan "pendekatan gabungan", menggabungkan taktik disinformasi, pejuang tidak teratur, pasukan reguler Rusia, dan dukungan militer konvensional. Pertempuran Bandara Donetsk Pertama mengikuti pemilihan presiden Ukraina. Itu menandai titik balik dalam konflik; itu adalah pertempuran pertama antara separatis dan pemerintah Ukraina yang melibatkan sejumlah besar "sukarelawan" Rusia. Menurut Ukraina, pada puncak konflik pada musim panas 2014, paramiliter Rusia terdiri antara 15% dan 80% dari para pejuang. Dari bulan Juni Rusia menyiapkan senjata, baju besi, dan amunisi.

Pada 17 Juli 2014, pasukan yang dikendalikan Rusia menembak jatuh sebuah pesawat penumpang, Malaysia Airlines Penerbangan 17, saat terbang di atas timur Ukraina. Investigasi dan pengambilan jenazah dimulai di zona konflik saat pertempuran berlanjut.

Pada akhir Juli, pasukan Ukraina mendesak ke kota-kota, untuk memutus rute pasokan antara keduanya, mengisolasi Donetsk dan berusaha memulihkan kendali atas perbatasan Rusia-Ukraina. Pada 28 Juli, ketinggian strategis Savur-Mohyla berada di bawah kendali Ukraina, bersama dengan kota Debaltseve, pusat kereta api penting. Keberhasilan operasional pasukan Ukraina ini mengancam keberadaan negara bagian DPR dan LPR, mendorong penembakan lintas batas Rusia yang ditujukan terhadap pasukan Ukraina di tanah mereka sendiri, mulai pertengahan Juli dan seterusnya.

Invasi Rusia Agustus 2014

Setelah serangkaian kekalahan militer dan kemunduran bagi separatis, yang bersatu di bawah panji "Novorossiya", Rusia mengirimkan apa yang disebutnya "konvoi kemanusiaan" truk melintasi perbatasan pada pertengahan Agustus 2014. Ukraina menyebut langkah itu sebagai "invasi langsung". Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina melaporkan bahwa konvoi tiba hampir setiap hari di bulan November (hingga 9 konvoi pada tanggal 30 November) dan isinya sebagian besar adalah senjata dan amunisi. Strelkov mengklaim bahwa pada awal Agustus, prajurit Rusia, yang diduga sedang "berlibur" dari ketentaraan, mulai berdatangan di Donbas.

Pada Agustus 2014, "Operasi Anti-Terorisme" Ukraina menciutkan wilayah di bawah kendali pro-Rusia, dan mendekati perbatasan. Igor Girkin mendesak intervensi militer Rusia, dan mengatakan bahwa kurangnya pengalaman tempur pasukan tidak teratur, bersama dengan kesulitan perekrutan di antara penduduk lokal, telah menyebabkan kemunduran. Dia menyatakan, "Kalah dalam perang di wilayah yang oleh Presiden Vladimir Putin secara pribadi dinamai Rusia Baru akan mengancam kekuasaan Kremlin dan, secara pribadi, kekuasaan presiden".

Menanggapi situasi yang memburuk, Rusia meninggalkan pendekatan hibridanya, dan memulai invasi konvensional pada 25 Agustus 2014. Keesokan harinya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa tentara ini telah melintasi perbatasan "secara tidak sengaja". Menurut perkiraan Nikolai Mitrokhin, pada pertengahan Agustus 2014 selama Pertempuran Ilovaisk, antara 20.000 dan 25.000 tentara bertempur di Donbas di pihak separatis, dan hanya 40–45% adalah "penduduk lokal".

Pada 24 Agustus 2014, Amvrosiivka diduduki oleh pasukan terjun payung Rusia, didukung oleh 250 kendaraan lapis baja dan artileri. Pada hari yang sama, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyebut operasi itu sebagai "Perang Patriotik 2014" Ukraina dan perang melawan agresi eksternal. Pada tanggal 25 Agustus, konvoi kendaraan militer Rusia dilaporkan telah menyeberang ke Ukraina dekat Novoazovsk di pantai laut Azov. Tampaknya menuju Mariupol yang dikuasai Ukraina, di daerah yang tidak melihat kehadiran pro-Rusia selama berminggu-minggu. Pasukan Rusia merebut Novoazovsk. dan tentara Rusia mulai mendeportasi warga Ukraina yang tidak memiliki alamat terdaftar di kota tersebut. Protes anti-perang pro-Ukraina terjadi di Mariupol. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat.

Divisi Serangan Udara Pengawal ke-76 yang berbasis di Pskov diduga memasuki wilayah Ukraina pada bulan Agustus dan terlibat dalam pertempuran kecil di dekat Luhansk, menyebabkan 80 orang tewas. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa mereka telah menyita dua unit kendaraan lapis baja di dekat Luhansk, dan dilaporkan telah menghancurkan tiga tank dan dua kendaraan lapis baja lainnya di wilayah lain. Pemerintah Rusia membantah pertempuran itu terjadi, tetapi pada 18 Agustus, Resimen ke-76 dianugerahi Ordo Suvorov, salah satu penghargaan tertinggi Rusia, oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu untuk "penyelesaian misi militer yang berhasil" dan "keberanian dan kepahlawanan".

Pembicara majelis tinggi parlemen Rusia dan saluran televisi negara Rusia mengakui bahwa tentara Rusia memasuki Ukraina, tetapi menyebut mereka sebagai "sukarelawan". Seorang reporter Novaya Gazeta, sebuah surat kabar oposisi di Rusia, menyatakan bahwa kepemimpinan militer Rusia membayar tentara untuk mengundurkan diri dari komisi mereka dan berperang di Ukraina pada awal musim panas 2014, dan kemudian mulai memerintahkan tentara ke Ukraina. Anggota parlemen oposisi Rusia Lev Shlosberg membuat pernyataan serupa, meskipun dia mengatakan para pejuang dari negaranya adalah "pasukan reguler Rusia", yang menyamar sebagai unit DPR dan LPR.

Pada awal September 2014, saluran televisi milik negara Rusia melaporkan pemakaman tentara Rusia yang tewas di Ukraina, tetapi menggambarkan mereka sebagai "sukarelawan" yang berjuang untuk "dunia Rusia". Valentina Matviyenko, seorang politisi top Rusia Bersatu, juga memuji "sukarelawan" yang berjuang di "negara persaudaraan kita". Televisi negara Rusia untuk pertama kalinya menayangkan pemakaman seorang tentara yang tewas dalam pertempuran di Ukraina.

