Hubungan luar negeri Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler mengosongkan halaman [ * ] |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Sejak merdeka, '''hubungan luar negeri [[Indonesia]]''' berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden [[Soeharto]] beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang menjadi ciri pemerintahan [[Soekarno]]. Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia mempertahankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri tidak berhasil mencegah presiden-presiden selanjutnya untuk bepergian ke luar negeri serta partisipasi Indonesia dalam panggung internasional. Invasi ke [[Timor Leste]] oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, aneksasinya tahun 1976, serta referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada bulan Agustus 1999 memperkuat hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Dalam menjalankan kegiatan politik internasional, Indonesia melakukan cara yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara yang ada di dunia, sehingga Indonesia membuat konsep Lingkaran konsentris politik luar negeri. Lingkaran konsentris merupakan pembagian regional hubungan luar negeri yang dianggap mampu menjadi acuan Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Lingkaran konsentris juga dapat didefinisakan sebagai dua lingkaran atau lebih yang memiliki pusat yang sama. Dua lingkaran atau lebih tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan dua negara atau lebih agar dapat mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dalam menjalankan konsep lingkaran konsentris ini, merupakan strategi Indonesia untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang ada di dunia.<ref>Asep Setiawan. ''Politik Luar Negeri Indonesia''. [pdf] Online tersedia dalam: <nowiki>https://www.academia.edu/15831465/Politik_Luar_Negeri_Indonesia</nowiki></ref> Sebelum membentuk konsep lingkaran konsentris politik luar negeri, terdapat beberapa dasar yang menjadikan Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia. Dasar tersebut antara lain, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam dasar ideologi, Indonesia menjalin kerjasama antar negara Asia-Afrika dimana negara tersebut adalah negara yang anti kolonialisme dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Keseriusan Indonesia yaitu ditunjukkan pada saat Indonesia berada pada pimpinan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang melopori KAA (Konferensi Asia Afrika).<ref>Suryadinata, L., 1998. Faktor-Faktor Determinan Politik Luar Negeri Indonesia: Mencari Penjelasan. ''Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto''. Jakarta: LP3ES, pp. 7-27.</ref> Selanjutnya, dalam dasar wilayah, Indonesia memprioritaskan kerjasama pada kawasan negara Asia Tenggara dan membentuk organisasi yaitu ASEAN. Dan yang terakhir adalah, dasar keamanan dan ekonomi. dalam dasar tersebut Indonesia menjalin kerjasama dengan China dan Amerika Serikat karena dianggap dapat diandalkan untuk bekerjasama dan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara lain. |
|||
{{Politik Indonesia}} |
|||
'''Hubungan luar negeri [[Indonesia]]''' adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik indonesia dalam berhubungan secara diplomatik dengan negara disekitarnya. Prinsip bebas aktif telah mengantarkan negara ini kedalam perhatian Internasional, dimana sejak berbagai negara mulai mengakui keberadaan Indonesia secara de facto dan de jure, Indonesia telah menghasilkan berbagai konsensus komunitas internasional tidak dalam level regional, tetapi dalam level antar benua. Sejak tahun 1950an, Indonesia dengan Presiden Soekarno telah menggugah dan membakar semangat akan kemandirian, kemerdekaan dan kemajuan bagi semua negara didunia, terutama di Asia dan Afrika yang masih dalam bayang-bayang imperialisme dan kolonialisme, namun idealisme tentunya perlu diimbangi dengan upaya menerjemahkan kata-kata tersebut menjadi langkah. Turunnya Presiden Soekarno akibat kemewahan kegiatan politiknya, menjadi kesempatan Jenderal Soeharto untuk mengembalikan situasi diplomatik indonesia yang saling bermusuhan, merusak dan membahayakan keamanan dalam negeri. Sebagaimana perbaikan terus dibina dan kualitas kerjasama antar negara mulai meningkat. Indonesia mulai mampu mengangkat puluhan juta dari warga kemiskinan dan meningkatkan kualitas dan jumlah angkatan kerja untuk terekrut dalam industri dan jasa sebagaimana keterhubungan Indonesia dalam ekonomi dunia meningkat. Namun, euforia tersebut harus berakhir dengan buruk, dimana Presiden Soeharto turun akibat kegagalannya dalam menghasilkan ekonomi yang berkualitas berupa kurangnya pengawasan pada sektor keuangan yang minim pembinaan dan penegakkan hukum. Setelah mengalami proses transisi lanskap demokrasi dan politik serta perekonomian, Indonesia kini telah memiliki fondasi yang kuat untuk mempertajam visinya untuk "Indonesia yang mendunia" dengan tetap berpegang teguh pada prinsip bebas aktif dengan meningkatkan kerjasama pada kawasan regional Asia Selatan, Timur Tengah-Sub Sahara, Afrika dan Amerika Selatan. |
|||
== Sejarah Aktif Indonesia dalam Komunitas Internasional == |
|||
Terinspirasi dari doktrin yang dicetuskan oleh [[Mohammad Hatta]] dengan konsep "bebas dan aktif". Indonesia mencoba memposisikan diri sebagai pihak yang mampu menjadi pemecah masalah dalam dinamika komunitas yang ada dan menjaga hubungan kekuatan-kekuatan internasional lainnya. Kebijakan yang kemudian diterapkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia pada masa Presiden Soekarno ini diterjemahkan dengan adanya [[Konferensi Asia–Afrika]] di [[Bandung]], [[Jawa Barat]] yang mengajak 29 partisipan negara untuk memerdekakan diri dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme, serta menggalang kekuatan baru yang bernama New Emerging Forces untuk mengimbangi dinamika perang dingin yang terjadi saat itu, namun kebijakan ini sendiri seiring pada perkembangannya dilanggar oleh Presiden Soekarno yang saat itu mulai menunjukkan kecenderungannya pada negara-negara blok timur dan beraliran kekirian dengan membentuk poros Jakarta-[[Phnom Penh]]-[[Hanoi]]-[[Beijing]]-[[Pyongyang]] serta mengambil langkah konfrontatif dengan negara tetangganya [[Malaysia]] dengan melancarkan gerakan [[Konfrontasi Indonesia-Malaysia|ganyang Malaysia]]. Kebijakan bebas aktif rasa konfrontasi ini berlanjut pada saat penyelenggaraan acara olahraga berskala internasional, [[GANEFO|Games of New Emerging Forces]] di [[Jakarta]] pada tahun 1963, untuk menyaingi [[Olimpiade Tokyo 1964]], dimana ditemukan unsur politis yang melatarbelakangi [[Komite Olimpiade Internasional]] melarang Indonesia untuk ikut dalam Olimpiade di Tokyo tahun 1964 atas upaya Indonesia melarang masuk atlet [[Israel]] dan [[Taiwan]] untuk mengikuti penyelenggaraan [[Asian Games 1962]], pada akhirnya kebijakan luar negeri Indonesia yang konfrontatif ini setelah munculnya peristiwa [[G30S]] pada tahun 1965 yang berujung pada penurunan Soekarno sebagai Presiden. |
|||
== Keanggotaan internasional == |
|||
Pada era Orde Baru yang dipimpin Presiden [[Soeharto]], Indonesia memulai proses normalisasi hubungan bilateral dengan [[Malaysia]] dengan menunjuk [[Thailand]] sebagai mediator perdamaian antara kedua belah pihak yang menghasilkan Perjanjian Bangkok 1966 yang menjadi dasar perbaikan kembali hubungan dan Indonesia juga mulai membubarkan organisasi internasional era orde lama yang terlalu membebani kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa ini, Indonesia sangat berperan aktif dan bebas dibanding Presiden terdahulu dengan adanya pemetaan prioritas kebijakan luar negeri dengan nama lingkaran konsentris. Pemetaan prioritas ini bertujuan untuk mengetahui mana saja negara yang termasuk dalam radar regional hubungan luar negeri Indonesia, hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, sekaligus sebagai strategi untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang ada di dunia.<ref>Asep Setiawan. ''Politik Luar Negeri Indonesia''. [pdf] Online tersedia dalam: <nowiki>https://www.academia.edu/15831465/Politik_Luar_Negeri_Indonesia</nowiki></ref> Hal ini diwujudkan dengan adanya organisasi multilateral seperti [[ASEAN]] yang beranggotakan Indonesia, [[Singapura]], [[Malaysia]], [[Thailand]] dan [[Filipina]]. Indonesia tidak hanya menyeru, tetapi bahkan berperan dalam berbagai diplomasi perdamaian internasional berupa pelibatan TNI sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di [[Kamboja]], [[Vietnam]], [[Sudan]] dan [[Libanon]], tidak hanya itu saja, Indonesia sekaligus juga menjadi mediator perdamaian antara MNLF dan pemerintah Filipina. kebijakan luar negeri Indonesia berkembang signifikan pada sektor perekonomian, dimana Indonesia berhasil mengadakan kerjasama ekonomi bilateral yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ekspor yang kemudian diperkuat dengan pencetusan [[APEC]]. |
|||
Tolok ukur kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia adalah partisipasinya dalam [[Association of Southeast Asian Nations]] (ASEAN), karena Indonesia bersama [[Thailand]], [[Malaysia]], [[Singapura]], dan [[Filipina]] merupakan anggota pendirinya pada tahun 1967. Sejak itu, [[Brunei]], [[Vietnam]], [[Laos]], [[Burma]], dan [[Kamboja]] bergabung dengan ASEAN. Awalnya dibentuk untuk mempromosikan tujuan ekonomi, sosial, dan budaya bersama, ASEAN kemudian membentuk dimensi keamanan setelah Vietnam menyerbu Kamboja tahun 1979; aspek keamanan ASEAN meluas melalui pembentukan ASEAN Regional Forum tahun 1994 yang terdiri dari 22 negara, termasuk Amerika Serikat. Masalah dalam negeri Indonesia yang terus berlanjut telah mengalihkan perhatiannya dari berbagai urusan ASEAN, sehingga mengurangi pengaruhnya dalam organisasi tersebut. |
|||
Indonesia juga merupakan salah satu pendiri [[Gerakan Non-Blok]] (GNB) dan telah mengambil posisi moderat dalam setiap pertemuan. Sebagai Ketua GNB tahun 1992-95, Indonesia menarik GNB dari retorika konfrontasi Utara-Selatan, dan menyuarakan perluasan kerja sama Utara-Selatan dalam bidang pembangunan. Indonesia terus menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok terdepan dan suportif. |
|||
