Bendera Jepang

Jepang

Nama	Nisshōki atau Hinomaru
Pemakaian	Bendera negara dan sipil
Perbandingan	2:3
Dipakai	27 Februari 1870 (sebagai bendera sipil menurut Proklamasi No. 57); 13 Agustus 1999 (sebagai bendera nasional dan sedikit modifikasi pada desain bendera)
Rancangan	Sebuah lingkaran matahari berwarna merah yang berada di tengah bidang berwarna putih
Varian bendera Jepang
Pemakaian	Bendera angkatan laut
Perbandingan	2:3
Dipakai	Awalnya diperkenalkan pada 7 Oktober 1889; Diadopsi ulang pada tanggal 30 Juni 1954
Rancangan	Bendera Matahari Terbit digunakan oleh Angkatan Laut Bela Diri Jepang; Latar belakang putih dengan lingkaran merah yang berada agak ke kiri dengan 16 garis sinar memancar dari lingkaran ke tepi bendera.

Bendera nasional Jepang adalah sebuah bendera dengan sebuah lingkaran merah di tengah bidang putih. Bendera ini secara resmi disebut Nisshōki (日章旗code: ja is deprecated , "bendera simbol matahari") dalam bahasa Jepang, namun secara umum dikenal sebagai Hinomaru (日の丸code: ja is deprecated , "lingkaran matahari").

Bendera Nisshōki ditetapkan sebagai bendera nasional sesuai Aturan Tentang Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional, yang diumumkan dan berlaku sejak tanggal Jumat, 13 Agustus 1999. Meskipun pada masa sebelumnya tak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari telah menjadi bendera nasional Jepang secara de facto. Dua proklamasi dikeluarkan pada tahun 1870 oleh Daijō-kan, badan pemerintahan pada awal Zaman Meiji, yang masing-masing memiliki ketentuan mengenai rancangan bendera nasional. Bendera lingkaran matahari dipakai sebagai bendera nasional untuk kapal-kapal dagang menurut Proklamasi No. 57 tahun 3 Meiji (dikeluarkan pada 27 Februari 1870), dan sebagai bendera nasional yang digunakan oleh Angkatan Laut menurut Proklamasi No. 651 tahun 3 Meiji (dikeluarkan pada 27 Oktober 1870). Penggunaan Hinomaru sangat dibatasi selama awal zaman pendudukan Amerika di Jepang setelah Perang Dunia II.Bertahun-tahun kemudian pembatasan tersebut berangsur-angsur diringankan.

Dalam sejarah Jepang, motif Hinomaru sudah digunakan pada bendera-bendera daimyo dan samurai. Menurut sejarah kuno Shoku Nihongi, Kaisar Mommu menggunakan sebuah bendera berlambang matahari di istananya pada tahun 701, dan itu merupakan catatan pertama tentang penggunaan bendera bermotif matahari di Jepang. Bendera tertua yang masih ada disimpan di kuil Unpō-ji, Kōshū, Yamanashi, yang dibuat sebelum abad ke-16, dan sebuah legenda kuno menceritakan bahwa bendera itu disimpan di kuil tersebut oleh Kaisar Go-Reizei pada abad ke-11. Selama Restorasi Meiji, lingkaran matahari dan Bendera Matahari Terbit dalam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menjadi simbol utama bagi Kekaisaran Jepang. Poster propaganda, buku, dan film memperlihatkan bendera tersebut sebagai tanda kebanggaan dan patriotisme. Di rumah warga Jepang, masyarakat diwajibkan untuk mengibarkan bendera tersebut selama hari libur nasional, hari raya, dan hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Persepsi masyarakat terhadap bendera nasional tersebut bermacam-macam. Bagi sebagian orang Jepang, bendera tersebut melambangkan Jepang, dan tidak ada bendera lain yang dapat menggantikannya. Namun, bendera tersebut tidak sering dikibarkan di Jepang karena keterkaitannya dengan ultranasionalisme. Penggunaan bendera tersebut dan lagu kebangsaan Kimigayo menjadi topik perdebatan di sekolah-sekolah Jepang sejak akhir Perang Dunia II (Perang Pasifik). Perselisihan tentang penggunaan bendera tersebut telah menyebabkan protes dan tuntutan. Bagi warga Okinawa, bendera tersebut melambangkan peristiwa Perang Dunia II dan pendudukan tentara AS setelahnya. Bagi beberapa negara yang pernah diduduki oleh Jepang, bendera tersebut adalah simbol agresi dan imperialisme. Hinomaru digunakan sebagai alat untuk menekan bangsa-bangsa yang pernah diduduki untuk tujuan intimidasi—menegaskan keunggulan Jepang—atau penaklukan. Meskipun mengandung makna tidak menyenangkan, ulasan-ulasan dari Barat dan Jepang mengklaim bahwa bendera tersebut adalah simbol yang teguh dan abadi bagi Jepang. Beberapa panji-panji militer Jepang didasarkan pada Hinomaru, termasuk panji-panji angkatan laut dengan tampilan matahari bersinar. Hinomaru juga berfungsi sebagai pola acu bagi bendera Jepang lainnya yang digunakan untuk kalangan umum atau swasta.

Sejarah

Sebelum 1900

Armada Kuki Yoshitaka pada tahun 1594.

Kapal tempur keshogunan Tokugawa, Asahi Maru, pada tahun 1856.

Asal mula keberadaan Hinomaru tidak diketahui secara pasti, namun tampaknya matahari-terbit telah mengandung makna simbolis sejak awal abad ke-7 (perlu diingat bahwa Jepang berada di penghujung timur Asia, dan matahari terbit di timur). Pada tahun 607, korespondensi kenegaraan yang didahului dengan tulisan "dari kaisar [negeri] matahari terbit" ditujukan kepada Kaisar Yang dari Sui di Tiongkok, dan Jepang sering disebut sebagai "negeri matahari terbit". Dalam karya sastra pada abad ke-12, Heike Monogatari, tertulis bahwa pada kipas yang dibawa tiap-tiap samurai terdapat gambar matahari yang berbeda-beda.

Suatu legenda tentang bendera nasional Jepang mengandung kaitan dengan biksu Nichiren. Menurut legenda, pemakaian bendera tersebut berawal sejak masa invasi Mongol ke Jepang pada abad ke-13. Konon Nichiren mempersembahkan bendera matahari tersebut kepada seorang shogun yang berupaya mematahkan serangan bangsa Mongol. Matahari juga memiliki kaitan erat dengan keluarga kaisar Jepang, karena legenda menyatakan bahwa keluarga kaisar adalah keturunan Amaterasu, sang dewi matahari.

Salah satu bendera Jepang tertua disimpan di kuil Unpo-ji di Prefektur Yamanashi. Legenda mengatakan bahwa bendera tersebut diberikan oleh Kaisar Go-Reizei kepada Minamoto no Yoshimitsu, yang telah diperlakukan sebagai harta keluarga oleh klan Takeda selama 1000 tahun, dan setidaknya telah ada jauh sebelum abad ke-16.

Catatan terawal tentang bendera-bendera yang ada di Jepang bertarikh dari masa penyatuan Jepang pada akhir abad ke-16. Bendera-bendera tersebut merupakan lambang para daimyo dan pada umumnya dikibarkan ketika bertempur. Sebagian besar berupa pataka atau panji-panji yang menampilkan mon (lambang keluarga) dari daimyo bersangkutan. Setiap anggota keluarga—misalnya putra, ayah, dan saudara—juga memiliki bendera masing-masing yang dikibarkan saat bertempur. Bendera-bendera tersebut digunakan sebagai sarana pembeda, dan dipasang pada kuda serta punggung para prajurit. Para jenderal juga memiliki benderanya sendiri, yang sebagian besar berbeda dengan bendera para prajurit karena bentuknya persegi.