Serangan Mariupol dan gencatan senjata Minsk pertama

Pada 3 September, Poroshenko mengatakan bahwa dia dan Putin telah mencapai kesepakatan "gencatan senjata permanen". Namun, Rusia membantahnya dan menyangkal bahwa mereka adalah pihak dalam konflik, hanya membahas cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Poroshenko kemudian menarik kembali pernyataannya. Pada tanggal 5 September, Perwakilan Tetap OSCE Rusia, Andrey Kelin, menyatakan bahwa wajar jika separatis pro-Rusia "akan membebaskan" Mariupol. Pasukan Ukraina melaporkan bahwa kelompok intelijen Rusia telah terlihat di daerah tersebut. Kelin mengatakan bahwa mungkin ada relawan di sana. Pada 4 September 2014, seorang perwira NATO mengatakan bahwa beberapa ribu pasukan reguler Rusia beroperasi di Ukraina.

Pada tanggal 5 September 2014, perjanjian gencatan senjata Protokol Minsk ditandatangani, menarik garis demarkasi antara Ukraina dan wilayah Oblast Donetsk dan Luhansk yang dikuasai separatis.

Akhir 2014 dan perjanjian Minsk II

Pada tanggal 7 dan 12 November, pejabat NATO menegaskan kembali kehadiran Rusia di Ukraina, dengan menyebutkan bahwa 32 tank, 16 meriam howitzer, dan 30 truk tentara telah memasuki negara tersebut. Jenderal AS Philip M. Breedlove menyatakan bahwa "tank Rusia, artileri Rusia, sistem pertahanan udara Rusia, dan pasukan tempur Rusia" telah terlihat. NATO mengatakan telah melihat peningkatan jumlah tank Rusia, senjata artileri, dan peralatan militer berat lainnya di Ukraina, dan memperbaharui seruannya kepada Moskow untuk menarik pasukannya. Chicago Council on Global Affairs menyatakan bahwa separatis Rusia mendapatkan keuntungan teknis atas tentara Ukraina sejak adanya aliran besar masuknya sistem militer canggih pada pertengahan 2014: senjata anti-pesawat yang efektif ("Buk", MANPADS) menekan serangan udara Ukraina, drone Rusia menyediakan intelijen, dan sistem komunikasi aman Rusia mengganggu intelijen komunikasi Ukraina. Pihak Rusia menggunakan sistem peperangan elektronik yang tidak dimiliki oleh Ukraina. Kesimpulan serupa tentang keunggulan teknis separatis Rusia juga disuarakan oleh Pusat Penelitian Studi Konflik. Dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 12 November, perwakilan Inggris menuduh Rusia sengaja membatasi kemampuan misi observasi OSCE, menunjukkan bahwa pengamat diizinkan untuk memantau hanya dua kilometer perbatasan, dan pesawat tak berawak dikerahkan untuk memperluas kemampuan mereka tetapi seringkali macet atau ditembak jatuh.

Pada Januari 2015, kota Donetsk, Luhansk, dan Mariupol menjadi tiga front pertempuran utama. Poroshenko menggambarkan situasi ini sebagai eskalasi yang berbahaya pada 21 Januari, mengingat laporan lebih dari 2.000 tentara tambahan Rusia, 200 tank, dan kendaraan pengangkut personel bersenjata yang telah melintasi perbatasan. Dia bahkan mempersingkat kunjungannya ke Forum Ekonomi Dunia karena keprihatinannya atas perkembangan tersebut.

Paket tindakan baru untuk mengakhiri konflik, yang dikenal sebagai Minsk II, disepakati pada 15 Februari 2015. Pada 18 Februari, pasukan Ukraina mundur dari Debatlseve setelah pertempuran intensitas tinggi terakhir di wilayah Donbas hingga tahun 2022. Pada September 2015, Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperkirakan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 8.000 korban jiwa.

Garis konflik stabil (2015–2021)

Setelah perjanjian Minsk, perang berubah menjadi perang parit statis di sekitar garis kontak yang disepakati, dengan sedikit perubahan dalam kontrol teritorial. Konflik tersebut ditandai dengan duel artileri, operasi pasukan khusus, dan perang parit. Permusuhan tidak pernah berhenti untuk jangka waktu yang cukup lama, tetapi berlanjut pada tingkat yang rendah meskipun ada upaya gencatan senjata berulang kali. Pada bulan-bulan setelah jatuhnya Debaltseve, pertempuran kecil berlanjut di sepanjang garis kontak, tetapi tidak ada perubahan teritorial yang signifikan terjadi. Kedua belah pihak mulai memperkuat posisi mereka dengan membangun jaringan parit, bunker, dan terowongan, mengubah konflik menjadi perang parit statis. Meskipun konflik relatif statis ini dijuluki sebagai "beku" oleh beberapa orang, pertempuran tetap berlangsung dan tidak pernah berhenti. Antara 2014 dan 2022, terjadi 29 gencatan senjata, masing-masing setuju untuk berlaku tanpa batas waktu, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari dua minggu.

Pejabat AS dan internasional terus melaporkan kehadiran militer Rusia yang aktif di wilayah timur Ukraina, termasuk di wilayah Debaltseve. Pada tahun 2015, pasukan separatis Rusia diperkirakan berjumlah sekitar 36.000 tentara (dibandingkan dengan 34.000 tentara Ukraina), dan sekitar 8.500–10.000 di antaranya adalah tentara Rusia. Selain itu, sekitar 1.000 pasukan GRU (badan intelijen militer Rusia) beroperasi di daerah tersebut. Perkiraan lain pada tahun 2015 menyatakan bahwa pasukan Ukraina melebihi jumlah pasukan Rusia, dengan perkiraan 40.000 hingga 20.000. Pada tahun 2017, rata-rata satu tentara Ukraina tewas dalam pertempuran setiap tiga hari, sementara terdapat sekitar 6.000 tentara Rusia dan 40.000 pasukan separatis di wilayah tersebut.

Kasus tentara Rusia yang terbunuh dan terluka dibahas di media lokal Rusia. Perekrutan di wilayah Donbas dilakukan secara terbuka melalui organisasi veteran dan paramiliter. Vladimir Yefimov, pemimpin salah satu organisasi tersebut, menjelaskan bagaimana proses rekrutmen tersebut bekerja di wilayah Ural. Organisasi tersebut merekrut sebagian besar veteran tentara, tetapi juga polisi, petugas pemadam kebakaran, dan lain-lain dengan pengalaman militer. Biaya untuk memperlengkapi seorang sukarelawan diperkirakan mencapai 350.000 rubel (sekitar $6.500) ditambah gaji 60.000 hingga 240.000 rubel per bulan. Para rekrutan menerima senjata hanya setelah tiba di zona konflik. Seringkali, pasukan Rusia melakukan perjalanan dengan menyamar sebagai personel Palang Merah. Igor Trunov, kepala Palang Merah Rusia di Moskow, mengutuk konvoi ini, mengatakan bahwa mereka mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan. Rusia menolak untuk mengizinkan OSCE memperluas misinya di luar dua penyeberangan perbatasan.