Namun, kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh presiden Soeharto juga sempat melenceng ketika Indonesia diminta oleh [[Amerika Serikat]] berserta negara-negara lain di blok barat untuk menginvasi [[Timor Leste|Timor Timur]] melalui [[operasi seroja]] pada tahun 1975 untuk membendung kebangkitan Fretilin didaerah itu yang berujung pada lepasnya Timor Timur menjadi negara merdeka dibawah keputusan Presiden [[Bacharuddin Jusuf Habibie]] seusai diumumkannya referendum tidak dapat dielakkan karena sejak awal Timor Timur tidak mengehndaki adanya aneksasi sebagaimana kekuatan blok barat tersebut inginkan dan menguaknya [[Sengketa Sipadan dan Ligitan]] serta penjualan aset negara berupa BUMN dibawah kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia ke publik seusai turunnya Presiden Soeharto akibat kegagalannya dalam menangani krisis monenter tahun 1997 ditambah dengan keterpaksaan Indonesia untuk di''bail out'' oleh IMF dengan syarat tidak membiayai proyek seperti [[N-250]] dan mobnas, menjadi bahan konsumsi publik yang liar dengan tidak didasari atas kredibilitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan munculnya misinterpretasi masyarakat terhadap Presiden Indonesia ke 5 saat itu, [[Megawati Soekarnoputri]] dituduh oleh "fakta" bahwa Ia telah menjual BUMN dan kedua pulau tersebut sebagai dasar untuk membenarkan "ketiadagunaan reformasi" yang digerakkan oleh jajaran anti-reformasi yang masih berada dalam pos pemerintahan. Padahal, dalam kenyataannya sengketa tersebut awalnya muncul akibat perbedaan landasan hukum atas kedua aturan alur batas laut ketika batas landas kontinen dibahas oleh kedua negara tersbeut pada tahun 1976, dengan menggunakan aturan dari jaman kolonialisme Inggris terhadap Malaysia dan Belanda terhadap Indonesia. Hal ini kemudian disinggung oleh Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat dengan mengadakan kunjungannya ke Malaysia pada tahun 1997 untuk bertemu dengan PM Malaysia saat itu, [[Mahathir Mohamad]] untuk menyapakati membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional dengan membuat perjanjian yang nantinya diratifikasi oleh kedua belah pihak, dimana 5 tahun kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional bahwa kedua pulau tersebut berhak dimiliki oleh Malaysia. Sementara itu, Presiden Soeharto dan Presiden IMF saat itu, Michael Camdessus menyepakati penjualan BUMN sebagai syarat pembayaran atas pinjaman IMF, karena tidak layaknya APBN saat itu untuk membayar pinjaman tersebut. |
|||
Indonesia memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia dan merupakan anggota [[Organisasi Kerja Sama Islam]] (OKI). Indonesia secara hati-hati mempertimbangkan kepentingan solidaritas Islam dalam keputusan kebijakan luar negerinya, namun pada umumnya selalu menjadi pengaruh pertimbangan di OKI. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membentuk hubungan baik dengan Israel dan pada bulan Agustus 2000, ia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Akan tetapi, hingga Januari 2006, belum ada hubungan diplomasi formal antara Indonesia dan Israel. Karena itu, Indonesia, bersama Malaysia, membina hubungan luar negerinya dengan Israel melalui [[Singapura]].<ref>[http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=59785 AsiaMedia :: INDONESIA: Israel starts website in Indonesian<!-- Bot generated title -->]</ref> |
|||
Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia tetap menjalankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri, semapat membuat beberapa Presiden tidak mampu memanfaatkan momentum yang terjadi di komunitas internasional. Namun, dibawah pemerintahan Presiden RI ke 7, [[Joko Widodo]]. Indonesia mengusung pendekatan diplomasi berbasis regional dengan wilayah yang lebih luas dengan nama "diplomasi Indo-Pasifik" yang menekankan pada kerjasama antar negara di lingkar Samudera India sebagai stratwgi untuk menyinkronkan upaya Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia dan menghalau kekuatan negara tertentuyang ingin menjadi hegemoni kekuasaan atas wilayah geopolitik tertentu. Hal ini diperkuat dengan memprioritaskan 3 hal, pertama, penguatan kedaulatan wilayah dengan penetapan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pusat kemaritiman dunia abad 21 yang menjadikan Indonesia sebagai hub untuk penelitian-pengembangan, fabrikasi produk kemaritiman dan berbagai hal terkait yang didukung oleh kestabilan dan keamanan wilayah yang didukung oleh peningkatan armada militer dan pembangunan wilayah ekonomi baru didarah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), memperdalam kualitas dan memperluas pengawasan serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dengan meningkatkan pos kekonsuleran diplomatik dan terakhir, meningkatkan kerjasama ekonomi secara bilateral dan kawasan dengan memprioritaskan kerjasama ekonomi dan sektor lainnya dikawasan non tradisional dengan disepakatinya [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chili]], [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia]], memulai negosiasi [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki]], [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru]] dan [[Perdagangan Bebas Indonesia-Eurasian Economic Union]], serta menyelesaikan negosiasi [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa]], [[Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kawasan Perdagangan Bebas Eropa]] dan [[RCEP]]. Indonesia juga tetap menegaskan solidaritasnya terhadap Palestina dengan membebaskan biaya masuk dan keluar barang dari dan ke Palestina serta membangun rumah sakit Indonesia di Palestina dan Muslim Rohingya dengan mengirim berbagai bantuan kemanusiaan di kamp pengungsian Cox Bazaar di [[Bangladesh]] maupun di Distrik Rakhine, [[Myanmar]]. Sekaligus menjadi fasilitator perdamaian perang saudara di Afghanistan bersama dengan Pemerintah [[Afghanistan]], sebagaimana permintaan Presiden Afghanistan, [[Ashraf Ghani]] saat berkunjung ke Indonesia tahun lalu.<ref>http://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/10/full-text-indonesia-partner-for-peace-security-prosperity.html</ref> |
|||
Setelah 1966, Indonesia menyambut dan membuat hubungan dekat dengan negara-negara pendonor, terutama Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Jepang, melalui [[Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI)]] dan penggantinya, [[Consultative Group on Indonesia]] (CGI), yang telah menyediakan bantuan ekonomi asing dalam jumlah besar. Masalah di Timor Leste dan keeengganan Indonesia untuk menerapkan reformasi ekonomi telah memperumit hubungan Indonesia dengan negara pendonor. |
|||
== Proyeksi Geopolitik Luar Negeri Indonesia == |
|||
=== ASEAN (Asia Tenggara) === |
|||
Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia membentuk ASEAN sebagai wadah bersama negara-negara di Asia Tenggara untuk menghasilkan kerjasama kawasan yang menguntungkan dengan ditopang oleh keamanan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi yang terus berkembang yang mengedepankan pembangunan kepercayaan antar anggota kawasan menjadikan ASEAN sebagai tolak ukur kebijakan luar negeri Indonesia melalui penerapan kekuatan regionalnya dan pengaruhnya yang damai dan konstruktif di antara negara ASEAN. |
|||
Indonesia dari dulu merupakan pendukung kuat forum [[Asia-Pacific Economic Cooperation]] (APEC). Melalui upaya Presiden Soeharto pada pertemuan tahun 1994 di [[Bogor]], Indonesia, semua anggota APEC setuju memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang. |
|||
=== IORA (Lingkar Samudera India) === |
|||
Seiring dengan meningkatnya upaya kekuatan negara tertentu untuk menjadi hegemoni geopolitik di Asia, Indonesia mengambil langkah strategis dalam mewujudkan politik luar negerinya yang bebas aktif dan selaras dengan tujuan menjadi Poros Maritim Dunia. Langkah yang diambil oleh Indonesia ini tidak lepas dari keberadaannya sebagai kekuatan regional ditengah 2 samudera besar, Samudera India dan Samudera Pasifik yang diwakili oleh kekuatan besar dari masing-masing wilayahnya yaitu, India dan China. Upaya Indonesia mengusung konsep geopolitik Indonesia tidak lepas dari upaya Indonesia untuk menyinkronkan visi Poros Maritim Dunia Indonesia dengan negara-negara dilingkar Samudera India. Sebagaimana munculnya peralihan minat kekuatan global dari wilayah Asia-Pasifik atas meningkatnya hegemoni Republik Rakyat Tiongkok di Samuder Pasifik, Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk memperluas cakupan kawasan prioritasnya dari ASEAN menjadi Lingkar Samudera India yang menjadi pintu masuk Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Konsep geopolitik Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia telah dimaterialisasi dalam berbagai bentuk, dari kunjungan kepala negara-negara yang terletak di lingkar Samudera India hingga penyelenggaran konferensi Asosiasi Lingkar Samudera India. Dalam berbagai kegiatan, Indonesia mengajak anggota Asosiasi Lingkar Samudera India untuk berpartisipasi nyata dalam membangun arsitektur geopolitik Indo-Pasifik yang didasari atas rasa percaya, keterbukaan, transparansi dan mengedepankan budaya dialog sebagai solusi atas meningkatnya proksi kekuasaan wilayah geopolitik dan mewujudkan perdamaian yang menghasilkan kesejahteraan. Indonesia mengangkat pentingnya pendekatan regional Indo-Pasifik sebagai strategi untuk mewujudkan perdamaian dan meningkatkan perekonomian negara di lingkar Samudera India dalam Konferensi Tingkat Tinggi pertama negara-negara Asosiasi Lingkar Samudera India di Jakarta, 5-7 Maret 2017. <ref>http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-takes-ownership-of-indo-pacific-geopolitics-the-jakarta-post-columnist</ref> |
|||
== |
== Sengketa internasional == |
||
Banyak pulau di Indonesia menjadi tempat tinggal kelompok bajak laut yang sering menyerang kapal-kapal di [[Selat Malaka]] sebelah utara,<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4535677.stm BBC]</ref> dan nelayan-nelayannya secara ilegal sering memasuki perairan Australia dan Filipina.<ref>[http://www.afma.gov.au/management/compliance/illegal/default.htm afma.gov.au]; [http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2006/s1637120.htm abc.net.au]</ref> |
|||
=== Asia Timur === |
|||
==== Republik Rakyat Tiongkok ==== |
|||
{{CHN}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Tiongkok}} |
|||
* [[Ambalat|Blok Ambalat]] dipersengketakan dengan [[Malaysia]] (sedang berlangsung) |
|||
Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok resmi dibentuk pada tanggal 13 April 1950. Sejak pengukuhannya, Indonesia dan Tiongkok mengadakan berbagai pertukaran kerjasama dari sektor pertanian, pertambangan hingga kerjasama peningkatan kualitas militer dari segi ketentaraan hingga kemiliteran. Namun kerjasama inis empat dihentikan total pada tanggal 30 Oktober 1967, karena terjadi [[Gerakan 30 September|peristiwa 30 September]] 1965. |
|||
* Pulau [[Sipadan]] dan [[Ligitan]] dipersengketakan dengan [[Malaysia]] (selesai; menjadi bagian dari Malaysia sesuai keputusan [[Mahkamah Internasional]]) |
|||
Selain itu, Indonesia juga memainkan peranan penting sebagai penengah dalam [[Konflik perbatasan Kamboja-Thailand 2008|konflik perbatasan Thailand-Kamboja]] di sekitar wilayah [[Candi Preah Vihear]] |
