Keresidenan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 12 Oktober 2024 11.19

Keresidenan (bentuk tidak baku: karesidenan) adalah sebuah pembagian administratif yang dikepalai oleh residen.^[1] Menurut sejarah, pembagian administratif jenis keresidenan hanya pernah digunakan di India Britania, Raj Britania Raya, dan Hindia Belanda serta penerusnya Indonesia dan negara bagian Melaka di Malaysia.

Semenjak krisis pada tahun 1950-an, sudah tidak ada lagi keresidenan dan yang muncul faktor kekuasaannya adalah kabupaten. Keresidenan kemudian dikenal dengan istilah "pembantu gubernur". Istilah ini sudah tidak digunakan lagi, tapi sebutan "eks keresidenan" masih dipakai secara informal. Setelah itu, muncul nomenklatur baru yaitu Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Kepala Bakorwil tidak memiliki kewenangan otonom dan administatif karena hanya bertugas mengkoordinasikan hal-hal tertentu kepada wali kota atau bupati. Cakupan Bakorwil tidak sama dengan keresidenan, misalnya Provinsi Jawa Tengah; eks Keresidenan Kedu, Keresidenan Banyumas, dan Keresidenan Pekalongan masuk dalam satu Bakorwil.

Pengaruh pemberlakuan sistem keresidenan di Indonesia tampak pada pembagian tanda kendaraan bermotor hingga saat ini.

Sejarah

India dan kemaharajaannya

Keresidenan dalam sejarah pertama kali digunakan oleh Imperium Britania di India Britania. Pada masa ini, keresidenan adalah sebuah distrik yang menjadi bagian administratif suatu negara atau wilayah. Awalnya, keresidenan didirikan dengan tujuan perdagangan, tetapi pada abad ke-19 berubah menjadi politik secara keseluruhan. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen. Setiap residen melaporkan pekerjaannya ke Perusahaan Hindia Timur (hingga 1858), Pemerintah India (sejak 1858), atau salah satu pemerintah provinsi bawahannya. Sistrem keresidenan politik Britania tumbuh hingga 1880-an, ketika sistem ini meliputi 45% Asia Selatan dan Burma, 35% Asia Barat Daya, dan bahkan sebagian kecil Afrika Timur.^[2]

Keresidenan yang menjadi bagian dari Kemaharajaan Britania pun terdapat di kawasan Timur Tengah yang dikuasai oleh Britania, yaitu Keresidenan Teluk Persia—keresidenan terbesar dan terstrategis India—yang meliputi Negara-Negara Gencatan Senjata, bagian selatan Persia, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.^[3] Pusat keresidenan ini berada di Pulau Qeshm, lalu dipindahkan ke Bushehr pada 1822, kemudian dipindahkan lagi ke Bahrain pada 1946.^[4]^[5] Terdapat pula Keresidenan Aden (hingga Afrika Timur) yang berubah menjadi Protektorat Aden pada 1890-an, Keresidenan Arab Turki yang berpusat di Bagdad, dan Keresidenan Basra. Terdapat pula Keresidenan Nepal yang beribu kota di Kathmandu.^[2]

Hindia Belanda dan Indonesia

Hindia Belanda dikuasai Britania Raya pada 1811 dengan menempatkan Letjen Thomas Stamford Raffles. Ia memerintah bekas jajahan Belanda ini dengan membagi-bagi Pulau Jawa menjadi beberapa keresidenan (residency dalam bahasa Inggris). Keresidenan-keresidenan ini dikepalai oleh para residen bangsa Eropa. Residen-residen ini membawahi para bupati bangsa pribumi yang mengepalai wilayah kabupaten. Residen pun diberi wewenang untuk menjalankan tugas-tugas dalam bidang administrasi, pemerintahan, fiskal, peradilan, dan kepolisian. Dalam bidang peradilan, perkara besar akan dibawa ke tingkat keresidenan, sedangkan perkara kecil akan dibawa ke tingkat kabupaten.^[7]