Pada tahun 1854, selama keshogunan Tokugawa, kapal-kapal Jepang diperintahkan untuk mengibarkan Hinomaru untuk membedakan diri mereka dengan kapal-kapal asing. Sebelumnya, bendera Hinomaru dengan desain berbeda-beda dikibarkan pada kapal-kapal yang berdagang dengan Amerika dan Rusia. Hinomaru ditetapkan sebagai bendera perdagangan Jepang pada tahun 1870, dan merupakan bendera nasional yang sah dari 1870 sampai 1885, sehingga menjadi bendera pertama yang dipakai sebagai bendera nasional Jepang.

Sungguhpun gagasan lambang nasional dianggap tak lazim oleh orang Jepang, Pemerintah Meiji membutuhkannya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Lambang nasional menjadi sangat penting setelah pendaratan Komodor AS Matthew Perry di Teluk Yokohama. Kemudian Pemerintah Meiji menetapkan simbol nasional lainnya sebagai identitas bangsa Jepang, termasuk lagu kebangsaan Kimigayo dan segel kekaisaran. Pada tahun 1885, semua peraturan pada masa sebelumnya yang tidak diterbitkan dalam Lembaran Negara Jepang dihapuskan. Berdasarkan keputusan kabinet baru tersebut, Hinomaru adalah bendera nasional secara de facto karena tidak ada peraturan yang menggantikannya setelah Restorasi Meiji.

Konflik awal dan Perang Pasifik

Foto pendaftaran militer pada tahun 1930-an. Hinomaru ditampilkan diatas rumah dan dipegang oleh sejumlah anak-anak.

Poster propaganda mempromosikan harmoni antara orang Jepang, Tionghoa, dan Manchu. Sebuah kutipan dalam bahasa Mandarin (dibaca dari kanan ke kiri) dibaca "Dengan kerja sama Jepang, Tiongkok, dan Manchukuo, [maka] dunia dapat menjadi damai".

Penggunaan bendera nasional makin intens seiring dengan upaya Jepang membangun kekaisarannya, dan Hinomaru dikibarkan saat perayaan kemenangan Jepang atas Perang Tiongkok-Jepang Pertama dan Perang Rusia-Jepang. Bendera tersebut juga dikibarkan dalam situasi perang di seantero negara tersebut. Sebuah film propaganda Jepang pada tahun 1934 menayangkan bahwa bendera-bendera nasional selain Jepang tidaklah sempurna atau rancangannya jelek, sementara bendera Jepang demikian sempurna dari segi mana pun. Pada tahun 1937, sekelompok perempuan dari Prefektur Hiroshima menunjukan solidaritasnya terhadap prajurit-prajurit Jepang yang bertarung di Tiongkok selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dengan memakan "bekal bendera" (hinomaru bento) yang terdiri dari sebuah umeboshi (bulatan merah) di tengah nasi (bidang putih). Hinomaru bento menjadi simbol utama mobilisasi perang dan solidaritas Jepang terhadap prajurit-prajuritnya sampai tahun 1940-an.

Kemenangan awal Jepang dalam Perang Tiongkok-Jepang menyebabkan Hinomaru dikibarkan kembali untuk perayaan kemenangan. Setiap warga Jepang tampak memegang bendera tersebut pada saat pawai berlangsung.

Dalam buku-buku pada periode tersebut, Hinomaru juga dicetak dengan berbagai slogan yang mengekspresikan pengabdian kepada kaisar dan negara. Patriotisme diajarkan sebagai kebajikan kepada anak-anak Jepang. Ungkapan patriotisme, seperti mengibarkan bendera atau menyembah kaisar setiap hari, adalah sebagian sifat dari "orang Jepang yang baik."

Bendera tersebut adalah sarana imperialisme Jepang di wilayah jajahannya di Asia Tenggara selama Perang Dunia II: rakyat diwajibkan mengibarkan bendera tersebut, dan murid sekolah menyanyikan Kimigayo pada upacara pengibaran bendera di pagi hari. Bendera-bendera lokal diizinkan berkibar di beberapa wilayah seperti Filipina, Indonesia, dan Manchukuo. Di daerah jajahan tertentu seperti Korea, Hinomaru dan simbol lainnya digunakan untuk memberi status golongan menengah bagi orang Korea di kekaisaran Jepang.

Menurut orang Jepang, Hinomaru adalah "bendera matahari terbit yang menyinari kegelapan di seluruh dunia." Menurut orang Barat, bendera tersebut adalah salah satu simbol paling kukuh dalam kemiliteran Jepang.

Pendudukan AS

Hinomaru diturunkan di Seoul, Korea, saat kapitulasi Jepang pada tanggal 9 September 1945.

Hinomaru adalah bendera de facto selama Perang Dunia II dan masa pendudukan AS. Selama pendudukan Amerika atas Jepang setelah Perang Dunia II, izin dari Komandan Tertinggi Sekutu (Supreme Commander of the Allied Powers – SCAPJ) diperlukan untuk mengibarkan Hinomaru. Beberapa sumber memberi keterangan berbeda mengenai batasan penggunaan bendera Hinomaru; sumber lainnya menggunakan istilah "dilarang". Meskipun pembatasannya dilakukan secara besar-besaran, pelarangan tidak dilakukan secara langsung.

Setelah Perang Dunia II, sebuah bendera baru digunakan oleh kapal-kapal sipil Jepang yang berasal dari Lembaga Kendali Perkapalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk Armada Niaga Jepang. Bendera yang dimodifikasi dari kode sinyal "E" tersebut digunakan dari September 1945 sampai pendudukan AS atas Jepang berakhir. Kapal-kapal AS yang beroperasi di perairan Jepang menggunakan sebuah modifikasi bendera sinyal "O" sebagai bendera mereka.

Pada tanggal 2 Mei 1947, Jenderal Douglas MacArthur melakukan pembatasan atas pengibaran Hinomaru di lapangan Gedung Parlemen Nasional, Istana Kekaisaran, tempat tinggal Perdana Menteri dan gedung Dewan Tertinggi dengan ratifikasi Konstitusi Jepang yang baru. Pembatasan tersebut diringankan pada tahun 1948, ketika orang-orang diizinkan untuk mengibarkan bendera tersebut pada hari libur nasional. Pada bulan Januari 1949, pembatasan dihapuskan dan setiap orang dapat mengibarkan Hinomaru setiap saat tanpa meminta izin. Akibatnya, sekolah-sekolah dan rumah-rumah bersemangat untuk mengibarkan Hinomaru sampai awal 1950-an.

Pascaperang hingga 1999

Hinomaru sedang dikibarkan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York City pada tahun 1956.

Sejak Perang Dunia II, bendera Jepang dikritik karena keterkaitannya dengan kemiliteran negara tersebut pada masa lalu. Hal yang sama juga menimpa lagu kebangsaan nasional Jepang saat ini, Kimigayo. Muncullah suatu pergeseran kesan terhadap Hinomaru dan Kimigayo dari sikap patriotik tentang "Dai Nippon" – Jepang Raya – menjadi sikap pasifis dan anti-militer "Nihon". Karena pergeseran ideologi tersebut, bendera itu jarang dikibarkan di Jepang setelah masa perang meskipun pembatasan telah dicabut oleh SCAPJ pada tahun 1949.

