Keresidenan
![]() | Konten dan perspektif penulisan artikel ini hanya berpusat pada sudut pandang dari negara Hindia Belanda/Indonesia dan tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya. |
Keresidenan (bentuk tidak baku: karesidenan) adalah sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh residen.[1] Menurut sejarah, pembagian administratif jenis keresidenan hanya pernah digunakan di India Britania dan kemaharajaan Kuno, dan Hindia Belanda serta penerusnya Indonesia dan negara bagian Melaka di Malaysia.
Semenjak krisis pada tahun 1950-an, sudah tidak ada keresidenan lagi dan yang muncul faktor kekuasaannya adalah kabupaten. Keresidenan kemudian dikenal dengan istilah "Pembantu Gubernur". Istilah ini sudah tidak digunakan lagi, tapi sebutan "eks-keresidenan" masih dipakai secara informal. Setelah itu, muncul nomenklatur baru yaitu Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Kepala Bakorwil tidak memiliki kewenangan otonom dan administatif karena hanya bertugas mengkoordinasikan hal-hal tertentu kepada wali kota atau bupati. Cakupan Bakorwil tidak sama dengan keresidenan. Semisal Jawa Tengah, eks keresidenan Kedu, Banyumas, dan Pekalongan masuk dalam satu Bakorwil.
Pengaruh pemberlakuan sistem keresidenan di Indonesia tampak pada pembagian pelat nomor (tanda kendaraan bermotor) hingga sekarang.
Sejarah
India dan kemaharajaannya
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/British_Residency_in_Bushire.png/200px-British_Residency_in_Bushire.png)
Keresidenan dalam sejarah pertama kali digunakan oleh Imperium Britania di India Britania. Pada masa ini, keresidenan adalah sebuah distrik yang menjadi bagian administratif suatu negara atau wilayah. Awalnya, keresidenan didirikan dengan tujuan perdagangan, tetapi pada abad ke-19 berubah menjadi politik secara keseluruhan. Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen. Setiap residen melaporkan pekerjaannya ke Perusahaan Hindia Timur (hingga 1858), Pemerintah India (sejak 1858), atau salah satu pemerintah provinsi bawahannya. Sistrem keresidenan politik Britania tumbuh hingga 1880-an, ketika sistem ini meliputi 45% Asia Selatan dan Burma, 35% Asia Barat Daya, dan bahkan sebagian kecil Afrika Timur.[2]
Keresidenan yang menjadi bagian dari Kemaharajaan Britania pun terdapat di kawasan Timur Tengah yang dikuasai oleh Britania, yaitu Keresidenan Teluk Persia—keresidenan terbesar dan terstrategis India—yang meliputi Negara-Negara Gencatan Senjata, bagian selatan Persia, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.[3] Pusat keresidenan ini berada di Pulau Qeshm, lalu dipindahkan ke Bushehr pada 1822, kemudian dipindahkan lagi ke Bahrain pada 1946.[4][5] Terdapat pula Keresidenan Aden (hingga Afrika Timur) yang berubah menjadi Protektorat Aden pada 1890-an, Keresidenan Arab Turki yang berpusat di Bagdad, dan Keresidenan Basra. Terdapat pula Keresidenan Nepal yang beribu kota di Kathmandu.[2]
Hindia Belanda dan Indonesia
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/George_Francis_Joseph_-_Sir_Thomas_Stamford_Bingley_Raffles.jpg/200px-George_Francis_Joseph_-_Sir_Thomas_Stamford_Bingley_Raffles.jpg)
Hindia Belanda dikuasai Britania Raya pada 1811 dengan menempatkan Letjen Thomas Stamford Raffles. Ia memerintah bekas jajahan Belanda ini dengan membagi-bagi Pulau Jawa menjadi beberapa keresidenan (residency dalam bahasa Inggris). Keresidenan-keresidenan ini dikepalai oleh para residen bangsa Eropa. Residen-residen ini membawahi para bupati bangsa pribumi yang mengepalai wilayah kabupaten. Residen pun diberi wewenang untuk menjalankan tugas-tugas dalam bidang administrasi, pemerintahan, fiskal, peradilan, dan kepolisian. Dalam bidang peradilan, perkara besar akan dibawa ke tingkat keresidenan, sedangkan perkara kecil akan dibawa ke tingkat kabupaten.[7]
Pada 1816, Hindia Belanda diserahkan kembali ke tangan Belanda sesuai dengan Konvensi London 1814. Pada zaman ini, diadakan kembali pembentukan keresidenan (residentie dalam bahasa Belanda) dan kabupaten secara resmi, tepatnya saat van der Capellen memerintah. Menurut Peraturan Komisaris Jenderal No, 3 tanggal 9 Januari 1819 yang dimuat dalam Staatsblad No. 16 tahun 1819, dibentuklah dua puluh keresidenan di Pulau Jawa: Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Krawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Jepara dan Juana, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Banyuwangi, Madura dan Sumenep, Rembang, dan Gresik.[8][9]