Para sukarelawan diberi dokumen yang menyatakan bahwa partisipasi mereka terbatas pada "menawarkan bantuan kemanusiaan" untuk menghindari undang-undang tentang tentara bayaran Rusia. Undang-undang tersebut mendefinisikan tentara bayaran sebagai seseorang yang "berpartisipasi [dalam pertempuran] dengan tujuan yang bertentangan dengan kepentingan Federasi Rusia".

Pada Agustus 2016, dinas intelijen Ukraina, SBU, menerbitkan rekaman telepon dari tahun 2014 yang menunjukkan Sergey Glazyev (penasihat presiden Rusia), Konstantin Zatulin, dan orang lain membahas pendanaan rahasia aktivis pro-Rusia di Ukraina Timur, pendudukan gedung administrasi, dan tindakan lain yang memicu konflik. Pada awal Februari 2014, Glazyev memberikan instruksi langsung kepada berbagai partai pro-Rusia tentang bagaimana mengambil alih kantor administrasi lokal, apa yang harus dilakukan setelahnya, bagaimana merumuskan tuntutan, dan menjanjikan dukungan dari Rusia, termasuk "mengirim orang-orang kami".

Insiden Selat Kerch 2018

Rusia memperoleh kendali de facto atas Selat Kerch pada tahun 2014. Pada tahun 2017, Ukraina mengajukan banding ke pengadilan arbitrase terkait penggunaan selat tersebut. Pada tahun 2018, Rusia telah membangun jembatan di atas selat tersebut, membatasi ukuran kapal yang dapat melaluinya, memberlakukan peraturan baru, dan secara berulang kali menahan kapal-kapal Ukraina. Pada 25 November 2018, tiga kapal Ukraina yang melakukan perjalanan dari Odesa ke Mariupol ditangkap oleh kapal perang Rusia; 24 awak kapal Ukraina ditahan. Sehari setelahnya, pada 26 November 2018, parlemen Ukraina dengan bulat mendukung penerapan darurat militer di sepanjang wilayah pesisir Ukraina dan yang berbatasan dengan Rusia.

2019–2020

Lebih dari 110 prajurit Ukraina tewas dalam konflik pada tahun 2019. Pada bulan Mei 2019, Presiden Ukraina yang baru terpilih, Volodymyr Zelenskyy, dilantik dan berjanji untuk mengakhiri perang di Donbas. Pada bulan Desember 2019, Ukraina dan separatis pro-Rusia mulai pertukaran tahanan perang. Sekitar 200 tahanan ditukar pada 29 Desember 2019. Menurut otoritas Ukraina, 50 prajurit Ukraina tewas pada tahun 2020. Antara tahun 2019 dan 2021, Rusia telah mengeluarkan lebih dari 650.000 paspor internal Rusia kepada warga Ukraina.

Penumpukan militer Rusia di sekitar Ukraina (2021–2022)

Dari Maret hingga April 2021, Rusia memulai peningkatan militer besar-besaran di dekat perbatasan, diikuti oleh peningkatan kedua antara Oktober 2021 hingga Februari 2022 di Rusia dan Belarus. Sepanjang periode tersebut, pemerintah Rusia berulang kali membantah memiliki rencana untuk menyerang Ukraina.

Pada awal Desember 2021, setelah penolakan Rusia, Amerika Serikat merilis informasi intelijen tentang rencana invasi Rusia, termasuk foto satelit yang menunjukkan pasukan dan peralatan Rusia di dekat perbatasan. Intelijen tersebut melaporkan daftar situs dan individu kunci yang akan dibunuh atau dinetralisir oleh Rusia. Amerika Serikat merilis beberapa laporan yang dengan tepat memprediksi rencana invasi tersebut.

Tuduhan dan tuntutan Rusia

Sebelum invasi, pejabat Rusia menuduh Ukraina menghasut ketegangan, mempraktikkan Russophobia, dan menindas penutur bahasa Rusia. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan keamanan kepada Ukraina, NATO, dan negara-negara UE lainnya. Pada 9 Desember 2021, Putin mengatakan bahwa "Russophobia adalah langkah pertama menuju genosida". Klaim Putin ditolak oleh komunitas internasional, dan klaim Rusia tentang genosida dianggap tidak berdasar. Pada pidato 21 Februari, Putin mempertanyakan legitimasi negara Ukraina, mengulangi klaim yang tidak akurat bahwa "Ukraina tidak pernah memiliki tradisi kenegaraan yang nyata". Dia secara keliru menyatakan bahwa Vladimir Lenin menciptakan Ukraina, dengan memahat Republik Soviet yang terpisah dari apa yang Putin katakan adalah tanah Rusia, dan bahwa Nikita Khrushchev "mengambil Krimea dari Rusia tanpa alasan dan memberikannya kepada Ukraina" pada tahun 1954.

Putin secara salah mengklaim bahwa masyarakat dan pemerintah Ukraina dikuasai oleh neo-Nazisme, memanggil sejarah kolaborasi di Ukraina yang diduduki oleh Jerman selama Perang Dunia II, dan mengulangi teori konspirasi antisemit yang menggambarkan orang Kristen Rusia, bukan orang Yahudi, sebagai korban sejati Jerman Nazi. Ukraina memang memiliki fraksi sayap kanan jauh, termasuk Batalyon Azov yang terkait dengan neo-Nazisme dan Right Sector. Analis menggambarkan retorika Putin sebagai sangat dibesar-besarkan. Zelenskyy, yang beragama Yahudi, menyatakan bahwa kakeknya bertugas di tentara Soviet melawan Nazi; tiga anggota keluarganya tewas dalam Holocaust.

Selama peningkatan militer kedua, Rusia menuntut perjanjian yang melarang Ukraina bergabung dengan NATO dan mengakhiri semua kegiatan NATO di negara-negara anggota Eropa Timur. Tuntutan ini ditolak. Sebuah perjanjian untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO akan melanggar kebijakan "pintu terbuka" aliansi dan prinsip penentuan nasib sendiri, meskipun NATO tidak melakukan upaya untuk mematuhi permintaan Ukraina untuk bergabung. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjawab bahwa "Rusia tidak memiliki hak suara" dalam keputusan apakah Ukraina bergabung, dan bahwa "Rusia tidak memiliki hak untuk menetapkan wilayah pengaruh untuk mencoba mengendalikan tetangga mereka". NATO menawarkan untuk meningkatkan komunikasi dengan Rusia dan mendiskusikan penempatan rudal dan latihan militer, selama Rusia menarik mundur pasukannya dari perbatasan Ukraina, tetapi Rusia tidak menarik mundur.