Ketika Jepang mulai membangun kembali negaranya secara diplomatis, Hinomaru digunakan sebagai alat politis di luar Jepang. Saat kunjungan Kaisar Hirohito dan Permaisuri Kōjun ke Belanda, Hinomaru dibakar oleh warga Belanda yang menuntut dua pilihan, yaitu memulangkan sang kaisar, atau menghakiminya atas nama para tahanan perang Belanda yang tewas selama Perang Dunia Kedua. Di Jepang, Hinomaru bahkan tidak digunakan dalam unjuk rasa menentang Perjanjian Status Pasukan yang sedang dinegosiasikan antara AS dan Jepang. Bendera yang umumnya digunakan oleh serikat dagang dan pengunjuk rasa adalah bendera merah untuk pemberontakan.

Masalah mengenai Hinomaru dan lagu kebangsaan Jepang tersulut kembali ketika Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade 1964. Sebelum Olimpiade, ukuran lingkaran matahari dari bendera tersebut diubah lebih kecil supaya tidak terlihat mencolok ketika sedang dikibarkan dengan bendera nasional lainnya. Tadamasa Fukiura, seorang spesialis warna, memilih untuk mengatur lingkaran matahari tersebut dengan perbandingan dua banding tiga dari panjang bendera tersebut. Fukiura juga memilih warna-warna bendera tersebut pada tahun 1964 serta Olimpiade Musim Dingin 1998 di Nagano.

Pada tahun 1989, peristiwa kematian Kaisar Hirohito sekali lagi menyulut isu moral mengenai bendera tersebut. Kaum konservatif merasa bahwa bendera tersebut dapat digunakan pada saat upacara tanpa membuka kembali luka lama sehingga memungkinkan mereka untuk menerima Hinomaru sebagai bendera nasional tanpa mempertanyakan maknanya. Selama masa berkabung enam hari, bendera-bendera dikibarkan dalam keadaan setengah tiang atau disertai dengan kain hitam di seluruh Jepang. Meskipun terdapat laporan bahwa ada pengunjuk rasa merusak Hinomaru pada hari pemakaman kaisar, hak sekolah untuk mengibarkan Hinomaru dalam posisi setengah tiang tanpa syarat dimaklumi oleh kaum konservatif.

Sejak 1999

Aturan Tentang Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional seperti yang muncul pada Kabar Resmi pada tanggal 15 Agustus 1999

Ketika Aturan Tentang Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional disahkan pada tahun 1999, Hinomaru dan Kimigayo dipilih sebagai simbol nasional Jepang. Pengesahan hukum tersebut berawal dari aksi bunuh diri Ishikawa Toshihiro, kepala SMA Sera di Sera (Prefektur Hiroshima), yang tak dapat menyelesaikan sengketa antara dewan sekolah dan para guru tentang penggunaan Hinomaru dan Kimigayo. Undang-undang tersebut adalah salah satu aturan paling kontroversial yang disahkan oleh Parlemen Jepang sejak "Aturan Kerja Sama untuk Operasi Menjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Operasi Lainnya" tahun 1992, dikenal juga sebagai "Aturan Kerja Sama Perdamaian Internasional".

Perdana Menteri Keizō Obuchi dari Partai Demokratik Liberal (PDL) memutuskan untuk merancang undang-undang mengenai pembuatan simbol resmi Hinomaru dan Kimigayo untuk Jepang pada tahun 2000. Ketua Kabinet Sekretaris-nya, Hiromu Nonaka, mencari undang-undang untuk diselesaikan pada perayaan ke-10 pengangkatan Akihito sebagai Kaisar. Ini bukanlah undang-undang pertama yang dianggap untuk menetapkan kedua simbol secara resmi. Pada tahun 1974, dengan latar belakang kembalinya Okinawa ke Jepang pada tahun 1972 dan krisis minyak 1973, Perdana Menteri Tanaka Kakuei mengisyaratkan hukum yang disahkan untuk melegalkan kedua simbol tersebut. Selain untuk menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan dan menyanyikan Kimigayo, Kakuei mencari para pelajar untuk mengibarkan bendera Hinomaru pada upacara setiap pagi hari, dan untuk mengadopsi sebuah kurikulum moral yang berdasarkan pada pembuatan elemen Perintah Kaisar tentang Pendidikan yang diumumkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1890. Kakuei tidak sukses dalam pengesahan hukum melalui Parlemen pada tahun tersebut.

Pendukung utama rancangan undang-undang tersebut adalah PDL dan Komeito (PPB), sementara penentangnya termasuk Partai Demokratik Sosial (PDSJ) dan Partai Komunis (PKJ), yang mengkaitkan kedua simbol tersebut dengan zaman perang. PKJ kemudian menentangnya karena masalah tersebut tidak diperbolehkan untuk diputuskan oleh publik. Sementara itu, Partai Demokratik Jepang (PDJ) tak dapat menghasilkan konsensus di dalam partainya sendiri. Presiden PDJ yang sekaligus calon perdana menteri berikutnya, Naoto Kan, menyatakan bahwa PDJ harus mendukung rancangan undang-undang tersebut karena partai tersebut telah mengakui kedua simbol tersebut sebagai simbol Jepang. Deputi Sekretaris Jenderal yang juga calon perdana menteri Yukio Hatoyama berpikir bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menyebabkan perpecahan divisi-divisi tambahan pada masyakarat dan sekolah publik. Hatoyama menyatakan untuk mendukungnya sementara Kan menyatakan untuk menentangnya.

Sebelum pemungutan suara, mereka menyatakan untuk memisahkan rancangan undang-undang tersebut di Parlemen. Profesor Universitas Waseda Norihiro Kato menyatakan bahwa Kimigayo adalah sebuah isu terpisah yang lebih kompleks ketimbang bendera Hinomaru. Upaya untuk menjadikan hanya Hinomaru sebagai bendera nasional oleh PDJ dan partai lainnya dari hasil pemungutan suara ditolak oleh Parlemen. Dewan Perwakilan mengesahkan hasil tersebut pada tanggal 22 Juli 1999, dengan 403 dari 86 suara. Undang-undang diserahkan ke Majelis Tinggi pada tanggal 28 Juli and disahkan pada tanggal 9 Agustus. Keputusan ini kemudian dijadikan undang-undang pada tanggal 13 Agustus.

Pada tanggal 8 Agustus 2009, sebuah foto diambil dalam rapat umum PDJ untuk Pemilihan Dewan Perwakilan menunjukan sebuah spanduk yang bergantung di langit-langit. Spanduk tersebut dibuat dari dua potong bendera Hinomaru dan disatukan dengan cara dijahit untuk membuat bentuk dari lambang PDJ. PDL dan Perdana Menteri Taro Aso pun menjadi geram, mengatakan bahwa aksi ini adalah hal yang tak dapat dimaafkan. Sebagai tanggapannya, Presiden PDJ Yukio Hatoyama (yang memberi suara untuk Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional) mengatakan bahwa spanduk tersebut bukanlah Hinomaru dan tidak dapat dianggap sebagai hal yang demikian.