Pada zaman penjajahan Belanda, seorang residen menjadi penguasa penjajahan tertinggi sekaligus mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda di wilayah kekuasaannya. Residen pun menjadi wakil dan lambang Pemerintah Hindia Belanda di keresidenannya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tangannya. Dengan itu, kekuasaannya mutlak dan tak terbatas.[10]
Sejarah keresidenan terus berlanjut hingga pendudukan Jepang. Pada zaman tersebut pemerintahan provinsi ditiadakan sehingga keresidenan (syu dalam bahasa Jepang) menjadi bagian administratif tertinggi di Hindia Belanda Jepang.[11][12] Setelah kemerdekaan, pembagian adminsitratif keresidenan masih diwariskan. Keresidenan memiliki Dewan Perwakilan Rakyatnya sendiri. Hak otonomi keresidenan dicabut pada 1948; keresidenan tetap menjadi bagian administratif.[13] Pada Undang-Undang pembentukan provinsi yang dibuat pada 1950, keresidenan-keresidenan yang bergabung membentuk provinsi dihapuskan, seperti penghapusan Pemerintahan Daerah Keresidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.[14]
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_ambtswoning_van_de_resident_te_Pontianak_TMnr_10015098.jpg/300px-COLLECTIE_TROPENMUSEUM_De_ambtswoning_van_de_resident_te_Pontianak_TMnr_10015098.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Het_huis_van_de_resident_aan_de_Kanarielaan_te_Banjoemas._TMnr_60004313.jpg/300px-COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Het_huis_van_de_resident_aan_de_Kanarielaan_te_Banjoemas._TMnr_60004313.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Ambtswoning_van_de_resident_van_de_Lampongsche_districten_in_Teloekbetoeng_Zuid-Sumatra._TMnr_60013126.jpg/300px-COLLECTIE_TROPENMUSEUM_Ambtswoning_van_de_resident_van_de_Lampongsche_districten_in_Teloekbetoeng_Zuid-Sumatra._TMnr_60013126.jpg)
Daftar Keresidenan di Hindia Belanda
Nama keresidenan (bahasa Belanda) | Nama keresidenan (bahasa Indonesia) | Ibukota | Bekas cakupan wilayah |
---|---|---|---|
Atjeh en Onderhoorigheden | Aceh dan Daerah Taklukannya | Koetaradja | Seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Meulaboh Raya, Aceh Leuser Antara dan Samudera Pasai |
Oostkust van Sumatra | Pantai Timur Sumatera | Medan | Sumatera Utara dan Asahan Raya |
Tapanoeli | Tapanuli | Sibolga | Toba Raya, Tapanuli Raya, Sidempuan Raya dan Kepulauan Nias |
Westkust van Sumatra | Pantai Barat Sumatera | Padang | Seluruh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Tengah ditambah Kabupaten Teluk Kuantan Singingi, Puncak Andalas ditambah Kabupaten Mukomuko dan Kepulauan Mentawai |
Riouw | Riau | Tandjoengpinang | Seluruh Provinsi Riau dikurangi Kabupaten Teluk Kuantan Singingi, Riau Pesisir, Indragiri Raya, Kepulauan Riau Timur, Kepulauan Riau Barat dan Kepulauan Natuna Anambas |
Djambi | Jambi | Djambi | Seluruh Provinsi Jambi dan Sungai Penuh Raya |
Benkoelen | Bengkulu | Benkoelen | Seluruh Provinsi Bengkulu, Lembah Pesisir, dikurangi Kabupatan Mukomuko, dan Palapa ditambah Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan Kota Pagar Alam |
Palembang | Palembang | Palembang | Seluruh Provinsi Sumatera Selatan, Musi Raya dikurangi Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan Kota Pagar Alam dan Ogan Komering Ulu |
Lampoengsche Districten | Distrik-distrik Lampung | Teloekbetoeng | Seluruh Provinsi Lampung, Tulang Bawang, Pringsewu Raya dan Sukadana Raya |
Bangka en Billiton | Bangka dan Belitung | Pangkalpinang | Seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
Bantam | Banten | Serang | Seluruh Provinsi Banten : Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, dan Lebak Seluruh Provinsi Tangerang Raya : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan |
Batavia | Batavia/Betawi | Batavia | Seluruh Provinsi DKI Jakarta Seluruh Provinsi Bekasi Raya : Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Cikarang Seluruh Provinsi Jawa Barat : Kabupaten Karawang, Kota Cikampek, Purwakarta dan Subang |
Buitenzorg | Buitenzorg/Bogor | Buitenzorg | Seluruh Provinsi Pakuan Bhagasasi : Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cibinong, Cileungsi, Parung, Ciawi, Kota Depok, Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Cibadak dan Cianjur |
Priangan/Preanger-Regentschappen | Priangan/Kabupaten Priangan | Bandoeng | Seluruh Provinsi Jawa Barat : Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Singaparna, Ciamis dan Pangandaran |