|||
Hubungan bilateral mulai menunjukkan arah perbaikan kembali, dimana Presiden Cina saat itu, [[Jiang Zemin]] memulai reformasi ekonomi dan politik nasional Cina. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan marathon Menteri Luar Negeri Cina, [[Qian Qichen]] pada tahun 1989 ke berbagai negara, termasuk Indonesia untuk menyampaikan situasi terkini di Cina, sekaligus memulai perbaikan hubungan bilateral dengan bertemu dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri [[Ali Alatas]]. Proses perbaikan hubungan bilateral ini diperkuat dengan keberadaan komite normalisasi hubungan bilateral yang telah menyelesaikan susunan kerangka perbaikan hubungan dan keberlanjutan serta perkembangan hubungan bilateral pada bulan Desember 1989. Menlu [[Ali Alatas]] menerima undangan Pemerintah Cina pada tanggal Juli 1990 dan mereka membicarakan perjanjan penyelesaian obligasi utang Indonesia ke Cina dan komunike kelanjutan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kedua negara meresmikan "Komunike Restorasi Hubungan Diplomatik Antar Kedua Negara". |
|||
== ASEAN == |
|||
Premier [[Li Peng]] menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar [[Pancasila]] dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu. |
|||
Indonesia menganggap [[Association of Southeast Asian Nations|ASEAN]] sebagai tolok ukur kebijakan luar negerinya melalui penerapan kekuatan regionalnya dan pengaruhnya yang damai dan konstruktif di antara negara ASEAN. |
|||
== Asia == |
|||
Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan investasi terbesar Cina ke 3 di Asia Tenggara setelah Singapura dan Malaysia. Investasi terbanyak RRT di Indonesia saat ini terfokuskan di sektor keuangan, teknologi dan infrastruktur. Sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo, yang menjanjikan kemudahan berusaha di indonesia bagi investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia, menggugah minat investor untuk dari Cina untuk berpartisipasi dalam program pembangunan pemerintahan dan pemerintah maupun program pembangunan non pemerintahan. |
|||
=== India === |
|||
{{ |
{{IND}} |
||
{{Main|Hubungan |
{{Main|Hubungan India–Indonesia}} |
||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Seoul]]. |
|||
Pada tahun 1950, Presiden [[Soekarno]] meminta rakyat Indonesia dan India "mempererat hubungan kordial" yang telah terbentuk antar kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum "diganggu" oleh kekuatan kolonial.<ref>Foreign Policy of India: Text of Documents 1947-59 (p.54)</ref> Lima belas tahun kemudian, demonstran di Jakarta berteriak "Bubarkan India, pelayan imperialis!" dan "Hancurkan India, musuh kita!" <ref>I New York Times September 10, 1965</ref> Namun pada musim semi 1966, menteri luar negeri dari kedua negara mulai membicarakan era hubungan baik. India telah mendukung kemerdekaan Indonesia dan Nehru memulai pembicaraan tentang Indonesia di [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. |
|||
* Korea Selatan memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]]. |
|||
* Skala perdagangan bilateral antara kedua negara bernilai US$14,88 miliar. |
|||
* Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan telah meningkatkan hubungan dengan Indonesia |
|||
* Indonesia dan Korea Selatan telah berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer bersama, termasuk pesawat jet tempur KFX/IFX |
|||
* Firma Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), menjalani negosiasi kontrak final untuk menjual tiga kapal selam Type-209 ke Indonesia. Ini akan menjadi persetujuan pertahanan bilateral terbesar antar kedua negara dengan nilai USD1,1 miliar. |
|||
India memiliki kedutaan besar di Jakarta <ref>http://www.embassyofindiajakarta.org/</ref> and Indonesia memiliki kedutaan besar di Delhi.<ref>http://www.indonesianembassy.org.in/</ref> |
|||
==== Jepang ==== |
|||
=== Jepang === |
|||
{{JPN}} |
{{JPN}} |
||
{{Main|Hubungan Indonesia–Jepang}} |
{{Main|Hubungan Indonesia–Jepang}} |
||
* Indonesia dan Jepang memiliki hubungan baik |
* Indonesia dan Jepang memiliki hubungan baik. |
||
* Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di Tokyo dan [[konsulat]] di [[Osaka]]. Jepang memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di [[Medan]], [[Denpasar]], [[Surabaya]], dan [[Makassar]]. |
* Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di Tokyo dan [[konsulat]] di [[Osaka]]. Jepang memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di [[Medan]], [[Denpasar]], [[Surabaya]], dan [[Makassar]]. |
||
* Kedua negara adalah anggota [[ekonomi besar G20]] dan [[APEC]]. |
* Kedua negara adalah anggota [[ekonomi besar G20]] dan [[APEC]]. |
||
* Jepang adalah mitra [[ekspor]] terbesar Indonesia. |
* Jepang adalah mitra [[ekspor]] terbesar Indonesia. |
||
* Indonesia juga menawarkan bantuan saat terjadi gempa bumi |
* Indonesia juga menawarkan bantuan saat terjadi gempa bumi di Jepang tahun 2011. |
||
=== Asia Selatan === |
|||
==== India ==== |
|||
{{IND}} |
|||
{{Main|Hubungan India–Indonesia}} |
|||
India merupakan salah satu sahabat alami Indonesia. Sejak mengakui kemerdekaan Indonesia, India telah berpartisipasi banyak dalam memperjuangkan dan mempertahnankan kemerdekaan Indonesia. Hubungan diplomatik India dan Indonesia pernah mengalami masa keemasan dibawah Perdana Menteri [[Jawaharlal Nehru]] dan Presiden Soekarno. Kedekatan dan keakraban kedua tokoh ini membawa kedua negara ini menjadi salah satu kekuatan geoplotik didunia ketiga dimasa perang dingin. Kedua pemimpin yang menginisiasi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955 dan Konferensi Gerakan Non-Blok di Beograd, 1961 berupaya untuk meredakan ketegangan kedua pemimpin adidaya saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. |
|||
Pada konteks diplomatik kontemporer abad 21 ini, Indonesia selaku pemimpin ASEAN dengan negara anggota ASEAN lainnya mengajak India untuk berpartisipasi lebih banyak dalam menjaga stabilitas keamanan dan membangun ekonomi secara bersama-sama dengan negara-negara ASEAN. Dalam kunjungannya ke India untuk menghadiri konferensi ASEAN-India baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri [[Narendra Modi]] untuk bersama-sama dengan ASEAN mewujudkan kerjasama yang kelak mengantarkan kerjasama ASEAN-India menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi global. Indonesia juga sekaligus mengajak India sebagai anggota [[IORA]] (Asosiasi Negara Lingkar Samudera India) untuk berpartisipasi nyata dalam membangun arsitektur regional Indo-Pasifik yang diusung Indonesia yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan budaya dialog antar anggota untuk mencegah adanya proyeksi hegemoni kekuasan terhadap suatu kawasan.<ref>https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180126074522-113-271697/jokowi-perkenalkan-konsep-indo-pasifik-di-ktt-asean-india</ref> |
|||
=== Pakistan === |
|||
{{flag|Pakistan}} |
{{flag|Pakistan}} |
||
{{Main|Hubungan Indonesia–Pakistan}} |
{{Main|Hubungan Indonesia–Pakistan}} |
||
* [[Indonesia]] memiliki kedutaan besar di [[Islamabad]]<ref>http://kbri-islamabad.go.id/</ref> dan konsulat di [[Karachi]] |
|||
* [[Pakistan]] memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]]<ref>https://archive.is/20120805102107/www.mofa.gov.pk/Indonesia/</ref> and dan konsulat di [[Medan]].<ref>http://pakistan.visahq.com/embassy/Indonesia/</ref> |
|||
* Kedua negara adalah anggota [[Developing 8]] (D-8) dan [[Next Eleven]] (N-11). Mereka juga anggota [[Gerakan Non-Blok]] (GNB) dan [[Organisasi Kerja Sama Islam]] (OKI). |
|||
* Perdagangan bilateral antar kedua negara saat ini bernilai $800 juta, namun berencana meningkatkannya menjadi $2 miliar.<ref>http://www.developing8.org/2010/03/29/pakistan-ri-trade-could-reach-2-billion/</ref> |
|||
=== Republik Rakyat Tiongkok === |
|||
Sebagai salah satu negara yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia, keberadaan Pakistan tidak bisa dilupakan ketika [[Muhammad Ali Jinnah]], Presiden pertama dan bapak bangsa Pakistan mengutus 600 prajurit muslimnya untuk keluar dari korps angkatan darat persemakmuran kerajaan Inggris dan berjihad membantu perjuangan mempertahanankan kemerdekaan Indonesia. Hubungan kedua negara berkembang dibawah kepemimpinan Presiden [[Ayub Khan]], dimana Indonesia dan Pakistan bekerjasama secara mendalam untuk mengupayakan adanya perdamaian antara India, dimana pada saat itu India dan Pakistan berseteru akibat sengketa wilayah Kashmir. Pada kunjungan kenegaraanya, Presiden Joko Widodo bahkan disambut oleh Presiden Pakistan, [[Mamnoon Hussein]] di [[Bandara Internasional Benazir Bhutto]], [[Islamabad]]. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya, Presiden juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden dan Perdana Menteri Pakistan, [[Shahid Khaqan Abbasi]]. Pertemuan Presiden dengan kedua pemimpin pemerintahan dan negara tersebut menghasilkan kesepakatan kerjasama dibidang perdagangan berupa dimulai amandemen [[Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement]] untuk menjadi Free Trade Agreement yang disahkan dengan dimulainya negosiasi antara kedua belah pihak dan energi berupa kerjasama Pertamina untuk memasok 1.5 Miliar Ton Gas Cair ke Pakistan selama 10 tahun dengan opsi tambahan 5 tahun dan pembangunan fasilitas regasifikasi gas dan pengembangan Energi Baru-Terbarukan di Pakistan dengan [[Pakistan State Oil]] dan [[Pakistan LNG]], sekaligus pembangunan kawasan industri dan logistik bersama Indonesia-Pakistan untuk kelapa sawit di Port of Qasim sebagai titik produksi dan distribusi olahan kelapa sawit di Asia Selatan dan Tengah sekaligus mengajak Pakistan untuk menyelesaikan konflik saudara yang berkepanjangan di Afghanistan dengan membentuk panel ulama tiga negara yang terdiri dari Pakistan, Afghanistan dan Indonesia.<ref>https://www.gatra.com/internasional/asia-oseania/305562-jokowi-bahas-ekonomi-hingga-palestina-saat-kunjungi-pm-pakistan</ref> |
|||
{{CHN}} |
|||
{{Main|Hubungan Republik Rakyat Tiongkok–Indonesia}} |
|||
Cina dan Indonesia membentuk hubungan diplomatik tanggal 13 April 1950, yang dihentikan sementara tanggal 30 Oktober 1967 karena terjadi [[Gerakan 30 September|peristiwa 30 September]] 1965. |
|||
==== Bangladesh ==== |
|||
{{Flag|Bangladesh}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Bangladesh}} |
|||