Desain

Lembaran konstruksi

Pada tahun 1870, Proklamasi No. 57 dari Perdana Menteri memiliki dua ketentuan terkait bendera nasional. Ketentuan pertama mengenai siapa yang mengibarkan bendera tersebut dan bagaimana bendera tersebut dikibarkan, sementara ketentuan kedua mengenai bagaimana bendera tersebut dibuat. Ratio-nya adalah tujuh unit panjang dan sepuluh unit lebar (7:10). Lingkaran merah, yang melambangkan matahari, dikalkulasikan menjadi tiga-lima dari total ukuran panjang kerekan. Hukum tersebut menetapkan penempatan lingkaran tersebut pada bagian tengah, namun lingkaran tersebut biasanya ditempatkan satu-seratus (1/100) dari kerekan. Pada tanggal 3 Oktober pada tahun yang sama, regulasi mengenai desain dari bendera yang dijual dan bendera-bendera angkatan laut lainnya disahkan. Untuk bendera yang dijual, ratio-nya adalah dua unit panjang dan tiga unit lebar (2:3). Ukuran lingkaran tersebut tetap sama, namun lingkaran surya ditempatkan satu-dua puluh (1/20) dari kerekan.

Ketika Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional disahkan, dimensi bendera tersebut sedikit berubah. Keseluruhan ratio bendera tersebut diubah menjadi dua unit panjang dengan tiga unit lebar (2:3). Lingkaran merah bergeser ke bagian tengah, namun ukuran lingkaran secara keseluruhan tetap sama. Latar belakang bendera tersebut berwarna biru dan lingkaran surya berwarna merah (紅色code: ja is deprecated , beni iro), namun nuansa warna tetap tidak didefinisikan pada hukum 1999. Satu-satunya petunjuk yang diberikan mengenai warna merah bahwa itu adalah "dalam" naungan.

Dinyatakan oleh Badan Pertahanan Jepang (sekarang Kementerian Pertahanan) pada tahun 1973 (Showa 48), spesifikasi dapat warna merah bendera tersebut sebagai 5R 4/12 dan putih sebagai N9 dalam pembagian warna Munsell. Dokumen tersebut diubah pada tanggal 21 Maret 2008 (Heisei 20) untuk mencocokan konstruksi bendera dengan undang-undang saat ini dan pengubahan warna-warna Munsell. Dokumen tersebut berisi daftar serat akrilik dan nilon sebagai serat yang dapat digunakan dalam konstruksi bendera yang digunakan oleh militer. Pada akrilik, warna merah adalah 5.7R 3.7/15.5 dan putih adalah N9.4; pada nilon ditetapkan 6.2R 4/15.2 untuk merah dan N9.2 untuk putih. Dalam sebuah dokumen yang dinyatakan oleh Pusat Asisten Pengembangan (PAP), warna untuk Hinomaru dan lambang PAP didaftarkan sebagai DIC 156 dan CMYK 0-100-90-0. Selama pembahasan mengenai Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan, ada saran mengenai penggunaan merah terang (赤色code: ja is deprecated , aka iro) atau dari koleksi warna Standar Industri Jepang.

Warna resmi (Putih)	Warna resmi (Merah)	Sistem warna	Kutipan	Tahun	URL
N9	5R 4/12	Munsell	DSP Z 8701C	1973
N/A	156	DIC	Pedoman Tanda Simbol ODA	1995
N/A	0-100-90-0	CMYK	Pedoman Tanda Simbol ODA	1995
N/A	186 Coated	Pantone	Album des pavillons nationaux et des marques distinctives	2000
N/A	0-90-80-5	CMYK	Album des pavillons nationaux et des marques distinctives	2000
N9.4 (Akrilik)	5.7R 3.7/15.5 (Akrilik)	Munsell	DSP Z 8701E	2008
N9.2 (Nilon)	6.2R 4/15.2 (Nilon)	Munsell	DSP Z 8701E	2008
N/A	032 Coated	Pantone	Pedoman Protokol Olimpiade Musim Panas 2008 – Bendera Manual	2008

Penggunaan dan kebiasaan

Sebuah contoh dari Hinomaru Yosegaki

Ketika Hinomaru pertama kali diperkenalkan, pemerintahan meminta masyakarat untuk menyambut kaisar dengan bendera tersebut. Terdapat sejumlah orang Jepang yang tidak suka pada bendera tersebut, sehingga memunculkan beberapa unjuk rasa. Butuh beberapa waktu sampai bendera tersebut dapat diterima di seluruh kalangan masyarakat.

Selama Perang Dunia II pada kebudayaan Jepang, terdapat sebuah kebiasaan populer untuk para sahabat, teman sekolah, and kerabat dari seorang prajurit untuk menandatangani Hinomaru dan memperlihatkannya kepadanya. Bendera tersebut juga digunakan sebagai ucapan semoga berhasil dan doa harapan untuk meminta prajurit tersebut kembali dari pertempuran. Salah satu istilah untuk kebiasaan tersebut adalah Hinomaru Yosegaki (日の丸寄せ書きcode: ja is deprecated ). Salah satu tradisinya adalah tulisan apapun harus tidak boleh menyentuh lingkaran surya. Setelah pertempuran, bendera tersebut sering diambil atau kemudian ditemukan pada prajurit-prajurit Jepang yang telah wafat. Sementara bendera-bendera tersebut menjadi suvenir, hal tersebut telah menumbuhkan tren memberikan tulisan pada bendera yang dipersembahkan untuk prajurit yang telah wafat.

Tradisi untuk menandatangani Hinomaru sebagai ucapan semoga berhasil tetap berlanjut, namun secara terbatas. Hinomaru Yosegaki biasanya diperlihatkan pada acara-acara olahraga untuk memberi dukungan kepada tim nasional Jepang. Contoh lainnya adalah ikat kepala hachimaki, yang berwarna putih dan memiliki lingkaran merah di tengahnya. Selama Perang Dunia II, frase "Kemenangan Wajib" (必勝code: ja is deprecated , Hisshō) atau "Tujuh Kehidupan" ditulis pada hachimaki dan dipakai oleh pilot-pilot kamikaze. Hal ini untuk menyatakan bahwa pilot tersebut telah bersedia wafat untuk negaranya.

Sebelum Perang Dunia II, semua rumah diminta untuk mengibarkan Hinomaru pada hari libur nasional. Sejak masa perang, sebagian besar pengibaran bendera Jepang hanya sebatas dilakukan di gedung-gedung yang berkaitan dengan pemerintahan nasional dan lokal seperti balai kota, dan jarang terlihat di rumah-rumah pribadi atau gedung-gedung komersial, namun beberapa orang dan perusahaan telah menganjurkan pengibaran bendera tersebut pada hari libur. Meskipun pemerintahan Jepang mendorong masyarakat dan penduduk untuk mengibarkan Hinomaru pada hari libur nasional, mereka tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya. Sejak Hari Ulang Tahun Kaisar ke-80 pada tanggal 23 Desember 2002, Perusahaan Jalur Kereta Api Kyushu mengibarkan Hinomaru di 330 stasiun.

Dimulai pada tahun 1995, ODA menggunakan motif Hinomaru dalam lambang resmi mereka. Desain itu sendiri tidak dibuat oleh pemerintahan (lambang dipilih dari 5,000 desain yang diajukan oleh publik) namun pemerintahan berusaha meningkatkan visualizasi dari Hinomaru melalui paket bantuan mereka dan program pengembangan. Menurut ODA, penggunaan bendera tersebut adalah jalan paling efektif untuk melambangkan bantuan yang diberikan oleh orang-orang Jepang.