Cheribon | Cirebon | Cheribon | Seluruh Provinsi Cirebonan : Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka |
Pekalongan | Pekalongan | Pekalongan | Seluruh Provinsi Banyumasan : Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Brebes, Bumiayu, Tegal, Kota Tegal, Pemalang dan Batang |
Semarang | Semarang | Semarang | Seluruh Provinsi Jawa Tengah : Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Demak dan Grobogan |
Japara-Rembang | Pati | Pati | Seluruh Provinsi Muria Raya : Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Kudus dan Blora |
Banjoemas | Banyumas | Banjoemas | Seluruh Provinsi Banyumasan : Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto, Ajibarang, Cilacap, Majenang, Purbalingga dan Banjarnegara |
Kedoe | Kedu | Magelang | Seluruh Provinsi Jawa Tengah : Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Kebumen, Kota Gombong, Wonosobo dan Temanggung |
Soerakarta | Surakarta | Soerakarta | Seluruh Provinsi Daerah Istimewa Surakarta : Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Boyolali dan Klaten |
Jogjakarta | Yogyakarta | Jogjakarta | Seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul |
Soerabaja | Surabaya | Soerabaja | Seluruh Provinsi Jawa Timur : Kabupaten Gresik, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Sidoarjo dan Kota Surabaya |
Bodjonegoro | Bojonegoro | Bodjonegoro | Seluruh Provinsi Jawa Timur : Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan |
Madioen | Madiun | Madioen | Seluruh Provinsi Mataraman : Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan |
Kediri | Kediri | Kediri | Seluruh Provinsi Mataraman : Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, Blitar, Kota Blitar, Tuluangagung dan Trenggalek |
Malang | Malang | Malang | Seluruh Provinsi Malang Raya : Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu Seluruh Provinsi Blambangan : Pasuruan, Kota Pasuruan, Probolinggo, Kota Probolinggo dan Lumajang |
Besuki | Besuki | Bondowoso | Seluruh Provinsi Blambangan : Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi |
Madoera | Madura | Pamekasan | Seluruh Provinsi Madura : Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota Pamekasan dan Sumenep |
Westerafdeeling van Borneo | Divisi Barat Borneo | Pontianak | Seluruh Provinsi Kalimantan Barat, Tanjung Pura, Sambas Raya dan Kapuas Raya |
Zuider en Oosterafdeeling van Borneo | Divisi Selatan dan Timur Borneo | Bandjermasin | Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, Kotawaringin Raya, Barito Raya, Kalimantan Selatan, Banoa Anam, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, IKN Nusantara, dan Kalimantan Utara |
Manado | Manado | Manado | Seluruh Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow Raya, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Tolitoli Raya, Poso dan Sulawesi Timur |
Celebes en Onderhoorigheden | Celebes dan Daerah Taklukannya | Makassar | Seluruh Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Tana Luwu, Tana Bugis, Tana Toraja, Sulawesi Tenggara, Buton Raya dan Muna Raya |
Molukken | Maluku | Amboina | Seluruh Provinsi Halmahera, Maluku, Kepulauan Maluku Tenggara Raya, Bomberay Raya, Papua Timur, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan |
Timor en Onderhoorigheden | Timor dan Daerah Taklukannya | Koepang | Seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumba Sabu Naijua dan Flores |
Bali Lombok en Soembawa | Bali Lombok dan Sumbawa | Singaradja | Seluruh Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa |
Bekas keresidenan
Nama keresidenan | Ibukota | Periode | Bekas cakupan wilayah | |
---|---|---|---|---|
Ejaan Belanda | Ejaan Indonesia | |||
West Priangan | Priangan Barat | Soekaboemi | 1925–1931 | Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Cianjur |
Midden Priangan | Priangan Tengah | Bandoeng | 1925–1931 | Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang |
Oost Priangan | Priangan Timur | Tasikmalaja | 1925–1931 | Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran |
Krawang | Karawang | Poerwakarta | 1925–1931 | Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang |
Indramajoe | Indramayu | Indramajoe | 1925–1931 | Kabupaten Indramayu dan Majalengka |
Tegal | Tegal | Tegal | 1928–1931 | Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Brebes |
Noord Banjoemas | Banyumas Utara | Banjoemas | 1928–1931 | Kabupaten Banyumas dan Purbalingga |