[[Hubungan bilateral]] kembali pulih sejak 1980-an. Menteri Luar Negeri [[Qian Qichen]] dari Cina bertemu Presiden [[Soeharto]] dan Menteri Dalam Negeri Moerdiono tahun 1989 untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan diplomatik kedua negara. Pada bulan Desember 1989, kedua negara membicarakan masalah teknis mengenai normalisasi hubungan bilateral dan menandatangani perjanjian. Menlu [[Ali Alatas]] menerima undangan Cina pada tanggal Juli 1990 dan mereka membicarakan perjanjan penyelesaian obligasi utang Indonesia ke Cina dan komunike kelanjutan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kedua negara meresmikan "Komunike Restorasi Hubungan Diplomatik Antar Kedua Negara". |
|||
Indonesia telah membuka hubungan dengan Bangladesh sejak proklamasi kemerdekaannya dari Pakistan, sekaligus menandai Indonesia sebagai negara muslim non-arab pertama yang mengakui kemerdekaannya. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Bangladesh, Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Bangladesh, [[Sheikh Hasina]] sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, dari penganganan krisis kemanusiaan Rohingya yang ditandai dengan komitmen kedua negara untuk mengawasi proses pemulangan kembali pengungsi dan memberikan penanganan kemanusiaan lkepada pengungsi yang terletak di sub-distrik Cox Bazaar Bangladesh berupa perbaikan tempat tinggal, sanitasi, pasokan air bersih layak minum dan jaringan kelistrikan serta pendampingan trauma psikolohgi bagi pengungsi wanita dan anak-anak. Tidak hanya itu, kedua pemimpin negara menyepakati kerjasama dalam bidang energi dengan ditandatanganinya pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 1400 MW oleh [[Pertamina]] sebagai Independent Power Producer yang akan menyediakan pasokan listrik kepada [[Bangladesh Power Development Board]], sekaligus dengan kesepakatan pengiriman gas ke Bangladesh oleh Pertamina dengan PetroBangla, serta dibidang perdagangan dengan memulai amandemen [[Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement]] dengan membentuk tim negosiasi untuk menghasilkan Free Trade Agreement. Indonesia dan Bangladesh juga sepakat untuk menjaga keamana dan bekerjasama secara intensif dalam kerjasama ekonomi antar negara Indo-Pasifik dengan mengembangkan kerjasama melawan kegiatan perikanan ilegal, tidak terlapor dan tidak teregulasi.<ref>https://news.detik.com/berita/d-3837979/jokowi-ajak-pm-bangladesh-jaga-keamanan-di-samudera-hindia</ref> |
|||
Premier [[Li Peng]] menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar [[Pancasila]] dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu. |
|||
==== Srilanka ==== |
|||
{{Flag|Srilanka}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Srilanka}} |
|||
=== Korea Selatan === |
|||
Sebagai salah satu satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, Srilanka telah bertisipasi dan bekerjasama secara intensif dengan Indonesia dari bidang kekonsuleran hingga ekonomi. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Sri Lanka, Presiden Joko Widodo menawarkan kerjasama ekonomi dibidang infrastruktur, berupa pembangunan jembatan "New Kelani-Rajagiriya Bridge" oleh [[Wijaya Karya]]<ref>https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180125092141-113-271437/jokowi-dan-presiden-sri-lanka-bahas-kerja-sama-infrastruktur/</ref> dan produksi alat transportasi kereta api, berupa 60 gerbong kereta buatan [[Industri Kereta Api]]<ref>https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180125102220-113-271448/sri-lanka-akan-beli-60-gerbong-kereta-api-indonesia</ref> sekaligus dengan usulan amandemen [[Indonesia-Sri Lanka Preferential Trade Agreement]] menjadi Free Trade Agreement. Penawaran kerjasama ini disepakati oleh Perdana Menteri Sri Lanka, [[Ranil Wickremesinghe]] dan Presiden Sri Lanka, [[Maithripala Sirisena]] yang menginginkan Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU atau lebih sering dikenal sebagai "Public-Private Partnership". Tidak hanya itu saja, Indonesia dan Sri Lanka selaku anggota IORA sepakat untuk mengembangkan blue-economy dan kerjasama yang sesuai Jakarta Accord yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke 1 IORA di Jakarta tahun lalu. |
|||
{{KOR}} |
|||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Seoul]]. |
|||
* Korea Selatan memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]]. |
|||
* Skala perdagangan bilateral antara kedua negara bernilai US$14,88 miliar. |
|||
* Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan telah meningkatkan hubungan dengan Indonesia |
|||
* Indonesia dan Korea Selatan telah berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer bersama, termasuk pesawat jet tempur KFX/IFX |
|||
* Firma Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), menjalani negosiasi kontrak final untuk menjual tiga kapal selam Type-209 ke Indonesia. Ini akan menjadi persetujuan pertahanan bilateral terbesar antar kedua negara dengan nilai USD1,1 miliar. |
|||
=== Timor Leste === |
|||
{{flag|Timor Leste}}{{Main|Hubungan Timor Leste–Indonesia}} |
|||
{{Flag|Afghanistan}} |
|||
[[Timor Leste]] (resminya '''Republik Demokratik Timor-Leste''') dan [[Indonesia]] berbagi pulau [[Timor]]. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama [[Timor Timur]] sampai diadakannya referendum dukungan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002. |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Afghanistan}} |
|||
Meski masa lalu yang buruk, hubungan dengan Indonesia masih sangat baik. Indonesia sejauh ini merupakan rekan dagang terbesar Timor Leste (sekitar 50% impor pada tahun 2005) dan terus meningkatkan pangsa pasarnya. |
|||
Sebagai salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, Afghanistan menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Presiden Soekarno mengakui pentingnya Afghanistan dengan mengunjungi Kabul pada Bulan Mei 1961. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Afghanistan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani yang mengundangnya berkunjung ke Kabul, seusai kunjungannya ke Jakarta tahun lalu. indonesia juga menerima tawaran Afghanisatn untuk menjadi mitra pendamai atas konflik saudara yang berkepanjangan di negara itu. |
|||
Masalah yang perlu diselesaikan meliputi pertemuan Komite Perbatasan Timor Leste-Indonesia untuk menyurvei dan menetapkan perbatasan darat; dan Indonesia sedang mencari solusi atas pengungsi Timor Leste di Indonesia. |
|||
=== Timur Tengah === |
|||
==== Arab Saudi ==== |
|||
{{flag|Saudi Arabia}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Arab Saudi}} |
|||
=== Turki === |
|||
{{flag| |
=== {{flag|Turki}} === |
||
{{Main|Hubungan Indonesia-Republik Islam Iran}} |
|||
* Indonesia mengadakan negosiasi untuk Free Trade Agreement |
|||
* Iran menyepakati penawaran Pertamina untuk menggarap lahan migas Ab-teymour dan Mansouri. |
|||
==== Uni Emirat Arab ==== |
|||
{{flag|UEA}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Uni Emirat Arab}} |
|||
==== Qatar ==== |
|||
{{flag|Qatar}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Qatar}} |
|||
* Indonesia mengadakan negosiasi untuk Bilateral Treaty Investment sebagai payung hukum investasi antar kedua negara. |
|||
* Qatar menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di [[Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika]], Nusa Tenggara Barat. |
|||
==== Turki ==== |
|||
{{flag|Turki}}{{Main|Hubungan Indonesia-Turki}} |
|||
* Hubungan dengan Kekaisaran Utsmaniyah ([[suksesi negara|negara sebelum]] Turki) dimulai dengan [[ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh]] pada abad ke-16 sebagai tanggapan atas permintaan [[Kesultanan Aceh]] untuk membantu mengusir Portugis dari [[Malaka]]<ref>{{citation|url=http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps05_036.pdf|title=The Ottomans in Southeast Asia|series=ARI Working Papers|publisher=Asia Research Institute, [[National University of Singapore]]|volume=36|month=February|year=2005|last=Reid|first=Anthony}}</ref> |
* Hubungan dengan Kekaisaran Utsmaniyah ([[suksesi negara|negara sebelum]] Turki) dimulai dengan [[ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh]] pada abad ke-16 sebagai tanggapan atas permintaan [[Kesultanan Aceh]] untuk membantu mengusir Portugis dari [[Malaka]]<ref>{{citation|url=http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps05_036.pdf|title=The Ottomans in Southeast Asia|series=ARI Working Papers|publisher=Asia Research Institute, [[National University of Singapore]]|volume=36|month=February|year=2005|last=Reid|first=Anthony}}</ref> |
||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Ankara]].<ref>[http://indonesia.visahq.com/embassy/Turkey/ Embassy of Indonesia in Turkey]</ref> |
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Ankara]].<ref>[http://indonesia.visahq.com/embassy/Turkey/ Embassy of Indonesia in Turkey]</ref> |
||
| Baris 111: | Baris 84: | ||
* Kedua negara adalah anggota penuh [[Organisasi Perdagangan Dunia]] (WTO), [[Organisasi Kerja Sama Islam]] (OIC), dan [[ekonomi besar G20]]. |
* Kedua negara adalah anggota penuh [[Organisasi Perdagangan Dunia]] (WTO), [[Organisasi Kerja Sama Islam]] (OIC), dan [[ekonomi besar G20]]. |
||
=== Palestina === |
|||
{{flag| |
{{flag|Palestina}} |
||
* Indonesia memiliki kedutaan besar non-residen di [[Amman]] |
* Indonesia memiliki kedutaan besar non-residen di [[Amman]] |
||
* Palestina memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] |
|||
* Palestina memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]], [[Bandung]], [[Surabaya]] dan [[Medan]] |
|||
=== Israel === |
|||
{{ISR}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia–Israel}} |
|||
Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal.<ref name="jak">http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/07/representatives-indonesia-israel-sign-medical-agreement.html?1</ref><ref name="jak2">http://www.thejakartapost.com/news/2006/07/03/indonesia-condemns-israeli-offensive.html</ref><ref name="for">{{cite news|url=http://www.forbes.com/feeds/afx/2005/10/13/afx2275161.html|work=Forbes|title=Indonesia rules out diplomatic ties with Israel, reaffirms pro-Palestine stand|date=October 13, 2005}}</ref> |
|||
== Oseania == |
== Oseania == |
||
=== Australia === |
=== Australia === |
||
{{flag|Australia }} |
{{flag|Australia }}{{Main|Hubungan Australia–Indonesia}} |
||
{{Main|Hubungan Australia–Indonesia}} |
|||
Sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah memiliki [[diplomasi|hubungan diplomatik]], kerja sama formal (khususnya dalam bidang konservasi ikan, penegakan hukum, dan keadilan), kerja sama keamanan, perluasan hubungan [[perjanjian]], keanggotaan bersama di forum regional, dan keanggotaan bersama di sejumlah [[perjanjian multilateral]]. Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh setiap tahun. |
Sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah memiliki [[diplomasi|hubungan diplomatik]], kerja sama formal (khususnya dalam bidang konservasi ikan, penegakan hukum, dan keadilan), kerja sama keamanan, perluasan hubungan [[perjanjian]], keanggotaan bersama di forum regional, dan keanggotaan bersama di sejumlah [[perjanjian multilateral]]. Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh setiap tahun. |
||
| Baris 126: | Baris 103: | ||
Pada tahun 2008-09, Indonesia merupakan penerima bantuan terbesar Australia dengan nilai AUD462 juta.<ref name="dfat">http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html</ref> |
Pada tahun 2008-09, Indonesia merupakan penerima bantuan terbesar Australia dengan nilai AUD462 juta.<ref name="dfat">http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html</ref> |
||
=== Timor Leste === |
|||
{{flag|Timor Leste}} |
|||
{{Main|Hubungan Timor Leste–Indonesia}} |
|||
[[Timor Leste]] (resminya '''Republik Demokratik Timor-Leste''') dan [[Indonesia]] berbagi pulau [[Timor]]. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama [[Timor Timur]] sampai diadakannya referendum dukungan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002. |
|||
Meski masa lalu yang buruk, hubungan dengan Indonesia masih sangat baik. Indonesia sejauh ini merupakan rekan dagang terbesar Timor Leste (sekitar 50% impor pada tahun 2005) dan terus meningkatkan pangsa pasarnya. |
|||
Masalah yang perlu diselesaikan meliputi pertemuan Komite Perbatasan Timor Leste-Indonesia untuk menyurvei dan menetapkan perbatasan darat; dan Indonesia sedang mencari solusi atas pengungsi Timor Leste di Indonesia. |
|||
=== Papua Nugini === |
=== Papua Nugini === |
||
{{flag|Papua Nugini}} |
{{flag|Papua Nugini }}{{Main|Hubungan Indonesia–Papua Nugini}} |
||
{{Main|Hubungan Indonesia–Papua Nugini}} |
|||
Indonesia memiliki perbatasan sepanjang {{convert|760|km|adj=on}} dengan Papua Nugini melalui provinsi [[Papua (provinsi)|Papua]] dan [[Papua Barat (provinsi)|Papua Barat]]. Perbatasan bersama ini telah memunculkan ketegangan dan masalah diplomatik selama beberapa dasawarsa.<ref>http://countrystudies.us/indonesia/100.htm</ref> |
Indonesia memiliki perbatasan sepanjang {{convert|760|km|adj=on}} dengan Papua Nugini melalui provinsi [[Papua (provinsi)|Papua]] dan [[Papua Barat (provinsi)|Papua Barat]]. Perbatasan bersama ini telah memunculkan ketegangan dan masalah diplomatik selama beberapa dasawarsa.<ref>http://countrystudies.us/indonesia/100.htm</ref> |
||
Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Port Moresby]] dan konsulat di [[Vanimo]]. |
Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Port Moresby]] dan konsulat di [[Vanimo]]. |
||
=== Fiji === |
|||
{{flag|Fiji}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Fiji}} |
|||
=== Selandia Baru === |
|||
{{Flag|Selandia Baru}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia-Selandia Baru}} |
|||
== Eropa == |
== Eropa == |
||
=== Eropa Timur === |
|||
=== Bulgaria === |
|||
{{flag|Bulgaria }} |
{{flag|Bulgaria }} |
||
{{Main|Hubungan Bulgaria–Indonesia}} |
{{Main|Hubungan Bulgaria–Indonesia}} |
||
| Baris 163: | Baris 120: | ||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Sofia]] sejak 1960.<ref>[http://www.indonesia.bg/bilateral%20bulgaria.htm Official Website of the Embassy of the Republic of Indonesia in Sofia, Bulgaria].</ref> |
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Sofia]] sejak 1960.<ref>[http://www.indonesia.bg/bilateral%20bulgaria.htm Official Website of the Embassy of the Republic of Indonesia in Sofia, Bulgaria].</ref> |
||
=== Denmark === |
|||
{{flag|Denmark }} |
|||
{{Further|Hubungan Denmark–Indonesia}} |
|||
=== Perancis === |
|||
{{flag|Perancis }} |
|||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Paris]] |
|||
* France memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] |
|||
=== Finland === |
|||
{{flag|Finlandia }} |
|||
{{Further|Hubungan luar negeri Finlandia#Asia}} |
|||
* Indonesia dan Finlandia memiliki hubungan dekat. Nokia memiliki pangsa pasar yang besar pada pasar telepon genggam Indonesia. |
|||
=== Jerman === |
|||
{{flag|Jerman }} |
|||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Berlin]] |
|||
* Germany memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] |
|||
=== Yunani === |
|||
{{flag|Yunani}} |
|||
* Hubungan diplomatik dibentuk tahun 1960. |
|||
* Kedutaan besar Indonesia di [[Athena]] dibuka tahun 1994.<ref>[http://www.indonesia.gr/ Indonesian embassy in Athens]</ref> |
|||
* Kedutaan besar Yunani di Jakarta dibuka tahun 1997.<ref>[http://www.greekembassy.or.id/ Greek embassy in Jakarta]</ref> |
|||
* [http://web.archive.org/web/20060714205010/http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Geographic+Regions/Asia+-+Oceania/Bilateral+Relations/Indonesia/ Greek Foreign Affairs Ministry about relations with Indonesia.] |
|||
=== Tahta Suci === |
|||
{{flag|Tahta Suci}} |
|||
{{Further|Hubungan luar negeri Tahta Suci#Seluruh dunia}} |
|||
=== Belanda === |
|||
{{flag|Belanda }} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia–Belanda}} |
|||
* Hubungan Indonesia–Belanda sudah dimulai sejak perdagangan rempah ketika Belanda mendirikan pos dagang di wilayah Indonesia sebelum menjadikannya koloni Hindia Belanda. |
|||
* Militer Indonesia kadang membeli perlengkapan militer dari Belanda |
|||
=== Portugal === |
|||
{{flag|Portugal}} |
|||
Pada tahun 1999, [[Indonesia]] dan [[Portugal]] memulihkan hubungan diplomatik yang putus setelah [[invasi Indonesia ke Timor Timur|invasi Indonesia]] ke [[Timor Leste]] tahun 1975 |
|||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Lisbon]]<ref>[http://kbri3.indonesianembassy-lisbon.net/en/home-mainmenu-1.html Indonesian embassy in Lisbon]</ref> |
|||
* Portugal memiliki kedutaan besar di Jakarta <ref>[http://www.embassyportugaljakarta.or.id/indexeng.htmEmbassy of Portugal]</ref> |
|||
=== Rumania === |
|||
{{flag|Rumania}} |
{{flag|Rumania}} |
||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Bukares]]<ref>[http://www.indonezia.ro/ Indonesian embassy in Bucharest]</ref> |
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Bukares]]<ref>[http://www.indonezia.ro/ Indonesian embassy in Bucharest]</ref> |
||
* Romania memiliki kedutaan besar di Jakarta |
* Romania memiliki kedutaan besar di Jakarta |
||
=== Rusia === |
|||
{{flag|Rusia}} |
{{flag|Rusia}} |
||
{{Main|Hubungan Indonesia–Rusia}} |
{{Main|Hubungan Indonesia–Rusia}} |
||
* Indonesia dan Rusia adalah anggota [[Asia-Pacific Economic Cooperation Forum|APEC]]. |
* Indonesia dan Rusia adalah anggota [[Asia-Pacific Economic Cooperation Forum|APEC]]. |
||
* Russia memiliki kedutaan besar di Jakarta.<ref>[http://www.indonesia.mid.ru/ Russian embassy in Jakarta]</ref> |
* Russia memiliki kedutaan besar di Jakarta.<ref>[http://www.indonesia.mid.ru/ Russian embassy in Jakarta]</ref> |
||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di |
* Indonesia memiliki [[Kedutaan besar Indonesia di Moskwa|kedutaan besar di Moskwa]] dan konsulat jenderal di [[Saint Petersburg]].<ref>[https://archive.is/20071120053010/www.kbrimoskow.org/embassy/list_040107.htm Indonesian embassy in Moscow]</ref> |
||
* Pada awal [[Perang Dingin]], kedua negara memiliki hubungan erat melalui kunjungan presiden Indonesia [[Soekarno]] ke Moskwa dan pemimpin Soviet [[Nikita Khrushchev]] ke Jakarta. Ketika Soekarno [[Penggulingan Soekarno|digulingkan]] oleh [[Jenderal Soeharto]], hubungan antar kedua negara tidak sedekat pada masa Soekarno. |
* Pada awal [[Perang Dingin]], kedua negara memiliki hubungan erat melalui kunjungan presiden Indonesia [[Soekarno]] ke Moskwa dan pemimpin Soviet [[Nikita Khrushchev]] ke Jakarta. Ketika Soekarno [[Penggulingan Soekarno|digulingkan]] oleh [[Jenderal Soeharto]], hubungan antar kedua negara tidak sedekat pada masa Soekarno. |
||
* Pada akhir 2007, Indonesia membeli senjata militer dari Rusia dengan pembayaran jangka panjang. Kedua negara juga merupakan anggota [[Negara industri G20|G20]] dan [[APEC]] |
* Pada akhir 2007, Indonesia membeli senjata militer dari Rusia dengan pembayaran jangka panjang. Kedua negara juga merupakan anggota [[Negara industri G20|G20]] dan [[APEC]] |
||
=== Ukraina === |
|||
{{flag|Ukraina}} |
{{flag|Ukraina}} |
||
{{main|Hubungan Indonesia-Ukraina}} |
{{main|Hubungan Indonesia-Ukraina}} |
||
| Baris 183: | Baris 183: | ||
* Ukraina memiliki kedutaan besar di Jakarta.<ref>[https://archive.is/20120805081252/www.mfa.gov.ua/indonesia/en/news/top.htm Ukrainian embassy in Jakarta]</ref> |
* Ukraina memiliki kedutaan besar di Jakarta.<ref>[https://archive.is/20120805081252/www.mfa.gov.ua/indonesia/en/news/top.htm Ukrainian embassy in Jakarta]</ref> |
||
=== |
=== Britania Raya === |
||
==== Denmark ==== |
|||
{{flag|Denmark }} |
|||
{{Further|Hubungan Indonesia-Denmark}} |
|||
==== Finland ==== |
|||
{{flag|Finlandia }} |
|||
{{Further|Hubungan luar negeri Indonesia-Finlandia}} |
|||
* Indonesia dan Finlandia memiliki hubungan dekat. Nokia memiliki pangsa pasar yang besar pada pasar telepon genggam Indonesia. |
|||
==== Swedia ==== |
|||
{{flag|Swedia}} |
|||
{{Further|Hubungan Indonesia-Swedia}} |
|||
==== Norwegia ==== |
|||
{{flag|Norwegia}} |
|||
{{Further|Hubungan Indonesia-Norwegia}} |
|||
=== Eropa Barat === |
|||
==== Britania Raya ==== |
|||
{{flag|Britania Raya}} |
{{flag|Britania Raya}} |
||
{{Main|Hubungan Indonesia–Britania Raya}} |
{{Main|Hubungan Indonesia–Britania Raya}} |
||
| Baris 213: | Baris 194: | ||
Bulan Maret 2010, anggota [[House of Lords]] memuji Indonesia atas kemajuannya dalam menciptakan demokrasi masyarakat, kebebasan media, dan perlindungan lingkungan.<ref name="deplu1">[http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3265&l=en Ministry of Foreign Affairs - Members of the UK’s House of Lords praised Indonesia’s achievements<!-- Bot generated title -->]</ref> Dalam pertemuan dengan Anggota DPR Indonesia [[Hayono Isman]], House of Lords menyatakan bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan antar kedua negara.<ref name="deplu1"/> |
Bulan Maret 2010, anggota [[House of Lords]] memuji Indonesia atas kemajuannya dalam menciptakan demokrasi masyarakat, kebebasan media, dan perlindungan lingkungan.<ref name="deplu1">[http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3265&l=en Ministry of Foreign Affairs - Members of the UK’s House of Lords praised Indonesia’s achievements<!-- Bot generated title -->]</ref> Dalam pertemuan dengan Anggota DPR Indonesia [[Hayono Isman]], House of Lords menyatakan bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan antar kedua negara.<ref name="deplu1"/> |
||
== Amerika Utara == |
|||
=== Kanada === |
|||
{{flag|Perancis }} |
|||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Paris]] |
|||
* France memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] |
