Kepresidenan Joko Widodo: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi terkini sejak 8 September 2024 05.04

Presiden Joko Widodo merupakan presiden ke-7 Indonesia dan merupakan presiden yang berlatar belakang kurang mampu pada masa kecilnya^[1],bahkan hidup di bantaran sungai ^[2]

Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2014,^[3] hingga sekarang. Jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ini sudah berada di periode kedua. Ia merupakan Presiden Indonesia ke-7.^[4] Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).^[5]

Kampanye dan pemilihan

2014

Isu yang dihadapi

Sepanjang kampanyenya, Jokowi menghadapi berbagai macam isu, terutama dalam perihal suku, agama, ras, dan aliran (SARA).^[6] Lawannya, Prabowo Subianto diisukan melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali dari total 109 laporan, sedangkan Jokowi hanya 40 kali.^[7] Isu lain pun terjadi yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan calon presiden boneka sang ketua partai, Megawati Soekarnoputri.^[8] Kampanye hitam pun kerap menyerangnya.^[8] Isu pertama mengatakan bahwa aslinya ia merupakan seorang Tionghoa beragama Kristen.^[9] Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh.^[8] Isu keturunan bahwa ia keturunan Tionghoa bukanlah masalah yang amat besar karena menurut beberapa sumber hal tersebut dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa ayah Jokowi yang merupakan keturunan Tionghoa memiliki nama Oey Hong Liong.^[10]

Perjalanan saat pemilihan

Pilpres tahun 2014 merupakan salah satu yang terpanas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tipis baik pada jajak pendapat maupun pada hasil akhir pemilu^[11] hingga-hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat dinilai tidak siap untuk menghadapi perbedaan hasil pilpres yang sangat tipis.^[12]

Hasil suara

Berikut ini adalah data hasil rekapitulasi suara dari KPU.^[13]^[14]^[15]^[16]

Provinsi	Total Suara Jokowi-JK	Total Suara Sah	Persentase
Kalimantan Barat	1.573.046	2.605.400	60,38 / 100
Nusa Tenggara Barat	701.238	2.545.416	27,55 / 100
Aceh	913.309	2.002.599	45,61 / 100
Sumatera Selatan	2.027.049	4.159.212	48,74 / 100
Kalimantan Selatan	939.748	1.881.557	49,95 / 100
Kepulauan Riau	491.819	824.727	59,63 / 100
Jambi	897.787	1.769.103	50,75 / 100
Kepulauan Bangka Belitung	412.359	613.065	67,26 / 100
Daerah Istimewa Yogyakarta	1.234.249	2.211.591	55,81 / 100
Bengkulu	523.669	956.842	54,73 / 100
Sulawesi Barat	456.021	621.515	73,37 / 100
Kalimantan Tengah	696.199	1.164.476	59,79 / 100
Gorontalo	221.497	600.232	36,90 / 100
Sulawesi Tenggara	622.217	1.133.351	54,90 / 100
Sumatera Barat	539.308	2.336.813	23,08 / 100
Bali	1.535.110	2.149.351	71,42 / 100
Riau	1.342.817	2.692.155	49,88 / 100
Maluku	443.040	877.021	50,52 / 100
Sulawesi Tengah	767.151	1.399.160	54,83 / 100
Jawa Tengah	12.959.540	19.445.260	66,65 / 100
Jawa Barat	9.530.315	23.697.696	40,22 / 100
Lampung	2.299.889	4.333.813	53,07 / 100
Sulawesi Utara	724.553	1.344.648	53,88 / 100
Kalimantan Timur	1.190.156	1.877.890	63,38 / 100
Sumatera Utara	3.494.835	6.326.367	55,24 / 100
Papua Barat	360.379	532.907	67,63 / 100
Banten	2.398.631	5.591.302	42,90 / 100
Nusa Tenggara Timur	1.488.076	2.257.467	65,92 / 100
Sulawesi Selatan	3.037.026	4.251.883	71,43 / 100
Jawa Timur	11.669.313	21.946.401	53,17 / 100
Papua	2.026.735	2.795.867	42,90 / 100
Maluku Utara	256.601	563.393	45,55 / 100
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2.859.894	5.387.958	53,08 / 100
Luar Negeri	364.257	677.857	53,74 / 100
Total semuanya	70.997.833	133.575.277	53,15 / 100

2019

Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009.) Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung Mahkamah Konstitusi.

Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya.^[17] Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.^[18]

Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan.^[19] Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya.^[20] Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.^[21]^[22]^[23]^[24]^[25]

Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%.^[26]^[27] Hasil quick count menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen.^[28] Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.^[29]^[30]

Kabinet

Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja".^[31] Menurut Jokowi, ia menamakan kabinetnya "Kerja" karena ia ingin para pembantunya bekerja untuk kepentingan rakyat.^[32]

Kabinet Kerja Jilid I

Berikut daftar menteri-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid I yang dimulai pada 26 Oktober 2014.^[33]

Kementerian	Nama Menteri	Status kini
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	Pratikno	Masih menjabat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Andrinof Achir Chaniago	Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia	Indroyono Soesilo	Tidak menjabat
Kementerian Pehubungan Republik Indonesia	Ignasius Jonan	Tidak menjabat Kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Susi Pudjiastuti	Masih menjabat
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia	Arief Yahya	Masih menjabat
Kementerian Enegi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Sudirman Said	Tidak menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia	Tedjo Edhy Purdjiatno	Tidak menjabat
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tjahjo Kumolo	Masih menjabat
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Retno Lestari Priansari Marsudi	Masih menjabat
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Ryamizard Ryacudu	Masih menjabat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Yasonna Hamonangan Laoly	Masih menjabat
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Rudiantara	Masih menjabat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Yuddy Chrisnandi	Tidak menjabat
Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Sofyan Djalil	Tidak menjabat Kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Bambang Brodjonegoro	Tidak menjabat Kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	Rini Mariani Soemarno	Masih menjabat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Masih menjabat
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Saleh Husin	Tidak menjabat
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Rachmat Gobel	Tidak menjabat
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Amran Sulaiman	Masih menjabat
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Hanif Dhakiri	Masih menjabat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Basuki Hadimuljono	Masih menjabat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Siti Nurbaya Bakar	Masih menjabat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	Ferry Mursyidan Baldan	Tidak menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Puan Maharani	Masih menjabat
Kementerian Agama Republik Indonesia	Lukman Hakim Saifuddin	Masih menjabat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nila Djuwita F. Moeloek	Masih menjabat
Kementerian Sosial Republik Indonesia	Khofifah Indar Parawansa	Masih menjabat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Yohana Yembise	Masih menjabat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Anies Baswedan	Tidak menjabat
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia	Mohamad Nasir bin Mohamad	Masih menjabat
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Imam Nahrawi	Masih menjabat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	Marwan Jafar	Tidak menjabat

Kabinet Kerja Jilid II

Berikut daftar menter-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid II yang dimulai pada 27 Juli 2016.^[34]

Kementerian	Nama Menteri	Status kini
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	Pratikno	Masih menjabat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Bambang Brodjonegoro	Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia	Luhut Binsar Panjaitan	Masih menjabat
Kementerian Pehubungan Republik Indonesia	Budi Karya Sumadi	Masih menjabat
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Susi Pudjiastuti	Masih menjabat
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia	Arief Yahya	Masih menjabat
Kementerian Enegi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	Arcandra Tahar	Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia	Wiranto	Masih menjabat
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Tjahjo Kumolo	Masih menjabat
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Retno Lestari Priansari Marsudi	Masih menjabat
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Ryamizard Ryacudu	Masih menjabat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Yasonna Hamonangan Laoly	Masih menjabat
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Rudiantara	Masih menjabat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Asman Abnur	Masih menjabat
Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Sofyan Djalil	Masih menjabat
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Sri Mulyani Indrawati	Masih menjabat
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	Rini Mariani Soemarno	Masih menjabat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Masih menjabat
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Airlangga Hartarto	Masih menjabat
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Enggartiasto Lukita	Masih menjabat
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Amran Sulaiman	Masih menjabat
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Hanif Dhakiri	Masih menjabat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Basuki Hadimuljono	Masih menjabat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Siti Nurbaya Bakar	Masih menjabat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	Sofyan Djalil	Masih menjabat
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Puan Maharani	Masih menjabat
Kementerian Agama Republik Indonesia	Lukman Hakim Saifuddin	Masih menjabat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nila Djuwita F. Moeloek	Masih menjabat
Kementerian Sosial Republik Indonesia	Khofifah Indar Parawansa	Masih menjabat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Yohana Yembise	Masih menjabat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Muhadjir Effendy	Masih menjabat
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia	Mohamad Nasir bin Mohamad	Masih menjabat
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Imam Nahrawi	Masih menjabat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	Eko Putro Sandjojo	Masih menjabat

Kebijakan dalam negeri

Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014

Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.^[35] Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran,^[36] namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.^[37]

Ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.^[38]^[39] Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.^[40] Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.^[41] Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani.^[42] Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.^[43]

Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai,^[44] dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani. Indonesia.

Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.^[45]

Infrastruktur

Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.^[46] Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun Jalan Tol Trans-Sumatera,^[47] Tol Solo-Kertosono,^[48] pelabuhan Makassar,^[49] meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port,^[50] dan lain sebagainya.

Pemerintahan Jokowi telah merencanakan untuk membangun kereta cepat antara Jakarta dan Bandung menggunakan sponsor Jepang atau Cina. Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api bernilai miliaran dolar ini ke Cina,^[51]^[52] mengecewakan Jepang.^[53]

Kementerian transportasi Indonesia menyampaikan serangkaian kekurangan dalam rencana kereta cepat senilai $5,5 miliar yang didanai Cina, menimbulkan keraguan pada proyek tersebut dan menyoroti batas-batas Joko Widodo dalam mengubah mega proyek menjadi kenyataan saat dia mencoba untuk menarik investor asing ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara.^[54]

Kebijakan di Papua

Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua.^[55] Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.^[56]

Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya.^[57] Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.^[58]

Narkoba dan hukuman mati

Hukum Indonesia menetapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan perdagangan narkotika dan korupsi.^[59]^[60] Setelah menjabat presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan grasi bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia.^[61] Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.^[62] Kontroversi internasional dan hukum muncul setelah presiden tidak memiliki atau membaca dokumen yang terkait dengan permohonan grasi ketika dia menolak permintaan grasi dari dua warga negara asing.^[63] Jokowi berpendapat bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat terkait kejahatan terkait narkoba, menegaskan bahwa "jumlah (pengguna narkoba ilegal) yang membutuhkan rehabilitasi hampir 4,5 juta orang." Dia menambahkan 1,2 juta pengguna narkoba tidak dapat direhabilitasi dan hampir 50 dari mereka meninggal setiap hari.^[61] The Jakarta Globe melaporkan bahwa statistiknya salah.^[64]

Pada Januari 2015, Jokowi membuat marah pemerintah Brasil dan Belanda karena mengeksekusi seorang warga negara Brasil (Marco Archer Moreira) dan seorang warga negara Belanda; keduanya telah dihukum karena penyelundupan narkoba di Indonesia.^[65]^[66] Baik Brasil dan Belanda segera menarik duta besar mereka.^[67]

Selama Maret 2015, Australia mengusulkan bahwa masalah seputar eksekusi yang diusulkan terhadap warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang pada tahun 2007 telah ditolak haknya untuk pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena mereka bukan warga negara Indonesia,^[68] akan diajukan ke Mahkamah Internasional.^[69] Pada 29 April 2015, Indonesia mengeksekusi Sukumaran dan Chan. Sebagai protes, Australia segera menarik duta besarnya.^[70] Pada 13 Mei 2015, Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia dari $605,3 juta menjadi $366,4 juta.^[71] Mantan hakim konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie, yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta menjelang eksekusi mati pada 29 April, mengatakan bahwa desakan agar Chan dan Sukumaran dieksekusi datang dari Widodo secara pribadi.^[72]

Di sisi lain, pada tahun 2015 Jokowi memberikan seorang warga negara Filipina, Mary Jane Veloso, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia, penundaan sementara beberapa menit terakhir,^[73] setelah Presiden Filipina Benigno Aquino III secara pribadi memohon kepada Jokowi untuk grasi.^[74] Keluarga Veloso bersikeras bahwa "dia ditipu oleh sindikat narkoba untuk terbang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan lebih dari lima pon heroin tersembunyi dalam sebuah koper."^[75] Penundaan eksekusi dikeluarkan "setelah seseorang yang diduga merekrutnya dan menipu dia untuk membawa narkoba ke Indonesia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Filipina."^[76]

Seorang warga negara Prancis, Serge Atlaoui, dijatuhi hukuman mati di Indonesia pada 2007 setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba; Atlaoui membantah keterlibatan. Pada 2015, Corinne Breuze, duta besar Prancis untuk Indonesia, memperingatkan Jokowi bahwa eksekusi Atlaoui "tidak akan tanpa konsekuensi untuk hubungan bilateral kita"; Prancis, yang menghapus hukuman mati pada tahun 1981, menentang hukuman mati dalam setiap keadaan.^[77] Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan bahwa akan ada konsekuensi diplomatik jika Atlaoui dihukum mati.^[78] Atlaoui direncanakan akan dieksekusi pada April 2015, tetapi diberikan penangguhan sementara karena banding yang tertunda.^[75]^[78]

Sikap pro-hukuman mati Jokowi telah menarik perhatian internasional, tidak hanya karena dapat membahayakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara dari para terpidana yang dihukum mati, seperti Brasil, Belanda, dan Australia,^[79] tetapi juga karena dapat membahayakan warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar Indonesia.^[80] Amnesty International mengutuk eksekusi tersebut, mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan "pengabaian total untuk proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia."^[81] Meskipun demikian, untuk warga negaranya sendiri yang menghadapi eksekusi untuk pelanggaran narkoba di luar Indonesia, Jokowi mencoba membela mereka.^[82] Pada Juli 2016, gelombang eksekusi ketiga direncanakan akan dilaksanakan.^[83] Mary Jane Veloso tidak dimasukkan sebagai tahanan berikutnya dalam hukuman mati untuk dieksekusi.^[84]

Sekitar 130 orang masih terpidana mati di Indonesia.^[85]

Kebijakan luar negeri

Sebelum pemilihan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan Presiden Yudhoyono dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu teman dan nol musuh".^[86]

Jokowi telah mengamanatkan kebijakan tiga cabang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.^[87]

Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, mempermainkan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar.^[88] "Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita," katanya. "Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal."^[89]

Jokowi juga mempromosikan upaya untuk membebaskan penyelundup narkoba Indonesia dari hukuman mati di luar negeri.^[90]

Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing,^[91] sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang.^[92] Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.^[93]

Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.^[94]

Pada Maret 2016 Jokowi merilis sebuah pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina.^[95] Di bawah pemerintahan Jokowi Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina, tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.^[96]

Warisan

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memuji pemerintahan Indonesia atas kepemimpinan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Indonesia berjalan cukup baik berkat Jokowi.^[97]

Galeri

2014

Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Presiden Jokowi bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry.
Presiden Jokowi bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

2015

Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Filipina Benigno S. Aquino III.
Presiden Jokowi saat di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama
Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Presiden Jokowi dan istri bersama dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.
Presiden Jokowi meninjau pembangunan waduk di Rimbo Panjang, Rampau, Riau.

