Lompat ke isi

Pemilihan kepala daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
k ←Suntingan 110.137.37.153 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 36.84.155.77
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
 
(120 revisi perantara oleh 58 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Pemilihan kepala daerah''' ('''Pilkada''' atau '''Pemilukada''') dilakukan secara langsung oleh [[penduduk]] [[pembagian administratif Indonesia|daerah administratif]] setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
'''Pemilihan kepala daerah''' ('''Pilkada atau Pemilihan kepala daerah''') di [[Indonesia]] adalah dilakukan secara langsung oleh [[penduduk]] [[pembagian administratif Indonesia|daerah administratif]] lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. [[Kepala daerah]] dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
* [[Gubernur]] dan wakil gubernur untuk [[provinsi]]
* [[Gubernur]] dan wakil gubernur untuk [[provinsi]]
* [[Bupati]] dan wakil bupati untuk [[kabupaten]]
* [[Bupati]] dan wakil bupati untuk [[kabupaten]]
Baris 5: Baris 5:


== Sejarah ==
== Sejarah ==
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang [[Pemerintahan Daerah]], kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni [[2005]].
dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang [[Pemerintahan Daerah]], kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni [[2005]].


Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah [[Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2007|Pilkada DKI Jakarta 2007]].
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah [[Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2007|Pilkada DKI Jakarta 2007]].
Baris 11: Baris 11:
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<ref>[http://news.detik.com/read/2012/07/10/093845/1961693/10/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub]</ref>
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<ref>[http://news.detik.com/read/2012/07/10/093845/1961693/10/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub]</ref>


Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi [[Partai Golkar]] berjumlah 73 orang, Fraksi [[Partai Keadilan Sejahtera]] (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi [[Partai Amanat Nasional]] (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi [[Partai Gerindra]] berjumlah 32 orang.<ref>[http://nasional.kini.co.id/2014/09/26/11950/dpr-putuskan-pilkada-melalui-dprd DPR RI Putuskan Pilkada Melalui DPRD] Kini.co.id, diakes 25 September 2014</ref>
Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi [[Partai Golkar]] berjumlah 73 orang, Fraksi [[Partai Keadilan Sejahtera]] (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi [[Partai Amanat Nasional]] (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi [[Partai Gerindra]] berjumlah 32 orang.<ref>[http://nasional.kini.co.id/2014/09/26/11950/dpr-putuskan-pilkada-melalui-dprd DPR RI Putuskan Pilkada Melalui DPRD] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141006075606/http://nasional.kini.co.id/2014/09/26/11950/dpr-putuskan-pilkada-melalui-dprd |date=2014-10-06 }} Kini.co.id, diakes 25 September 2014</ref>


Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.{{subjektif|date=Juli 2014}}
Keputusan ini mengecewakan sejumlah pihak. Keputusan ini dipandang sebagai langkah mundur dalam bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicari cara untuk menggagalkan putusan tersebut melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bagi sebagian partai yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Sedangkan pencabutan hak rakyat merupakan tindakan pemberontakan terhadap [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan pasal 1. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi.


== Penyelenggaraan ==
== Penyelenggaraan ==
Pilkada diselenggarakan oleh [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh [[Panitia Pengawas Pemilihan Umum]] (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Pilkada diselenggarakan oleh [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh [[Badan Pengawas Pemilihan Umum]] (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I pasal I ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan mengedepankan prinsip [[Pancasila]]


Khusus di [[Aceh]], Pilkada diselenggarakan oleh [[Komisi Independen Pemilihan]] (KIP) dengan diawasi oleh [[Panitia Pengawas Pemilihan Aceh]] (Panwaslih Aceh).
Khusus di [[Aceh]], Pilkada diselenggarakan oleh [[Komisi Independen Pemilihan]] (KIP) dengan diawasi oleh [[Panitia Pengawas Pemilihan]] (Panwaslih).