|||
==== Jerman ==== |
|||
{{flag|Jerman }} |
|||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Berlin]] |
|||
* Germany memiliki kedutaan besar di [[Jakarta]] |
|||
==== Belanda ==== |
|||
{{flag|Belanda}} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia–Belanda}} |
|||
* Hubungan Indonesia–Belanda sudah dimulai sejak perdagangan rempah ketika Belanda mendirikan pos dagang di wilayah Indonesia sebelum menjadikannya koloni Hindia Belanda. |
|||
* Militer Indonesia kadang membeli perlengkapan militer dari Belanda |
|||
==== Portugal ==== |
|||
{{flag|Portugal}} |
|||
Pada tahun 1999, [[Indonesia]] dan [[Portugal]] memulihkan hubungan diplomatik yang putus setelah [[invasi Indonesia ke Timor Timur|invasi Indonesia]] ke [[Timor Leste]] tahun 1975 |
|||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Lisbon]]<ref>[http://kbri3.indonesianembassy-lisbon.net/en/home-mainmenu-1.html Indonesian embassy in Lisbon]</ref> |
|||
* Portugal memiliki kedutaan besar di Jakarta <ref>[http://www.embassyportugaljakarta.or.id/indexeng.htmEmbassy of Portugal]</ref> |
|||
==== Spanyol ==== |
|||
=== Eropa Selatan === |
|||
==== Italia ==== |
|||
==== Yunani ==== |
|||
{{flag|Yunani}} |
|||
* Hubungan diplomatik dibentuk tahun 1960. |
|||
* Kedutaan besar Indonesia di [[Athena]] dibuka tahun 1994.<ref>[http://www.indonesia.gr/ Indonesian embassy in Athens]</ref> |
|||
* Kedutaan besar Yunani di Jakarta dibuka tahun 1997.<ref>[http://www.greekembassy.or.id/ Greek embassy in Jakarta]</ref> |
|||
* [http://web.archive.org/web/20060714205010/http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Geographic+Regions/Asia+-+Oceania/Bilateral+Relations/Indonesia/ Greek Foreign Affairs Ministry about relations with Indonesia.] |
|||
==== Tahta Suci ==== |
|||
{{flag|Tahta Suci}} |
|||
{{Further|[[Hubungan luar negeri Tahta Suci#Seluruh dunia]]}} |
|||
== Amerika == |
|||
=== Amerika Utara === |
|||
==== Kanada ==== |
|||
{{flag|Kanada }} |
{{flag|Kanada }} |
||
{{Further|Hubungan luar negeri Kanada#Hubungan bilateral}} |
{{Further|Hubungan luar negeri Kanada#Hubungan bilateral}} |
||
=== Meksiko === |
|||
{{flag|Amerika Serikat }} |
|||
{{Main|Hubungan Indonesia–Amerika Serikat}} |
|||
Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi, komersial, dan keamanan di Indonesia. Indonesia masih menjadi bagian penting dari keamanan kawasan karena lokasi strategisnya di antara selat-selat kunci internasional, terutama [[Selat Malaka]]. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat positif dan terus meningkat sejak terpilihnya Presiden Yudhoyono pada Oktober 2004. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an dan memuji peran Indonesia sebagai negara anti-[[komunis]] saat [[Perang Dingin]]. Hubungan kerja sama masih berlangsung sampai sekarang, meski tidak ada perjanjian keamanan formal yang mengikat kedua negara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan melakukan dialog mengenai ancaman keamanan kawasan. Kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam perlawanan terorisme meningkat stabil sejak 2002, setelah serangan teroris di Bali (Oktober 2002 dan Oktober 2005), Jakarta (Agustus 2003 dan September 2004) dan lokasi regional lainnya yang menunjukkan keberadaan organisasi teroris, terutama [[Jemaah Islamiyah]] di Indonesia. Amerika Serikat menyambut kontribusi Indonesia dalam keamanan regional, khususnya peran utama Indonesia dalam membantu mempertahankan [[demokrasi]] di [[Kamboja]] dan menengahi sengketa wilayah di [[Laut Cina Selatan]]. |
|||
=== Amerika Latin === |
|||
==== Meksiko ==== |
|||
{{flag|Meksiko}} |
{{flag|Meksiko}} |
||
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Mexico City]] dan Meksiko memiliki kedutaan besar di Jakarta. |
* Indonesia memiliki kedutaan besar di [[Mexico City]] dan Meksiko memiliki kedutaan besar di Jakarta. |
||
* Kedua negara adalah anggota [[Asia-Pacific Economic Cooperation]] dan bagian dari [[ekonomi besar G-20]]. |
* Kedua negara adalah anggota [[Asia-Pacific Economic Cooperation]] dan bagian dari [[ekonomi besar G-20]]. |
||
=== Amerika Serikat === |
|||
{{flag| |
{{flag|Amerika Serikat }} |
||
{{ |
{{Main|Hubungan Indonesia–Amerika Serikat}} |
||
Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi, komersial, dan keamanan di Indonesia. Indonesia masih menjadi bagian penting dari keamanan kawasan karena lokasi strategisnya di antara selat-selat kunci internasional, terutama [[Selat Malaka]]. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat positif dan terus meningkat sejak terpilihnya Presiden Yudhoyono pada Oktober 2004. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an dan memuji peran Indonesia sebagai negara anti-[[komunis]] saat [[Perang Dingin]]. Hubungan kerja sama masih berlangsung sampai sekarang, meski tidak ada perjanjian keamanan formal yang mengikat kedua negara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan melakukan dialog mengenai ancaman keamanan kawasan. Kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam perlawanan terorisme meningkat stabil sejak 2002, setelah serangan teroris di Bali (Oktober 2002 dan Oktober 2005), Jakarta (Agustus 2003 dan September 2004) dan lokasi regional lainnya yang menunjukkan keberadaan organisasi teroris, terutama [[Jemaah Islamiyah]] di Indonesia. Amerika Serikat menyambut kontribusi Indonesia dalam keamanan regional, khususnya peran utama Indonesia dalam membantu mempertahankan [[demokrasi]] di [[Kamboja]] dan menengahi sengketa wilayah di [[Laut Cina Selatan]]. |
|||
==== Chili ==== |
|||
{{flag|Chili}} |
|||
{{Further|Hubungan Indonesia-Chili}} |
|||
==== Argentina ==== |
|||
{{flag|Argentina}} |
|||
{{Further|Hubungan Indonesia-Argentina}} |
|||
==== Brazil ==== |
|||
{{flag|Brazil}} |
|||
{{Further|Hubungan Indonesia-Brazil}} |
|||
==== Kolombia ==== |
|||
{{flag|Kolombia}} |
|||
{{Further|Hubungan Indonesia-Kolombia}} |
|||
== Afrika == |
== Afrika == |
||
=== Afrika Selatan === |
|||
{{flag|Afrika Selatan}} |
|||
* Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Pretoria]] dan Afrika Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta. |
|||
* Kedua negara adalah anggota [[ekonomi besar G20]], GNB, dan [[negara berkembang G20]]. |
|||
=== Kenya === |
|||
{{flag|Kenya}} |
|||
* Indonesia memulai negosiasi Preferential Trade Agreement dengan Kenya. |
|||
=== Maroko === |
|||
{{flag|Maroko}} |
|||
* Indonesia memulai negosiasi Preferential Trade Agreement dengan Maroko. |
|||
=== Mozambik === |
|||
{{flag|Mozambik}} |
|||
* Indonesia memulai negosiasi Preferential Trade Agreement dengan Mozambik. |
|||
=== Mesir === |
=== Mesir === |
||
{{flag|Mesir}} |
{{flag|Mesir}} |
||
| Baris 313: | Baris 217: | ||
* [[Gamel Abdel Nasser]] dari Mesir dan [[Soekarno]] dari Indonesia adalah dua dari lima anggota pendiri [[Gerakan Non-Blok]]. |
* [[Gamel Abdel Nasser]] dari Mesir dan [[Soekarno]] dari Indonesia adalah dua dari lima anggota pendiri [[Gerakan Non-Blok]]. |
||
* Kedua negara adalah anggota [[OKI]], GNB, dan [[negara berkembang G20]]. |
* Kedua negara adalah anggota [[OKI]], GNB, dan [[negara berkembang G20]]. |
||
=== Libya === |
|||
{{flag|Libya}} |
|||
* Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Tripoli]] dan Libya memiliki kedutaan besar di Jakarta. |
|||
* Kedua negara adalah anggota [[OKI]] dan GNB. |
|||
=== Nigeria === |
=== Nigeria === |
||
| Baris 318: | Baris 227: | ||
* Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Abuja]] dan Nigeria memiliki kedutaan besar di Jakarta. |
* Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Abuja]] dan Nigeria memiliki kedutaan besar di Jakarta. |
||
* Kedua negara adalah anggota [[OKI]], GNB, [[negara berkembang G20]], dan [[Next Eleven]]. |
* Kedua negara adalah anggota [[OKI]], GNB, [[negara berkembang G20]], dan [[Next Eleven]]. |
||
=== Afrika Selatan === |
|||
{{flag|Afrika Selatan}} |
|||
* Indonesia memiliki [[kedutaan besar]] di [[Pretoria]] dan Afrika Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta. |
|||
* Kedua negara adalah anggota [[ekonomi besar G20]], GNB, dan [[negara berkembang G20]]. |
|||
== Organisasi internasional == |
== Organisasi internasional == |
||
Revisi per 8 Agustus 2018 06.45
Sejak merdeka, hubungan luar negeri Indonesia berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang menjadi ciri pemerintahan Soekarno. Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia mempertahankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri tidak berhasil mencegah presiden-presiden selanjutnya untuk bepergian ke luar negeri serta partisipasi Indonesia dalam panggung internasional. Invasi ke Timor Leste oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, aneksasinya tahun 1976, serta referendum kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada bulan Agustus 1999 memperkuat hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Dalam menjalankan kegiatan politik internasional, Indonesia melakukan cara yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara yang ada di dunia, sehingga Indonesia membuat konsep Lingkaran konsentris politik luar negeri. Lingkaran konsentris merupakan pembagian regional hubungan luar negeri yang dianggap mampu menjadi acuan Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Lingkaran konsentris juga dapat didefinisakan sebagai dua lingkaran atau lebih yang memiliki pusat yang sama. Dua lingkaran atau lebih tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan dua negara atau lebih agar dapat mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dalam menjalankan konsep lingkaran konsentris ini, merupakan strategi Indonesia untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang ada di dunia.[1] Sebelum membentuk konsep lingkaran konsentris politik luar negeri, terdapat beberapa dasar yang menjadikan Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia. Dasar tersebut antara lain, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam dasar ideologi, Indonesia menjalin kerjasama antar negara Asia-Afrika dimana negara tersebut adalah negara yang anti kolonialisme dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Keseriusan Indonesia yaitu ditunjukkan pada saat Indonesia berada pada pimpinan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang melopori KAA (Konferensi Asia Afrika).[2] Selanjutnya, dalam dasar wilayah, Indonesia memprioritaskan kerjasama pada kawasan negara Asia Tenggara dan membentuk organisasi yaitu ASEAN. Dan yang terakhir adalah, dasar keamanan dan ekonomi. dalam dasar tersebut Indonesia menjalin kerjasama dengan China dan Amerika Serikat karena dianggap dapat diandalkan untuk bekerjasama dan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara lain.