Pada 1816, Hindia Belanda diserahkan kembali ke tangan Belanda sesuai dengan Konvensi London 1814. Pada zaman ini, diadakan kembali pembentukan keresidenan (residentie dalam bahasa Belanda) dan kabupaten secara resmi, tepatnya saat van der Capellen memerintah. Menurut Peraturan Komisaris Jenderal No, 3 tanggal 9 Januari 1819 yang dimuat dalam Staatsblad No. 16 tahun 1819, dibentuklah dua puluh keresidenan di Pulau Jawa: Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kedu, Grobogan dan Jipang, Yogyakarta, Surakarta, Jepara dan Juana, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Madura dan Sumenep, Rembang, dan Gresik.^[8]^[9]

Pada zaman penjajahan Belanda, seorang residen menjadi penguasa penjajahan tertinggi sekaligus mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda di wilayah kekuasaannya. Residen pun menjadi wakil dan lambang Pemerintah Hindia Belanda di keresidenannya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tangannya. Dengan itu, kekuasaannya mutlak dan tak terbatas.^[10]

Sejarah keresidenan terus berlanjut hingga pendudukan Jepang. Pada zaman tersebut pemerintahan provinsi ditiadakan sehingga keresidenan (syu dalam bahasa Jepang) menjadi bagian administratif tertinggi di Hindia Belanda Jepang.^[11]^[12] Setelah kemerdekaan, pembagian adminsitratif keresidenan masih diwariskan. Keresidenan memiliki Dewan Perwakilan Rakyatnya sendiri. Hak otonomi keresidenan dicabut pada 1948; keresidenan tetap menjadi bagian administratif.^[13] Pada Undang-Undang pembentukan provinsi yang dibuat pada 1950, keresidenan-keresidenan yang bergabung membentuk provinsi dihapuskan, seperti penghapusan Pemerintahan Daerah Keresidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.^[14]

Daftar Keresidenan di Hindia Belanda

Daftar keresidenan di Hindia Belanda pada tahun 1942^[15]
Nama keresidenan (bahasa Belanda)	Nama keresidenan (bahasa Indonesia)	Ibukota	Bekas cakupan wilayah
Atjeh en Onderhoorigheden	Aceh dan Daerah Taklukannya	Koetaradja	Seluruh Provinsi Aceh
Oostkust van Sumatra	Pantai Timur Sumatera	Medan	Sumatera Utara bagian timur
Tapanoeli	Tapanuli	Sibolga	Sumatera Utara bagian barat
Westkust van Sumatra	Pantai Barat Sumatera	Padang	Seluruh Provinsi Sumatera Barat ditambah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan sebagian wilayah Kampar
Riouw	Riau	Tandjoengpinang	Seluruh Provinsi Riau dikurangi sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan ditambah Seluruh Provinsi Kepulauan Riau
Djambi	Jambi	Djambi	Seluruh Provinsi Jambi dikurangi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Benkoelen	Bengkulu	Benkoelen	Seluruh Provinsi Bengkulu ditambah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat
Palembang	Palembang	Palembang	Seluruh Provinsi Sumatera Selatan
Lampoengsche Districten	Distrik-distrik Lampung	Teloekbetoeng	Seluruh Provinsi Lampung dikurangi Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat
Bangka en Billiton	Bangka dan Belitung	Pangkalpinang	Seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bantam	Banten	Serang	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, dan Lebak
Batavia	Batavia/Betawi	Batavia	Seluruh Provinsi DKI Jakarta ditambah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, sebagian wilayah Kota dan sebagian wilayah Kabupaten Bekasi (kecuali wilayah Kawedanan Jonggol/Tjibaroesa), Karawang, Purwakarta, dan Subang
Buitenzorg	Bogor	Buitenzorg	Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur ditambah sebagian wilayah Kota dan sebagian wilayah Kabupaten Bekasi (Kawedanan Jonggol/Tjibaroesa)
Priangan/Preanger-Regentschappen	Priangan	Bandoeng	Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran
Cheribon	Cirebon	Cheribon	Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka
Pekalongan	Pekalongan	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang, dan Batang
Semarang	Semarang	Semarang	Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Demak, Grobogan
Japara-Rembang	Pati	Pati	Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Kudus, Blora
Banjoemas	Banyumas	Banjoemas	Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara
Kedoe	Kedu	Magelang	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Kebumen, Karanganyar Roma (dibubarkan 1936), Wonosobo, Temanggung
Soerabaja	Surabaya	Soerabaja	Kabupaten Gresik, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Sidoarjo dan Kota Surabaya
Bodjonegoro	Bojonegoro	Bodjonegoro	Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan
Madioen	Madiun	Madioen	Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan
Kediri	Kediri	Kediri	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, Blitar, Kota Blitar, Tuluangagung, dan Trenggalek
Malang	Malang	Malang	Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Bangil, Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Lumajang
Besuki	Besuki	Bondowoso	Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi
Madoera	Madura	Pamekasan	Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep
Westerafdeeling van Borneo	Divisi Barat Borneo	Pontianak	Seluruh Provinsi Kalimantan Barat
Zuider en Oosterafdeeling van Borneo	Divisi Selatan dan Timur Borneo	Bandjermasin	Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
Manado	Manado	Manado	Seluruh Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Celebes en Onderhoorigheden	Celebes dan Daerah Taklukannya	Makassar (Ujung Pandang)	Seluruh Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Molukken	Maluku	Amboina	Seluruh Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pengunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan
Timor en Onderhoorigheden	Timor dan Daerah Taklukannya	Koepang	Seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur ditambah Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima
Bali en Lombok	Bali dan Lombok	Singaradja	Seluruh Provinsi Bali ditambah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur

Bekas keresidenan

Daftar Bekas keresidenan yang pernah ada di Jawa (1925–1931)^[16]
Nama keresidenan		Ibukota	Periode	Bekas cakupan wilayah
Ejaan Belanda	Ejaan Indonesia	Ibukota	Periode	Bekas cakupan wilayah
West Priangan	Priangan Barat	Soekaboemi	1925–1931	Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Cianjur
Midden Priangan	Priangan Tengah	Bandoeng	1925–1931	Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang
Oost Priangan	Priangan Timur	Tasikmalaja	1925–1931	Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran
Krawang	Karawang	Poerwakarta	1925–1931	Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang
Indramajoe	Indramayu	Indramajoe	1925–1931	Kabupaten Indramayu dan Majalengka
Tegal	Tegal	Tegal	1928–1931	Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Brebes
Noord Banjoemas	Banyumas Utara	Banjoemas	1928–1931	Kabupaten Banyumas dan Purbalingga
Zuid Banjoemas	Banyumas Selatan	Tjilatjap	1928–1931	Kabupaten Cilacap dan sebagian wilayah Kebumen (Kabupaten Karanganyar/Roma)
Wonosobo	Wonosobo	Wonosobo	1928–1931	Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
Bagelen	Bagelen	Poerworedjo	1928–1931	Kabupaten Purworejo dan sebagian wilayah Kebumen (Kabupaten Pandjer)
Koedoes	Kudus	Koedoes	1928–1931	Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara
Rembang	Rembang	Rembang	1928–1931	Kabupaten Rembang dan Pati
Blora	Blora	Blora	1928–1931	Kabupaten Blora dan Grobogan
Grisee	Gresik	Grisee	1928–1931	Kabupaten Lamongan dan Gresik
Modjokerto	Mojokerto	Modjokerto	1928–1931	Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Jombang
Ponorogo	Ponorogo	Ponorogo	1928–1931	Kabupaten Ponorogo dan Pacitan
Blitar	Blitar	Blitar	1928–1931	Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung
Pasoeroean	Pasuruan	Pasoeroean Bangil	1928–1931	Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan
Probolinggo	Probolinggo	Probolinggo	1928–1931	Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Lumajang
Bondowoso	Bondowoso	Bondowoso	1928–1931	Kabupaten Bondowoso dan Situbondo
Djember	Jember	Djember	1928–1931	Kabupaten Jember dan Banyuwangi
West Madoera	Madura Barat	Bangkalan	1928–1931	Kabupaten Bangkalan dan Sampang
Oost Madoera	Madura Timur	Pamekasan	1928–1931	Kabupaten Pamekasan dan Sumenep

Daftar Bekas keresidenan yang pernah ada di Semenanjung Melayu (1818–1825)
Nama keresidenan		Ibukota	Periode	Bekas cakupan wilayah
Ejaan Belanda	Ejaan Indonesia	Ibukota	Periode	Bekas cakupan wilayah
Malacca	Melaka	Kota Melaka	1818-1825	Seluruh negara bagian Melaka di Malaysia (Distrik Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah)