Awal dari invasi penuh

Pertempuran di Donbas meningkat secara signifikan sejak 17 Februari 2022. Pihak Ukraina dan separatis pro-Rusia saling menuduh melakukan serangan. Terjadi peningkatan tajam dalam serangan artileri oleh militan yang dipimpin oleh Rusia di Donbas, yang dianggap oleh Ukraina dan pendukungnya sebagai upaya untuk memprovokasi pasukan Ukraina atau menciptakan dalih untuk invasi. Pada 18 Februari, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk memerintahkan evakuasi darurat wajib warga sipil dari ibu kota mereka masing-masing, meskipun pengamat mencatat bahwa evakuasi penuh akan memakan waktu berbulan-bulan. Pemerintah Rusia meningkatkan kampanye disinformasi, dengan media negara Rusia mempromosikan video rekayasa (bendera palsu) hampir setiap jam yang mengklaim menunjukkan pasukan Ukraina menyerang Rusia. Banyak video disinformasi tersebut bersifat amatur, dan bukti menunjukkan bahwa serangan, ledakan, dan evakuasi yang diklaim di Donbas diatur oleh Rusia.

Pada 21 Februari pukul 22:35 (UTC+3), Putin mengumumkan bahwa pemerintah Rusia akan secara diplomatis mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Pada malam yang sama, Putin memerintahkan penempatan pasukan Rusia ke Donbas, yang disebut oleh Rusia sebagai "misi perdamaian". Pada 22 Februari, Dewan Federasi memberikan persetujuan bulat kepada Putin untuk menggunakan kekuatan militer di luar Rusia. Sebagai respons, Zelenskyy memerintahkan pengarahan kembali reservis angkatan darat; Keesokan harinya, parlemen Ukraina menyatakan keadaan darurat nasional selama 30 hari dan memerintahkan mobilisasi seluruh reservis. Rusia mulai mengevakuasi kedutaannya di Kyiv.

Pada malam tanggal 23 Februari, Zelenskyy memberikan pidato dalam bahasa Rusia di mana ia berupaya merayu warga negara Rusia untuk mencegah perang. Ia menolak klaim Rusia tentang neo-Nazisme dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menyerang Donbas. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan pada 23 Februari bahwa pemimpin separatis di Donetsk dan Luhansk telah mengirim surat kepada Putin yang menyatakan bahwa serangan artileri Ukraina menyebabkan kematian warga sipil dan memohon dukungan militer.

Invasi Rusia berskala penuh ke Ukraina (2022–sekarang)

Invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada pagi tanggal 24 Februari 2022, ketika Putin mengumumkan "operasi militer khusus" untuk "mendemiliterisasi dan mendenazifikasi" Ukraina. Beberapa menit kemudian, rudal dan serangan udara melanda di seluruh Ukraina, termasuk Kyiv, diikuti oleh invasi darat besar-besaran di berbagai front. Zelenskyy menyatakan darurat militer dan mobilisasi umum bagi seluruh warga pria Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun, yang dilarang meninggalkan negara.

Serangan Rusia awalnya diluncurkan dari front utara dari Belarus menuju Kyiv, front selatan dari Krimea, dan front tenggara dari Luhansk dan Donetsk menuju Kharkiv. Di front utara, di tengah kerugian berat dan perlawanan Ukraina yang kuat di sekitar Kyiv, kemajuan Rusia terhenti pada bulan Maret, dan pada bulan April pasukannya mundur. Pada 8 April, Rusia menempatkan pasukannya di selatan dan timur Ukraina di bawah komando Jenderal Aleksandr Dvornikov, dan beberapa unit yang ditarik dari utara dikerahkan ulang ke Donbas. Pada 19 April, Rusia meluncurkan serangan baru di sepanjang front sepanjang 500 kilometer dari Kharkiv hingga Donetsk dan Luhansk. Pada 13 Mei, serangan balik Ukraina berhasil mengusir pasukan Rusia di dekat Kharkiv. Pada 20 Mei, Mariupol jatuh ke tangan pasukan Rusia setelah pengepungan berkepanjangan pabrik baja Azovstal. Pasukan Rusia terus membombardir target militer dan sipil jauh dari garis depan. Perang ini menyebabkan krisis kemanusiaan dan pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Yugoslavia pada tahun 1990-an; PBB menyebutnya sebagai krisis tercepat yang berkembang sejak Perang Dunia II. Dalam satu minggu pertama invasi, PBB melaporkan lebih dari satu juta pengungsi melarikan diri dari Ukraina; ini kemudian meningkat menjadi lebih dari 7.405.590 pada 24 September, dengan penurunan dari lebih dari delapan juta karena beberapa pengungsi kembali.

Pasukan Ukraina melancarkan kontraofensif di bagian selatan pada Agustus, dan di bagian timur laut pada September. Pada 30 September, Rusia menggabungkan empat oblast Ukraina yang sebagian direbutnya selama invasi. Aneksasi ini umumnya tidak diakui dan dikutuk oleh negara-negara di seluruh dunia. Setelah Putin mengumumkan bahwa ia akan mulai melakukan konskripsi dari 300.000 warga dengan pelatihan militer dan potensialnya dari sekitar 25 juta warga Rusia yang dapat memenuhi syarat untuk konskripsi, tiket satu arah keluar negeri hampir atau sepenuhnya habis terjual. Serangan Ukraina di bagian timur laut berhasil merebut kembali sebagian besar Oblast Kharkiv pada September. Dalam perjalanan kontraofensif di bagian selatan, Ukraina merebut kembali kota Kherson pada November dan pasukan Rusia mundur ke seberang sungai Dnieper.

Invasi ini secara internasional dikutuk sebagai perang agresi. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut penarikan penuh pasukan Rusia, Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk menghentikan operasi militer dan Dewan Eropa mengusir Rusia. Banyak negara memberlakukan sanksi baru, yang mempengaruhi ekonomi Rusia dan dunia, dan memberikan bantuan kemanusiaan dan militer kepada Ukraina. Pada September 2022, Putin menandatangani undang-undang yang akan menghukum siapa pun yang menentang konskripsi dengan hukuman penjara 10 tahun, yang menyebabkan dorongan internasional untuk memberikan suaka bagi warga Rusia yang melarikan diri dari konskripsi.

Hingga Agustus 2023, total jumlah tentara Rusia dan Ukraina yang tewas atau terluka selama invasi Rusia ke Ukraina hampir mencapai 500.000. Lebih dari 10.000 warga sipil tewas selama invasi Rusia ke Ukraina. Menurut penilaian intelijen AS yang dideklasifikasikan per Desember 2023, Rusia kehilangan 315.000 dari 360.000 pasukan yang membentuk kekuatan darat Rusia sebelum invasi, dan 2.200 dari 3.500 tank.

Pelanggaran hak asasi manusia

Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan terjadi selama perang. Dari 2014 hingga 2021, terdapat lebih dari 3.000 korban sipil, dengan sebagian besar terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Hak bergerak terhambat bagi penduduk zona konflik. Penahanan sewenang-wenang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam beberapa tahun pertama konflik. Ini mengalami penurunan setelah tahun 2016 di daerah yang dikuasai pemerintah, sementara di daerah yang dikuasai separatis, praktik ini tetap berlanjut. Penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengalami kemajuan yang terbatas.

Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, otoritas dan pasukan bersenjata Rusia telah melakukan berbagai kejahatan perang dalam bentuk serangan yang disengaja terhadap target sipil, pembantaian warga sipil, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak, serta serangan sembarangan di daerah padat penduduk. Setelah penarikan pasukan Rusia dari wilayah utara Kyiv, ditemukan bukti kuat kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Secara khusus, di kota Bucha, muncul bukti pembantaian warga sipil yang dilakukan oleh pasukan Rusia, termasuk penyiksaan, mutilasi, pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan warga sipil secara sengaja. Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina (OHCHR) mendokumentasikan pembunuhan setidaknya 73 warga sipil - sebagian besar pria, tetapi juga perempuan dan anak-anak - di Bucha. Lebih dari 1.200 jenazah warga sipil ditemukan di wilayah Kyiv setelah pasukan Rusia mundur, beberapa di antaranya dieksekusi secara sewenang-wenang. Terdapat laporan deportasi paksa ribuan warga sipil, termasuk anak-anak, ke Rusia, terutama dari Mariupol yang diduduki Rusia, serta kekerasan seksual, termasuk kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan berkelompok, serta pembunuhan sengaja warga sipil Ukraina oleh pasukan Rusia. Rusia juga secara sistematis menyerang infrastruktur medis Ukraina, dan Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan 1.422 serangan pada 21 Desember 2023.

Pasukan Ukraina juga dituduh melakukan berbagai kejahatan perang, termasuk perlakuan buruk terhadap tahanan, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasukan Rusia.

Masalah terkait

Dampak tambahan

Pada 19 September, CNN melaporkan bahwa "kemungkinan besar" Pasukan Operasi Khusus Ukraina berada di balik serangkaian serangan drone dan operasi darat yang ditujukan melawan RSF yang didukung oleh Wagner dekat Khartoum pada 8 September. Kyrylo Budanov, kepala Direktorat Utama Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, menyatakan dalam wawancara pada 22 September bahwa ia tidak dapat menyangkal atau mengkonfirmasi keterlibatan Ukraina dalam konflik di Sudan, tetapi mengatakan bahwa Ukraina akan menghukum penjahat perang Rusia di mana pun di dunia.

Sengketa gas

Hingga tahun 2014, Ukraina merupakan jalur transit utama bagi gas alam Rusia yang dijual ke Eropa, yang memberikan pendapatan sekitar US$3 miliar per tahun kepada Ukraina dari biaya transit, menjadikannya layanan ekspor paling menguntungkan bagi negara tersebut. Setelah peluncuran pipa gas Nord Stream oleh Rusia, yang menghindari Ukraina, volume transit gas secara bertahap menurun. Seiring dengan dimulainya Perang Rusia-Ukraina pada Februari 2014, ketegangan berat meluas ke sektor gas. Pecahnya perang di wilayah Donbas memaksa penangguhan proyek pengembangan cadangan gas serpih Ukraina di lapangan gas Yuzivska, yang direncanakan sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan Ukraina pada impor gas Rusia. Akhirnya, Komisioner Energi Uni Eropa Günther Oettinger diundang untuk merundingkan kesepakatan yang menjamin pasokan gas ke Ukraina dan transit ke UE.

Ledakan merusak bagian Ukraina dari pipa gas Urengoy–Pomary–Uzhhorod di Oblast Ivano-Frankivsk pada Mei 2014. Pejabat Ukraina menyalahkan teroris Rusia. Bagian lain dari pipa meledak di Oblast Poltava pada 17 Juni 2014, satu hari setelah Rusia membatasi pasokan gas kepada pelanggan Ukraina karena pembayaran yang tidak dilakukan. Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov mengatakan pada hari berikutnya bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh bom.

Pada tahun 2015, media negara Rusia melaporkan bahwa Rusia berencana untuk sepenuhnya menghentikan pasokan gas ke Eropa melalui Ukraina setelah tahun 2018. Perusahaan energi milik negara Rusia, Gazprom, telah mengurangi secara substansial volume gas yang ditransit melalui Ukraina dan menyatakan niatnya untuk mengurangi lebih lanjut melalui pipa diversifikasi transit (Turkish Stream, Nord Stream, dll.). Gazprom dan Ukraina sepakat untuk kesepakatan lima tahun tentang transit gas Rusia ke Eropa pada akhir tahun 2019.

Pada tahun 2020, pipa gas alam TurkStream yang berjalan dari Rusia ke Turki mengubah aliran gas regional di Eropa Tenggara dengan mengalihkan transit melalui Ukraina dan sistem pipa Trans Balkan.

Pada Mei 2021, pemerintahan Biden mencabut sanksi CAATSA Trump pada perusahaan di balik pipa gas Nord Stream 2 Rusia ke Jerman. Presiden Ukraina Zelenskyy mengatakan ia "terkejut" dan "kecewa" dengan keputusan Joe Biden. Pada Juli 2021, AS mendesak Ukraina untuk tidak mengkritik kesepakatan yang akan datang dengan Jerman mengenai pipa gas tersebut.

Pada Juli 2021, Biden dan Kanselir Jerman Angela Merkel menyelesaikan kesepakatan bahwa AS dapat memicu sanksi jika Rusia menggunakan Nord Stream sebagai "senjata politik". Kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah Polandia dan Ukraina terputus dari pasokan gas Rusia. Ukraina akan mendapatkan pinjaman $50 juta untuk teknologi hijau hingga 2024, dan Jerman akan mendirikan dana miliaran dolar untuk mempromosikan transisi Ukraina ke energi hijau sebagai kompensasi atas hilangnya biaya transit gas. Kontrak untuk transit gas Rusia melalui Ukraina akan diperpanjang hingga 2034 jika pemerintah Rusia menyetujuinya.

Pada Agustus 2021, Zelenskyy memperingatkan bahwa pipa gas alam Nord Stream 2 antara Rusia dan Jerman adalah "senjata berbahaya, bukan hanya bagi Ukraina tetapi bagi seluruh Eropa." Pada September 2021, CEO Naftogaz Ukraina Yuriy Vitrenko menuduh Rusia menggunakan gas alam sebagai "senjata geopolitik". Vitrenko menyatakan bahwa "Pernyataan bersama dari Amerika Serikat dan Jerman mengatakan bahwa jika Kremlin menggunakan gas sebagai senjata, akan ada tanggapan yang sesuai. Kami sekarang menunggu penerapan sanksi pada anak perusahaan Gazprom yang 100%, operator Nord Stream 2."