Keanggotaan internasional
Tolok ukur kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia adalah partisipasinya dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), karena Indonesia bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina merupakan anggota pendirinya pada tahun 1967. Sejak itu, Brunei, Vietnam, Laos, Burma, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN. Awalnya dibentuk untuk mempromosikan tujuan ekonomi, sosial, dan budaya bersama, ASEAN kemudian membentuk dimensi keamanan setelah Vietnam menyerbu Kamboja tahun 1979; aspek keamanan ASEAN meluas melalui pembentukan ASEAN Regional Forum tahun 1994 yang terdiri dari 22 negara, termasuk Amerika Serikat. Masalah dalam negeri Indonesia yang terus berlanjut telah mengalihkan perhatiannya dari berbagai urusan ASEAN, sehingga mengurangi pengaruhnya dalam organisasi tersebut.
Indonesia juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) dan telah mengambil posisi moderat dalam setiap pertemuan. Sebagai Ketua GNB tahun 1992-95, Indonesia menarik GNB dari retorika konfrontasi Utara-Selatan, dan menyuarakan perluasan kerja sama Utara-Selatan dalam bidang pembangunan. Indonesia terus menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok terdepan dan suportif.
Indonesia memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia dan merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia secara hati-hati mempertimbangkan kepentingan solidaritas Islam dalam keputusan kebijakan luar negerinya, namun pada umumnya selalu menjadi pengaruh pertimbangan di OKI. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membentuk hubungan baik dengan Israel dan pada bulan Agustus 2000, ia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Akan tetapi, hingga Januari 2006, belum ada hubungan diplomasi formal antara Indonesia dan Israel. Karena itu, Indonesia, bersama Malaysia, membina hubungan luar negerinya dengan Israel melalui Singapura.[3]
Setelah 1966, Indonesia menyambut dan membuat hubungan dekat dengan negara-negara pendonor, terutama Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Jepang, melalui Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) dan penggantinya, Consultative Group on Indonesia (CGI), yang telah menyediakan bantuan ekonomi asing dalam jumlah besar. Masalah di Timor Leste dan keeengganan Indonesia untuk menerapkan reformasi ekonomi telah memperumit hubungan Indonesia dengan negara pendonor.
Indonesia dari dulu merupakan pendukung kuat forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Melalui upaya Presiden Soeharto pada pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, semua anggota APEC setuju memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.
Sengketa internasional
Banyak pulau di Indonesia menjadi tempat tinggal kelompok bajak laut yang sering menyerang kapal-kapal di Selat Malaka sebelah utara,[4] dan nelayan-nelayannya secara ilegal sering memasuki perairan Australia dan Filipina.[5]
- Blok Ambalat dipersengketakan dengan Malaysia (sedang berlangsung)
- Pulau Sipadan dan Ligitan dipersengketakan dengan Malaysia (selesai; menjadi bagian dari Malaysia sesuai keputusan Mahkamah Internasional)
Selain itu, Indonesia juga memainkan peranan penting sebagai penengah dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja di sekitar wilayah Candi Preah Vihear
ASEAN
Indonesia menganggap ASEAN sebagai tolok ukur kebijakan luar negerinya melalui penerapan kekuatan regionalnya dan pengaruhnya yang damai dan konstruktif di antara negara ASEAN.
Asia
India
Pada tahun 1950, Presiden Soekarno meminta rakyat Indonesia dan India "mempererat hubungan kordial" yang telah terbentuk antar kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum "diganggu" oleh kekuatan kolonial.[6] Lima belas tahun kemudian, demonstran di Jakarta berteriak "Bubarkan India, pelayan imperialis!" dan "Hancurkan India, musuh kita!" [7] Namun pada musim semi 1966, menteri luar negeri dari kedua negara mulai membicarakan era hubungan baik. India telah mendukung kemerdekaan Indonesia dan Nehru memulai pembicaraan tentang Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
India memiliki kedutaan besar di Jakarta [8] and Indonesia memiliki kedutaan besar di Delhi.[9]
Jepang
- Indonesia dan Jepang memiliki hubungan baik.
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Tokyo dan konsulat di Osaka. Jepang memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di Medan, Denpasar, Surabaya, dan Makassar.
- Kedua negara adalah anggota ekonomi besar G20 dan APEC.
- Jepang adalah mitra ekspor terbesar Indonesia.
- Indonesia juga menawarkan bantuan saat terjadi gempa bumi di Jepang tahun 2011.
Pakistan
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Islamabad[10] dan konsulat di Karachi
- Pakistan memiliki kedutaan besar di Jakarta[11] and dan konsulat di Medan.[12]
- Kedua negara adalah anggota Developing 8 (D-8) dan Next Eleven (N-11). Mereka juga anggota Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
- Perdagangan bilateral antar kedua negara saat ini bernilai $800 juta, namun berencana meningkatkannya menjadi $2 miliar.[13]
Republik Rakyat Tiongkok
Cina dan Indonesia membentuk hubungan diplomatik tanggal 13 April 1950, yang dihentikan sementara tanggal 30 Oktober 1967 karena terjadi peristiwa 30 September 1965.
Hubungan bilateral kembali pulih sejak 1980-an. Menteri Luar Negeri Qian Qichen dari Cina bertemu Presiden Soeharto dan Menteri Dalam Negeri Moerdiono tahun 1989 untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan diplomatik kedua negara. Pada bulan Desember 1989, kedua negara membicarakan masalah teknis mengenai normalisasi hubungan bilateral dan menandatangani perjanjian. Menlu Ali Alatas menerima undangan Cina pada tanggal Juli 1990 dan mereka membicarakan perjanjan penyelesaian obligasi utang Indonesia ke Cina dan komunike kelanjutan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kedua negara meresmikan "Komunike Restorasi Hubungan Diplomatik Antar Kedua Negara".
Premier Li Peng menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar Pancasila dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu.
Korea Selatan
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Seoul.
- Korea Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta.
- Skala perdagangan bilateral antara kedua negara bernilai US$14,88 miliar.
- Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan telah meningkatkan hubungan dengan Indonesia
- Indonesia dan Korea Selatan telah berinvestasi dalam berbagai proyek pengembangan militer bersama, termasuk pesawat jet tempur KFX/IFX
- Firma Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), menjalani negosiasi kontrak final untuk menjual tiga kapal selam Type-209 ke Indonesia. Ini akan menjadi persetujuan pertahanan bilateral terbesar antar kedua negara dengan nilai USD1,1 miliar.
Timor Leste
Timor Leste (resminya Republik Demokratik Timor-Leste) dan Indonesia berbagi pulau Timor. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur sampai diadakannya referendum dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002.
Meski masa lalu yang buruk, hubungan dengan Indonesia masih sangat baik. Indonesia sejauh ini merupakan rekan dagang terbesar Timor Leste (sekitar 50% impor pada tahun 2005) dan terus meningkatkan pangsa pasarnya.
Masalah yang perlu diselesaikan meliputi pertemuan Komite Perbatasan Timor Leste-Indonesia untuk menyurvei dan menetapkan perbatasan darat; dan Indonesia sedang mencari solusi atas pengungsi Timor Leste di Indonesia.
Turki
- Hubungan dengan Kekaisaran Utsmaniyah (negara sebelum Turki) dimulai dengan ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh pada abad ke-16 sebagai tanggapan atas permintaan Kesultanan Aceh untuk membantu mengusir Portugis dari Malaka[14]
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Ankara.[15]
- Turki memiliki kedutaan besar di Jakarta.[16]
- Kedua negara adalah anggota penuh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), dan ekonomi besar G20.
Palestina
Israel
Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal.[17][18][19]
Oseania
Australia
Sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah memiliki hubungan diplomatik, kerja sama formal (khususnya dalam bidang konservasi ikan, penegakan hukum, dan keadilan), kerja sama keamanan, perluasan hubungan perjanjian, keanggotaan bersama di forum regional, dan keanggotaan bersama di sejumlah perjanjian multilateral. Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh setiap tahun.
