Lompat ke isi

Kementerian Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
RianHS (bicara | kontrib)
Pengurus
21.817 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(36 revisi perantara oleh 11 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Politik Indonesia}}
{{Pemutakhiran|part=informasi mengenai daftar kementerian|date=Oktober 2024}}{{Politik Indonesia}}
'''Kementerian Indonesia''' adalah [[lembaga negara|lembaga]] eksekutif dalam lingkungan [[Pemerintah Indonesia]] yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia]].
'''Kementerian Indonesia''' adalah [[lembaga negara|lembaga]] eksekutif dalam lingkungan [[Pemerintah Indonesia]] yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [[Presiden Indonesia]]. Menteri merupakan bagian dari [[Kabinet Indonesia|kabinet]]. Dalam [[Kabinet Merah Putih]], terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian.

Menteri merupakan bagian dari [[Kabinet Indonesia|kabinet]]. Dalam [[Kabinet Indonesia Maju]] (2019–2024), terdapat empat kementerian koordinator dan 30 kementerian.


== Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran ==
== Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran ==
=== Landasan hukum ===
=== Landasan hukum ===
Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.


Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam [[Undang-Undang Kementerian Negara]] yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian diubah oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2021.
Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam [[Undang-Undang Kementerian Negara]] yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024.<ref>{{Cite web|title=UU No. 61 Tahun 2024|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/304396/uu-no-61-tahun-2024|website=JDIH BPK|access-date=12 November 2024}}</ref> Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024.<ref>{{Cite web|title=Perpres No. 140 Tahun 2024|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/305099/perpres-no-140-tahun-2024|website=JDIH BPK|access-date=12 November 2024}}</ref>


=== Pembentukan kementerian ===
=== Pembentukan kementerian ===
Baris 32: Baris 30:


=== Pengubahan dan pembubaran kementerian ===
=== Pengubahan dan pembubaran kementerian ===
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 17}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 20}} Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR). kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan [[Kementerian Agama Republik Indonesia|agama]], [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|hukum]], keamanan, dan [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|keuangan]] harus dengan persetujuan DPR.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 19}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 21}}
Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 17}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 20}} Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan [[Kementerian Agama Republik Indonesia|agama]], [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|hukum]], keamanan, dan [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|keuangan]] yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 19}}{{sfn|UU 39/2008|loc=Pasal 21}}

=== Daftar kementerian yang diubah dan dibubarkan ===
==== Kementerian yang digabungkan/dipisahkan ====
* [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]] dan [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]] saat ini, sempat digabungkan menjadi "Departemen Perindustrian dan Perdagangan" pada pertengahan perjalanan [[Kabinet Pembangunan VI]], dan kemudian dipisahkan kembali pada [[Kabinet Indonesia Bersatu]] hingga sekarang.
* [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum]] dan [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Kementerian Perumahan Rakyat]] pada [[Kabinet Kerja (2014–2019)]] digabung menjadi [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]].
* [[Kementerian Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Kehutanan]] dan [[Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]] pada [[Kabinet Kerja (2014–2019)]] digabung menjadi [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]].
*Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi digabung menjadi [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]] pada perombakan kedua [[Kabinet Indonesia Maju]].

==== Kementerian yang dibubarkan ====
* [[Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia|Kementerian Kemakmuran]], dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada [[Kabinet Natsir]] hingga sekarang.
* [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]], dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada [[Kabinet Persatuan Nasional]], dan dibentuk kembali pada [[Kabinet Gotong Royong]] hingga sekarang.
* [[Kementerian Penerangan Republik Indonesia|Kementerian Penerangan]], dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.

==== Kementerian yang berganti nama ====
* "[[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Dalam Negeri", berganti nama menjadi "Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional, dan kembali menjadi "Departemen Dalam Negeri" pada Kabinet Gotong Royong hingga sekarang.
* "[[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Keamanan Rakyat", berganti nama menjadi "Departemen Pertahanan" pada [[Kabinet Sjahrir II]], menjadi "Departemen Pertahanan dan Keamanan" pada [[Kabinet Kerja I]], dan kembali menjadi "Departemen Pertahanan" pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.
* "[[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Kehakiman", berganti nama menjadi "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" pada Kabinet Persatuan Nasional, menjadi "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir menjadi "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
* "[[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]" saat ini, dibentuk pada Kabinet Kerja I dengan nama "Kementerian Perindustrian dan Pertambangan", berganti nama menjadi "Kementerian Pertambangan" pada [[Kabinet Dwikora I]], menjadi "Kementerian Minyak dan Gas Bumi" pada [[Kabinet Dwikora II]], kembali menjadi "Kementerian Pertambangan" pada [[Kabinet Ampera I]], menjadi "Departemen Pertambangan dan Energi" pada [[Kabinet Pembangunan III]], dan menjadi "Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang.
* "[[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dengan nama "Kementerian Penerangan", sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dibentuk kembali dengan nama "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" pada Kabinet Gotong Royong, dan menjadi "Departemen Komunikasi dan Informatika" pada Kabinet Indonesia Bersatu hingga sekarang.
* "[[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan]]" sebelumnya namanya adalah "[[Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia|Kementerian Pendidikan Nasional]] dan bidang Kebudayaan ada dalam [[Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia|Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata]] pada masa kabinet indonesia bersatu II Bidang kebudayaan masuk kedalam Kementerian Pendidikan sedangkan Bidang Pariwisata menjadi [[Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]].
* "[[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia]]" sebelumnya bernama [[Kementerian Pariwisata]], dan sebelumnya lagi [[Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia|Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata]] setelah Kebudayaan masuk ke dalam Kementerian Pendidikan, kementerian ini mengubah namanya menjadi "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif". Era Kabinet Kerja, berganti nama menjadi [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata]] dan bidang ekonomi kreatif berdiri sendiri dengan nama [[Badan Ekonomi Kreatif]].
* "[[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]" sebelumnya bernama "Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat" pada masa sebelum 2014.