2016

Presiden Jokowi mengunjungi Timor Leste.
Presiden Jokowi bersama dengan peraih medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016.
Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan di Jakarta bersama Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Presiden Jokowi mengunjungi Aceh setelah mengalami gempa bumi.
Presiden Jokowi bersama Presiden Argentina Mauricio Macri.

2017

Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence.
Presiden Jokowi memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR.
Presiden Jokowi dan istri bersama dengan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.
Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka.
Presiden Jokowi bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James N. Mattis.
Presiden Jokowi mendatangi Lombok usai terkena gempa bumi.
Presiden Jokowi bersama dengan Raja Brunei Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor.
Presiden Jokowi bersama dengan Duta Besar Korea Selatan dan Korea Utara dengan memegang sebuah boneka maskot Asian Games 2018.
Presiden Jokowi saat di Asian Games 2018.

2018

Presiden Jokowi menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

2019

Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi di Malaysia dan bertemu Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Presiden Jokowi melantik Duta Besar Indonesia untuk Kanada.
Pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua.

2020

Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Singapura, Halimah Yacob.
Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sedang mengumumkan kasus pertama COVID-19.

2021

Vaksinasi COVID-19 pertama Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.
Presiden Jokowi menghadiri ASEAN Leaders Meeting di Jakarta.
Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral Perdana Menteri Vietnam, Phạm Minh Chính.

Referensi

^ http://nasional.kompas.com/read/2014/06/07/1934169/Kisah.Jokowi.Kecil.Digusur.dari.Rumahnya
^ Gunawan, Deden; Durohman, Ibad. "Masa Kecil dan Cerita-cerita Tersembunyi tentang Jokowi". detikcom. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ "KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres". BBC Indonesia. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Kompasiana.com. "Jokowi Presiden Ke Berapa? oleh Dan Junior - Kompasiana.com". www.kompasiana.com. Diakses tanggal 2017-08-21.
^ Media, Adib M. Asfar-Solopos Digital. "PDIP Dukung Jokowi, Gerindra Rayu Parpol Koalisi Pemerintah". SOLOPOS.com. Diakses tanggal 2017-08-21.
^ Simanjuntak, Johnson. Simanjuntak, Johnson, ed. "Serangan Isu SARA ke Jokowi, Bakal Mentah dan Tak Berpengaruh". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Ramadhiani, Arimbi. Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Matamassa: Selama Pilpres, Jokowi-JK Paling Sering Diserang Kampanye Hitam dan Isu SARA". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23.
^ ^a ^b ^c Alam, Sukma. Mardani, ed. "Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM". Merdeka.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Content, Sponsored. "Video: Jokowi Cina-Kristen? Ini Buktinya". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ "Ridwan Saidi : Bapaknya Jokowi Bernama Oey Hong Liong - VOA-ISLAM.COM". Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. Permana, Fidel Ali, ed. "Saiful Mujani Sebut Hasil Pilpres Sulit Diprediksi karena Selisih Tipis". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Prasetyo, Budi. "KPU Dinilai Tak Siap Hadapi Perbedaan Hasil Pilpres yang Sangat Tipis". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Marguerite Apra Sapiie, 'Jokowi may pick Mahfud MD as running mate', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
^ Sita W. Dewi, 'Who is Ma'ruf Amin, Jokowi's running mate?', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
^ Jones, Sidney (22 January 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. Diakses tanggal 23 January 2019.
^ Sapiie, Marguerite Afra (23 January 2019). "Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace". The Jakarta Post. Diakses tanggal 23 January 2019.
^ Anderlini, Jamil; Sender, Henny. "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo". The Financial Times.
^ Lawler, Dave (March 18, 2019). "Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims". Axios. Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment.
^ Walden, Max (February 5, 2019). "Indonesia's Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point". Foreign Policy. “As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.”
^ "Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs". Reuters. December 21, 2018. Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community.
^ Purnomo, Johan (December 21, 2018). "Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs". Jakarta Globe. Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community.
^ Hariyanto, Ibnu (2 April 2019). "Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%". detikcom. Diakses tanggal 30 April 2019.
^ Sindo, Koran (15 Januari 2019). "Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%". Sindonews.com. Diakses tanggal 30 April 2019.
^ "Indonesia's Widodo declares victory in presidential election". Newser. The Associated Press. 18 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 18 April 2019.
^ Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
^ Priyasmoro, Muhammad Radityo (23 April 2019). Hatta, Raden Trimutia, ed. "Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen". Liputan6.com. Diakses tanggal 30 April 2019.
^ Hadi, Syamsul. "NAMA KABINET PRESIDEN DARI SOEKARNO SAMPAI SEKARANG JOKOWI". www.cafependidikan.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-24. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Riadi, Slamet. "Ini Makna Kabinet Kerja Bagi Jokowi". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ "Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK". Katadata. Diakses tanggal 2017-08-23.
^ Jordan, Ray. "Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II". detikcom. Diakses tanggal 2017-08-24.
^ Politisi Gerindra: Kartu Sakti Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
^ Anggaran Ketiga Kartu Jokowi Dipertanyakan. Diakses dari situs berita CNN Indonesia pada 19 November 2014
^ Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada di APBN 2014. Diarsipkan 2014-11-10 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita MetroTVNews pada 19 November 2014
^ Demo BBM, KAMMI Bakar Lambang Partai Pendukung Jokowi. Diakses dari situs berita tribunnews pada 19 November 2014
^ Reaksi Jokowi atas Demo Menolak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 November 2014
^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-14. Diakses tanggal 2018-04-15.
^ Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan. Diakses dari situs berita Kompas pada 23 November 2014
^ Jokowi Serahkan 1099 Traktor Tangan kepada Petani di Subang. Diakses dari situs berita Kompas pada 3 Januari 2015
^ Presiden Jokowi Beberkan Tujuan Program Perhutanan Sosial. dari situs Antara
^ Indonesia Akhirnya Swasembada Beras, Bawang, Jagung, dan Cabai. dari situs BeritaSatu
^ Di Depan Jokowi, Presiden Trump Puji Indonesia Berhasil Bangkit dari Kemiskinan. dari situs TribunNews
^ Ayomi Amindoni (23 March 2016). "Jokowi policy attracts infrastructure-based mutual funds". The Jakarta Post. Diakses tanggal 18 April 2016.
^ Presiden Jokowi Ke Lampung Resmikan Tol Trans Sumatera Rp 40 T Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
^ Jokowi Bangun Tol Solo-Kertosono, Gubernur Soekarwo: Masyarakat Bersyukur Betul Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
^ Groundbreaking Pelabuhan Baru Makassar, Jokowi: Kita Harus Kembali Ke Laut Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015
^ Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya Diakses dari situs berita VOA Indonesia pada 4 Juni 2015
^ "Indonesia to award fast train contract to China - Japanese embassy official". Reuters. 29 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-10-02. Diakses tanggal 1 October 2015.
^ "Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan". ABC. 30 September 2015. Diakses tanggal 1 October 2015.
^ Robin Harding in Tokyo; Avantika Chilkoti in Jakarta; Tom Mitchell in Beijing (1 October 2015). "Japan cries foul after Indonesia awards rail contract to China". Financial Times. Diakses tanggal 1 October 2015.
^ Otto, Ben (3 February 2016). "Indonesia's High-Speed Rail Plan Goes Off the Tracks". Wall Street Journal. Diakses tanggal 13 June 2016.
^ Jokowi Penuhi Janjinya Membangun Pasar di Papua Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015
^ Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua. dari situs Republika
^ Presiden RI Jokowi Membebaskan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Rakanews pada 4 Juni 2015
^ Pimpinan DPR Protes Soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Okezone pada 4 Juni 2015
^ "Support grows for death penalty for corruption convicts". Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 23 July 2015.
^ "Why You Shouldn't Smuggle Drugs In Indonesia". TestTube News. 13 March 2015.
^ ^a ^b Ina Parlina; Margareth S. Aritonang; Severianus Endi (21 January 2015). "Jokowi refuses to budge on clemency issue". The Jakarta Post. Diakses tanggal 6 July 2015.
^ "Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964". Pidana. 17 April 1964. Diakses tanggal 23 July 2015.
^ Bachelard, Michael (19 February 2015). "Bali nine executions: Indonesia's President did not have all the documents when he refused clemency". Sydney Morning Herald. Fairfax Media.
^ Claudia, Stoicescu (6 February 2015). "Indonesia's Executions of Drug Convicts Based on Faulty Stats". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-08-04. Diakses tanggal 2018-04-15.
^ Chris Nusatya in Jakarta, Toby Sterling in Amsterdam, and Silvio Cascione in Brasilia; Writing by Randy Fabi; Editing by Paul Tait (17 January 2015). "Brazil, Netherlands recall Indonesia ambassadors after executions". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 19 February 2015.
^ "Brazil 'outraged' by Indonesia drug trafficking execution". BBC News. 18 January 2015. Diakses tanggal 26 December 2016.
^ Arshad, Arlina (19 January 2015). "Brazil and the Netherlands recall ambassadors after Indonesian executions". Sydney Morning Herald.
^ "DECISION Number 2-3/PUU-V/2007" (PDF). Mahkamah Konstitusi. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-03-11. Diakses tanggal 2018-04-15.
^ Bachelard, Michael (2 May 2015). "Chan and Sukumaran execution 'illegal', but Indonesia ignores Australia again". Sydney Morning Herald. Fairfax. Diakses tanggal 23 July 2015.
^ "Bali Nine executions, Indonesia responds to Australia withdrawing Ambassador".
^ "Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia cut by nearly half, Africa aid down 70 per cent". Sydney Morning Herald. Fairfax Media. 13 May 2015. Diakses tanggal 23 July 2015.
^ Bachelard, Michael (12 August 2015). "Schapelle Corby made it harder to save Andrew Chan and Myuran Sukumaran". Fairfax Media. Diakses tanggal 12 August 2015.
^ "Veloso's execution not annulled, says Jokowi". The Jakarta Post. 29 April 2015. Diakses tanggal 5 January 2016.
^ "Jokowi to Respond to Mary Jane's Clemency Appeal". Tempo.co. Tempo.co. Tempo. 27 April 2015. Diakses tanggal 23 July 2015.
^ ^a ^b Cochrane, Joe (28 April 2015). "Indonesia Executes 8, Including 7 Foreigners". New York Times. Diakses tanggal 24 July 2015.
^ "Mother of Filipina spared from Indonesia firing squad hails 'miracle' reprieve". Australian Broadcasting Corporation. 29 April 2015.
^ "France wants halt to execution of its citizen". Jakarta Post. 18 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015.
^ ^a ^b "Indonesia notifies convicts of execution, Frenchman granted temporary reprieve". 25 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015.
^ Peter Alford; Brendan Nicholson (5 March 2015). "Diplomacy doomed to fail Andrew Chan and Myuran Sukumaran". The Australian. Diakses tanggal 23 July 2015.
^ "Indonesia's Death Penalty Hypocrisy". 3 March 2015. Diakses tanggal 2 April 2016.
^ "Indonesia executes drug smugglers by firing squad". Al Jazeera. Al Jazeera. 29 April 2015.
^ Sarah Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015.
^ "UN Human Rights Chief Calls on Indonesia to Stop Executing Drug-Traffickers". Jakarta Globe. Jakarta Globe. Diakses tanggal 28 July 2016.
^ "Indonesia executes four drug convicts on Nusakambangan". BBC News. BBC. 28 July 2016. Diakses tanggal 28 July 2016.
^ "Death Penalty Worldwide". Cornell University Law School. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-26. Diakses tanggal 24 July 2015.
^ "Indonesia's New Foreign Policy - 'Thousand friends- zero enemy'". Institute for Defence Studies and Analyses. Diakses tanggal 25 July 2015.
^ "The Trouble With Indonesia's Foreign Policy Priorities Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 25 July 2015.
^ Prashanth Parameswaran (13 January 2015). "Explaining Indonesia's 'Sink The Vessels' Policy Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 18 July 2015.
^ "Terapi Kejut Jokowi Bagi Pencuri Ikan Asing". Okezone.com. 10 December 2014. Diakses tanggal 15 April 2018.
^ Sara Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015.
^ Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat. Diarsipkan 2014-11-15 di Wayback Machine. Diakses dari situs JPNN pada 19 November 2014
^ Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014
^ Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC. Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014
^ Presiden Jokowi Dikecam AS Karena Pidatonya di KAA 2015 Diakses dari situs berita Tribunnews pada 4 Juni 2015
^ Liza Yosephine (7 March 2016). "Jokowi calls for unity for reconciliation in Palestine". The Jakarta Post. Diakses tanggal 7 March 2016.
^ "Indonesia rejects Israel's latest call for bilateral relations". 31 March 2016. Diakses tanggal 18 April 2016.
^ Utami, Nahda Rizki (2022-06-17). "Mahathir Puji Kepemimpinan Jokowi: Alhamdulillah Berjalan Sewajarnya". detiknews.

[1] ttp://nasional.kompas.com/read/2014/06/07/1934169/Kisah.Jokowi.Kecil.Digusur.dari.Rumahnya

[2] Gunawan, Deden; Durohman, Ibad. "Masa Kecil dan Cerita-cerita Tersembunyi tentang Jokowi". detikcom. Diakses tanggal 2017-08-23.

[3] "KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres". BBC Indonesia. Diakses tanggal 2017-08-23.

[4] Kompasiana.com. "Jokowi Presiden Ke Berapa? oleh Dan Junior - Kompasiana.com". www.kompasiana.com. Diakses tanggal 2017-08-21.

[5] Media, Adib M. Asfar-Solopos Digital. "PDIP Dukung Jokowi, Gerindra Rayu Parpol Koalisi Pemerintah". SOLOPOS.com. Diakses tanggal 2017-08-21.