Rujukan

^ "Keresidenan". KBBI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
^ ^a ^b Onley, James (2007). The Arabian Frontier of the British Raj: Merchants, Rulers, and the British in the Nineteenth-Century Gulf (dalam bahasa Inggris). New York: Oxford University Press, Inc. ISBN 978-0-19-922810-2.
^ "Records of the British Residency and Agencies in the Persian Gulf". The National Archives (dalam bahasa Inggris). Pemerintah Britania Raya. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
^ Allday, Louis. "The British in the Gulf: an Overview". Qatar Digital Library (dalam bahasa Inggris). Perpustakaan Nasional Qatar. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
^ Miller, Isabel (2005). Lea, David; Rowe, Annamarie, ed. A Political Chronology of the Middle East (dalam bahasa Inggris). London: Europa Publications Limited. hlm. 19. ISBN 0-203-40305-3.
^ Soeparmo, Yanti (2009). Hidayatullah, M. Irfan, ed. Runtuhnya Menara Azan: Jalinan Cinta dan Misteri di Tengah Pemberontakan Muslim Cilegon 1888. Bandung: PT Mizan Pustaka. hlm. 67. ISBN 978-602-8236-20-1.
^ Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. hlm. 132. ISBN 9797597121.
^ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (1978). Sejarah Daerah Jawa Timur. Direktorat Jenderal Kebudayaan. hlm. 133.
^ Sutherland, Heather. Notes on Java's Regent Families - Part II (PDF).
^ Agung, Ide Anak Agung Gde (1993). Koesoemanto, H.J.; Anggraini, Th. Enny, ed. Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 73. ISBN 979-461-156-5.
^ Setiawan, Irfan (2014). Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. hlm. 166.
^ Nurcholish, Hanif (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 53. ISBN 9797590283.
^ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (PDF). Yogyakarta: Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. 1948. hlm. 9, 11,1 dan 30.
^ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (PDF). Yogyakarta: Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. 1950. hlm. 1. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-01-28. Diakses tanggal 2019-01-20.
^ Dutch East Indies (1942). Regeerings almanak voor Nederlandsch - Indie 1942. Batavia: Landsdrukkerij.
^ "Java administrative divisions, 1925-1931 | Digital Atlas of Indonesian History - By Robert Cribb". web.archive.org. 2013-11-12. Archived from the original on 2013-11-12. Diakses tanggal 2021-04-11. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)

Pustaka

Goverment of the Netherlands East-Indies, Political division of territories in N.E.Indies,.pdf Diarsipkan 2011-11-18 di Wayback Machine., Dirk Teeuwen, 2007

[1] "Keresidenan". KBBI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses tanggal 18 Januari 2019.

[:0-2] Onley, James (2007). The Arabian Frontier of the British Raj: Merchants, Rulers, and the British in the Nineteenth-Century Gulf (dalam bahasa Inggris). New York: Oxford University Press, Inc. ISBN 978-0-19-922810-2.

[3] "Records of the British Residency and Agencies in the Persian Gulf". The National Archives (dalam bahasa Inggris). Pemerintah Britania Raya. Diakses tanggal 18 Januari 2019.

[4] Allday, Louis. "The British in the Gulf: an Overview". Qatar Digital Library (dalam bahasa Inggris). Perpustakaan Nasional Qatar. Diakses tanggal 18 Januari 2019.

[5] Miller, Isabel (2005). Lea, David; Rowe, Annamarie, ed. A Political Chronology of the Middle East (dalam bahasa Inggris). London: Europa Publications Limited. hlm. 19. ISBN 0-203-40305-3.

[6] Soeparmo, Yanti (2009). Hidayatullah, M. Irfan, ed. Runtuhnya Menara Azan: Jalinan Cinta dan Misteri di Tengah Pemberontakan Muslim Cilegon 1888. Bandung: PT Mizan Pustaka. hlm. 67. ISBN 978-602-8236-20-1.

[7] Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. hlm. 132. ISBN 9797597121.

[8] Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (1978). Sejarah Daerah Jawa Timur. Direktorat Jenderal Kebudayaan. hlm. 133.