Peperangan hibrida

Konflik Rusia-Ukraina juga melibatkan elemen perang hibrida dengan menggunakan metode non-tradisional. Perang dunia maya telah digunakan oleh Rusia dalam operasi yang mencakup serangan yang berhasil pada jaringan listrik Ukraina pada Desember 2015 dan Desember 2016, yang merupakan serangan siber pertama yang berhasil pada jaringan listrik, serta serangan pasokan massa hacker pada Juni 2017, yang diklaim oleh AS sebagai serangan siber terbesar yang diketahui. Sebagai balasan, operasi Ukraina melibatkan Surkov Leaks pada Oktober 2016 yang merilis 2.337 surel terkait rencana Rusia untuk merebut Krimea dari Ukraina dan memprovokasi kerusuhan separatis di Donbas. Perang informasi Rusia terhadap Ukraina juga merupakan salah satu front perang hibrida yang dilancarkan oleh Rusia.

Diklaim bahwa kolom kelima Rusia di Ukraina juga ada di antara Partai Wilayah, Partai Komunis, Partai Sosialis Progresif, dan Gereja Ortodoks Rusia.

Kampanye propaganda dan disinformasi Rusia

Berita palsu telah digunakan untuk memprovokasi kemarahan publik selama perang. Pada April 2014, saluran berita Rusia, Russia-1 dan NTV, menampilkan seorang pria yang mengatakan bahwa dia diserang oleh geng fasis Ukraina di satu saluran, dan di saluran lain mengatakan bahwa dia mendanai pelatihan radikal sayap kanan anti-Rusia. Segmen ketiga menggambarkan pria tersebut sebagai seorang ahli bedah neo-Nazi. Pada Mei 2014, Russia-1 menyiarkan sebuah cerita tentang kekejaman Ukraina dengan menggunakan rekaman operasi Rusia tahun 2012 di Kaukasus Utara. Pada bulan yang sama, jaringan berita Rusia Life menampilkan sebuah foto tahun 2013 tentang seorang anak terluka di Suriah sebagai korban pasukan Ukraina yang baru saja merebut Bandara Internasional Donetsk.

Pada Juni 2014, beberapa outlet berita negara Rusia melaporkan bahwa Ukraina menggunakan fosfor putih dengan menggunakan rekaman tahun 2004 tentang penggunaan fosfor putih oleh Amerika Serikat di Irak. Pada Juli 2014, Channel One Russia menyiarkan wawancara dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun yang berbicara bahasa Rusia disalib oleh nasionalis Ukraina di sebuah lapangan fiktif di Sloviansk yang ternyata palsu.

Pada tahun 2022, media negara Rusia mengisahkan kisah genosida dan kuburan massal penuh dengan etnis Rusia di Ukraina timur. Sejumlah kuburan di luar Luhansk digali ketika pertempuran sengit pada tahun 2014 memotong pasokan listrik di kamar mayat lokal. Amnesty International menyelidiki klaim Rusia tahun 2014 tentang kuburan massal yang penuh dengan ratusan mayat dan malah menemukan kejadian terisolasi eksekusi di luar hukum oleh kedua belah pihak. Aparat sensor Rusia, Roskomnadzor, memerintahkan media negara untuk menggunakan informasi hanya dari sumber-sumber negara Rusia atau menghadapi denda dan blokir, dan memerintahkan media dan sekolah untuk mendeskripsikan perang sebagai "operasi militer khusus." Pada 4 Maret 2022, Putin menandatangani undang-undang yang memperkenalkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi mereka yang mempublikasikan "berita palsu" tentang militer Rusia dan operasinya, yang menyebabkan beberapa media berhenti melaporkan tentang Ukraina. Politisi oposisi Rusia Alexei Navalny mengatakan bahwa "kekejian kebohongan" di media negara Rusia "tak terbayangkan. Dan, sayangnya, demikian pula daya persuasinya bagi mereka yang tidak memiliki akses ke informasi alternatif." Dia men-tweet bahwa "penghasut perang" di antara tokoh media negara Rusia "harus diperlakukan sebagai penjahat perang. Mulai dari pemimpin redaksi hingga pembawa acara talk show hingga editor berita, [mereka] harus dihukum sekarang dan diadili suatu hari nanti."

Putin dan media Rusia telah menggambarkan pemerintahan Ukraina dipimpin oleh kaum neo-Nazi yang menganiaya etnis Rusia dan membutuhkan perlindungan dari Rusia, meskipun Presiden Ukraina, Zelenskyy, adalah orang Yahudi. Menurut jurnalis Natalia Antonova, "perang agresi Rusia saat ini diformulasikan oleh propaganda sebagai kelanjutan langsung dari warisan jutaan prajurit Rusia yang tewas untuk menghentikan" Jerman Nazi dalam Perang Dunia II. Penolakan Ukraina terhadap penerimaan resolusi Majelis Umum yang diinisiasi oleh Rusia tentang melawan penyucian Nazisme, yang terbaru adalah Resolusi A/C.3/76/L.57/Rev.1 tentang Melawan Penyucian Nazisme, Neo-Nazisme, dan Praktik Lain yang Mendorong Bentuk-Bentuk Kontemporer Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia, dan Intoleransi Terkait, menciptakan citra Ukraina sebagai negara pro-Nazi. Ini kemungkinan merupakan dasar klaim Rusia, dengan satu-satunya negara lain yang menolak adopsi resolusi tersebut adalah Amerika Serikat. Wakil Perwakilan AS untuk ECOSOC menggambarkan resolusi semacam itu sebagai "upaya samar-samar untuk melegitimasi kampanye disinformasi Rusia yang merendahkan bangsa tetangga dan mempromosikan narasi Soviet yang distorsi dalam sebagian besar sejarah Eropa kontemporer, dengan menyamarinya sebagai upaya menghentikan penyucian Nazi."

NAFO (North Atlantic Fella Organization), sekelompok shitposter online yang bersumpah untuk melawan disinformasi Rusia dan umumnya diidentifikasi dengan gambar anjing Shiba Inu kartun di media sosial, menjadi terkenal setelah Juni 2022, menyusul pertengkaran di Twitter dengan diplomat Rusia Mikhail Ulyanov.

Hubungan Rusia-NATO

Dalam pidatonya yang membenarkan invasi ke Ukraina, Putin dengan kelirunya menyatakan bahwa infrastruktur militer NATO sedang dibangun di dalam Ukraina dan merupakan ancaman bagi Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menggambarkan konflik ini sebagai perang proksi yang dimulai oleh NATO. Dia mengatakan: "Kami tidak berpikir bahwa kami berperang dengan NATO... Sayangnya, NATO percaya bahwa mereka sedang berperang dengan Rusia." NATO menyatakan bahwa mereka tidak berperang dengan Rusia; kebijakan resmi mereka adalah bahwa mereka tidak mencari konfrontasi, tetapi anggotanya mendukung Ukraina dalam "haknya untuk bertahan diri, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB." NATO dan Rusia telah bekerja sama hingga Rusia menganekasai Krimea. Mantan Direktur CIA Leon Panetta mengatakan kepada ABC bahwa Amerika Serikat "tanpa ragu" terlibat dalam perang proksi dengan Rusia.