Persepsi sekarang

Kaisar Akihito mempersiapkan untuk menyambut kerumunan para pengibas bendera di Istana Kekaisaran pada hari ulang tahunnya. Foto diambil pada tanggal 23 Desember 2004.

Menurut pemungutan suara yang dilakukan oleh media pada umumnya, kebanyakan orang Jepang telah menganggap bendera Jepang sebagai bendera nasional bahkan sebelum adanya Hukum Tentang Nasional dan Lagu Kebangsaan pada tahun 1999. Meskipun begitu, kontroversi terkait penggunaan bendera dalam acara-acara sekolah atau media masih ada. Contohnya, surat kabar liberal seperti Asahi Shimbun dan Mainichi Shimbun sering memilih artikel yang mengkritik bendera Jepang yang merefleksikan spektrum politik untuk pembaca mereka. Untuk orang Jepang yang lainnya, bendera tersebut mengingatkan kembali pada masa dimana demokrasi ditekan ketika Jepang adalah sebuah kekaisaran.

Pengibaran Hinomaru di rumah-rumah dan kantor-kantor juga diperdebatkan dalam masyarakat Jepang. Karena keterkaitan Hinomaru dengan aktivis uyoku dantai (sayap kanan), politik reaksioner, atau hooliganisme, beberapa rumah dan perkantoran tidak mengibarkan bendera tersebut. Tidak ada persyaratan untuk mengibarkan bendera pada setiap hari libur nasional atau acara-acara khusus. Kota Kanazawa, Ishikawa, yang mengusulkan rencana-rencana pada bulan September 2012 agar menggunakan yayasan pemerintahan untuk membeli bendera-bendera dengan tujuan mendorong warganya untuk mengibarkan bendera tersebut pada hari libur nasional. Partai Komunis Jepang secara vokal menentang bendera tersebut.

Persepsi negatif mengenai Hinomaru muncul di bekas koloni Jepang termasuk di Jepang itu sendiri, seperti di Okinawa. Salah satu contoh yang paling terkenal dalam hal ini adalah pada tanggal 26 Oktober 1987, seorang pemilik pasar swalayan Okinawa membakar Hinomaru sebelum dimulainya Festival Olahraga Nasional Jepang. Seorang pembakar bendera, Shōichi Chibana, membakar Hinomaru tak hanya untuk menunjukan penentangan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang dan kehadiran pasukan AS pada masa selanjutnya, namun juga untuk mencegah pengibaran bendera tersebut di depan umum. Peristiwa lainnya di Okinawa adalah ketika bendera tersebut dirobohkan saat upacara-upacara sekolah dan murid-murid menolak untuk melakukan penghormatan pada bendera tersebut pada saat akan dikibarkan sambil menyanyikan Kimigayo. Di ibukota Naha, Okinawa, Hinomaru dikibarkan untuk pertama kalinya sejak kembalinya Okinawa ke Jepang sampai perayaan peringatan ke-80 kota tersebut pada tahun 2001. Di Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan yang pernah diduduki oleh Kekaisaran Jepang, pengadopsian Hinomaru secara resmi pada tahun 1999 disambut dengan reaksi-reaksi Jepang bergerak ke sayap kanan dan juga langkah menuju re-militerisasi. Pengesahan hukum 1999 juga bertepatan dengan perdebatan mengenai status Kuil Yasukuni, kerjasama militer AS-Jepang dan program penciptaan pertahanan rudal. Di negara-negara lainnya yang pernah diduduki Jepang, hukum 1999 ditanggapi dengan reaksi campuran atau sangat diabaikan. Di Singapura, generasi tua tetap menaruh perasaan sakit hati terhadap bendera tersebut sementara generasi muda tidak memiliki pandangan-pandangan yang sama. Pemerintahan Filipina tak hanya mempercayai bahwa Jepang tidak akan kembali untuk melakukan militerisme, namun kesepakatan hukum 1999 secara resmi membangun dua simbol (bendera dan lagu kebangsaan) dalam hukum dan setiap negara memiliki hak untuk membuat simbol nasional. Jepang tidak memiliki hukum yang mengkriminalisasikan pembakaran Hinomaru, namun bendera-bendera luar negeri tidak pernah dibakar di Jepang.

Protokol

Diagram yang diterbitkan dengan Peraturan 1 dari 1912 (Pengibaran Bendera Berkabung untuk Kaisar)

Menurut protokol, bendera tersebut dikibarkan dari matahari terbit sampai matahari terbenam; kantor-kantor dan sekolah-sekolah diijinkan untuk mengibarkan bendera tersebut dari buka sampai tutup. Ketika pengibaran bendera Jepang dan negara lainnya pada waktu yang sama, bendera Jepang mengambil posisi penghormatan dan bendera tamu negara dikibarkan di sebelah kanannya. Kedua bendera harus berada pada tinggi yang sama dan ukuran yang sama. Ketika bendera luar negeri dengan jumlah lebih dari satu ditampilkan, bendera Jepang diatur dengan urutan abjad sesuai dengan yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Ketika bendera tersebut menjadi tidak layak untuk digunakan, bendera tersebut biasanya kemudian dibakar secara tersendiri. Hukum Mengenai Bendera Negara dan Lagu Kebangsaan tidak menentukan bagaimana bendera tersebut harus digunakan, namun pada prefektur yang berbeda memiliki peraturan tersendiri tentang penggunaan Hinomaru dan bendera-bendera prefektur lainnya.

Bendera Hinomaru setidaknya memiliki dua cara untuk melakukan acara berkabung. Salah satunya adalah mengibarkan bendera tersebut dalam keadaan setengah tiang (半旗code: ja is deprecated , Han-ki) yang umum di banyak negara. Kantor Kementerian Urusan Luar Negeri mengibarkan bendera setengah tiang ketika pemakaman yang dilakukan untuk pimpinan negara asing. Cara berkabung lainnya adalah menempatkan bola berwarna hitam pada bagian puncak tiang dan memasang kain persegi panjang berwarna hitam tepat diatas bendera tersebut, yang dikenal sebagai bendera berkabung (弔旗code: ja is deprecated , Chō-ki). Cara ini dlakukan pada tanggal 10 Juli 1912, ketika Kaisar Meiji wafat dan Kabinet mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa bendera nasional harus dikibarkan dengan cara seperti itu selama masa berkabung ketika Kaisar wafat. Kabinet memiliki kewenangan untuk mengumumkan pengibaran bendera nasional secara setengah tiang.

Sekolah-sekolah publik

Sebuah upacara kelulusan di Prefektur Hokkaido dengan bendera Hinomaru dan bendera Prefektur Hokkaido

Sejak akhir Perang Dunia II, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan dan peraturan untuk mempromosikan penggunaan Hinomaru dan Kimigayo di sekolah-sekolah dibawah yurisdiksi mereka. Pernyataan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1950, yang menyatakan bahwa mereka menginginkan penggunaan kedua simbol tersebut, walaupun tidak diharuskan. Keinginan ini kemudian diperluas untuk penggunaan kedua simbol tersebut pada hari libur nasional dan selama acara seremonial agar mendorong para pelajar tentang hari libur nasional dan untuk mempromosikan pertahanan pendidikan. Dalam reformasi pedoman pendidikan 1989, LDP yang dikontrol pemerintah pertama kali menuntut agar bendera tersebut harus digunakan dalam upacara-upacara sekolah dan pemberian hormat yang tepat yang harus diberikan kepadanya dan untuk Kimigayo. Hukuman untuk para pejabat sekolah yang tidak mengikuti hal tersebut juga diberlakukan dengan reformasi 1989.