== Peserta ==
== Peserta ==
[[Berkas:Anis Matta visit to Pekanbaru.JPG|300px|jmpl|Kegiatan para anggota, [[kader]], relawan dan simpatisan [[partai politik]] Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan [[Pemilihan Umum]], lalu [[Pemilihan presiden|Pemilihan Presiden]] dan [[Pemilihan kepala daerah di Indonesia|Pemilihan Kepala Daerah]].]]
[[Berkas:Anis Matta visit to Pekanbaru.JPG|300px|jmpl|Kegiatan para anggota, [[kader]], relawan dan simpatisan [[partai politik]] Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan [[Pemilihan Umum]], lalu [[Pemilihan presiden|Pemilihan Presiden]] dan Pemilihan Kepala Daerah.]]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan [[Mahkamah Konstitusi]] (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Berdasarkan [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]], UU Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan [[Mahkamah Konstitusi]] (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.


Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal
Khusus di [[Aceh]], peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal

Tingkat [[pendidikan]] calon kepala-wakil daerah yang [[terakreditasi]] A atau B serta mempunyai riwayat [[kepemimpinan]] jenjang [[wilayah]] menjadi [[prioritas]] utama dalam mewujudkan [[kualitas]] yang dimiliki setiap [[pemimpin]].

== Persyaratan Calon Pilkada ==
Ketentuan mengenai syarat ikut serta dalam pemilihan kepada daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang didukung direkomendasikan oleh [[partai politik]] kepada penyelenggara pilkada adalah sebagai berikut:
#Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
#Setia dan mengedepankan ideologi [[Pancasila]] serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berpartisipasi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
#Berpendidikan tingkat teratas yang terakreditasi telah memenuhi kreteria mutu ditetapkan oleh BAN-PT.
#Berusia paling rendah 40 tahun untuk Gubernur dan wakil gubernur serta 30 tahun untuk calon Bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil Wali Kota.
# Memiliki riwayat pekerjaan jenjang Provinsi yang membawahi seluruh Kabupaten dan kota.
# Tidak sebagai pengguna atau pemakai narkoba.
# Tidak pernah di penjara selama waktu tertentu sesuai pasal 68 ayat (3) UU 1/2023 KUHP.
# Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
# Tidak memiliki sipat tercela.
# Menyerahkan daftar kekayaan pribadi atau hibah waris.
# Tidak sedang mempunyai kewajiban utang di atas 1.000.000.000,00 sebagai badan hukum atau tidak.
# Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
# Belum pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan.
# Tidak pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur, bupati/walikota bagi calon wakil bupati/wakil walikota di daerah yang sama.
# Mengundurkan diri dari jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak dilantik sebagai calon.
# Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
# Menyatakan secara tertulis dalam pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.
# Mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan milik negara atau perusahaan milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten sejak di tetapkan sebagai calon.<ref>https://rendratopan.com/2020/01/25/19-sembilan-belas-persyaratan-calon-kepala-daerah/</ref>

== Pemiluda Serentak 1957–1958 ==
{{utama|Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958}}
[[Pemilihan umum]] (Pemilu) ini merupakan pemilihan umum legislatif daerah (Pemiluda) yang digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] (DPRD Provinsi/DPRP) dan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]] (DPRD Kabupaten/Kota/DPRK). Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD). Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum pemilihan umum legislatif daerah dapat terselenggara dengan baik.

Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara [[Juni]] 1957 hingga [[Januari]] 1958. Daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK adalah [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], [[Jawa Timur]], [[Daerah Istimewa Yogyakarta|DI Yogyakarta]], [[Sumatera Selatan]], dan [[Riau]] di tahun 1957 dan [[Kalimantan]] di tahun 1958. Sedangkan daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Provinsi/DPRP adalah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]], [[Jawa Barat]], [[Jawa Tengah]], dan [[Jawa Timur]] di tahun 1957 dan [[Kalimantan]] di tahun 1958. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilihan umum legislatif daerah itu mendapuk [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955]] yang sebesar 16,4 persen.

Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Greg Fealy mencatat, suara [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia]] (Masyumi) dan [[Nahdlatul Ulama|Partai Nahdlatul Ulama]] (NU)—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen—turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI) yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, DPRD Tingkat I (DPRD Provinsi/DPRP) dan DPRD Tingkat II (DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.<ref>{{Cite web|last=Wibisono|first=Nuran|title=Pemilu Daerah 1957: PKI Berjaya dan Gagalnya Pilkada Langsung|url=https://tirto.id/pemilu-daerah-1957-pki-berjaya-dan-gagalnya-pilkada-langsung-dm3H|website=tirto.id|language=id|access-date=2022-02-17}}</ref>


== Pilkada Serentak 2015 ==
== Pilkada Serentak 2015 ==
{{main|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015}}
{{utama|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015}}
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015<ref name=":0">[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/18/078650960/9-provinsi-ini-gelar-pilkada-desember-2015 9 Provinsi Ini Gelar Pilkada Desember 2015] Tempo.co. Tanggal 18 Maret 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015.<ref name=":0">{{Cite web|last=Aprianto|first=Anton|date=2015-03-18|title=9 Provinsi Ini Gelar Pilkada Desember 2015|url=https://nasional.tempo.co/read/650960/9-provinsi-ini-gelar-pilkada-desember-2015|website=Tempo|language=en|access-date=2020-09-26}}</ref> Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:<ref>{{Cite web|date=2015-02-24|title=Ini Jadwal Lengkap Pilkada 2015|url=https://republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/24/nk9bsp-ini-jadwal-lengkap-pilkada-2015|website=Republika Online|language=id|access-date=2020-09-26}}</ref><ref>{{Cite web |url=http://pekanbarumx.co/baca/1376/ini-68-daerah-yang-juga-ikut-pilkada-serentak-2015.html |title=Salinan arsip |access-date=2016-04-12 |archive-date=2016-04-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160422084035/http://pekanbarumx.co/baca/1376/ini-68-daerah-yang-juga-ikut-pilkada-serentak-2015.html |dead-url=yes }}</ref>
</ref>. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:<ref>http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/24/nk9bsp-ini-jadwal-lengkap-pilkada-2015</ref> <ref>http://pekanbarumx.co/baca/1376/ini-68-daerah-yang-juga-ikut-pilkada-serentak-2015.html</ref>


=== Pilkada tingkat provinsi ===
=== Pilkada tingkat provinsi ===
Ada 8 Provinsi yang akan menggelar pilkada serentak, yaitu:<ref name=":0" />
Ada 9 Provinsi yang menggelar pilkada serentak, yaitu:<ref name=":0" />
* [[Sumatera Barat]] (berakhir masa jabatan gubernur pada (15-08-2015),
* [[Sumatera Barat]] (berakhir masa jabatan gubernur pada 15-08-2015),
* [[Kepulauan Riau]] (19-08-2015),
* [[Kepulauan Riau]] (19-08-2015),
* [[Jambi]] (03-08-2015),
* [[Jambi]] (03-08-2015),
Baris 373: Baris 403:
! No !! Daerah !! Pasangan Terpilih !! Partai Pengusung
! No !! Daerah !! Pasangan Terpilih !! Partai Pengusung
|-
|-
| 1 || [[Pemilihan Umum Bupati Agam|Kabupaten Agam]] || [[Indra Catri]]<br>[[Trinda Farhan Satria]] || Gerindra<br>PKS
| 1 || [[Pemilihan Umum Bupati Agam 2015|Kabupaten Agam]] || [[Indra Catri]]<br>[[Trinda Farhan Satria]] || Gerindra<br>PKS
|-
|-
| 2 || [[Pemilihan Umum Bupati Asahan|Kabupaten Asahan]] || ||
| 2 || [[Pemilihan Umum Bupati Asahan 2015|Kabupaten Asahan]] || ||
|-
|-
| 3 || [[Pemilihan Umum Bupati Badung|Kabupaten Badung]] || [[I Nyoman Giri Prasta]]<br>[[I Ketut Suiasa]] || PDIP<br>Nasdem
| 3 || [[Pemilihan Umum Bupati Badung 2015|Kabupaten Badung]] || [[I Nyoman Giri Prasta]]<br>[[I Ketut Suiasa]] || PDIP<br>Nasdem
|-
|-
| 4 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangka Barat|Kabupaten Bangka Barat]] || [[Parhan Ali]]<br>[[Markus]] || PDIP<br>PAN<br>Hanura
| 4 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangka Barat 2015|Kabupaten Bangka Barat]] || [[Parhan Ali]]<br>[[Markus]] || PDIP<br>PAN<br>Hanura
|-
|-
| 5 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangka Selatan|Kabupaten Bangka Selatan]] || [[Justiar Noer]]<br>[[Riza Herdavid]] || Demokrat<br>PKS
| 5 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangka Selatan 2015|Kabupaten Bangka Selatan]] || [[Justiar Noer]]<br>[[Riza Herdavid]] || Demokrat<br>PKS
|-
|-
| 6 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangka Tengah|Kabupaten Bangka Tengah]] || [[Erzaldi Rosman]]<br>[[Ibnu Saleh]] || Demokrat<br>PPP<br>Hanura<br>PKS<br>Nasdem<br>Gerindra
| 6 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangka Tengah 2015|Kabupaten Bangka Tengah]] || [[Erzaldi Rosman]]<br>[[Ibnu Saleh]] || Demokrat<br>PPP<br>Hanura<br>PKS<br>Nasdem<br>Gerindra
|-
|-
| 7 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangli|Kabupaten Bangli]] || [[I Made Gianyar]]<br>[[Sang Nyoman Sedana Arta]] || PDIP
| 7 || [[Pemilihan Umum Bupati Bangli 2015|Kabupaten Bangli]] || [[I Made Gianyar]]<br>[[Sang Nyoman Sedana Arta]] || PDIP
|}
|}