[6] Simanjuntak, Johnson. Simanjuntak, Johnson, ed. "Serangan Isu SARA ke Jokowi, Bakal Mentah dan Tak Berpengaruh". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[7] Ramadhiani, Arimbi. Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Matamassa: Selama Pilpres, Jokowi-JK Paling Sering Diserang Kampanye Hitam dan Isu SARA". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23.

[:0-8] Alam, Sukma. Mardani, ed. "Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM". Merdeka.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[9] Content, Sponsored. "Video: Jokowi Cina-Kristen? Ini Buktinya". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[10] "Ridwan Saidi : Bapaknya Jokowi Bernama Oey Hong Liong - VOA-ISLAM.COM". Diakses tanggal 2017-08-23.

[11] Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. Permana, Fidel Ali, ed. "Saiful Mujani Sebut Hasil Pilpres Sulit Diprediksi karena Selisih Tipis". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-08-23.

[12] Prasetyo, Budi. "KPU Dinilai Tak Siap Hadapi Perbedaan Hasil Pilpres yang Sangat Tipis". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[13] Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[14] Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[15] Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[16] Rakhmatulloh. "KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[17] Marguerite Apra Sapiie, 'Jokowi may pick Mahfud MD as running mate', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.

[18] Sita W. Dewi, 'Who is Ma'ruf Amin, Jokowi's running mate?', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.

[19] Jones, Sidney (22 January 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. Diakses tanggal 23 January 2019.

[20] Sapiie, Marguerite Afra (23 January 2019). "Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace". The Jakarta Post. Diakses tanggal 23 January 2019.

[21] Anderlini, Jamil; Sender, Henny. "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo". The Financial Times.

[22] Lawler, Dave (March 18, 2019). "Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims". Axios. Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment.

[23] Walden, Max (February 5, 2019). "Indonesia's Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point". Foreign Policy. “As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.”

[24] "Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs". Reuters. December 21, 2018. Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community.

[25] Purnomo, Johan (December 21, 2018). "Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs". Jakarta Globe. Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community.

[26] Hariyanto, Ibnu (2 April 2019). "Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%". detikcom. Diakses tanggal 30 April 2019.

[27] Sindo, Koran (15 Januari 2019). "Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%". Sindonews.com. Diakses tanggal 30 April 2019.

[28] "Indonesia's Widodo declares victory in presidential election". Newser. The Associated Press. 18 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 18 April 2019.

[29] Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.

[30] Priyasmoro, Muhammad Radityo (23 April 2019). Hatta, Raden Trimutia, ed. "Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen". Liputan6.com. Diakses tanggal 30 April 2019.

[31] Hadi, Syamsul. "NAMA KABINET PRESIDEN DARI SOEKARNO SAMPAI SEKARANG JOKOWI". www.cafependidikan.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-24. Diakses tanggal 2017-08-23.

[32] Riadi, Slamet. "Ini Makna Kabinet Kerja Bagi Jokowi". Sindonews.com. Diakses tanggal 2017-08-23.

[33] "Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK". Katadata. Diakses tanggal 2017-08-23.

[34] Jordan, Ray. "Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II". detikcom. Diakses tanggal 2017-08-24.

[35] Politisi Gerindra: Kartu Sakti Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014

[36] Anggaran Ketiga Kartu Jokowi Dipertanyakan. Diakses dari situs berita CNN Indonesia pada 19 November 2014

[37] Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada di APBN 2014. Diarsipkan 2014-11-10 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita MetroTVNews pada 19 November 2014

[38] Demo BBM, KAMMI Bakar Lambang Partai Pendukung Jokowi. Diakses dari situs berita tribunnews pada 19 November 2014

[39] Reaksi Jokowi atas Demo Menolak Kenaikan Harga BBM. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 November 2014

[40] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-14. Diakses tanggal 2018-04-15.

[41] Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan. Diakses dari situs berita Kompas pada 23 November 2014

[42] Jokowi Serahkan 1099 Traktor Tangan kepada Petani di Subang. Diakses dari situs berita Kompas pada 3 Januari 2015

[43] Presiden Jokowi Beberkan Tujuan Program Perhutanan Sosial. dari situs Antara

[44] Indonesia Akhirnya Swasembada Beras, Bawang, Jagung, dan Cabai. dari situs BeritaSatu

[45] Di Depan Jokowi, Presiden Trump Puji Indonesia Berhasil Bangkit dari Kemiskinan. dari situs TribunNews

[46] Ayomi Amindoni (23 March 2016). "Jokowi policy attracts infrastructure-based mutual funds". The Jakarta Post. Diakses tanggal 18 April 2016.

[47] Presiden Jokowi Ke Lampung Resmikan Tol Trans Sumatera Rp 40 T Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015

[48] Jokowi Bangun Tol Solo-Kertosono, Gubernur Soekarwo: Masyarakat Bersyukur Betul Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015

[49] Groundbreaking Pelabuhan Baru Makassar, Jokowi: Kita Harus Kembali Ke Laut Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015

[50] Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya Diakses dari situs berita VOA Indonesia pada 4 Juni 2015

[51] "Indonesia to award fast train contract to China - Japanese embassy official". Reuters. 29 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-10-02. Diakses tanggal 1 October 2015.

[ABC-52] "Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan". ABC. 30 September 2015. Diakses tanggal 1 October 2015.

[FT-53] Robin Harding in Tokyo; Avantika Chilkoti in Jakarta; Tom Mitchell in Beijing (1 October 2015). "Japan cries foul after Indonesia awards rail contract to China". Financial Times. Diakses tanggal 1 October 2015.

[54] Otto, Ben (3 February 2016). "Indonesia's High-Speed Rail Plan Goes Off the Tracks". Wall Street Journal. Diakses tanggal 13 June 2016.

[55] Jokowi Penuhi Janjinya Membangun Pasar di Papua Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015

[56] Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua. dari situs Republika

[57] Presiden RI Jokowi Membebaskan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Rakanews pada 4 Juni 2015

[58] Pimpinan DPR Protes Soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Ke Papua Diakses dari situs berita Okezone pada 4 Juni 2015

[59] "Support grows for death penalty for corruption convicts". Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 23 July 2015.

[60] "Why You Shouldn't Smuggle Drugs In Indonesia". TestTube News. 13 March 2015.

[JP1-61] Ina Parlina; Margareth S. Aritonang; Severianus Endi (21 January 2015). "Jokowi refuses to budge on clemency issue". The Jakarta Post. Diakses tanggal 6 July 2015.

[62] "Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964". Pidana. 17 April 1964. Diakses tanggal 23 July 2015.

[63] Bachelard, Michael (19 February 2015). "Bali nine executions: Indonesia's President did not have all the documents when he refused clemency". Sydney Morning Herald. Fairfax Media.

[64] Claudia, Stoicescu (6 February 2015). "Indonesia's Executions of Drug Convicts Based on Faulty Stats". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-08-04. Diakses tanggal 2018-04-15.

[65] Chris Nusatya in Jakarta, Toby Sterling in Amsterdam, and Silvio Cascione in Brasilia; Writing by Randy Fabi; Editing by Paul Tait (17 January 2015). "Brazil, Netherlands recall Indonesia ambassadors after executions". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 19 February 2015.

[66] "Brazil 'outraged' by Indonesia drug trafficking execution". BBC News. 18 January 2015. Diakses tanggal 26 December 2016.

[67] Arshad, Arlina (19 January 2015). "Brazil and the Netherlands recall ambassadors after Indonesian executions". Sydney Morning Herald.

[68] "DECISION Number 2-3/PUU-V/2007" (PDF). Mahkamah Konstitusi. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-03-11. Diakses tanggal 2018-04-15.

[69] Bachelard, Michael (2 May 2015). "Chan and Sukumaran execution 'illegal', but Indonesia ignores Australia again". Sydney Morning Herald. Fairfax. Diakses tanggal 23 July 2015.

[balinine-70] "Bali Nine executions, Indonesia responds to Australia withdrawing Ambassador".

[71] "Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia cut by nearly half, Africa aid down 70 per cent". Sydney Morning Herald. Fairfax Media. 13 May 2015. Diakses tanggal 23 July 2015.

[72] Bachelard, Michael (12 August 2015). "Schapelle Corby made it harder to save Andrew Chan and Myuran Sukumaran". Fairfax Media. Diakses tanggal 12 August 2015.

[73] "Veloso's execution not annulled, says Jokowi". The Jakarta Post. 29 April 2015. Diakses tanggal 5 January 2016.

[74] "Jokowi to Respond to Mary Jane's Clemency Appeal". Tempo.co. Tempo.co. Tempo. 27 April 2015. Diakses tanggal 23 July 2015.

[NYTCochrane-75] Cochrane, Joe (28 April 2015). "Indonesia Executes 8, Including 7 Foreigners". New York Times. Diakses tanggal 24 July 2015.

[76] "Mother of Filipina spared from Indonesia firing squad hails 'miracle' reprieve". Australian Broadcasting Corporation. 29 April 2015.

[77] "France wants halt to execution of its citizen". Jakarta Post. 18 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015.

[Atlaoui-78] "Indonesia notifies convicts of execution, Frenchman granted temporary reprieve". 25 April 2015. Diakses tanggal 24 July 2015.

[79] Peter Alford; Brendan Nicholson (5 March 2015). "Diplomacy doomed to fail Andrew Chan and Myuran Sukumaran". The Australian. Diakses tanggal 23 July 2015.

[The_Diplomat-80] "Indonesia's Death Penalty Hypocrisy". 3 March 2015. Diakses tanggal 2 April 2016.

[81] "Indonesia executes drug smugglers by firing squad". Al Jazeera. Al Jazeera. 29 April 2015.

[82] Sarah Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015.

[83] "UN Human Rights Chief Calls on Indonesia to Stop Executing Drug-Traffickers". Jakarta Globe. Jakarta Globe. Diakses tanggal 28 July 2016.

[84] "Indonesia executes four drug convicts on Nusakambangan". BBC News. BBC. 28 July 2016. Diakses tanggal 28 July 2016.

[85] "Death Penalty Worldwide". Cornell University Law School. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-26. Diakses tanggal 24 July 2015.

[86] "Indonesia's New Foreign Policy - 'Thousand friends- zero enemy'". Institute for Defence Studies and Analyses. Diakses tanggal 25 July 2015.

[sovereignty-87] "The Trouble With Indonesia's Foreign Policy Priorities Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 25 July 2015.

[88] Prashanth Parameswaran (13 January 2015). "Explaining Indonesia's 'Sink The Vessels' Policy Under Jokowi". The Diplomat. Diakses tanggal 18 July 2015.

[89] "Terapi Kejut Jokowi Bagi Pencuri Ikan Asing". Okezone.com. 10 December 2014. Diakses tanggal 15 April 2018.

[90] Sara Gill (5 March 2015). "Capital punishment — Jokowi's twin policy positions". Jakarta Post. Diakses tanggal 8 August 2015.

[91] Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat. Diarsipkan 2014-11-15 di Wayback Machine. Diakses dari situs JPNN pada 19 November 2014

[92] Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014

[93] Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC. Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014

[94] Presiden Jokowi Dikecam AS Karena Pidatonya di KAA 2015 Diakses dari situs berita Tribunnews pada 4 Juni 2015

[95] Liza Yosephine (7 March 2016). "Jokowi calls for unity for reconciliation in Palestine". The Jakarta Post. Diakses tanggal 7 March 2016.

[96] "Indonesia rejects Israel's latest call for bilateral relations". 31 March 2016. Diakses tanggal 18 April 2016.