Pedoman kurikulum 1999 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan setelah pengesahan Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa "pada pintu masuk dan upcara-upacara kelulusan, sekolah harus mengibarkan bendera Jepang dan menyuruh siswa-siwa untuk menyanyikan "Kimigayo" (lagu kebangsaan), mengingat pentingnya sebuah bendera dan sebuah lagu." Selain itu, pernyataan kementerian terhadap pedoman kurikulum 1999 untuk sekolah dasar menyatakan bahwa "mengingat kemajuan internationalisasi serta dengan dorongan patriotisme dan kesadaran menjadi orang Jepang adalah hal penting untuk memelihara sikap hormat anak-anak sekolah terhadap bendera Jepang dan Kimigayo untuk pertumbuhan mereka menjadi warga Jepang yang dihormati dalam masyarakat international." Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa jika pelajar-pelajar Jepang tidak bisa menghormati simbol milik mereka sendiri, maka mereka tidak akan dapat menghormati simbol negara-negara lainnya.

Sekolah-sekolah telah menjadi pusat kontroversi mengenai lagu kebangsaan dan bendera nasional. Dewan Pendidikan Tokyo meminta penggunaan lagu kebangsaan dan bendera tersebut pada saat acara-acara dibawah yurisdiksi mereka. Perintah tersebut memerintahkan guru-guru sekolah untuk melakukan penghormatan terhadap kedua simbol tersebut atau beresiko kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah penentang menyatakan bahwa peraturan tersebut melanggar Konstitusi Jepang, namun Dewan telah berpendapat bahwa sejak sekolah-sekolah adalah badan-badan pemerintahan, karyawan mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan murid-murid mereka bagaimana menjadi warga Jepang yang baik. Sebagai tanda protes, sekolah-sekolah menolak untuk mengibarkan Hinomaru pada kelulusan sekolah dan sejumlah orangtua merobek bendera tersebut. Para guru gagal melakukan penentangan kepada Gubernur Tokyo Shintarō Ishihara dan para pimpinan senior yang menyuruh guru-guru untuk melakukan penghormatan terhadap Hinomaru dan Kimigayo. Setelah penentangan sebelumnya, Persatuan Guru Jepang menerima penggunaan bendera dan lagu kebangsaan tersebut, namun Persatuan Seluruh Guru dan Staf Jepang yang berjumlah lebih kecil tetap menentang kedua simbol tersebut dan penggunaannya dalam sistem sekolah.

Bendera-bendera terkait

Bendera-bendera militer

Lihat pula: Bendera Matahari Terbit

Pasukan Bela Diri Jepang (PBDJ) dan Angkatan Darat Bela Diri Jepang menggunakan sebuah versi dari desain lingkaran surya dengan delapan sinar garis merah yang memanjang ke arah luar, yang disebut Hachijō-Kyokujitsuki (八条旭日旗code: ja is deprecated ). Sebuah pembatas emas terletak pada sebagian sekitaran tepi.

Sebuah varian terkenal dari desain lingkaran surya adalah lingkaran surya dengan 16 sinar garis merah dalam formasi bintang Siemens, yang juga secara historis digunakan oleh militer Jepang, khususnya Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Panji tersebut, yang dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Jyūrokujō-Kyokujitsu-ki (十六条旭日旗code: ja is deprecated ), pertama kali diadopsi sebagai bendera perang pada tanggal 15 Mei 1870, dan digunakan sampai akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Bendera tersebut diadopsi ulang pada tanggal 30 Juni 1954, dan saat ini digunakan sebagai bendera perang dan bendera laut Angkatan Darat Bela Diri Jepang (ADBDJ) dan Angkatan Laut Bela Diri Jepang (ALBDJ). Di sekitar negara-negara Asia yang diduduki oleh Jepang, bendera ini masih membawa konotasi negatif. ALBDJ juga memakai penggunaan panji pimpinan. Pertama kali diadopsi pada tahun 1914 and diadopsi ulang pada tahun 1965, panji pimpinan tersebut terdiri dari sebuah versi sederhana bendera angkatan laut di bagian pangkalnya, dengan warna putih di bagian lainnya. Ratio panji tersebut antara 1:40 dan 1:90.

Angkatan Udara Bela Diri Jepang (AUBDJ), didirikan secara independen pada tahun 1952, hanya menggunakan lingkaran surya sebagai lambang-nya. Ini adalah satu-satunya cabang layanan dengan lambang yang tidak memakai Standar Kekaisaran. Namun, cabang tersebut memiliki sebuah panji untuk dikibarkan di pangkalan-pangkalan dan saat pawai-pawai. Panji tersebut dibuat pada tahun 1972, yang ketiga kalinya digunakan oleh AUBDJ sejak pembuatannya. Panji tersebut memiliki sebuah lambang yang berada di tengah latar belakang yang berwarna biru.

Meskipun bukan bendera nasional resmi, bendera sinyal Z memainkan peran utama dalam sejarah angkatan laut Jepang. Pada tanggal 27 Mei 1905, Laksamana Heihachirō Tōgō dari Mikasa mempersiapkan diri untuk menjalin hubungan dengan Armada Baltik Rusia. Sebelum Pertempuran Tsushima dimulai, Togo mengibarkan bendera Z diatas Mikasa dan menjalin hubungan dengan armada Rusia demi memenangkan Jepang dalam pertempuran tersebut. Pengibaran bendera dikatakan kepada kru-nya sebagai berikut: "Nasib Kekaisaran Jepang tergantung pada satu pertempuran ini; seluruh pihak akan mengerahkan diri mereka dan untuk kebaikan mereka." Bendera Z juga dikibarkan pada kapal induk Akagi pada saat penyerangan Jepang di Pearl Harbor, Hawaii, pada bulan Desember 1941.

• 
  Bendera perang Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (十六条旭日旗code: ja is deprecated )
• 
  Bendera ADBDJ (八条旭日旗code: ja is deprecated )
• 
  Bendera Angkatan Laut (十六条旭日旗code: ja is deprecated )
• 
  Bendera AUBDJ
• 
  Lambang AUBDJ

Bendera kekaisaran

Standar kaisar Jepang

Dimulai pada tahun 1870, bendera-bendera dibuat untuk Kaisar Jepang (pada waktu itu Kaisar Meiji), Permaisuri, dan untuk anggota keluarga kekaisaran lainnya . Yang pertama adalah bendera kaisar yang dijadikan hiasan, dengan sebuah surya yang ditempatkan di tengah pola artistik. Ia memiliki bendera yang digunakan di daratan, di laut, dan ketika ia berada di kereta. Keluarga kekaisaran juga diberikan bendera untuk digunakan di laut dan di darat (satu untuk digunakan diatas tanah dan satu bendera kereta). Bendera kereta tersebut berupa bunga seruni dengan satu warna, yang memiliki 16 kelopak, dan ditempatkan di tengah latar belakang satu warna. Bendera tersebut dihentikan penggunaannya pada tahun 1889 ketika Kaisar memutuskan untuk menggunakan bendera berupa bunga seruni di latar belakang berwarna merah. Dengan perubahan kecil pada nuansa warna dan proporsi, bendera yang diadopsi pada tahun 1889 tersebut masih digunakan oleh keluarga kekaisaran.