Pesawat militer Rusia yang terbang di atas Laut Baltik dan Laut Hitam sering kali tidak menunjukkan posisi mereka atau berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara, sehingga menimbulkan risiko potensial bagi pesawat sipil. Pesawat NATO sering kali diterbangkan berkali-kali untuk melacak dan mengintersep pesawat tersebut di dekat wilayah udara aliansi. Pesawat Rusia yang diintersep tidak pernah masuk ke wilayah udara NATO, dan intersepsi dilakukan dengan cara yang aman dan rutin.

Reaksi internasional

Reaksi terhadap aneksasi Krimea oleh Rusia

Tanggapan Ukraina

Presiden Sementara Ukraina, Oleksandr Turchynov, menuduh Rusia "memprovokasi konflik" dengan mendukung penyitaan bangunan parlemen Krimea dan kantor pemerintah lainnya di Semenanjung Krimea. Ia membandingkan tindakan militer Rusia dengan Perang Rusia-Georgia 2008, ketika pasukan Rusia menduduki sebagian wilayah Republik Georgia dan enklave yang memisahkan diri Abkhazia dan Ossetia Selatan didirikan di bawah kendali administrasi yang didukung oleh Rusia. Ia meminta Putin untuk menarik pasukan Rusia dari Crimea dan menyatakan bahwa Ukraina akan "mempertahankan wilayahnya" dan "membela kemerdekaannya". Pada 1 Maret, ia memperingatkan, "Intervensi militer akan menjadi awal perang dan akhir dari segala hubungan antara Ukraina dan Rusia." Pada 1 Maret, Presiden Sementara Oleksandr Turchynov menempatkan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam kesiagaan penuh dan kesiapan tempur.

Kementerian Wilayah yang Sementara Terokupasi dan Pengungsi (IDPs) didirikan oleh pemerintah Ukraina pada 20 April 2016 untuk mengelola bagian-bagian yang diduduki dari wilayah Donetsk, Luhansk, dan Krimea yang terkena intervensi militer Rusia tahun 2014.

Tanggapan militer NATO dan Amerika Serikat

Pada 4 Maret 2014, Amerika Serikat berjanji memberikan bantuan sebesar $1 miliar kepada Ukraina. Tindakan Rusia meningkatkan ketegangan di negara-negara tetangga yang secara historis berada dalam cakupan pengaruhnya, terutama di Baltik dan Moldova. Semua memiliki populasi penutur bahasa Rusia yang besar, dan pasukan Rusia ditempatkan di wilayah pemisahan diri Moldova, yaitu Transnistria. Beberapa negara mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka, dan banyak yang meminta dukungan tambahan dari AS dan Organisasi Traktat Atlantik Utara (NATO), yang telah mereka ikuti dalam beberapa tahun terakhir. Konflik ini "memperkuat kembali" NATO, yang dibentuk untuk menghadapi Uni Soviet, tetapi dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk "misi ekspedisi".

Selain dukungan diplomatik dalam konfliknya dengan Rusia, AS memberikan bantuan militer sebesar US$1,5 miliar kepada Ukraina selama tahun 2010-an. Pada tahun 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan ketentuan yang melarang pelatihan terhadap Batalyon Azov dari Garda Nasional Ukraina oleh pasukan Amerika. Pada tahun-tahun sebelumnya, antara 2014 dan 2017, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan amendemen yang melarang dukungan terhadap Azov, tetapi karena tekanan dari Pentagon, amendemen tersebut diam-diam dicabut.

Pasar keuangan

Reaksi awal terhadap eskalasi ketegangan di Krimea menyebabkan pasar saham Rusia dan Eropa merosot. Intervensi tersebut membuat franc Swiss naik ke level tertinggi dalam 2 tahun terhadap dolar dan level tertinggi dalam 1 tahun terhadap Euro. Euro dan dolar AS sama-sama menguat, demikian pula dengan dolar Australia. Pasar saham Rusia mengalami penurunan lebih dari 10 persen, sedangkan rubel Rusia mencapai level terendah sepanjang masa terhadap dolar AS dan Euro. Bank sentral Rusia menaikkan suku bunga dan campur tangan di pasar valuta asing sebesar $12 miliar untuk mencoba menstabilkan mata uangnya. Harga gandum dan biji-bijian naik, dengan Ukraina sebagai salah satu eksportir utama kedua tanaman tersebut.

Kemudian pada Maret 2014, reaksi pasar ke aneksasi Krimea mengejutkan dengan pasar keuangan global naik setelah referendum di Krimea. Salah satu penjelasannya adalah bahwa sanksi sudah dihargai setelah intervensi Rusia sebelumnya. Beberapa pengamat berpendapat bahwa reaksi positif pasar keuangan global pada Senin, 17 Maret 2014, setelah pengumuman sanksi terhadap Rusia oleh UE dan AS, menunjukkan bahwa sanksi tersebut terlalu lemah untuk merugikan Rusia. Pada awal Agustus 2014, indeks saham Jerman DAX turun 6 persen untuk tahun ini, dan 11 persen sejak Juni, karena kekhawatiran bahwa Rusia, mitra dagang terbesar ke-13 Jerman, akan membalas sanksi.

Reaksi terhadap perang di Donbas

Opini publik Ukraina

Pada 12-25 September 2014, Institut Republik Internasional melakukan jajak pendapat di antara masyarakat Ukraina, tidak termasuk Krimea yang dianeksasi oleh Rusia. Hasilnya menunjukkan bahwa 89% dari responden menentang intervensi militer Rusia tahun 2014 di Ukraina. Berdasarkan wilayah, 78% dari responden di Ukraina Timur (termasuk Oblast Dnipropetrovsk) menentang intervensi tersebut, bersama dengan 89% di Ukraina Selatan, 93% di Ukraina Tengah, dan 99% di Ukraina Barat. Jika dilihat dari bahasa asli, 79% penutur bahasa Rusia dan 95% penutur bahasa Ukraina menentang intervensi tersebut. Sebanyak 80% responden menyatakan bahwa negara harus tetap sebagai negara kesatuan.

Pada 16–22 Januari 2015, GfK, lembaga riset pasar terbesar di Jerman, melakukan jajak pendapat di antara masyarakat Krimea yang telah dianeksasi oleh Rusia. Menurut hasilnya: "Delapan puluh dua persen dari responden menyatakan mereka sepenuhnya mendukung inklusi Krimea ke dalam Rusia, dan 11 persen lagi menyatakan dukungan sebagian. Hanya 4 persen yang menentangnya."