Pada tahun-tahun terakhir, komitmen bantuan Australia semakin besar untuk Indonesia, dan Australia telah menjadi destinasi pendidikan populer bagi pelajar Indonesia.[20]
Pada tahun 2008-09, Indonesia merupakan penerima bantuan terbesar Australia dengan nilai AUD462 juta.[21]
Papua Nugini
Indonesia memiliki perbatasan sepanjang 760-kilometer (470 mi) dengan Papua Nugini melalui provinsi Papua dan Papua Barat. Perbatasan bersama ini telah memunculkan ketegangan dan masalah diplomatik selama beberapa dasawarsa.[22]
Indonesia memiliki kedutaan besar di Port Moresby dan konsulat di Vanimo.
Eropa
Bulgaria
- Bulgaria termasuk di antara negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Hubungan diplomatik dibentuk tanggal 21 September 1956.
- Bulgaria memiliki kedutaan besar di Jakarta sejak Oktober 1958
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Sofia sejak 1960.[23]
Denmark
Perancis
Finland
- Indonesia dan Finlandia memiliki hubungan dekat. Nokia memiliki pangsa pasar yang besar pada pasar telepon genggam Indonesia.
Jerman
Yunani
- Hubungan diplomatik dibentuk tahun 1960.
- Kedutaan besar Indonesia di Athena dibuka tahun 1994.[24]
- Kedutaan besar Yunani di Jakarta dibuka tahun 1997.[25]
- Greek Foreign Affairs Ministry about relations with Indonesia.
Tahta Suci
Belanda
- Hubungan Indonesia–Belanda sudah dimulai sejak perdagangan rempah ketika Belanda mendirikan pos dagang di wilayah Indonesia sebelum menjadikannya koloni Hindia Belanda.
- Militer Indonesia kadang membeli perlengkapan militer dari Belanda
Portugal
Portugal
Pada tahun 1999, Indonesia dan Portugal memulihkan hubungan diplomatik yang putus setelah invasi Indonesia ke Timor Leste tahun 1975
Rumania
Rusia
- Indonesia dan Rusia adalah anggota APEC.
- Russia memiliki kedutaan besar di Jakarta.[29]
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskwa dan konsulat jenderal di Saint Petersburg.[30]
- Pada awal Perang Dingin, kedua negara memiliki hubungan erat melalui kunjungan presiden Indonesia Soekarno ke Moskwa dan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev ke Jakarta. Ketika Soekarno digulingkan oleh Jenderal Soeharto, hubungan antar kedua negara tidak sedekat pada masa Soekarno.
- Pada akhir 2007, Indonesia membeli senjata militer dari Rusia dengan pembayaran jangka panjang. Kedua negara juga merupakan anggota G20 dan APEC
Ukraina
- Indonesia mengakui kemerdekaan Ukraina tahun 1992 dan membentuk hubungan diplomatik tahun 1993. Indonesia memiliki kedutaan besar di Kiev.[31]
- Ukraina memiliki kedutaan besar di Jakarta.[32]
Britania Raya
Britania Raya dan Indonesia telah memiliki hubungan erat sejak 1949.[33] Indonesia memiliki kedutaan besar di London,[34] Britania Raya memiliki kedutaan besar di Jakarta.[35]
Kementerian Budaya dan Pariwisata Indonesia meluncurkan kampanye untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari Britania Raya ke Indonesia.[34] Pada tahun 2009, 160.000 wisatawan Britania mengunjungi Indonesia. Tujuan kampanye ini adalah meninkatkan jumlahnya hingga 200.000 orang.[34]
Pada tahun 2006, mantan PM Britania Raya Tony Blair bertemu Susilo Bambang Yudhoyono dan setuju "mendirikan Indonesia-UK Partnership Forum yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempromosikan dialog strategis dalam masalah bilateral, multilateral, dan global".[33] Forum Indonesia-Britania Raya pertama diadakan tahun 2007 dan diketuai oleh Menlu Britania Raya Margaret Beckett dan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda.[33]
Bulan Maret 2010, anggota House of Lords memuji Indonesia atas kemajuannya dalam menciptakan demokrasi masyarakat, kebebasan media, dan perlindungan lingkungan.[36] Dalam pertemuan dengan Anggota DPR Indonesia Hayono Isman, House of Lords menyatakan bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan antar kedua negara.[36]
Amerika Utara
Kanada
Meksiko
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Mexico City dan Meksiko memiliki kedutaan besar di Jakarta.
- Kedua negara adalah anggota Asia-Pacific Economic Cooperation dan bagian dari ekonomi besar G-20.
Amerika Serikat
Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi, komersial, dan keamanan di Indonesia. Indonesia masih menjadi bagian penting dari keamanan kawasan karena lokasi strategisnya di antara selat-selat kunci internasional, terutama Selat Malaka. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat positif dan terus meningkat sejak terpilihnya Presiden Yudhoyono pada Oktober 2004. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an dan memuji peran Indonesia sebagai negara anti-komunis saat Perang Dingin. Hubungan kerja sama masih berlangsung sampai sekarang, meski tidak ada perjanjian keamanan formal yang mengikat kedua negara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan melakukan dialog mengenai ancaman keamanan kawasan. Kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam perlawanan terorisme meningkat stabil sejak 2002, setelah serangan teroris di Bali (Oktober 2002 dan Oktober 2005), Jakarta (Agustus 2003 dan September 2004) dan lokasi regional lainnya yang menunjukkan keberadaan organisasi teroris, terutama Jemaah Islamiyah di Indonesia. Amerika Serikat menyambut kontribusi Indonesia dalam keamanan regional, khususnya peran utama Indonesia dalam membantu mempertahankan demokrasi di Kamboja dan menengahi sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.
Afrika
Mesir
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Kairo dan Mesir memiliki kedutaan besar di Jakarta.
- Mesir termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
- Gamel Abdel Nasser dari Mesir dan Soekarno dari Indonesia adalah dua dari lima anggota pendiri Gerakan Non-Blok.
- Kedua negara adalah anggota OKI, GNB, dan negara berkembang G20.
Libya
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Tripoli dan Libya memiliki kedutaan besar di Jakarta.
- Kedua negara adalah anggota OKI dan GNB.
Nigeria
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Abuja dan Nigeria memiliki kedutaan besar di Jakarta.
- Kedua negara adalah anggota OKI, GNB, negara berkembang G20, dan Next Eleven.
Afrika Selatan
- Indonesia memiliki kedutaan besar di Pretoria dan Afrika Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta.
- Kedua negara adalah anggota ekonomi besar G20, GNB, dan negara berkembang G20.
Organisasi internasional
6
- APEC
- AsDB
- ASEAN
- Cairns Group
- CCC
- CP
- ESCAP
- FAO
- G-15
- G15
- G-19
- G-20 Developing Nations
- G-20 Major Economies
- G33
- G-77
- IAEA
- IBRD
- ICAO
- ICC
- ICRM
- IDA
- IDB
- IFAD
- IFC
- IFRCS
- IHO
- ILO
- IMF
- International Maritime Organization
- Inmarsat
- Intelsat
- Interpol
- IOC
- IOM (pemantau)
- ISO
- ITU
- ITUC
- NAM
- OIC
- OPCW
- OPEC (bekas)
- UN
- UNCTAD
- UNESCO
- UNIFIL
- UNIDO
- UNIKOM
- UNMIBH
- UNMOP
- UNMOT
- UNOMIG
- UPU
- WTO
- WFTU
- WHO
- WIPO
- WMO
- WToO
- WTrO
Lihat pula
- Hubungan Indonesia–Amerika Serikat
- Hubungan Australia–Indonesia
- Daftar misi diplomatik di Indonesia
- Daftar misi diplomatik Indonesia
- Daftar Duta Besar Indonesia untuk Australia
- Daftar Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya
Catatan kaki
- ^ Asep Setiawan. Politik Luar Negeri Indonesia. [pdf] Online tersedia dalam: https://www.academia.edu/15831465/Politik_Luar_Negeri_Indonesia
- ^ Suryadinata, L., 1998. Faktor-Faktor Determinan Politik Luar Negeri Indonesia: Mencari Penjelasan. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES, pp. 7-27.
- ^ AsiaMedia :: INDONESIA: Israel starts website in Indonesian
- ^ BBC
- ^ afma.gov.au; abc.net.au
- ^ Foreign Policy of India: Text of Documents 1947-59 (p.54)
- ^ I New York Times September 10, 1965
- ^ http://www.embassyofindiajakarta.org/
- ^ http://www.indonesianembassy.org.in/
- ^ http://kbri-islamabad.go.id/
- ^ https://archive.is/20120805102107/www.mofa.gov.pk/Indonesia/
- ^ http://pakistan.visahq.com/embassy/Indonesia/
- ^ http://www.developing8.org/2010/03/29/pakistan-ri-trade-could-reach-2-billion/
- ^ Reid, Anthony (2005), The Ottomans in Southeast Asia (PDF), ARI Working Papers, 36, Asia Research Institute, National University of Singapore
- ^ Embassy of Indonesia in Turkey
- ^ Embassy of Turkey in Indonesia
- ^ http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/07/representatives-indonesia-israel-sign-medical-agreement.html?1
- ^ http://www.thejakartapost.com/news/2006/07/03/indonesia-condemns-israeli-offensive.html
- ^ "Indonesia rules out diplomatic ties with Israel, reaffirms pro-Palestine stand". Forbes. October 13, 2005.
- ^ http://www.dfat.gov.au/media/speeches/foreign/1996/austindo.html see reference to '12000 students' from Indonesia
- ^ http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/indonesia_brief.html
- ^ http://countrystudies.us/indonesia/100.htm
- ^ Official Website of the Embassy of the Republic of Indonesia in Sofia, Bulgaria.
- ^ Indonesian embassy in Athens
- ^ Greek embassy in Jakarta
- ^ Indonesian embassy in Lisbon
- ^ of Portugal
- ^ Indonesian embassy in Bucharest
- ^ Russian embassy in Jakarta
- ^ Indonesian embassy in Moscow
- ^ Indonesian embassy in Kiev
- ^ Ukrainian embassy in Jakarta
- ^ a b c UK-Indonesia relations
- ^ a b c News-Indonesianembassy
- ^ Our embassy
- ^ a b Ministry of Foreign Affairs - Members of the UK’s House of Lords praised Indonesia’s achievements
Pranala luar
- Politics, Public Opinion, and the U.S.-Indonesian Comprehensive Partnership (NBR Special Report, December 2010)
Topik Indonesia | |
|---|---|
| Sejarah Nusantara (pra-Indonesia) | |
| Sejarah Indonesia | |
| Geografi | |
| Politik dan pemerintahan | |
| Ekonomi | |
| Demografi | |
| Budaya | |
| Simbol | |
| Flora dan fauna | |
| Lainnya | |