[97] Utami, Nahda Rizki (2022-06-17). "Mahathir Puji Kepemimpinan Jokowi: Alhamdulillah Berjalan Sewajarnya". detiknews.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
-{{Templat:Seri Joko Widodo}}
+{{lindungi}}
+{{Seri Joko Widodo}}
-[[Berkas:Jokowi.jpg|jmpl|Presiden Joko Widodo merupakan presiden ke-7 Indonesia dan merupakan presiden yang berlatar belakang kurang mampu pada masa kecilnya,<ref>http://nasional.kompas.com/read/2014/06/07/1934169/Kisah.Jokowi.Kecil.Digusur.dari.Rumahnya</ref> bahkan hidup di bantaran sungai<ref>{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/3396869/masa-kecil-dan-cerita-cerita-tersembunyi-tentang-jokowi|title=Masa Kecil dan Cerita-cerita Tersembunyi tentang Jokowi|last=Durohman|first=Deden Gunawan, Ibad|newspaper=detiknews|access-date=2017-08-23}}</ref>]]
+[[Berkas:Jokowi.jpg|jmpl|Presiden Joko Widodo merupakan presiden ke-7 Indonesia dan merupakan presiden yang berlatar belakang kurang mampu pada masa kecilnya<ref>http://nasional.kompas.com/read/2014/06/07/1934169/Kisah.Jokowi.Kecil.Digusur.dari.Rumahnya</ref>,bahkan hidup di bantaran sungai <ref>{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/3396869/masa-kecil-dan-cerita-cerita-tersembunyi-tentang-jokowi|title=Masa Kecil dan Cerita-cerita Tersembunyi tentang Jokowi|last=Gunawan|first=Deden|work=[[Detik.com|detikcom]]|access-date=2017-08-23|last2=Durohman|first2=Ibad}}</ref>]]
-'''Kepresidenan Joko Widodo''' dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia [[Pelantikan Presiden Joko Widodo|dilantik]] di [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR), setelah memenangkan [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014|Pemilu 2014]],<ref>{{Cite web|url=http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres|title=KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres|website=BBC Indonesia|access-date=2017-08-23}}</ref> hingga sekarang. Jabatan [[Joko Widodo]] (Jokowi) sebagai [[Presiden Indonesia]] ini masih merupakan periode pertama.<ref>{{Cite web|url=https://kumparan.com/muhamad-iqbal/hary-tanoe-dukung-jokowi-di-pilpres-2019|title=Hary Tanoe Dukung Jokowi di Pilpres 2019|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2017-08-21}}</ref> Ia merupakan Presiden Indonesia [[Daftar Presiden Indonesia|ke-7]].<ref>{{Cite web|url=http://www.kompasiana.com/dan_junior/jokowi-presiden-ke-berapa_54f3d80d745513972b6c8144|title=Jokowi Presiden Ke Berapa? oleh Dan Junior - Kompasiana.com|last=Kompasiana.com|website=www.kompasiana.com|language=id|access-date=2017-08-21}}</ref> Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P).<ref>{{Cite web|url=http://www.solopos.com/2017/07/26/pdip-dukung-jokowi-gerindra-rayu-parpol-koalisi-pemerintah-837315|title=PDIP Dukung Jokowi, Gerindra Rayu Parpol Koalisi Pemerintah|last=Media|first=Adib M. Asfar-Solopos Digital|website=SOLOPOS.com|access-date=2017-08-21}}</ref>
+'''Kepresidenan Joko Widodo''' dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia [[Pelantikan Presiden Joko Widodo|dilantik]] di [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR), setelah memenangkan [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014|Pemilu 2014]],<ref>{{Cite web|url=http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres|title=KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres|website=BBC Indonesia|access-date=2017-08-23}}</ref> hingga sekarang. Jabatan [[Joko Widodo]] (Jokowi) sebagai [[Presiden Indonesia]] ini sudah berada di periode kedua. Ia merupakan Presiden Indonesia [[Daftar Presiden Indonesia|ke-7]].<ref>{{Cite web|url=http://www.kompasiana.com/dan_junior/jokowi-presiden-ke-berapa_54f3d80d745513972b6c8144|title=Jokowi Presiden Ke Berapa? oleh Dan Junior - Kompasiana.com|last=Kompasiana.com|website=www.kompasiana.com|language=id|access-date=2017-08-21}}</ref> Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P).<ref>{{Cite web|url=http://www.solopos.com/2017/07/26/pdip-dukung-jokowi-gerindra-rayu-parpol-koalisi-pemerintah-837315|title=PDIP Dukung Jokowi, Gerindra Rayu Parpol Koalisi Pemerintah|last=Media|first=Adib M. Asfar-Solopos Digital|website=SOLOPOS.com|access-date=2017-08-21}}</ref>
 == Kampanye dan pemilihan ==
+=== 2014 ===
 {{main|Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014}}
-=== Isu yang dihadapi ===
+==== Isu yang dihadapi ====
-Sepanjang kampanyenya, Jokowi menghadapi berbagai macam isu, terutama dalam perihal [[SARA|suku, agama, ras, dan aliran]] (SARA).<ref>{{Cite news|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/29/serangan-isu-sara-ke-jokowi-bakal-mentah-dan-tak-berpengaruh|title=Serangan Isu SARA ke Jokowi, Bakal Mentah dan Tak Berpengaruh - Tribunnews.com|newspaper=Tribunnews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref> Lawannya, [[Prabowo Subianto]] diiisukan melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali dari total 109 laporan, sedangkan Jokowi hanya 40 kali.<ref>{{Cite news|url=http://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/19390581/Matamassa.Selama.Pilpres.Jokowi-JK.Paling.Sering.Diserang.Kampanye.Hitam.dan.Isu.SARA|title=Matamassa: Selama Pilpres, Jokowi-JK Paling Sering Diserang Kampanye Hitam dan Isu SARA - Kompas.com|last=Media|first=Kompas Cyber|newspaper=KOMPAS.com|language=en|access-date=2017-08-23}}</ref> Isu lain pun terjadi yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan calon presiden boneka sang ketua partai, [[Megawati Soekarnoputri]].<ref>{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/politik/kampanye-hitam-pilpres-jokowi-capres-boneka-prabowo-isu-ham.html|title=Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM {{!}} merdeka.com|last=Alam|first=Sukma|newspaper=merdeka.com|language=en|access-date=2017-08-23}}</ref> [[Kampanye hitam]] pun kerap menyerangnya.<ref name=":0">{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/politik/kampanye-hitam-pilpres-jokowi-capres-boneka-prabowo-isu-ham.html|title=Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM {{!}} merdeka.com|last=Alam|first=Sukma|newspaper=merdeka.com|language=en|access-date=2017-08-23}}</ref> Isu pertama mengatakan bahwa aslinya ia merupakan seorang [[Tionghoa]] beragama [[Kekristenan|Kristen]].<ref>{{Cite news|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/12/video-jokowi-cina-kristen-ini-buktinya|title=Video: Jokowi Cina-Kristen? Ini Buktinya - Tribunnews.com|newspaper=Tribunnews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref> Jokowi disebut sebagai keturunan [[Tionghoa-Indonesia|Cina]] yang bernama Wie Jo Koh.<ref name=":0" /> [[Diskriminasi|Isu keturunan bahwa ia keturunan Tionghoa]] bukanlah masalah yang amat besar karena menurut beberapa sumber hal tersebut dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa ayah [[Joko Widodo|Jokowi]] yang merupakan keturunan Tionghoa memiliki nama Oey Hong Liong.<ref>{{Cite news|url=http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/05/20/30233/ridwan-saidi-bapaknya-jokowi-bernama-oey-hong-liong/#sthash.zHS3Gh0q.dpbs|title=Ridwan Saidi : Bapaknya Jokowi Bernama Oey Hong Liong - VOA-ISLAM.COM|access-date=2017-08-23}}</ref>
+Sepanjang kampanyenya, Jokowi menghadapi berbagai macam isu, terutama dalam perihal [[SARA|suku, agama, ras, dan aliran]] (SARA).<ref>{{Cite news|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/29/serangan-isu-sara-ke-jokowi-bakal-mentah-dan-tak-berpengaruh|title=Serangan Isu SARA ke Jokowi, Bakal Mentah dan Tak Berpengaruh|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id|access-date=2017-08-23|last=Simanjuntak|first=Johnson|editor-last=Simanjuntak|editor-first=Johnson}}</ref> Lawannya, [[Prabowo Subianto]] diisukan melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali dari total 109 laporan, sedangkan Jokowi hanya 40 kali.<ref>{{Cite news|url=http://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/19390581/Matamassa.Selama.Pilpres.Jokowi-JK.Paling.Sering.Diserang.Kampanye.Hitam.dan.Isu.SARA|title=Matamassa: Selama Pilpres, Jokowi-JK Paling Sering Diserang Kampanye Hitam dan Isu SARA|work=[[Kompas.com]]|language=en|access-date=2017-08-23|editor-last=Wedhaswary|editor-first=Inggried Dwi|last=Ramadhiani|first=Arimbi}}</ref> Isu lain pun terjadi yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan calon presiden boneka sang ketua partai, [[Megawati Soekarnoputri]].<ref name=":0"/> [[Kampanye hitam]] pun kerap menyerangnya.<ref name=":0">{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/politik/kampanye-hitam-pilpres-jokowi-capres-boneka-prabowo-isu-ham.html|title=Kampanye hitam Pilpres: Jokowi capres boneka, Prabowo isu HAM|last=Alam|first=Sukma|work=[[Merdeka.com]]|language=id|access-date=2017-08-23|editor-last=Mardani}}</ref> Isu pertama mengatakan bahwa aslinya ia merupakan seorang [[Tionghoa]] beragama [[Kekristenan|Kristen]].<ref>{{Cite news|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/12/video-jokowi-cina-kristen-ini-buktinya|title=Video: Jokowi Cina-Kristen? Ini Buktinya|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id|access-date=2017-08-23|last=Content|first=Sponsored}}</ref> Jokowi disebut sebagai keturunan [[Tionghoa-Indonesia|Cina]] yang bernama Wie Jo Koh.<ref name=":0" /> [[Diskriminasi|Isu keturunan bahwa ia keturunan Tionghoa]] bukanlah masalah yang amat besar karena menurut beberapa sumber hal tersebut dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa ayah [[Joko Widodo|Jokowi]] yang merupakan keturunan Tionghoa memiliki nama Oey Hong Liong.<ref>{{Cite news|url=http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/05/20/30233/ridwan-saidi-bapaknya-jokowi-bernama-oey-hong-liong/#sthash.zHS3Gh0q.dpbs|title=Ridwan Saidi : Bapaknya Jokowi Bernama Oey Hong Liong - VOA-ISLAM.COM|access-date=2017-08-23}}</ref>
-=== Perjalanan saat pemilihan ===
+==== Perjalanan saat pemilihan ====
-Pilpres tahun 2014 merupakan salah satu yang terpanas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tipis baik pada jajak pendapat maupun pada hasil akhir pemilu<ref>{{Cite news|url=http://nasional.kompas.com/read/2014/07/08/19114771/Saiful.Mujani.Sebut.Hasil.Pilpres.Sulit.Diprediksi.karena.Selisih.Tipis.|title=Saiful Mujani Sebut Hasil Pilpres Sulit Diprediksi karena Selisih Tipis - Kompas.com|last=Media|first=Kompas Cyber|newspaper=KOMPAS.com|language=en|access-date=2017-08-23}}</ref> hingga-hingga [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) sempat dinilai tidak siap untuk menghadapi perbedaan hasil [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014|pilpres]] yang sangat tipis.<ref>{{Cite news|url=http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/10/kpu-dinilai-tak-siap-hadapi-perbedaan-hasil-pilpres-yang-sangat-tipis|title=KPU Dinilai Tak Siap Hadapi Perbedaan Hasil Pilpres yang Sangat Tipis - Tribunnews.com|newspaper=Tribunnews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref>
+Pilpres tahun 2014 merupakan salah satu yang terpanas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tipis baik pada jajak pendapat maupun pada hasil akhir pemilu<ref>{{Cite news|url=http://nasional.kompas.com/read/2014/07/08/19114771/Saiful.Mujani.Sebut.Hasil.Pilpres.Sulit.Diprediksi.karena.Selisih.Tipis.|title=Saiful Mujani Sebut Hasil Pilpres Sulit Diprediksi karena Selisih Tipis|work=[[Kompas.com]]|language=en|access-date=2017-08-23|editor-last=Permana|editor-first=Fidel Ali|last=Movanita|first=Ambaranie Nadia Kemala}}</ref> hingga-hingga [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) sempat dinilai tidak siap untuk menghadapi perbedaan hasil [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014|pilpres]] yang sangat tipis.<ref>{{Cite news|url=http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/10/kpu-dinilai-tak-siap-hadapi-perbedaan-hasil-pilpres-yang-sangat-tipis|title=KPU Dinilai Tak Siap Hadapi Perbedaan Hasil Pilpres yang Sangat Tipis|work=[[Tribunnews|Tribunnews.com]]|language=id|access-date=2017-08-23|last=Prasetyo|first=Budi}}</ref>
-=== Hasil suara ===
+==== Hasil suara ====
-Berikut ini adalah data hasil rekapitulasi suara dari [[Komisi Pemilihan Umum|KPU]].<ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|newspaper=Sindonews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436/13|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|newspaper=Sindonews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436/26|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|newspaper=Sindonews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436/39|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|newspaper=Sindonews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref>
+Berikut ini adalah data hasil rekapitulasi suara dari [[Komisi Pemilihan Umum|KPU]].<ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|work=[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2017-08-23|last=Rakhmatulloh}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436/13|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|work=[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2017-08-23|last=Rakhmatulloh}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436/26|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|work=[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2017-08-23|last=Rakhmatulloh}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/885542/113/kpu-tetapkan-hasil-akhir-rekapitulasi-pilpres-2014-1406040436/39|title=KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2014|work=[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2017-08-23|last=Rakhmatulloh}}</ref>
 {| class="wikitable"
 !Provinsi
@@ Baris 195: / Baris 198: @@
 |{{Infobox political party/seats|53.15|100|hex=#FF0000}}
 |}
+=== 2019 ===
+{{Utama|Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019|Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019}}
+Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam [[Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019|pemilihan umum presiden 2019]]. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009.) Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk [[Mahfud MD]], seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Mahkamah Konstitusi]].
+Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa [[Ma'ruf Amin]] akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya.<ref>Marguerite Apra Sapiie, '[http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/09/jokowi-may-pick-mahfud-md-as-running-mate.html Jokowi may pick Mahfud MD as running mate'], ''The Jakarta Post'', 9 Agustus 2018.</ref> Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.<ref>Sita W. Dewi, '[http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/09/who-is-maruf-amin-jokowis-running-mate.html Who is Ma'ruf Amin, Jokowi's running mate?'], ''The Jakarta Post'', 9 Agustus 2018.</ref>
+Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan [[Abu Bakar Ba'asyir]] karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan.<ref>{{cite web|title=Indonesia: releasing Abu Bakar Ba’asyir wrong on all counts|url=https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-releasing-abu-bakar-ba-asyir-wrong-all-counts|date=22 January 2019|accessdate=23 January 2019|first=Sidney|last=Jones|publisher=The Interpreter}}</ref> Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara [[Pancasila]] yang merupakan salah satu syarat pembebasannya.<ref>{{cite web|title=Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace|url=https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/23/baasyir-early-release-plan-cancelled-state-palace.html?src=mostviewed&pg=academia/2019/01/21/free-baasyir-why-now.html|date=23 January 2019|accessdate=23 January 2019|first=Marguerite Afra|last=Sapiie|publisher=[[The Jakarta Post]]}}</ref> Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di [[Kamp pendidikan ulang Xinjiang|kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang]] dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.<ref>{{Cite web|first1=Jamil |last1=Anderlini  |first2=Henny |last2= Sender |authorlink=   |title= Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo  |publisher=[[The Financial Times]]|date= |url=https://www.ft.com/content/9831c394-46ed-11e9-b168-96a37d002cd3  |accessdate=}}</ref><ref>{{Cite web|first= Dave|last=Lawler |authorlink=   |title=Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims  |publisher=[[Axios]]|date=March 18, 2019 |url=https://www.axios.com/china-mass-detention-uighur-muslims-946ba253-1bb9-4f7f-96fa-9e8c332e024f.html |quote=Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment.}}</ref><ref>{{Cite web|first1=Max |last1=Walden |authorlink=   |title=Indonesia’s Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point.  |publisher=[[Foreign Policy]]|date=February 5, 2019 |url=https://foreignpolicy.com/2019/02/05/indonesias-opposition-takes-up-the-uighur-cause/ |quote=“As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.”}}</ref><ref>{{Cite web|first1= |last1=|authorlink=   |title=Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs |publisher=[[Reuters]]|date=December 21, 2018 |url=https://www.reuters.com/article/us-indonesia-protests-uighurs/indonesian-muslims-protest-against-chinas-treatment-of-uighurs-idUSKCN1OK195 |quote=Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community.}}</ref><ref>{{Cite web|first1=Johan |last1=Purnomo |authorlink=   |title= Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs|publisher=[[Jakarta Globe]]|date=December 21, 2018 |url=https://jakartaglobe.id/context/indonesian-muslims-protest-chinas-treatment-uighurs |quote=Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community.}}</ref>
+Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%.<ref>{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/d-4494195/survei-indo-barometer-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-jokowi-turun-05|title=Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%|first=Ibnu|last=Hariyanto|date=2 April 2019|accessdate=30 April 2019|work=[[Detik.com|detikcom]]}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/1370579/12/tingkat-kepuasan-terhadap-kinerja-jokowi-di-atas-70-1547529967|title=Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%|first=Koran|last=Sindo|date=15 Januari 2019|accessdate=30 April 2019|work=[[Sindonews.com]]}}</ref> Hasil ''[[quick count]]'' menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen.<ref>{{cite news |title=Indonesia's Widodo declares victory in presidential election |url=https://www.newser.com/article/353624406dbc44ddb83c9b32f8d1de0b/indonesias-widodo-declares-victory-in-presidential-election.html |accessdate=18 April 2019 |agency=The Associated Press |publisher=Newser |date=18 April 2019 |archive-date=2019-04-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190418113518/https://www.newser.com/article/353624406dbc44ddb83c9b32f8d1de0b/indonesias-widodo-declares-victory-in-presidential-election.html |dead-url=yes }}</ref> Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.<ref>{{cite news |author=Made Anthony Iswara |author2=Nurul Fitri Ramadhani |title=Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan' |url=https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/17/prabowo-claims-election-lead-accuses-pollsters-of-being-partisan.html |accessdate=17 April 2019 |work=The Jakarta Post |date=17 April 2019 |language=en |archive-url=https://web.archive.org/web/20190417174419/https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/17/prabowo-claims-election-lead-accuses-pollsters-of-being-partisan.html |archive-date=17 April 2019 |dead-url=no |df=dmy-all }}</ref><ref>{{Cite news|author=Muhammad Radityo Priyasmoro |title=Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen |url=https://www.liputan6.com/pilpres/read/3948459/terungkap-ini-sumber-prabowo-klaim-menang-pilpres-62-persen |accessdate=30 April 2019 |work=[[Liputan6.com]] |date=23 April 2019|language=id |last=Priyasmoro |first=Muhammad Radityo |editor-last=Hatta |editor-first=Raden Trimutia }}</ref>
 == Kabinet ==
 {{main|Kabinet Kerja}}
-Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja".<ref>{{Cite web|url=http://www.cafependidikan.com/2016/08/nama-kabinet-presiden-dari-soekarno.html|title=NAMA KABINET PRESIDEN DARI SOEKARNO SAMPAI SEKARANG JOKOWI|last=Hadi|first=Syamsul|website=www.cafependidikan.com|access-date=2017-08-23}}</ref> Menurut Jokowi, ia menamakan kabinetnya "Kerja" karena ia ingin para [[Menteri|pembantunya]] bekerja untuk kepentingan rakyat.<ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/915612/12/ini-makna-kabinet-kerja-bagi-jokowi-1414336682|title=Ini Makna Kabinet Kerja Bagi Jokowi|newspaper=SINDOnews.com|language=id-ID|access-date=2017-08-23}}</ref>
+Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja".<ref>{{Cite web|url=http://www.cafependidikan.com/2016/08/nama-kabinet-presiden-dari-soekarno.html|title=NAMA KABINET PRESIDEN DARI SOEKARNO SAMPAI SEKARANG JOKOWI|last=Hadi|first=Syamsul|website=www.cafependidikan.com|access-date=2017-08-23|archive-date=2017-08-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20170824190421/http://www.cafependidikan.com/2016/08/nama-kabinet-presiden-dari-soekarno.html|dead-url=yes}}</ref> Menurut Jokowi, ia menamakan kabinetnya "Kerja" karena ia ingin para [[Menteri|pembantunya]] bekerja untuk kepentingan rakyat.<ref>{{Cite news|url=https://nasional.sindonews.com/read/915612/12/ini-makna-kabinet-kerja-bagi-jokowi-1414336682|title=Ini Makna Kabinet Kerja Bagi Jokowi|work=[[Sindonews.com]]|language=id-ID|access-date=2017-08-23|last=Riadi|first=Slamet}}</ref>
 === Kabinet Kerja Jilid I ===
-Berikut daftar menter-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid I yang dimulai pada [[26 Oktober|26]] [[Oktober]] [[2014]].<ref>{{Cite news|url=http://katadata.co.id/berita/2014/10/26/nama-nama-menteri-kabinet-kerja-jokowi-jk|title=Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK - Katadata News|language=id|access-date=2017-08-23}}</ref>
+Berikut daftar menteri-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid I yang dimulai pada [[26 Oktober|26]] [[Oktober]] [[2014]].<ref>{{Cite news|url=http://katadata.co.id/berita/2014/10/26/nama-nama-menteri-kabinet-kerja-jokowi-jk|title=Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK|language=id|access-date=2017-08-23|work=[[Katadata]]}}</ref>
 {| class="wikitable"
@@ Baris 346: / Baris 359: @@
 === Kabinet Kerja Jilid II ===
-Berikut daftar menter-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid II yang dimulai pada [[27 Juli|27]] [[Juli]] [[2016]].<ref>{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/3262256/ini-daftar-lengkap-reshuffle-kabinet-kerja-jilid-ii|title=Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II|last=Jordan|first=Ray|newspaper=detiknews|access-date=2017-08-24}}</ref>
+Berikut daftar menter-menteri yang termasuk dalam Kabinet Kerja Jilid II yang dimulai pada [[27 Juli|27]] [[Juli]] [[2016]].<ref>{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/3262256/ini-daftar-lengkap-reshuffle-kabinet-kerja-jilid-ii|title=Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II|last=Jordan|first=Ray|work=[[Detik.com|detikcom]]|access-date=2017-08-24}}</ref>
 {| class="wikitable"
@@ Baris 493: / Baris 506: @@
 == Kebijakan dalam negeri ==
 [[Berkas:JokowiPresidentialOath.jpg|jmpl|250x250px|Pelantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014]]
-Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan [[Kartu Indonesia Sehat]], [[Kartu Indonesia Pintar]], dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/09221121/Politisi.Gerindra.Kartu.Sakti.Jokowi.Hanya.Redam.Sementara.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM ''Politisi Gerindra: Kartu Sakti Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM''.] Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014</ref> Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141105101733-12-9755/anggaran-tiga-kartu-jokowi-dipertanyakan/ ''Anggaran Ketiga Kartu Jokowi Dipertanyakan''.] Diakses dari situs berita CNN Indonesia pada 19 November 2014</ref> , namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.<ref>[http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/06/315366/anggaran-kartu-sakti-jokowi-sudah-ada-di-apbn-2014 ''Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada di APBN 2014''.] Diakses dari situs berita MetroTVNews pada 19 November 2014</ref>
+Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan [[Kartu Indonesia Sehat]], [[Kartu Indonesia Pintar]], dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/09221121/Politisi.Gerindra.Kartu.Sakti.Jokowi.Hanya.Redam.Sementara.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM ''Politisi Gerindra: Kartu Sakti Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM''.] Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014</ref> Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran,<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141105101733-12-9755/anggaran-tiga-kartu-jokowi-dipertanyakan/ ''Anggaran Ketiga Kartu Jokowi Dipertanyakan''.] Diakses dari situs berita CNN Indonesia pada 19 November 2014</ref> namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.<ref>[http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/06/315366/anggaran-kartu-sakti-jokowi-sudah-ada-di-apbn-2014 ''Anggaran Kartu Sakti Jokowi Sudah Ada di APBN 2014''.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141110070756/http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/06/315366/anggaran-kartu-sakti-jokowi-sudah-ada-di-apbn-2014 |date=2014-11-10 }} Diakses dari situs berita MetroTVNews pada 19 November 2014</ref>
-Ia menunjuk [[Faisal Basri]] sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik [[Basuki Tjahaja Purnama]] sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.<ref>[http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/18/demo-bbm-massa-kammi-lambang-partai-pendukung-jokowi ''Demo BBM, KAMMI Bakar Lambang Partai Pendukung Jokowi''.] Diakses dari situs berita tribunnews pada 19 November 2014</ref><ref>[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/559771-reaksi-jokowi-atas-demo-menolak-kenaikan-harga-bbm ''Reaksi Jokowi atas Demo Menolak Kenaikan Harga BBM''.] Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 November 2014</ref> Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.<ref>http://www.tempo.co/read/news/2014/11/07/058620218/Alasan-Jokowi-Berani-Naikkan-Harga-BBM</ref> Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/13004411/Jokowi.Tenggelamkan.Kapal.Pencuri.Ikan. ''Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan''.] Diakses dari situs berita Kompas pada 23 November 2014</ref> Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/12/26/11492811/Jokowi.Serahkan.1.099.Unit.Traktor.Tangan.kepada.Petani.di.Subang ''Jokowi Serahkan 1099 Traktor Tangan kepada Petani di Subang.''] Diakses dari situs berita Kompas pada 3 Januari 2015</ref> Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.<ref>[https://www.antaranews.com/berita/662856/presiden-jokowi-beberkan-tujuan-program-perhutanan-sosial ''Presiden Jokowi Beberkan Tujuan Program Perhutanan Sosial''.] dari situs Antara</ref>
+Ia menunjuk [[Faisal Basri]] sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik [[Basuki Tjahaja Purnama]] sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.<ref>[http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/18/demo-bbm-massa-kammi-lambang-partai-pendukung-jokowi ''Demo BBM, KAMMI Bakar Lambang Partai Pendukung Jokowi''.] Diakses dari situs berita tribunnews pada 19 November 2014</ref><ref>[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/559771-reaksi-jokowi-atas-demo-menolak-kenaikan-harga-bbm ''Reaksi Jokowi atas Demo Menolak Kenaikan Harga BBM''.] Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 November 2014</ref> Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan.<ref>{{Cite web |url=http://www.tempo.co/read/news/2014/11/07/058620218/Alasan-Jokowi-Berani-Naikkan-Harga-BBM |title=Salinan arsip |access-date=2018-04-15 |archive-date=2014-12-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141214080021/http://www.tempo.co/read/news/2014/11/07/058620218/Alasan-Jokowi-Berani-Naikkan-Harga-BBM |dead-url=yes }}</ref> Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/13004411/Jokowi.Tenggelamkan.Kapal.Pencuri.Ikan. ''Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan''.] Diakses dari situs berita Kompas pada 23 November 2014</ref> Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/12/26/11492811/Jokowi.Serahkan.1.099.Unit.Traktor.Tangan.kepada.Petani.di.Subang ''Jokowi Serahkan 1099 Traktor Tangan kepada Petani di Subang.''] Diakses dari situs berita Kompas pada 3 Januari 2015</ref> Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.<ref>[https://www.antaranews.com/berita/662856/presiden-jokowi-beberkan-tujuan-program-perhutanan-sosial ''Presiden Jokowi Beberkan Tujuan Program Perhutanan Sosial''.] dari situs Antara</ref>
-Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai<ref>[http://www.beritasatu.com/bisnis/471651-indonesia-akhirnya-swasembada-beras-bawang-jagung-dan-cabai.html ''Indonesia Akhirnya Swasembada Beras, Bawang, Jagung, dan Cabai.''] dari situs BeritaSatu</ref>, dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani. Indonesia.
+Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai,<ref>[http://www.beritasatu.com/bisnis/471651-indonesia-akhirnya-swasembada-beras-bawang-jagung-dan-cabai.html ''Indonesia Akhirnya Swasembada Beras, Bawang, Jagung, dan Cabai.''] dari situs BeritaSatu</ref> dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani. Indonesia.
 Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.<ref>[http://medan.tribunnews.com/2017/11/10/di-depan-jokowi-presiden-trump-puji-indonesia-berhasil-bangkit-dari-kemiskinan ''Di Depan Jokowi, Presiden Trump Puji Indonesia Berhasil Bangkit dari Kemiskinan''.] dari situs TribunNews</ref>
 === Infrastruktur ===
-Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.<ref>{{cite news | title = Jokowi policy attracts infrastructure-based mutual funds | author = Ayomi Amindoni | newspaper = The Jakarta Post | date = 23 March 2016 |url= http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/23/jokowi-policy-attracts-infrastructure-based-mutual-funds.html |accessdate= 18 April 2016}}</ref> Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun [[Jalan Tol Trans-Sumatera]]<ref>[http://finance.detik.com/read/2015/04/30/091848/2902126/4/presiden-jokowi-ke-lampung-resmikan-tol-trans-sumatera-rp-40-t ''Presiden Jokowi Ke Lampung Resmikan Tol Trans Sumatera Rp 40 T''] Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015</ref>, Tol Solo-Kertosono<ref>[http://finance.detik.com/read/2015/04/30/174103/2902865/4/jokowi-bangun-tol-solo-kertosono-gubernur-soekarwo-masyarakat-bersyukur-betul ''Jokowi Bangun Tol Solo-Kertosono, Gubernur Soekarwo: Masyarakat Bersyukur Betul''] Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015</ref>, pelabuhan Makassar<ref>[http://news.detik.com/read/2015/05/22/165023/2922471/10/groundbreaking-pelabuhan-baru-makassar-jokowi-kita-harus-kembali-ke-laut ''Groundbreaking Pelabuhan Baru Makassar, Jokowi: Kita Harus Kembali Ke Laut''] Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015</ref>, meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari ''Greater Surabaya Metropolitan Port''<ref>[http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-resmikan-pelabuhan-teluk-lamong-di-surabaya/2783173.html ''Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya''] Diakses dari situs berita VOA Indonesia pada 4 Juni 2015</ref>, dan lain sebagainya.
+Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.<ref>{{cite news | title = Jokowi policy attracts infrastructure-based mutual funds | author = Ayomi Amindoni | newspaper = The Jakarta Post | date = 23 March 2016 |url= http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/23/jokowi-policy-attracts-infrastructure-based-mutual-funds.html |accessdate= 18 April 2016}}</ref> Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun [[Jalan Tol Trans-Sumatera]],<ref>[http://finance.detik.com/read/2015/04/30/091848/2902126/4/presiden-jokowi-ke-lampung-resmikan-tol-trans-sumatera-rp-40-t ''Presiden Jokowi Ke Lampung Resmikan Tol Trans Sumatera Rp 40 T''] Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015</ref> Tol Solo-Kertosono,<ref>[http://finance.detik.com/read/2015/04/30/174103/2902865/4/jokowi-bangun-tol-solo-kertosono-gubernur-soekarwo-masyarakat-bersyukur-betul ''Jokowi Bangun Tol Solo-Kertosono, Gubernur Soekarwo: Masyarakat Bersyukur Betul''] Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015</ref> pelabuhan Makassar,<ref>[http://news.detik.com/read/2015/05/22/165023/2922471/10/groundbreaking-pelabuhan-baru-makassar-jokowi-kita-harus-kembali-ke-laut ''Groundbreaking Pelabuhan Baru Makassar, Jokowi: Kita Harus Kembali Ke Laut''] Diakses dari situs berita Detik pada 4 Juni 2015</ref> meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari ''Greater Surabaya Metropolitan Port'',<ref>[http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-resmikan-pelabuhan-teluk-lamong-di-surabaya/2783173.html ''Presiden Jokowi Resmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya''] Diakses dari situs berita VOA Indonesia pada 4 Juni 2015</ref> dan lain sebagainya.
-Pemerintahan Jokowi telah merencanakan untuk membangun [[Kereta kecepatan tinggi di Indonesia|kereta cepat]] antara Jakarta dan Bandung menggunakan sponsor Jepang atau Cina. Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api bernilai miliaran dolar ini ke Cina,<ref>{{cite news|date= 29 September 2015 |title=Indonesia to award fast train contract to China - Japanese embassy official|newspaper=Reuters |url=https://www.reuters.com/article/2015/09/29/indonesia-railway-idUSL3N11Z3HQ20150929 |accessdate=1 October 2015}}</ref><ref name="ABC">{{cite news|title=Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan |date=30 September 2015 |newspaper= ABC |url=http://www.abc.net.au/news/2015-09-30/indonesia-awards-major-rail-contract-to-china/6818082 |accessdate=1 October 2015}}</ref> mengecewakan Jepang.<ref name="FT">{{cite news|date= 1 October 2015 |title=Japan cries foul after Indonesia awards rail contract to China|author1=Robin Harding in Tokyo |author2=Avantika Chilkoti in Jakarta |author3=Tom Mitchell in Beijing |newspaper=Financial Times |url=http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eca4af84-67fa-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3nL45xCH2 |accessdate=1 October 2015}}</ref>
+Pemerintahan Jokowi telah merencanakan untuk membangun [[Kereta kecepatan tinggi di Indonesia|kereta cepat]] antara Jakarta dan Bandung menggunakan sponsor Jepang atau Cina. Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api bernilai miliaran dolar ini ke Cina,<ref>{{cite news|date=29 September 2015|title=Indonesia to award fast train contract to China - Japanese embassy official|newspaper=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/2015/09/29/indonesia-railway-idUSL3N11Z3HQ20150929|accessdate=1 October 2015|archive-date=2015-10-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20151002165345/http://www.reuters.com/article/2015/09/29/indonesia-railway-idUSL3N11Z3HQ20150929|dead-url=yes}}</ref><ref name="ABC">{{cite news|title=Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan |date=30 September 2015 |newspaper= ABC |url=http://www.abc.net.au/news/2015-09-30/indonesia-awards-major-rail-contract-to-china/6818082 |accessdate=1 October 2015}}</ref> mengecewakan Jepang.<ref name="FT">{{cite news|date= 1 October 2015 |title=Japan cries foul after Indonesia awards rail contract to China|author1=Robin Harding in Tokyo |author2=Avantika Chilkoti in Jakarta |author3=Tom Mitchell in Beijing |newspaper=Financial Times |url=http://www.ft.com/intl/cms/s/0/eca4af84-67fa-11e5-97d0-1456a776a4f5.html#axzz3nL45xCH2 |accessdate=1 October 2015}}</ref>
 Kementerian transportasi Indonesia menyampaikan serangkaian kekurangan dalam rencana kereta cepat senilai $5,5 miliar yang didanai Cina, menimbulkan keraguan pada proyek tersebut dan menyoroti batas-batas Joko Widodo dalam mengubah mega proyek menjadi kenyataan saat dia mencoba untuk menarik investor asing ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara.<ref>{{cite news |url= https://www.wsj.com/articles/indonesia-ministry-cites-high-speed-railway-shortcomings-1454507248 |title= Indonesia’s High-Speed Rail Plan Goes Off the Tracks |work= Wall Street Journal |date=3 February 2016 |accessdate= 13 June 2016 |author= Otto, Ben}}</ref>
 === Kebijakan di Papua ===
-Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua<ref>[http://regional.kompas.com/read/2014/12/27/1939030/Jokowi.Penuhi.Janjinya.Membangun.Pasar.di.Papua ''Jokowi Penuhi Janjinya Membangun Pasar di Papua''] Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015</ref>. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.<ref>[http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/12/22/p1cq9t382-jokowi-terbitkan-inpres-percepatan-pembangunan-papua ''Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua''.] dari situs Republika</ref>
+Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua.<ref>[http://regional.kompas.com/read/2014/12/27/1939030/Jokowi.Penuhi.Janjinya.Membangun.Pasar.di.Papua ''Jokowi Penuhi Janjinya Membangun Pasar di Papua''] Diakses dari situs berita Kompas pada 4 Juni 2015</ref> Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.<ref>[http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/12/22/p1cq9t382-jokowi-terbitkan-inpres-percepatan-pembangunan-papua ''Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Papua''.] dari situs Republika</ref>
-Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik [[Organisasi Papua Merdeka|OPM]] dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya<ref>[http://rakanews.com/10/05/2015/13088/presiden-ri-jokowi-membebaskan-jurnalis-asing-ke-papua/ ''Presiden RI Jokowi Membebaskan Jurnalis Asing Ke Papua''] Diakses dari situs berita Rakanews pada 4 Juni 2015</ref>. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.<ref>[http://news.okezone.com/read/2015/05/12/337/1148680/pimpinan-dpr-protes-soal-jokowi-izinkan-jurnalis-asing-ke-papua ''Pimpinan DPR Protes Soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Ke Papua''] Diakses dari situs berita Okezone pada 4 Juni 2015</ref>
+Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik [[Organisasi Papua Merdeka|OPM]] dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya.<ref>[http://rakanews.com/10/05/2015/13088/presiden-ri-jokowi-membebaskan-jurnalis-asing-ke-papua/ ''Presiden RI Jokowi Membebaskan Jurnalis Asing Ke Papua''] Diakses dari situs berita Rakanews pada 4 Juni 2015</ref> Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.<ref>[http://news.okezone.com/read/2015/05/12/337/1148680/pimpinan-dpr-protes-soal-jokowi-izinkan-jurnalis-asing-ke-papua ''Pimpinan DPR Protes Soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Ke Papua''] Diakses dari situs berita Okezone pada 4 Juni 2015</ref>
-=== Kejahatan narkoba dan hukuman mati ===
+=== Narkoba dan hukuman mati ===
-Hukum Indonesia menetapkan [[Hukuman mati di Indonesia|hukuman mati]] untuk beberapa tindak kejahatan perdagangan narkotika dan korupsi.<ref>{{cite news|title=Support grows for death penalty for corruption convicts |url=http://www.thejakartapost.com/node/175683|accessdate=23 July 2015|work=Jakarta Post}}</ref><ref>{{cite web|title=Why You Shouldn't Smuggle Drugs In Indonesia |date=13 March 2015 | publisher= TestTube News |url=https://www.youtube.com/watch?v=0f1Bo_k8QtA }}</ref> Setelah menjabat presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan [[grasi]] bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia.<ref name="JP1">{{cite news|title=Jokowi refuses to budge on clemency issue |date=21 January 2015 |author1=Ina Parlina |author2=Margareth S. Aritonang |author3=Severianus Endi |newspaper=The Jakarta Post |url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/21/jokowi-refuses-budge-clemency-issue.html |accessdate=6 July 2015 }}</ref> Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.<ref>{{cite journal|title=Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964|journal=Pidana|date=17 April 1964|url=http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8db0f2ffb/node/629|accessdate=23 July 2015}}</ref> Kontroversi internasional dan hukum muncul setelah presiden tidak memiliki atau membaca dokumen yang terkait dengan permohonan grasi ketika dia menolak permintaan grasi dari dua warga negara asing.<ref>{{cite news|last1=Bachelard|first1=Michael|title=Bali nine executions: Indonesia's President did not have all the documents when he refused clemency|url=http://www.smh.com.au/world/bali-nine-executions-indonesias-president-did-not-have-all-the-documents-when-he-refused-clemency-20150218-13ii16.html|agency=Fairfax Media|publisher=Sydney Morning Herald|date=19 February 2015}}</ref> Jokowi berpendapat bahwa Indonesia saat ini dalam [[keadaan darurat]] terkait [[kejahatan terkait narkoba]], menegaskan bahwa "jumlah (pengguna narkoba ilegal) yang membutuhkan rehabilitasi hampir 4,5 juta orang." Dia menambahkan 1,2 juta pengguna narkoba tidak dapat direhabilitasi dan hampir 50 dari mereka meninggal setiap hari.<ref name="JP1"/> The Jakarta Globe melaporkan bahwa statistiknya salah.<ref>{{cite news|last1=Claudia|first1=Stoicescu|title=Indonesia's Executions of Drug Convicts Based on Faulty Stats|url=http://thejakartaglobe.beritasatu.com/opinion/executions-based-on-faulty-stats/|publisher=Jakarta Globe |date=6 February 2015}}</ref>
+Hukum Indonesia menetapkan [[Hukuman mati di Indonesia|hukuman mati]] untuk beberapa tindak kejahatan perdagangan narkotika dan korupsi.<ref>{{cite news|title=Support grows for death penalty for corruption convicts|url=http://www.thejakartapost.com/node/175683|accessdate=23 July 2015|work=Jakarta Post|archive-date=2015-07-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20150723131031/http://www.thejakartapost.com/node/175683|dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite web|title=Why You Shouldn't Smuggle Drugs In Indonesia |date=13 March 2015 | publisher= TestTube News |url=https://www.youtube.com/watch?v=0f1Bo_k8QtA }}</ref> Setelah menjabat presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan [[grasi]] bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia.<ref name="JP1">{{cite news|title=Jokowi refuses to budge on clemency issue |date=21 January 2015 |author1=Ina Parlina |author2=Margareth S. Aritonang |author3=Severianus Endi |newspaper=The Jakarta Post |url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/21/jokowi-refuses-budge-clemency-issue.html |accessdate=6 July 2015 }}</ref> Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.<ref>{{cite journal|title=Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964|journal=Pidana|date=17 April 1964|url=http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b8db0f2ffb/node/629|accessdate=23 July 2015}}</ref> Kontroversi internasional dan hukum muncul setelah presiden tidak memiliki atau membaca dokumen yang terkait dengan permohonan grasi ketika dia menolak permintaan grasi dari dua warga negara asing.<ref>{{cite news|last1=Bachelard|first1=Michael|title=Bali nine executions: Indonesia's President did not have all the documents when he refused clemency|url=http://www.smh.com.au/world/bali-nine-executions-indonesias-president-did-not-have-all-the-documents-when-he-refused-clemency-20150218-13ii16.html|agency=Fairfax Media|publisher=Sydney Morning Herald|date=19 February 2015}}</ref> Jokowi berpendapat bahwa Indonesia saat ini dalam [[keadaan darurat]] terkait [[kejahatan terkait narkoba]], menegaskan bahwa "jumlah (pengguna narkoba ilegal) yang membutuhkan rehabilitasi hampir 4,5 juta orang." Dia menambahkan 1,2 juta pengguna narkoba tidak dapat direhabilitasi dan hampir 50 dari mereka meninggal setiap hari.<ref name="JP1"/> The Jakarta Globe melaporkan bahwa statistiknya salah.<ref>{{cite news|last1=Claudia|first1=Stoicescu|title=Indonesia's Executions of Drug Convicts Based on Faulty Stats|url=http://thejakartaglobe.beritasatu.com/opinion/executions-based-on-faulty-stats/|publisher=Jakarta Globe|date=6 February 2015|access-date=2018-04-15|archive-date=2015-08-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20150804192807/http://thejakartaglobe.beritasatu.com/opinion/executions-based-on-faulty-stats/|dead-url=yes}}</ref>