== Pilkada Serentak 2017 ==
== Pilkada Serentak 2017 ==
{{main|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2017}}
{{utama|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2017}}
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:<ref name=":1">http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017</ref>
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:<ref name=":1">{{Cite web |url=http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017 |title=Salinan arsip |access-date=2016-04-26 |archive-date=2016-05-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160512172819/http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017 |dead-url=yes }}</ref>


=== Pilkada tingkat provinsi ===
=== Pilkada tingkat provinsi ===
Baris 551: Baris 581:


== Pilkada Serentak 2018 ==
== Pilkada Serentak 2018 ==
{{main|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2018}}
{{utama|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2018}}

=== Pilkada tingkat provinsi ===
=== Pilkada tingkat provinsi ===
{{utama|Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2018}}
Ada 17 Provinsi yang akan menggelar pilkada serentak, yaitu:<ref name=":1" />
{{:Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2018}}
* [[Sumatera Utara]],
* [[Riau]],
* [[Sumatera Selatan]],
* [[Lampung]],
* [[Jawa Barat]],
* [[Jawa Tengah]],
* [[Jawa Timur]],
* [[Kalimantan Barat]] (14-01-2018),
* [[Kalimantan Timur]],
* [[Bali]],
* [[Nusa Tenggara Barat]],
* [[Nusa Tenggara Timur]],
* [[Sulawesi Selatan]],
* [[Sulawesi Tenggara]],
* [[Maluku]],
* [[Maluku Utara]],
* [[Papua]].


=== Pilkada tingkat kabupaten dan kota ===
=== Pilkada tingkat kabupaten dan kota ===
{{utama|Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2018}}
;[[Aceh]]

;[[Sumatera Utara]]

;[[Sumatera Barat]]

Kota Padang

;[[Riau]]

;[[Jambi]]

;[[Sumatera Selatan]]

;[[Bengkulu]]

;[[Lampung]]

;[[Jawa Barat]]

;[[Jawa Tengah]],

;[[Daerah Istimewa Yogyakarta]]

;[[Jawa Timur]]
[[Kabupaten Jombang]] (05-06-2018),

[[Kabupaten Nganjuk|Kabupaten Nganjuk,]]

[[Kabupaten Bojonegoro|Kabupaten Bojonegoro,]]

[[Kabupaten Tulungagung]],

[[Kabupaten Probolinggo|Kabupaten Probolinggo,]]

[[Kabupaten Sampang|Kabupaten Sampang,]]

[[Kabupaten Pamekasan|Kabupaten Pamekasan,]]

[[Kabupaten Bangkalan|Kabupaten Bangkalan,]]

[[Kabupaten Pasuruan|Kabupaten Pasuruan,]]

[[Kabupaten Magetan|Kabupaten Magetan,]]

[[Kabupaten Madiun]],

[[Kabupaten Lumajang]],

[[Kabupaten Bondowoso]],

[[Kota Malang]],

[[Kota Mojokerto]],

[[Kota Kediri]],

[[Kota Madiun]],

[[Kota Probolinggo]].

sumber: http://kpud-bojonegorokab.go.id/18-kabupatenkota-di-jatim-gelar-pemilihan-serentak-2018/
;[[Bali]]

;[[Nusa Tenggara Timur]]

;[[Kalimantan Barat]]
* [[Kota Pontianak]] (22-12-2018),
* [[Kabupaten Mempawah]],
* [[Kabupaten Kubu Raya]],
* [[Kabupaten Sanggau]],
* [[Kabupaten Kayong Utara]].