Bendera kaisar saat ini adalah bunga seruni 16 kelopak yang berwarna emas dan berada di tengah latar belakang berwarna merah dengan ratio 2:3. Permaisuri menggunakan bendera yang sama, kecuali bentuknya yang berbentuk ekor walet. Putra mahkota dan putri mahkota menggunakan bendera yang sama, hanya saja dengan bunga seruni kecil dan garis putih di tengah bendera. Bunga seruni telah dikaitkan dengan tahta Kekaisaran sejak kekuasaan Kaisar Go-Toba pada abad ke-12, namun tidak menjadi simbol tahta Kekaisaran secara eksklusif sampai 1868.

Bendera-bendera subnasional

Sebuah bendera Jepang berkibar dengan bendera Prefektur Okinawa dan Kota Urasoe

Di setiap 47 prefektur Jepang memiliki bendera yang menyerupai bendera nasional yang terdiri dari sebuah simbol, yang disebut mon yang ditempatkan dalam bidang satu warna (dengan pengecualian Ehime, yang menggunakan simbol dengan latar belakang dua warna). Pada sejumlah bendera prefektur, termasuk Hiroshima, benderanya disesuaikan dengan spesifikasi mereka pada bendera nasional (ratio 2:3, mon ditempatkan di tengah dan 3/5 panjang bendera). Sejumlah mon menampilkan nama prefektur dalam karakter Jepang; sementara yang lainnya menampilkan penggambaran khas wilayah tersebut atau fitur khusus lainnya dari prefektur tersebut. Contoh dari bendera prefektur adalah Nagano, yang terdapat karakter katakana ナ (na) berwarna jingga yang ditampilkan pada bagian tengah lingkaran putih. Salah satu interpretasi dari mon adalah simbol na yang memperlihatkan sebuah pegunungan dan lingkaran putih melambangkan sebuah danau. Warna jingga menunjukan matahari sementara warna putih menunjukan salju di wilayah tersebut.

Kotamadya dapat juga mengadopsi bendera sendiri. Desain bendera kota sama dengan bendera prefektur: mon pada latar belakang satu warna. Contohnya adalah bendera Amakusa di Prefektur Kumamoto: simbol kota-nya adalah percampuran karakter Katakana ア (a) dan dikelilingi oleh gelombang. Simbol ini ditempatkan pada bagian tengah sebuah bendera putih, dengan ratio 1:1.5. Lambang dan bendera kota tersebut diadopsi pada tahun 2006.

Derivatif

Bekas bendera Pos Jepang (1872-1887)

Selain bendera-bendera yang digunakan oleh militer, beberapa desain bendera lainnya terinspirasi dari bendera nasional. Bekas bendera Japan Post yang terdiri dari Hinomaru dengan batang horizontal berwarna merah yang ditempatkan di tengah bendera tersebut. Ada juga sebuah cincin tipis berwarna putih di sekitar surya merah. Bendera tersebut kemudian digantikan oleh bendera yang terdiri dari tanda pos 〒 dengan warna merah pada latar belakang putih.

Dua bendera nasional lainnya memiliki desain yang menyerupai bendera Jepang. Pada tahun 1971, Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan, dan negara tersebut mengadopsi sebuah bendera nasional berlatar belakang berwarna hijau dengan lingkaran merah pada bagian tengahnya yang terdapat sebuah peta Bangladesh berwarna emas. Bendera saat ini, yang diadopsi pada tahun 1972, menghilangkan peta berwarna emas tersebut dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Pemerintahan Bangladesh secara resmi memakai lingkaran yang secara keseluruhan berwarna merah; warna merah melambangkan darah yang ditumpahkan saat mendirikan negara mereka. Negara pulau Palau menggunakan bendera dengan desain yang sama, namun skema warna secara keseluruhan berbeda. Namun Pemerintahan Palau tidak mengutip bendera Jepang sebagai pengaruh pada bendera nasional mereka walaupun Jepang sempat menduduki Palau dari 1914 sampai 1944. Bendera Palau terdiri dari bulan purnama berwarna kuning emas yang berada di tengah latar belakang biru langit. Bulan tersebut menandakan perdamaian dan negara baru sementara latar belakang biru memperlihatkan transisi Palau menuju pemerintahan sendiri dari 1981 sampai 1994, ketika berusaha mencapai kemerdekaan penuh.

Panji angkatan laut Jepang juga mempengaruhi desain bendera lainnya. Salah satunya adalah desain bendera yang digunakan oleh Asahi Shimbun. Pada bagian bawah kerekan, seperempat bagian surya ditampilkan. Karakter kanji 朝 ditampilkan pada bendera tersebut, diwarnai putih, meliputi sebagian besar surya. Sinar garis tersebut memanjang dari surya, yang diliputi warna merah dan putih secara bergantian, dengan garis-garis berjumlah 13 buah. Bendera ini biasanya terlihat di Kejuaraan Bisbol Sekolah Menengah Atas Nasional, dengan Asahi Shimbun sebagai sponsor utama turnamen tersebut. Bendera kepangkatan dan panji Angkatan Laut Kekaisaran Jepang juga didasarkan pada desain panji angkatan laut mereka.