-Pada Januari 2015, Jokowi membuat marah pemerintah [[Brasil]] dan Belanda karena mengeksekusi seorang warga negara Brasil ([[Marco Archer Moreira]]) dan seorang warga negara Belanda; keduanya telah dihukum karena penyelundupan narkoba di Indonesia.<ref>{{cite news|title=Brazil, Netherlands recall Indonesia ambassadors after executions |author= Chris Nusatya in Jakarta, Toby Sterling in Amsterdam, and Silvio Cascione in Brasilia; Writing by Randy Fabi; Editing by Paul Tait |date=17 January 2015 |newspaper=Reuters |url=https://www.reuters.com/article/2015/01/18/us-indonesia-crime-idUSKBN0KR00T20150118 |accessdate=19 February 2015}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30866752|title=Brazil 'outraged' by Indonesia drug trafficking execution|date=18 January 2015|publisher=BBC News|accessdate=26 December 2016}}</ref> Baik Brasil dan Belanda segera menarik duta besar mereka.<ref>{{cite news|last1=Arshad|first1=Arlina|title=Brazil and the Netherlands recall ambassadors after Indonesian executions|url=http://www.smh.com.au/world/brazil-and-the-netherlands-recall-ambassadors-after-indonesian-executions-20150118-12sy5s.html|work=Sydney Morning Herald|date=19 January 2015}}</ref>
+Pada Januari 2015, Jokowi membuat marah pemerintah [[Brasil]] dan Belanda karena mengeksekusi seorang warga negara Brasil ([[Marco Archer Moreira]]) dan seorang warga negara Belanda; keduanya telah dihukum karena penyelundupan narkoba di Indonesia.<ref>{{cite news |title=Brazil, Netherlands recall Indonesia ambassadors after executions |author=Chris Nusatya in Jakarta, Toby Sterling in Amsterdam, and Silvio Cascione in Brasilia; Writing by Randy Fabi; Editing by Paul Tait |date=17 January 2015 |newspaper=Reuters |url=https://www.reuters.com/article/2015/01/18/us-indonesia-crime-idUSKBN0KR00T20150118 |accessdate=19 February 2015 |archive-date=2015-09-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150924212505/http://www.reuters.com/article/2015/01/18/us-indonesia-crime-idUSKBN0KR00T20150118 |dead-url=yes }}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.bbc.com/news/world-latin-america-30866752|title=Brazil 'outraged' by Indonesia drug trafficking execution|date=18 January 2015|publisher=BBC News|accessdate=26 December 2016}}</ref> Baik Brasil dan Belanda segera menarik duta besar mereka.<ref>{{cite news|last1=Arshad|first1=Arlina|title=Brazil and the Netherlands recall ambassadors after Indonesian executions|url=http://www.smh.com.au/world/brazil-and-the-netherlands-recall-ambassadors-after-indonesian-executions-20150118-12sy5s.html|work=Sydney Morning Herald|date=19 January 2015}}</ref>
-Selama Maret 2015, Australia mengusulkan bahwa masalah seputar eksekusi yang diusulkan terhadap warganya, [[Myuran Sukumaran]] dan [[Andrew Chan]], yang pada tahun 2007 telah ditolak haknya untuk [[pengujian yudisial]] oleh [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] karena mereka bukan warga negara Indonesia,<ref>{{cite web | title=DECISION Number 2-3/PUU-V/2007 | publisher=Mahkamah Konstitusi |url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_PUTUSAN%202_PUU_V_07%20-%20Hukuman%20Mati%20(Eng).pdf }}</ref> akan diajukan ke [[Mahkamah Internasional]].<ref>{{cite news|last1=Bachelard|first1=Michael|title=Chan and Sukumaran execution 'illegal', but Indonesia ignores Australia again|url=http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/chan-and-sukumaran-execution-illegal-but-indonesia-ignores-australia-again-20150501-1my3z4.html|accessdate=23 July 2015|agency=Fairfax|work=Sydney Morning Herald|date=2 May 2015}}</ref> Pada 29 April 2015, Indonesia mengeksekusi Sukumaran dan Chan. Sebagai protes, Australia segera menarik duta besarnya.<ref name="balinine">{{cite web|title= Bali Nine executions, Indonesia responds to Australia withdrawing Ambassador |url=http://www.smh.com.au/world/bali-nine-executions-indonesia-responds-to-australia-withdrawing-ambassador-20150429-1mvzlp.html}}</ref> Pada 13 Mei 2015, Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia dari $605,3 juta menjadi $366,4 juta.<ref>{{cite news|title=Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia cut by nearly half, Africa aid down 70 per cent|url=http://www.smh.com.au/business/federal-budget/federal-budget-2015-foreign-aid-to-indonesia-cut-by-nearly-half-africa-aid-down-70-per-cent-20150512-1mzhal.html|accessdate=23 July 2015|agency=Fairfax Media|publisher=Sydney Morning Herald|date=13 May 2015}}</ref> Mantan hakim konstitusi Indonesia [[Jimly Asshiddiqie]], yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta menjelang eksekusi mati pada 29 April, mengatakan bahwa desakan agar Chan dan Sukumaran dieksekusi datang dari Widodo secara pribadi.<ref>{{cite news |url= http://www.smh.com.au/national/schapelle-corby-made-it-harder-to-save-andrew-chan-and-myuran-sukumaran-20150812-gix88f.html |title= Schapelle Corby made it harder to save Andrew Chan and Myuran Sukumaran |date=12 August 2015 |agency= Fairfax Media |accessdate= 12 August 2015 |author= Bachelard, Michael}}</ref>
+Selama Maret 2015, Australia mengusulkan bahwa masalah seputar eksekusi yang diusulkan terhadap warganya, [[Myuran Sukumaran]] dan [[Andrew Chan]], yang pada tahun 2007 telah ditolak haknya untuk [[pengujian yudisial]] oleh [[Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia]] karena mereka bukan warga negara Indonesia,<ref>{{cite web | title=DECISION Number 2-3/PUU-V/2007 | publisher=Mahkamah Konstitusi | url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_PUTUSAN%202_PUU_V_07%20-%20Hukuman%20Mati%20(Eng).pdf | access-date=2018-04-15 | archive-date=2014-03-11 | archive-url=https://web.archive.org/web/20140311042447/http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_eng_PUTUSAN%202_PUU_V_07%20-%20Hukuman%20Mati%20(Eng).pdf | dead-url=yes }}</ref> akan diajukan ke [[Mahkamah Internasional]].<ref>{{cite news|last1=Bachelard|first1=Michael|title=Chan and Sukumaran execution 'illegal', but Indonesia ignores Australia again|url=http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/chan-and-sukumaran-execution-illegal-but-indonesia-ignores-australia-again-20150501-1my3z4.html|accessdate=23 July 2015|agency=Fairfax|work=Sydney Morning Herald|date=2 May 2015}}</ref> Pada 29 April 2015, Indonesia mengeksekusi Sukumaran dan Chan. Sebagai protes, Australia segera menarik duta besarnya.<ref name="balinine">{{cite web|title= Bali Nine executions, Indonesia responds to Australia withdrawing Ambassador |url=http://www.smh.com.au/world/bali-nine-executions-indonesia-responds-to-australia-withdrawing-ambassador-20150429-1mvzlp.html}}</ref> Pada 13 Mei 2015, Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia dari $605,3 juta menjadi $366,4 juta.<ref>{{cite news|title=Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia cut by nearly half, Africa aid down 70 per cent|url=http://www.smh.com.au/business/federal-budget/federal-budget-2015-foreign-aid-to-indonesia-cut-by-nearly-half-africa-aid-down-70-per-cent-20150512-1mzhal.html|accessdate=23 July 2015|agency=Fairfax Media|publisher=Sydney Morning Herald|date=13 May 2015}}</ref> Mantan hakim konstitusi Indonesia [[Jimly Asshiddiqie]], yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta menjelang eksekusi mati pada 29 April, mengatakan bahwa desakan agar Chan dan Sukumaran dieksekusi datang dari Widodo secara pribadi.<ref>{{cite news |url= http://www.smh.com.au/national/schapelle-corby-made-it-harder-to-save-andrew-chan-and-myuran-sukumaran-20150812-gix88f.html |title= Schapelle Corby made it harder to save Andrew Chan and Myuran Sukumaran |date=12 August 2015 |agency= Fairfax Media |accessdate= 12 August 2015 |author= Bachelard, Michael}}</ref>
-Di sisi lain, pada tahun 2015 Jokowi memberikan seorang warga negara Filipina, [[Mary Jane Veloso]], yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia, penundaan sementara beberapa menit terakhir,<ref>{{cite news|title=Veloso's execution not annulled, says Jokowi|url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/29/velosos-execution-not-annulled-says-jokowi.html|accessdate=5 January 2016|work=[[The Jakarta Post]]|date=29 April 2015}}</ref> setelah Presiden Filipina [[Benigno Aquino III]] secara pribadi memohon kepada Jokowi untuk grasi.<ref>{{cite news|title=Jokowi to Respond to Mary Jane's Clemency Appeal|url=http://en.tempo.co/read/news/2015/04/27/055661381/Jokowi-to-Respond-to-Mary-Janes-Clemency-Appeal|accessdate=23 July 2015|agency=Tempo|publisher=Tempo.co|date=27 April 2015}}</ref> Keluarga Veloso bersikeras bahwa "dia ditipu oleh sindikat narkoba untuk terbang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan lebih dari lima pon heroin tersembunyi dalam sebuah koper."<ref name=NYTCochrane>{{cite news|last1=Cochrane|first1=Joe|title=Indonesia Executes 8, Including 7 Foreigners|url=https://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/indonesia-execution.html|accessdate=24 July 2015|publisher=New York Times|date=28 April 2015}}</ref> Penundaan eksekusi dikeluarkan "setelah seseorang yang diduga merekrutnya dan menipu dia untuk membawa narkoba ke Indonesia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Filipina."<ref>{{cite news|title=Mother of Filipina spared from Indonesia firing squad hails 'miracle' reprieve|url=http://www.abc.net.au/news/2015-04-29/mary-jane-veloso-spared-from-indonesian-firing-squad/6429262|publisher=Australian Broadcasting Corporation|date=29 April 2015}}</ref>
+Di sisi lain, pada tahun 2015 Jokowi memberikan seorang warga negara Filipina, [[Mary Jane Veloso]], yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia, penundaan sementara beberapa menit terakhir,<ref>{{cite news|title=Veloso's execution not annulled, says Jokowi|url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/29/velosos-execution-not-annulled-says-jokowi.html|accessdate=5 January 2016|work=[[The Jakarta Post]]|date=29 April 2015}}</ref> setelah Presiden Filipina [[Benigno Aquino III]] secara pribadi memohon kepada Jokowi untuk grasi.<ref>{{Cite news|title=Jokowi to Respond to Mary Jane's Clemency Appeal|url=http://en.tempo.co/read/news/2015/04/27/055661381/Jokowi-to-Respond-to-Mary-Janes-Clemency-Appeal|accessdate=23 July 2015|agency=Tempo|publisher=Tempo.co|date=27 April 2015|language=id|work=[[Tempo.co]]}}</ref> Keluarga Veloso bersikeras bahwa "dia ditipu oleh sindikat narkoba untuk terbang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan lebih dari lima pon heroin tersembunyi dalam sebuah koper."<ref name=NYTCochrane>{{cite news|last1=Cochrane|first1=Joe|title=Indonesia Executes 8, Including 7 Foreigners|url=https://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/indonesia-execution.html|accessdate=24 July 2015|publisher=New York Times|date=28 April 2015}}</ref> Penundaan eksekusi dikeluarkan "setelah seseorang yang diduga merekrutnya dan menipu dia untuk membawa narkoba ke Indonesia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Filipina."<ref>{{cite news|title=Mother of Filipina spared from Indonesia firing squad hails 'miracle' reprieve|url=http://www.abc.net.au/news/2015-04-29/mary-jane-veloso-spared-from-indonesian-firing-squad/6429262|publisher=Australian Broadcasting Corporation|date=29 April 2015}}</ref>
-Seorang warga negara Perancis, Serge Atlaoui, dijatuhi hukuman mati di Indonesia pada 2007 setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba; Atlaoui membantah keterlibatan. Pada 2015, Corinne Breuze, duta besar Prancis untuk Indonesia, memperingatkan Jokowi bahwa eksekusi Atlaoui "tidak akan tanpa konsekuensi untuk hubungan bilateral kita"; Perancis, yang menghapus hukuman mati pada tahun 1981, menentang hukuman mati dalam setiap keadaan.<ref>{{cite news|title=France wants halt to execution of its citizen|url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/18/france-wants-halt-execution-its-citizen.html|accessdate=24 July 2015|publisher=Jakarta Post|date=18 April 2015}}</ref> Presiden Prancis [[Francois Hollande]] mengatakan bahwa akan ada konsekuensi diplomatik jika Atlaoui dihukum mati.<ref name="Atlaoui">{{cite news|title=Indonesia notifies convicts of execution, Frenchman granted temporary reprieve|url=http://www.english.rfi.fr/asia-pacific/20150425-indonesia-notifies-convicts-execution-frenchman-granted-temporary-reprieve|accessdate=24 July 2015|date=25 April 2015}}</ref> Atlaoui direncanakan akan dieksekusi pada April 2015, tetapi diberikan penangguhan sementara karena banding yang tertunda.<ref name="Atlaoui"/><ref name=NYTCochrane/>
+Seorang warga negara Prancis, Serge Atlaoui, dijatuhi hukuman mati di Indonesia pada 2007 setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba; Atlaoui membantah keterlibatan. Pada 2015, Corinne Breuze, duta besar Prancis untuk Indonesia, memperingatkan Jokowi bahwa eksekusi Atlaoui "tidak akan tanpa konsekuensi untuk hubungan bilateral kita"; Prancis, yang menghapus hukuman mati pada tahun 1981, menentang hukuman mati dalam setiap keadaan.<ref>{{cite news|title=France wants halt to execution of its citizen|url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/18/france-wants-halt-execution-its-citizen.html|accessdate=24 July 2015|publisher=Jakarta Post|date=18 April 2015}}</ref> Presiden Prancis [[Francois Hollande]] mengatakan bahwa akan ada konsekuensi diplomatik jika Atlaoui dihukum mati.<ref name="Atlaoui">{{cite news|title=Indonesia notifies convicts of execution, Frenchman granted temporary reprieve|url=http://www.english.rfi.fr/asia-pacific/20150425-indonesia-notifies-convicts-execution-frenchman-granted-temporary-reprieve|accessdate=24 July 2015|date=25 April 2015}}</ref> Atlaoui direncanakan akan dieksekusi pada April 2015, tetapi diberikan penangguhan sementara karena banding yang tertunda.<ref name=NYTCochrane/><ref name="Atlaoui"/>