;[[Kalimantan Tengah]]

;[[Kalimantan Selatan]]

;[[Sulawesi Utara]]

;[[Gorontalo]]

;[[Sulawesi Tengah]]

;[[Sulawesi Selatan]]

;[[Sulawesi Tenggara]]

;[[Maluku]]

;[[Maluku Utara]]

;[[Papua]]

;[[Papua Barat]]


== Pilkada Serentak 2020 ==
== Pilkada Serentak 2020 ==
{{utama|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020}}
'''[[Pilkada Provinsi]]'''
{{:Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020}}


== Pilkada Serentak 2022 ==
== Pilkada Serentak 2024 ==
{{utama|Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024}}
'''[[Pilkada Kota]]'''


== Pilkada Serentak 2023 ==
=== Pilkada tingkat provinsi ===
{{utama|Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2024}}
'''[[Pilkada Kabupaten]]'''


== Pilkada Serentak Nasional 2027 ==
=== Pilkada tingkat kabupaten dan kota ===
{{utama|Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2024}}


== Kontroversi ==
== Kontroversi ==
Pilkada serentak tahun 2015 ini sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi<ref>[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/29/078704941/mk-perbolehkan-pilkada-calon-tunggal-kpu-blitar-kelabakan MK Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal, KPU Blitar Kelabakan] Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.<ref>[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/29/078704941/mk-perbolehkan-pilkada-calon-tunggal-kpu-blitar-kelabakan MK Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal, KPU Blitar Kelabakan] Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
</ref>.
</ref>


Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dibagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya<ref>[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/29/078704879/calon-tunggal-pilkada-dipilih-lewat-kertas-setuju-atau-tidak Calon Tunggal Pilkada, Dipilih Lewat Kertas 'Setuju' atau 'Tidak'] Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" di bagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.<ref>[http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/29/078704879/calon-tunggal-pilkada-dipilih-lewat-kertas-setuju-atau-tidak Calon Tunggal Pilkada, Dipilih Lewat Kertas 'Setuju' atau 'Tidak'] Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
</ref>.
</ref>


Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:
Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:
* Efisiensi anggaran<ref>http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/</ref>
* Efisiensi anggaran<ref name="ambonekspres.com">{{Cite web |url=http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/ |title=Salinan arsip |access-date=2015-08-16 |archive-date=2015-07-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150707072450/http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/ |dead-url=yes }}</ref>
* Efektivitas lembaga pemilihan umum<ref>http://ambonekspres.com/2015/02/11/kontroversi-pilkada-serentak/</ref>
* Efektivitas lembaga pemilihan umum<ref name="ambonekspres.com"/>
* Sarana menggerakkan kader [[partai politik]] secara luas dan gencar.
* Sarana menggerakkan kader [[partai politik]] secara luas dan gencar.
* Mencegah ''kutu loncat'' (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti [[Rieke Dyah Pitaloka]] (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok)<ref>http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/28/np1v5n-pdip-pilkada-depok-elektabilitas-rieke-diah-pitaloka-tinggi</ref> dan [[Andre Taulany]] (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)<ref>http://showbiz.liputan6.com/read/2270163/andre-taulany-maju-di-pilkada-depok</ref>
* Mencegah ''kutu loncat'' (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti [[Rieke Dyah Pitaloka]] (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok)<ref>http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/28/np1v5n-pdip-pilkada-depok-elektabilitas-rieke-diah-pitaloka-tinggi</ref> dan [[Andre Taulany]] (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)<ref>http://showbiz.liputan6.com/read/2270163/andre-taulany-maju-di-pilkada-depok</ref>
* Perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah DATI II, DATI I, dan pemerintah pusat.
* Perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih sinergis.