Zuid Banjoemas | Banyumas Selatan | Tjilatjap | 1928–1931 | Kabupaten Cilacap dan sebagian wilayah Kebumen (Kabupaten Karanganyar/Roma) |
Wonosobo | Wonosobo | Wonosobo | 1928–1931 | Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara |
Bagelen | Bagelen | Poerworedjo | 1928–1931 | Kabupaten Purworejo dan sebagian wilayah Kebumen (Kabupaten Pandjer) |
Koedoes | Koedoes | Koedoes | 1928–1931 | Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara |
Rembang | Rembang | Rembang | 1928–1931 | Kabupaten Rembang dan Pati |
Blora | Blora | Blora | 1928–1931 | Kabupaten Blora dan Grobogan |
Grisee | Gresik | Grisee | 1928–1931 | Kabupaten Lamongan dan Gresik |
Modjokerto | Mojokerto | Modjokerto | 1928–1931 | Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Jombang |
Ponorogo | Ponorogo | Ponorogo | 1928–1931 | Kabupaten Ponorogo dan Pacitan |
Blitar | Blitar | Blitar | 1928–1931 | Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung |
Pasoeroean | Pasuruan | Pasoeroean Bangil | 1928–1931 | Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan |
Probolinggo | Probolinggo | Probolinggo | 1928–1931 | Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Lumajang |
Bondowoso | Bondowoso | Bondowoso | 1928–1931 | Kabupaten Bondowoso dan Situbondo |
Djember | Jember | Djember | 1928–1931 | Kabupaten Jember dan Banyuwangi |
West Madoera | Madura Barat | Bangkalan | 1928–1931 | Kabupaten Bangkalan dan Sampang |
Oost Madoera | Madura Timur | Pamekasan | 1928–1931 | Kabupaten Pamekasan dan Sumenep |
Nama keresidenan | Ibukota | Periode | Bekas cakupan wilayah | |
---|---|---|---|---|
Ejaan Belanda | Ejaan Indonesia | |||
Malacca | Melaka | Kota Melaka | 1818-1825 | Seluruh negara bagian Melaka di Malaysia (Distrik Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah) |
Rujukan
- ^ "Keresidenan". KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
- ^ a b Onley, James (2007). The Arabian Frontier of the British Raj: Merchants, Rulers, and the British in the Nineteenth-Century Gulf (dalam bahasa Inggris). New York: Oxford University Press, Inc. ISBN 978-0-19-922810-2.
- ^ "Records of the British Residency and Agencies in the Persian Gulf". The National Archives (dalam bahasa Inggris). Pemerintah Britania Raya. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
- ^ Allday, Louis. "The British in the Gulf: an Overview". Qatar Digital Library (dalam bahasa Inggris). Perpustakaan Nasional Qatar. Diakses tanggal 18 Januari 2019.
- ^ Miller, Isabel (2005). Lea, David; Rowe, Annamarie, ed. A Political Chronology of the Middle East (dalam bahasa Inggris). London: Europa Publications Limited. hlm. 19. ISBN 0-203-40305-3.
- ^ Soeparmo, Yanti (2009). Hidayatullah, M. Irfan, ed. Runtuhnya Menara Azan: Jalinan Cinta dan Misteri di Tengah Pemberontakan Muslim Cilegon 1888. Bandung: PT Mizan Pustaka. hlm. 67. ISBN 978-602-8236-20-1.
- ^ Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. hlm. 132. ISBN 9797597121.
- ^ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (1978). Sejarah Daerah Jawa Timur. Direktorat Jenderal Kebudayaan. hlm. 133.
- ^ Sutherland, Heather. Notes on Java's Regent Families - Part II (PDF).
- ^ Agung, Ide Anak Agung Gde (1993). Koesoemanto, H.J.; Anggraini, Th. Enny, ed. Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 73. ISBN 979-461-156-5.
- ^ Setiawan, Irfan (2014). Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. hlm. 166.
- ^ Nurcholish, Hanif (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 53. ISBN 9797590283.
- ^ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (PDF). Yogyakarta: Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. 1948. hlm. 9, 11,1 dan 30.
- ^ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (PDF). Yogyakarta: Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. 1950. hlm. 1. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-01-28. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Dutch East Indies (1942). Regeerings almanak voor Nederlandsch - Indie 1942. Batavia: Landsdrukkerij.
- ^ "Java administrative divisions, 1925-1931 | Digital Atlas of Indonesian History - By Robert Cribb". web.archive.org. 2013-11-12. Archived from the original on 2013-11-12. Diakses tanggal 2021-04-11.
Pustaka
- Goverment of the Netherlands East-Indies, Political division of territories in N.E.Indies,.pdf Diarsipkan 2011-11-18 di Wayback Machine., Dirk Teeuwen, 2007
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/30px-Commons-logo.svg.png)