 Sikap [[Hukuman mati di Indonesia|pro-hukuman mati]] Jokowi telah menarik perhatian internasional, tidak hanya karena dapat membahayakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara dari para terpidana yang dihukum mati, seperti Brasil, Belanda, dan Australia,<ref>{{cite news|title=Diplomacy doomed to fail Andrew Chan and Myuran Sukumaran  |url=http://www.theaustralian.com.au/news/inquirer/diplomacy-doomed-to-fail-andrew-chan-and-myuran-sukumaran/story-e6frg6z6-1227248329875| newspaper=The Australian |date=5 March 2015 |author1=Peter Alford |author2=Brendan Nicholson |accessdate=23 July 2015}}</ref> tetapi juga karena dapat membahayakan warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar Indonesia.<ref name="The Diplomat">{{cite news | url=http://thediplomat.com/2015/03/indonesias-death-penalty-hypocrisy/ | title=Indonesia's Death Penalty Hypocrisy|date=3 March 2015 |accessdate= 2 April 2016}}</ref> [[Amnesty International]] mengutuk eksekusi tersebut, mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan "pengabaian total untuk proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia."<ref>{{cite news|title=Indonesia executes drug smugglers by firing squad|url=http://www.aljazeera.com/news/2015/04/indonesia-executes-drug-smugglers-firing-squad-150428172428432.html|agency=Al Jazeera|publisher=Al Jazeera|date=29 April 2015}}</ref> Meskipun demikian, untuk warga negaranya sendiri yang menghadapi eksekusi untuk pelanggaran narkoba di luar Indonesia, Jokowi mencoba membela mereka.<ref>{{cite news | url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/05/capital-punishment-jokowi-s-twin-policy-positions.html |author= Sarah Gill| title = Capital punishment — Jokowi’s twin policy positions |agency= Jakarta Post |date = 5 March 2015 |accessdate= 8 August 2015}}</ref> Pada Juli 2016, gelombang eksekusi ketiga direncanakan akan dilaksanakan.<ref>{{cite web |title= UN Human Rights Chief Calls on Indonesia to Stop Executing Drug-Traffickers |url=http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/un-human-rights-chief-calls-indonesia-stop-executing-drug-traffickers/|website=Jakarta Globe |publisher= Jakarta Globe |accessdate= 28 July 2016}}</ref> Mary Jane Veloso tidak dimasukkan sebagai tahanan berikutnya dalam hukuman mati untuk dieksekusi.<ref>{{cite news |title= Indonesia executes four drug convicts on Nusakambangan |url= http://www.bbc.com/news/world-asia-36920293 |accessdate= 28 July 2016 |agency=BBC |publisher=BBC News|date= 28 July 2016}}</ref>
-Sekitar 130 orang masih terpidana mati di Indonesia.<ref>{{cite web|title=Death Penalty Worldwide|url=http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Indonesia|website=Cornell University Law School|accessdate=24 July 2015}}</ref>
+Sekitar 130 orang masih terpidana mati di Indonesia.<ref>{{cite web|title=Death Penalty Worldwide|url=http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Indonesia|website=Cornell University Law School|accessdate=24 July 2015|archive-date=2015-06-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20150626090654/http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Indonesia|dead-url=yes}}</ref>
 == Kebijakan luar negeri ==
-[[Berkas:С Президентом Республики Индонезии Джоко Видодо.jpg|jmpl|Joko Widodo dan Presiden Rusia [[Vladimir Putin]], 20 Mei 2016]]
 [[Berkas:Jokowi Salman 2017 crop.jpg|jmpl|Joko Widodo dan [[Salman dari Arab Saudi]], 1 Maret 2017]]
+[[Berkas:Joko Widodo and Mahathir Mohamad in Putrajaya.jpg|thumb|Joko Widodo dan [[Mahathir Mohamad]], 9 Agustus 2019]]
 Sebelum pemilihan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan Presiden Yudhoyono dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu teman dan nol musuh".<ref>{{cite web |url= http://www.idsa.in/issuebrief/IndonesiasNewForeignPolicy.html |title= Indonesia’s New Foreign Policy - ‘Thousand friends- zero enemy’ |publisher= Institute for Defence Studies and Analyses |accessdate= 25 July 2015}}</ref>
 Jokowi telah mengamanatkan kebijakan tiga cabang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.<ref name="sovereignty">{{cite web | url=http://thediplomat.com/2015/01/the-trouble-with-indonesias-foreign-policy-priorities-under-jokowi/ | title=The Trouble With Indonesia’s Foreign Policy Priorities Under Jokowi | publisher=The Diplomat |accessdate= 25 July 2015}}</ref>
-Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, mempermainkan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar.<ref>{{cite web |title=Explaining Indonesia’s ‘Sink The Vessels’ Policy Under Jokowi |author=Prashanth Parameswaran |date=13 January 2015 |publisher=The Diplomat |url=http://thediplomat.com/2015/01/explaining-indonesias-sink-the-vessels-policy-under-jokowi/ |accessdate=18 July 2015}}</ref> "Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita," katanya. "Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal."<ref>{{cite news |title=Terapi kejut Jokowi bagi pencuri ikan asing |url=http://economy.okezone.com/read/2014/12/10/320/1077248/terapi-kejut-jokowi-bagi-pencuri-ikan-asing |date=10 December 2014 |work=Okezone.com |accessdate=15 April 2018}}</ref>
+Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, mempermainkan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar.<ref>{{cite web |title=Explaining Indonesia’s ‘Sink The Vessels’ Policy Under Jokowi |author=Prashanth Parameswaran |date=13 January 2015 |publisher=The Diplomat |url=http://thediplomat.com/2015/01/explaining-indonesias-sink-the-vessels-policy-under-jokowi/ |accessdate=18 July 2015}}</ref> "Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita," katanya. "Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal."<ref>{{Cite news|title=Terapi Kejut Jokowi Bagi Pencuri Ikan Asing |url=http://economy.okezone.com/read/2014/12/10/320/1077248/terapi-kejut-jokowi-bagi-pencuri-ikan-asing |date=10 December 2014 |work=[[Okezone.com]] |accessdate=15 April 2018}}</ref>
 Jokowi juga mempromosikan upaya untuk membebaskan penyelundup narkoba Indonesia dari hukuman mati di luar negeri.<ref>{{cite web |title=Capital punishment — Jokowi’s twin policy positions | url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/05/capital-punishment-jokowi-s-twin-policy-positions.html | publisher=Jakarta Post | date=5 March 2015 |accessdate=8 August 2015 | author=Sara Gill}}</ref>
-Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti [[APEC]], [[Asian Summit]], dan [[G20]]. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing<ref>[http://www.jpnn.com/read/2014/11/12/269387/Pidato-Jokowi-Dikritik,-Seperti-Gadis-Mengumbar-Aurat- ''Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat''.] Diakses dari situs JPNN pada 19 November 2014</ref>, sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/11/11/07375171/Dipuji.Jokowi.Berani.Pidato.Tanpa.Teks.di.Depan.1.500.CEO.Dunia ''Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia''.] Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014</ref>. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.<ref>[http://www.beritaunikdunia.com/2014/11/wow-oleh-oleh-dari-jokowi-dari-apec.html ''Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC''.] Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014</ref>
+Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti [[APEC]], [[Asian Summit]], dan [[G20]]. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing,<ref>[http://www.jpnn.com/read/2014/11/12/269387/Pidato-Jokowi-Dikritik,-Seperti-Gadis-Mengumbar-Aurat- ''Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat''.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141115012514/http://www.jpnn.com/read/2014/11/12/269387/Pidato-Jokowi-Dikritik,-Seperti-Gadis-Mengumbar-Aurat- |date=2014-11-15 }} Diakses dari situs JPNN pada 19 November 2014</ref> sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/11/11/07375171/Dipuji.Jokowi.Berani.Pidato.Tanpa.Teks.di.Depan.1.500.CEO.Dunia ''Dipuji, Jokowi Berani Pidato Tanpa Teks di Depan 1.500 CEO Dunia''.] Diakses dari situs berita Kompas pada 19 November 2014</ref> Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.<ref>[http://www.beritaunikdunia.com/2014/11/wow-oleh-oleh-dari-jokowi-dari-apec.html ''Wow! Oleh-Oleh dari Jokowi dari APEC''.] Diakses dari situs Berita Unik Dunia pada 19 November 2014</ref>
 Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun [[Konferensi Asia Afrika]] pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]], [[Dana Moneter Internasional]], dan [[Bank Dunia]]. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.<ref>[http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/23/presiden-jokowi-dikecam-as-karena-pidatonya-di-kaa-2015 ''Presiden Jokowi Dikecam AS Karena Pidatonya di KAA 2015''] Diakses dari situs berita Tribunnews pada 4 Juni 2015</ref>
 Pada Maret 2016 Jokowi merilis sebuah pernyataan yang menyerukan para pemimpin [[Dunia Muslim|Muslim]] pada pertemuan puncak [[Organisasi Kerjasama Islam]] di [[Jakarta]] untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan [[Negara Palestina|Palestina]].<ref>{{cite web |title=Jokowi calls for unity for reconciliation in Palestine|author=Liza Yosephine |date=7 March 2016|work=[[The Jakarta Post]] |url=http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/07/jokowi-calls-unity-reconciliation-palestine.html |accessdate=7 March 2016}}</ref> Di bawah pemerintahan Jokowi Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina, tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.<ref>{{cite news | url=http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/indonesia-rejects-israels-latest-call-for-bilateral-relations.html | title=Indonesia rejects Israel's latest call for bilateral relations | date=31 March 2016 |accessdate= 18 April 2016}}</ref>
+==Warisan==
+Mantan [[Perdana Menteri Malaysia]] [[Mahathir Mohamad]] memuji pemerintahan Indonesia atas kepemimpinan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Indonesia berjalan cukup baik berkat Jokowi.<ref>{{Cite web|last=Utami|first=Nahda Rizki|date=2022-06-17|title=Mahathir Puji Kepemimpinan Jokowi: Alhamdulillah Berjalan Sewajarnya|url=https://news.detik.com/berita/d-6133119/mahathir-puji-kepemimpinan-jokowi-alhamdulillah-berjalan-sewajarnya|website=detiknews|language=id-ID|access-date=}}</ref>
+== Galeri ==
+=== 2014 ===
+<gallery>
+File:PM Modi and Indonesian President Joko Widodo at Nay Pyi Taw, Myanmar.jpg|Presiden [[Joko Widodo|Jokowi]] saat melakukan pertemuan bilateral dengan [[India|Perdana Menteri India]] [[Narendra Modi]].
+File:Secretary Kerry Shakes Hands With Newly Sworn in Indonesian President Widodo in Jakarta (15406067708).jpg|Presiden [[Joko Widodo|Jokowi]] bersalaman dengan Menteri Luar Negeri [[Amerika Serikat]], [[John Kerry|John Kerry.]]
+File:Vladimir Putin and Joko Widodo (2014-11-10) 01.jpg|Presiden [[Joko Widodo|Jokowi]] bersama dengan [[Presiden Rusia]] [[Vladimir Putin]].
+</gallery>
+=== 2015 ===
+<gallery>
+File:Benigno S. Aquino III shakes hand with Joko Widodo.jpg|Presiden Jokowi bersalaman dengan [[Presiden Filipina]] [[Benigno Aquino III|Benigno S. Aquino III]].
+File:Jokowi Obama White House 2015.png|Presiden Jokowi saat di Gedung Putih bersama [[Presiden Amerika Serikat]] [[Barack Obama]]
+File:Jokowi Xi Jinping 2015.jpg|Presiden Jokowi bertemu dengan [[Presiden Tiongkok]] [[Xi Jinping]].
+File:Malcolm Turnbull and Joko Widodo in Jakarta 05.jpg|Presiden Jokowi dan istri bersama dengan [[Perdana Menteri Australia]] [[Malcolm Turnbull]].
+File:Rewetting canal.jpg|Presiden Jokowi meninjau pembangunan waduk di [[Rimba Panjang, Tambang, Kampar|Rimbo Panjang]], [[Rampau, Riau|Rampau]], [[Riau]].
+</gallery>
+=== 2016 ===
+<gallery>
+File:2016-01-26 Widodo visits TMR in Dili.jpg|Presiden Jokowi mengunjungi [[Timor Leste|Timor Leste.]]
+File:Joko Widodo with Indonesian Olympic medalists 2016-08-24.jpg|Presiden Jokowi bersama dengan peraih medali emas [[Olimpiade Rio de Janeiro 2016|Olimpiade Rio de Janeiro 2016.]]
+File:President Rodrigo Duterte is toured by Indonesian President Joko Widodo in a mall in Jakarta on September 9 (2).jpg|Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan di Jakarta bersama [[Presiden Filipina]] [[Rodrigo Duterte]].
+File:Jokowi visiting Aceh after the 2016 earthquake.jpg|Presiden Jokowi mengunjungi [[Aceh]] setelah mengalami gempa bumi.
+File:Macri with Widodo.jpg|Presiden Jokowi bersama [[Presiden Argentina]] [[Mauricio Macri]].
+</gallery>
+=== 2017 ===
+<gallery>
+File:Mike Pence and Joko Widodo.jpg|Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence.
+File:President Joko Widodo's speech on the 2017 Annual Session of MPR.jpg|Presiden Jokowi memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR.
+File:The Vice President, Shri M. Hamid Ansari being received by the President of Indonesia, Mr. Joko Widodo and his spouse Mrs. Iriana Joko Widodo, at the Jakarta Convention Center, in Jakarta, Indonesia on March 06, 2017.jpg|Presiden Jokowi dan istri bersama dengan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari.
+File:Indian Prime Minister Narendra Modi and Indonesia President Joko Widodo address the media in Jakarta, 2018.jpg|Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka.
+File:Irwan Prayitno dan Jokowi.jpg|Presiden Jokowi bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
+File:James Mattis with Joko Widodo in Jakarta - 2018 (25978997278).jpg|Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James N. Mattis.
+File:Joko Widodo Lombok Earthquake damage.jpg|Presiden Jokowi mendatangi Lombok usai terkena gempa bumi.
+File:Sultan of Brunei, Hassanal Bolkiah, reviews the honorary guard at the Bogor Presidential Palace.jpg|Presiden Jokowi bersama dengan Raja Brunei Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor.
+File:President Joko Widodo with South and North Korean Ambassador in Merdeka Palace.jpg|Presiden Jokowi bersama dengan Duta Besar Korea Selatan dan Korea Utara dengan memegang sebuah boneka maskot Asian Games 2018.
+File:Trịnh Văn Vinh, Eko Yuli Irawan, Adkhamjon Ergashev 2018.jpg|Presiden Jokowi saat di Asian Games 2018.
+</gallery>
+=== 2018 ===
+<gallery>
+Berkas:Presiden Sambut Kedatangan PM Mahathir di Bandara Halim.jpg|Presiden Jokowi menyambut langsung kedatangan [[Perdana Menteri Malaysia]] [[Mahathir Mohamad]] di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
+</gallery>
+=== 2019 ===
+<gallery>
+Berkas:President Joko Widodo meet with Prime Minister Mahathir Mohamad.jpg|Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi di [[Malaysia]] dan bertemu [[Perdana Menteri Malaysia]] [[Mahathir Mohamad]].
+Berkas:Abdulkadir Jailani When Inaugurated as Ambassador.jpg|Presiden Jokowi melantik [[Duta Besar Indonesia untuk Kanada|Duta Besar Indonesia untuk Kanada.]]
+Berkas:Joko Widodo second oath.jpg|Pelantikan Presiden Jokowi di [[Pelantikan kedua Joko Widodo|periode kedua]].
+</gallery>
+=== 2020 ===
+<gallery>
+Berkas:Singaporean President Halimah Yacob Meets With Indonesian President Joko Widodo.jpg|Presiden Jokowi bersalaman dengan [[Presiden Singapura|Presiden]] [[Singapura]], [[Halimah Yacob]].
+Berkas:Pemerintah Indonesia saat umumkan kasus pertama Covid-19.jpg|Presiden Jokowi dan [[Daftar Menteri Kesehatan Indonesia|Menteri Kesehatan]] [[Terawan Agus Putranto]] sedang mengumumkan kasus pertama [[Covid-19|COVID-19]].
+</gallery>
+=== 2021 ===
+<gallery>
+Berkas:Indonesian President Joko Widodo Receives First Dose of COVID-19 Vaccine.jpg|Vaksinasi COVID-19 pertama Presiden Jokowi.
+Berkas:Joko Widodo and Muhyiddin Yassin.jpg|Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral [[Perdana Menteri Malaysia]], [[Muhyiddin Yassin]].
+Berkas:2021 Special ASEAN Summit on Myanmar's coup d'état (1).jpg|Presiden Jokowi menghadiri [[Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara|ASEAN]] Leaders Meeting di Jakarta.
+Berkas:Joko Widodo and Phạm Minh Chính.jpg|Presiden Jokowi menerima pertemuan bilateral Perdana Menteri [[Vietnam]], [[Phạm Minh Chính]].
+</gallery>
 == Referensi ==