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi terkini sejak 6 November 2024 17.20

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilihan kepala daerah) di Indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.[1]

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.[2]

Keputusan ini mengecewakan sejumlah pihak. Keputusan ini dipandang sebagai langkah mundur dalam bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicari cara untuk menggagalkan putusan tersebut melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bagi sebagian partai yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Sedangkan pencabutan hak rakyat merupakan tindakan pemberontakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan pasal 1. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi.

Penyelenggaraan

[sunting | sunting sumber]

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I pasal I ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan mengedepankan prinsip Pancasila

Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Peserta

[sunting | sunting sumber]
Kegiatan para anggota, kader, relawan dan simpatisan partai politik Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, lalu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal

Tingkat pendidikan calon kepala-wakil daerah yang terakreditasi A atau B serta mempunyai riwayat kepemimpinan jenjang wilayah menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kualitas yang dimiliki setiap pemimpin.

Persyaratan Calon Pilkada

[sunting | sunting sumber]

Ketentuan mengenai syarat ikut serta dalam pemilihan kepada daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang didukung direkomendasikan oleh partai politik kepada penyelenggara pilkada adalah sebagai berikut:

  1. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
  2. Setia dan mengedepankan ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berpartisipasi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Berpendidikan tingkat teratas yang terakreditasi telah memenuhi kreteria mutu ditetapkan oleh BAN-PT.
  4. Berusia paling rendah 40 tahun untuk Gubernur dan wakil gubernur serta 30 tahun untuk calon Bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil Wali Kota.
  5. Memiliki riwayat pekerjaan jenjang Provinsi yang membawahi seluruh Kabupaten dan kota.
  6. Tidak sebagai pengguna atau pemakai narkoba.
  7. Tidak pernah di penjara selama waktu tertentu sesuai pasal 68 ayat (3) UU 1/2023 KUHP.
  8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya.
  9. Tidak memiliki sipat tercela.
  10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi atau hibah waris.
  11. Tidak sedang mempunyai kewajiban utang di atas 1.000.000.000,00 sebagai badan hukum atau tidak.
  12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
  13. Belum pernah menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan.
  14. Tidak pernah menjabat sebagai gubernur bagi calon wakil gubernur, bupati/walikota bagi calon wakil bupati/wakil walikota di daerah yang sama.
  15. Mengundurkan diri dari jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak dilantik sebagai calon.
  16. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
  17. Menyatakan secara tertulis dalam pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.
  18. Mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan milik negara atau perusahaan milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten sejak di tetapkan sebagai calon.[3]

Pemiluda Serentak 1957–1958

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958

Pemilihan umum (Pemilu) ini merupakan pemilihan umum legislatif daerah (Pemiluda) yang digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi/DPRP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota/DPRK). Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum pemilihan umum legislatif daerah dapat terselenggara dengan baik.

Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958. Daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Riau di tahun 1957 dan Kalimantan di tahun 1958. Sedangkan daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Provinsi/DPRP adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di tahun 1957 dan Kalimantan di tahun 1958. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilihan umum legislatif daerah itu mendapuk Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 yang sebesar 16,4 persen.

Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Greg Fealy mencatat, suara Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU)—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen—turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, DPRD Tingkat I (DPRD Provinsi/DPRP) dan DPRD Tingkat II (DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.[4]

Pilkada Serentak 2015

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015.[5] Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:[6][7]

Pilkada tingkat provinsi

[sunting | sunting sumber]

Ada 9 Provinsi yang menggelar pilkada serentak, yaitu:[5]

Pilkada tingkat kabupaten dan kota

[sunting | sunting sumber]
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat

Hasil

[sunting | sunting sumber]
No Daerah Pasangan Terpilih Partai Pengusung
1 Kabupaten Agam Indra Catri
Trinda Farhan Satria		 Gerindra
PKS
2 Kabupaten Asahan
3 Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta
I Ketut Suiasa		 PDIP
Nasdem
4 Kabupaten Bangka Barat Parhan Ali
Markus		 PDIP
PAN
Hanura
5 Kabupaten Bangka Selatan Justiar Noer
Riza Herdavid		 Demokrat
PKS
6 Kabupaten Bangka Tengah Erzaldi Rosman
Ibnu Saleh		 Demokrat
PPP
Hanura
PKS
Nasdem
Gerindra
7 Kabupaten Bangli I Made Gianyar
Sang Nyoman Sedana Arta		 PDIP