Jajak pendapat bersama yang dilakukan oleh Levada dan Institut Sosiologi Internasional Kyiv dari September hingga Oktober 2020 menemukan bahwa di wilayah yang dikuasai oleh Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri, sedikit lebih dari setengah responden ingin bergabung dengan Rusia (baik dengan atau tanpa status otonom) sementara kurang dari sepuluh persen ingin kemerdekaan dan 12% menginginkan reintegrasi ke Ukraina. Hasilnya berbeda dengan responden di Donbas yang dikendalikan oleh Kyiv, di mana sebagian besar merasa wilayah yang memisahkan diri tersebut harus kembali ke Ukraina. Menurut hasil Levada pada Januari 2022, sekitar 70% dari mereka di wilayah yang memisahkan diri tersebut mengatakan wilayah mereka harus menjadi bagian dari Federasi Rusia.

Opini publik Rusia

Sebuah survei yang dilakukan oleh Levada Centre pada Agustus 2014 melaporkan bahwa hanya 13% dari responden di Rusia yang akan mendukung pemerintah Rusia dalam perang terbuka dengan Ukraina. Protes jalanan menentang perang di Ukraina muncul di Rusia. Protes-protes yang mencolok pertama kali terjadi pada bulan Maret dan protes besar terjadi pada bulan September ketika "puluhan ribu" orang memprotes perang di Ukraina dengan melakukan sebuah mars perdamaian di pusat kota Moskow pada Minggu, 21 September 2014, "di bawah pengawasan ketat polisi".

Reaksi terhadap invasi Rusia ke Ukraina

Opini publik Ukraina

Pada Maret 2022, seminggu setelah invasi Rusia ke Ukraina, 98% dari warga Ukraina – termasuk 82% dari etnis Rusia yang tinggal di Ukraina – mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa bagian manapun dari Ukraina seharusnya menjadi bagian dari Rusia, menurut jajak pendapat Lord Ashcroft yang tidak mencakup Krimea dan bagian Donbas yang dikontrol oleh separatis. Sebanyak 97% warga Ukraina mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan yang tidak menyenangkan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan 94% lainnya mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan yang tidak menyenangkan terhadap Angkatan Bersenjata Rusia.

Pada akhir tahun 2021, 75% warga Ukraina mengatakan bahwa mereka memiliki sikap positif terhadap warga Rusia biasa, sementara pada Mei 2022, 82% warga Ukraina mengatakan bahwa mereka memiliki sikap negatif terhadap warga Rusia biasa.

Opini publik Rusia

Menurut survei oleh Levada Centre pada April 2022, sekitar 74% responden di Rusia mendukung "operasi militer khusus" di Ukraina, menunjukkan bahwa pendapat publik Rusia telah bergeser secara signifikan sejak tahun 2014. Menurut beberapa sumber, salah satu alasan banyak warga Rusia mendukung "operasi militer khusus" adalah karena propaganda dan disinformasi. Selain itu, disarankan bahwa beberapa responden tidak ingin menjawab pertanyaan dari peneliti karena takut akan konsekuensi negatif. Pada akhir Maret, jajak pendapat yang dilakukan di Rusia oleh Levada Center menyimpulkan hal berikut: Ketika ditanya mengapa mereka berpikir operasi militer sedang berlangsung, responden mengatakan bahwa itu untuk melindungi dan membela warga sipil, etnis Rusia, atau penutur bahasa Rusia di Ukraina (43%), untuk mencegah serangan terhadap Rusia (25%), untuk menyingkirkan nasionalis dan "denazifikasi" Ukraina (21%), dan untuk menggabungkan Ukraina atau wilayah Donbas ke dalam Rusia (3%). Menurut jajak pendapat, rating Presiden Rusia naik dari 71% pada malam invasi menjadi 82% pada Maret 2023.

Analisis Kremlin menyimpulkan bahwa dukungan publik untuk perang ini luas tetapi tidak mendalam, dan bahwa sebagian besar warga Rusia akan menerima apapun yang Putin sebut sebagai kemenangan. Pada September 2023, kepala lembaga survei pemerintah VTsIOM, Valery Fyodorov, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa hanya 10-15% dari warga Rusia secara aktif mendukung perang, dan bahwa "sebagian besar warga Rusia tidak menuntut penaklukan Kyiv atau Odesa."

Amerika Serikat

Pada 28 April 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Kongres untuk memberikan tambahan dana sebesar $33 miliar untuk membantu Ukraina, termasuk $20 miliar untuk menyediakan senjata kepada Ukraina. Pada 5 Mei, Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengumumkan bahwa Ukraina telah menerima lebih dari $12 miliar senilai senjata dan bantuan keuangan dari negara-negara Barat sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari. Pada 21 Mei 2022, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang memberikan $40 miliar bantuan asing militer dan kemanusiaan baru untuk Ukraina, menandai komitmen dana sejarah yang sangat besar. Pada Agustus 2022, pengeluaran pertahanan AS untuk melawan upaya perang Rusia melampaui biaya 5 tahun pertama perang di Afghanistan. The Washington Post melaporkan bahwa senjata baru AS yang dikirimkan ke garis depan perang Ukraina menunjukkan skenario pertempuran yang lebih dekat dengan lebih banyak korban. Amerika Serikat berusaha untuk membangun "kekuatan yang langgeng di Ukraina" dengan peningkatan pengiriman senjata dan paket bantuan militer sebesar $3 miliar yang mencetak rekor.

Pemasok militer Rusia

Setelah menghabiskan jumlah besar senjata berat dan amunisi selama beberapa bulan, Federasi Rusia menerima drone tempur, amunisi mengambang, dan sejumlah besar artileri dari Iran, pengiriman tank dan kendaraan lapis baja lainnya dari Belarus, dan dilaporkan berencana untuk melakukan perdagangan untuk amunisi artileri dari Korea Utara dan misil balistik dari Iran.

AS telah menuduh Tiongkok menyediakan Rusia dengan teknologi yang diperlukan untuk senjata berteknologi tinggi, tuduhan yang dibantah oleh Tiongkok. AS memberlakukan sanksi terhadap sebuah perusahaan Tiongkok yang menyediakan gambar satelit kepada pasukan tentara bayaran Rusia yang bertempur di Ukraina.

Pada Maret 2023, negara-negara Barat telah mendorong Uni Emirat Arab untuk menghentikan re-ekspor barang ke Rusia yang memiliki penggunaan militer, di tengah tuduhan bahwa negara Teluk itu mengekspor 158 drone ke Rusia pada tahun 2022. Pada Mei 2023, AS menuduh Afrika Selatan menyuplai senjata ke Rusia dalam sebuah operasi angkatan laut rahasia, tuduhan yang telah dibantah oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Lihat pula

• Daftar konflik bersenjata yang sedang berlangsung