[9] Sutherland, Heather. Notes on Java's Regent Families - Part II (PDF).

[10] Agung, Ide Anak Agung Gde (1993). Koesoemanto, H.J.; Anggraini, Th. Enny, ed. Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 73. ISBN 979-461-156-5.

[11] Setiawan, Irfan (2014). Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. hlm. 166.

[12] Nurcholish, Hanif (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 53. ISBN 9797590283.

[13] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (PDF). Yogyakarta: Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. 1948. hlm. 9, 11,1 dan 30.

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (PDF). Yogyakarta: Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. 1950. hlm. 1. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-01-28. Diakses tanggal 2019-01-20.

[15] Dutch East Indies (1942). Regeerings almanak voor Nederlandsch - Indie 1942. Batavia: Landsdrukkerij.

[16] "Java administrative divisions, 1925-1931 | Digital Atlas of Indonesian History - By Robert Cribb". web.archive.org. 2013-11-12. Archived from the original on 2013-11-12. Diakses tanggal 2021-04-11. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

l b s Jenis pembagian administratif negara
Huruf tebal menandakan istilah yang dipergunakan di Indonesia.
Istilah bahasa Indonesia yang dipergunakan saat ini	Banjar Banua Blok Daerah Daerah administratif khusus Daerah ibu kota Daerah insuler Daerah istimewa Daerah khusus Daerah otonom Daerah pemerintahan lokal Departemen Dependensi federal Desa Desa adat Dewan Distrik Dusun Distrik federal Distrik ibu kota Distrik kota Distrik metropolitan Distrik munisipalitas Distrik otonom Divisi Gampong Ibu kota Ibu kota federal Kabupaten Kabupaten administrasi Kadipaten Kampung Kanton Kapanewon Kawedanan Kawasan perkotaan Kawasan perdesaan Kecamatan Keamiran Kegubernuran Kelurahan Kelurahan sipil Kemantren Kepangeranan Kepenatuaan Kepenghuluan (Rokan Hilir) Koloni Komune Komunitas Komunitas otonom Komunitas residensial Kondominium Konstituensi Kota Kota administrasi Kota independen Kota otonom Lembang Lingkaran Lingkungan Liwa Mukim Nagari Negara bagian Negeri Negeri Panji Panji otonom Paroki Paroki sipil Pedukuhan Pekon Pembagian sensus Perempat Persemakmuran Prefektur Prefektur otonom Protektorat Provinsi Provinsi otonom Republik otonom Reservasi Indian Rukun tetangga Rukun warga Sirkuit Subdivisi sensus Subprefektur Tiyuh Unit administratif lokal Unit wilayah otonom Urban (Kawasan Perkotaan) Wilayah Wilayah dependensi Wilayah nasional Wilayah persatuan Wilayah persekutuan
Istilah nonbahasa Indonesia yang dipergunakan saat ini	Arondisemen Amphoe Amt Bailiwick Bakhsh Baladiyah Barangay Barrio Bezirk / Regierungsbezirk Borough Comarca County* County administratif* County borough* County otonom* County metropolitan* Croft Daïra Frazione Freguesia Gemeente Hamlet Judet Località Muban Munisipalitas Munisipalitas county regional* Munisipalitas distrik Munisipalitas regional Powiat Oblast Okrug Ostan Periphery Purok Quarter Ranchería Shabiyah Shahr Shahrestan Shire (Ketuanan) Suzerainty Tambon Vingtaine Voivodat Ward Ward otonom
Istilah bahasa Indonesia yang tidak dipergunakan lagi	Daerah tingkat I Daerah tingkat II Daerah swatantra tingkat I Daerah swatantra tingkat II Daerah swatantra tingkat III Distrik pedesaan Distrik perkotaan Distrik saniter (perkotaan pedesaan) Kabupaten administratif Karesidenan Kawedanan Kotaraya Kota administratif Kota madya Kota praja Kota imperial Lingkaran imperial Marga (Sumatera Selatan) Mukim (Aceh) Negara kota Provinsi imperial Republik Seratus Swapraja
Istilah nonbahasa Indonesia yang tidak dipergunakan lagi	Afdeling Agency Barony Burgh Cantref Commote Mark Riding Viscounty*
* saat ini belum ada padanan kata untuk county.