Pilkada Serentak 2017

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2017

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:[8]

Pilkada tingkat provinsi

[sunting | sunting sumber]

Ada 7 Provinsi yang akan menggelar pilkada serentak, yaitu:[8]

Adapun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa jabatan gubernurnya berakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 tidak melaksanakan pemilihan gubernur sesuai UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pilkada tingkat kabupaten dan kota

[sunting | sunting sumber]
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat
Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat

Pilkada Serentak 2018

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2018

Pilkada tingkat provinsi

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2018

Terdapat 17 provinsi yang melaksanan pilkada tahun ini, antara lain:[9]

Pilkada tingkat kabupaten dan kota

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2018

Pilkada Serentak 2020

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.[13] Berikut ini adalah daftar daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tahun 2020.[14]

Pilkada Serentak 2024

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024

Pilkada tingkat provinsi

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2024

Pilkada tingkat kabupaten dan kota

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2024

Kontroversi

[sunting | sunting sumber]

Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.[15]

Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" di bagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.[16]

Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:

  • Efisiensi anggaran[17]
  • Efektivitas lembaga pemilihan umum[17]
  • Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
  • Mencegah kutu loncat (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti Rieke Dyah Pitaloka (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok)[18] dan Andre Taulany (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)[19]
  • Perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih sinergis.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub
  2. ^ DPR RI Putuskan Pilkada Melalui DPRD Diarsipkan 2014-10-06 di Wayback Machine. Kini.co.id, diakes 25 September 2014
  3. ^ https://rendratopan.com/2020/01/25/19-sembilan-belas-persyaratan-calon-kepala-daerah/
  4. ^ Wibisono, Nuran. "Pemilu Daerah 1957: PKI Berjaya dan Gagalnya Pilkada Langsung". tirto.id. Diakses tanggal 2022-02-17. 
  5. ^ a b Aprianto, Anton (2015-03-18). "9 Provinsi Ini Gelar Pilkada Desember 2015". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-09-26. 
  6. ^ "Ini Jadwal Lengkap Pilkada 2015". Republika Online. 2015-02-24. Diakses tanggal 2020-09-26. 
  7. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-22. Diakses tanggal 2016-04-12. 
  8. ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-12. Diakses tanggal 2016-04-26. 
  9. ^ http://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/22441041/kecuali-papua-ini-daftar-pasangan-cagub-cawagub-di-16-provinsi
  10. ^ https://m.detik.com/news/berita/d-3864318/nomor-urut-pilgub-ntt-2018-marianus-sae-2-benny-harman-3-viktor-4?_ga=2.195517996.1452083790.1518446977-1662701683.1518446977[pranala nonaktif permanen]
  11. ^ http://regional.kompas.com/read/2018/02/13/15080831/didampingi-pendukung-3-paslon-cabut-nomor-peserta-pilkada-kalbar
  12. ^ https://m.detik.com/news/berita/d-3864776/ini-nomor-urut-pilgub-maluku-calon-independen-lolos?_ga=2.31414975.1452083790.1518446977-1662701683.1518446977[pranala nonaktif permanen]
  13. ^ Firdaus, Muhammad. "Daftar Lengkap 270 Pilkada Serentak 2020 Seluruh Indonesia, 7 Kabupaten di Kalbar". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-06-23. 
  14. ^ https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pswqcl430/kpu-mulai-persiapkan-tahapan-pilkada-2020-untuk-273-daerah
  15. ^ MK Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal, KPU Blitar Kelabakan Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
  16. ^ Calon Tunggal Pilkada, Dipilih Lewat Kertas 'Setuju' atau 'Tidak' Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
  17. ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-07. Diakses tanggal 2015-08-16. 
  18. ^ http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/28/np1v5n-pdip-pilkada-depok-elektabilitas-rieke-diah-pitaloka-tinggi
  19. ^ http://showbiz.liputan6.com/read/2270163/andre-taulany-maju-di-pilkada-depok
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia&oldid=26499445"