Bendera yang mirip

• Bendera Bangladesh
• Bendera Palau

Lihat pula

• Daftar bendera Jepang
• Nobori
• Sashimono
• Uma-jirushi

Referensi

Daftar pustaka

• Ashkenazi, Michael. Handbook of Japanese Mythology. ABC-CLIO; 2003. ISBN 1-57607-467-6.
• Aspinall, Robert W. Teachers' Unions and the Politics of Education in Japan. State University of New York Press; 2001. ISBN 0-7914-5050-3.
• Befu, Harumi. Symbols of nationalism and Nihonjinron. In: Goodman, Roger and Kirsten Refsing. Ideology and Practice in Modern Japan. Routledge; 1992. ISBN 0-415-06102-4.
• Befu, Harumi. Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron. Trans Pacific Press; 2001. ISBN 978-1-876843-05-2.
• Borneman, John. Death of the Father: An Anthropology of the End in Political Authority. Berghahn Books; 2003–11. ISBN 1-57181-111-7.
• Carpenter, Ronald H. Rhetoric In Martial Deliberations And Decision Making: Cases And Consequences. University of South Carolina Press; 2004. ISBN 978-1-57003-555-5.
• Carr, Harold Gresham; Frederick Edward Hulme. Flags of the world. London; New York: Warne; 1956.
• Cutler, Thomas. The Battle of Leyte Gulf: 23–26 October 1944. Naval Institute Press; 2001. ISBN 1-55750-243-9.
• Cwiertka, Katarzyna Joanna. Modern Japanese Cuisine: Food, Power and National Identity. Reaktion Books; 2007. ISBN 1-86189-298-5.
• Dyer, Henry. Japan in World Politics: A Study in International Dynamics. Blackie & Son Limited; 1909.
• Edgington, David William. Japan at the Millennium: Joining Past and Future. UCB Press; 2003. ISBN 0-7748-0899-3.
• Ebrey, Patricia Buckley; Anne Walthall; James Palais. East Asia: A Cultural, Social, and Political History. Houghton Mifflin Harcourt Publishing; 2004. ISBN 0-547-00534-2.
• Feiler, Bruce. Learning to Bow: Inside the Heart of Japan. Harper Perennial; 2004. ISBN 0-06-057720-7.
• Feldman, David. Do Elephants Jump?. HarperCollins; 2004. ISBN 0-06-053913-5.
• Fujitani, Takashi. Splendid Monarchy: Power and Pageantry in Modern Japan. University of California Press; 1996. ISBN 978-0-520-21371-5.
• Goodman, Roger; Ian Neary. Case Studies on Human Rights in Japan. Routledge; 1996. ISBN 978-1-873410-35-6.
• Gordon, William. Flags of the World, Past and Present. Frederick Warne & Co.; 1915.
• Hall, James. Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art. Westview Press; 1996. ISBN 0-06-430982-7.
• Heenan, Patrick. The Japan Handbook. Routledge; 1998. ISBN 1-57958-055-6.
• Inoguchi, Takashi; Purnendra Jain. Japanese Foreign Policy Today. Palgrave Macmillan Ltd; 2000. ISBN 0-312-22707-8.
• Itoh, Mayumi. The Hatoyama Dynasty: Japanese Political Leadership Through the Generations. Palgrave Macmillan; 2003. ISBN 1-4039-6331-2.
• Kataoka, Tetsuya. Creating Single-Party Democracy: Japan's Postwar Political System. Hoover Institution Press; 1991. ISBN 0-8179-9111-5.
• Khan, Yoshimitsu. Japanese Moral Education: Past and Present. Fairleigh Dickinson University Press; 1998. ISBN 0-8386-3693-4.
• Large, Stephen. Emperor Hirohito and Showa Japan: A Political Biography. Routledge; 1992. ISBN 0-415-03203-2.
• Lauterpacht, Elihu. In: C. J. Greenwood and A. G. Oppenheimer. International Law Reports. Cambridge University Press; 2002. ISBN 978-0-521-80775-3.
• Mangan, J.A.; Finn, Gerry; Giulianotti, Richard and Majumdar, Boria. Football Culture Local Conflicts, Global Visions. Routledge; 2000. ISBN 978-0-7146-5041-8.
• Matoba, Seinosuke. 陸軍と海軍 [Army and Navy]. 1901. (Jepang).
• Meyer, Milton. Japan: A Concise History. Rowman & Littlefield Publishing Group; 2009. ISBN 0-7425-4117-7.
• Newell, William. Japan in Asia: 1942–1945. Singapore University Press; 1982. ISBN 9971-69-014-4.
• Nornes, Abe Mark. Japanese Documentary Film The Meiji Era through Hiroshima. University of Minnesota Press; 2003. ISBN 0-8166-4046-7.
• Ohnuki-Tierney, Emiko. Kamikaze, Cherry Blossoms, and Nationalisms. University of Chicago Press; 2002. ISBN 978-0-226-62091-6.
• Okano, Kaori; Motonori Tsuchiya (1999), Education in Contemporary Japan, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-62686-6 Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
• Partner, Simon. Toshié A Story of Village Life in Twentieth-Century Japan. University of California Press; 2004. ISBN 978-0-520-24097-1.
• Röhl, Wilhelm. History of law in Japan since 1868, Part 5, Volume 12. Brill; 2005. ISBN 978-90-04-13164-4.
• Saito, Shinya. 記者四十年 [Fourteen Years As A Reporter]. Asahi Shimbun Publishing; 1987. (Jepang). ISBN 978-4-02-260421-7.
• Smith, Whitney. Flags Through the Ages and Across the World. McGraw-Hill; 1975. ISBN 0-07-059093-1.
• Smith, Whitney. Flag Lore Of All Nations. Millbrook Press; 2001. ISBN 0-7613-1753-8.
• Takahashi, Yuuichi. 海軍問答 [Navy Dialogue]. 1903. (Jepang).
• Takenaka, Yoshiharu. 知っておきたい国旗・旗の基礎知識 [Flag basics you should know]. Gifu Shimbun; 2003. (Jepang). ISBN 4-87797-054-1.
• Taylor, Jean Gelman. Indonesia: Peoples and Histories. Yale University Press; 2004. ISBN 0-300-10518-5.
• Tazagi, Shirou. 梶山静六: 死に顔に笑みをたたえて [Seiroku Kajiyama: Praising the smile in the dying face]. Kodansha; 2004. (Jepang). ISBN 4-06-212592-7.
• Tipton, Elise. Modern Japan A Social and Political History. Routledge; 2002. ISBN 978-0-415-18538-7.
• Trevor, Malcolm. Japan – Restless Competitor The Pursuit of Economic Nationalism. Routledge; 2001. ISBN 978-1-903350-02-7.
• Turnbull, Stephen; Howard Gerrard. Ashigaru 1467–1649. Osprey Publishing; 2001. ISBN 1-84176-149-4.
• Williams, David; Rikki Kersten (2006), The Left in the Shaping of Japanese Democracy, Routledge, ISBN 978-0-415-33435-8 Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
• Yamazumi, Masami. 日の丸・君が代問題とは何か. Otsuki Shoten; 1988. (Jepang). ISBN 4-272-41032-6.

Legislasi

• Government of Japan. 明治3年太政官布告第57号 [Prime Minister's Proclamation No. 57]; 1870-02-27 [cited 2010-02-06]. (Jepang).
• National Diet Library. 明治3年太政官布告第651号 [Prime Minister's Proclamation No. 651] [PDF]; 1870-10-03 [cited 2010-02-06]. (Jepang).
• Government of Japan. 大正元年閣令第一号　（大喪中ノ国旗掲揚方） [Regulation 1 from 1912 (Raising Mourning Flag For the Emperor)]; 1912-07-30 [cited 2010-02-06]. (Jepang).
• Government of Japan. 自衛隊法施行令 [Self-Defense Forces Law Enforcement Order]; 1954-06-30 [cited 2008-01-25]. (Jepang).
• Ministry of Defense. 〇海上自衛隊の使用する航空機の分類等及び塗粧標準等に 関する達 [Standard Sizes, Markings and Paint Used On Aircraft] [PDF]; 1962-12-24 [cited 2009-12-15]. (Jepang).
• Government of Hiroshima Prefecture. 広島県県章および県旗の制定 [Law About the Flag and Emblem of Hiroshima Prefecture]; 1968-07-16 [archived 2011-07-19; cited 2010-02-06]. (Jepang).
• Government of Japan. 国旗及び国歌に関する法律 (法律第百二十七号) [Law Regarding the National Flag and National Anthem, Act No. 127]; 1999-08-13 [cited 2010-02-06]. (Jepang).
• Police of the Hokkaido Prefecture. 国旗及び国歌の取扱いについて [Law Regarding Use of the National Flag and Anthem]; 1999-11-18 [cited 2010-01-14]. (Jepang).
• Police of Kanagawa Prefecture. 国旗及び県旗の取扱いについて [Law Regarding the Use of the National and Prefectural Flag] [PDF]; 2003-03-29 [cited 2010-01-14]. (Jepang).
• Government of Amakusa City. 天草市章 [Emblem of Amakusa]; 2003-03-27 [cited 2010-02-06]. (Jepang).
• Government of Amakusa City. 天草市旗 [Flag of Amakusa]; 2003-03-27 [cited 2010-02-06]. (Jepang).
• Ministry of Defense. 自衛隊の旗に関する訓令 [Flag Rules of the JASDF] [PDF]; 2008-03-25 [cited 2009-09-25]. (Jepang).
• Ministry of Defense. 海上自衛隊旗章規則 [JMSDF Flag and Emblem Rules] [PDF]; 2008-03-25 [cited 2009-09-25]. (Jepang).

Pranala luar

• Japan di Flags of the World

Bahasa Jepang

• Protokol bendera
• Situs web tentang standar keluarga Kekaisaran Jepang