== Daftar saat ini ==
== Daftar saat ini ==
{{main|Daftar kementerian di Indonesia}}
{{main|Daftar kementerian di Indonesia}}{{Pemutakhiran|section|date=Oktober 2024}}
Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian-kementerian tersebut adalah:
Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nama kementerian-kementerian tersebut diuraikan di bawah ini.
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam [[UUD 1945]], terdiri atas:
* Kementerian kelompok I yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
** [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
** [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
** [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
** [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
** [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
** [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam [[UUD 1945]], terdiri atas:
* Kementerian kelompok II yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
** [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
** [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
** [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
** [[Kementerian Hukum Republik Indonesia|Kementerian Hukum]]
** [[Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hak Asasi Manusia]]
** [[Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia|Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan]]
** [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
** [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
** [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]]
** [[Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah]]
** [[Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi]]
** [[Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Kebudayaan]]
** [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
** [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
** [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
** [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
** [[Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
** [[Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
** [[Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia|Kementerian Pelindungan Pekerja Migran]]
** [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
** [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
** [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
** [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
** [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
** [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
** [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
** [[Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum]]
** [[Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia|Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman]]
** [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia|Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal]]
** [[Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Transmigrasi]]
** [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
** [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
** [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
** [[Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Digital]]
** [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
** [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
** [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
** [[Kementerian Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Kehutanan]]
** [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
** [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
** [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi]]
** [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]
* Kementerian kelompok III yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
** [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]
** [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]]
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
** [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]]
** [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
** [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
** [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
** [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
** [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]]
** [[Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia|Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga]]
** [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]
** [[Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]]
** [[Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia|Kementerian Investasi dan Hilirisasi]]
** [[Kementerian Koperasi Republik Indonesia|Kementerian Koperasi]]
** [[Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]]
** [[Kementerian Pariwisata Republik Indonesia|Kementerian Pariwisata]]
** [[Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia|Kementerian Ekonomi Kreatif]]
** [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
** [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
**[[Kementerian Investasi Republik Indonesia|Kementerian Investasi]]
** [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
** [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
** [[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia|Kementerian Sekretariat Negara]]
** [[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia|Kementerian Sekretariat Negara]]
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
* Kementerian koordinator, terdiri atas:
* Kementerian koordinator (Kemenko), terdiri atas:
** [[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat]]
** [[Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pangan]]

Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.<ref>{{Cite web|last=Humas|date=2024-10-22|title=Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih|url=https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/#:~:text=Presiden%20Prabowo%20Subianto%20mengeluarkan%20Peraturan,pada%20tanggal%2021%20Oktober%202024.&text=48.Kementerian,Pemuda%20dan%20Olahraga.|website=Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|language=id-ID|access-date=2024-10-22}}</ref>
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
! rowspan="2" |Kelompok
! colspan="8" |Koordinasi oleh kementerian koordinator
|-
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan]]
![[Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan]]
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian]]
![[Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan]]
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]
![[Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat]]
! width="18%" |[[Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia|Kementerian Koordinator Bidang Pangan]]
! width="18%" |Di luar koordinasi<br>kementerian koordinator
|-
!Kelompok I
|
* [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
* [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
* [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
|—
| —
|—
| —
|—
| —
| —
|-
!Kelompok II
|
* [[Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Digital]]
|
* [[Kementerian Hukum Republik Indonesia|Kementerian Hukum]]
* [[Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hak Asasi Manusia]]
* [[Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia|Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan]]
|
* [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
* [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
* [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
* [[Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
|
* [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]
* [[Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum]]
* [[Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia|Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman]]
* [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
* [[Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Transmigrasi]]
|
* [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]]
* [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
* [[Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah]]
* [[Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi]]
* [[Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Kebudayaan]]
|
* [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
* [[Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia|Kementerian Pelindungan Pekerja Migran]]
* [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal]]
|
* [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
* [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
* [[Kementerian Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Kehutanan]]
|
* [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]]
|-
!Kelompok III
|—
|—
|
* [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
* [[Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia|Kementerian Investasi dan Hilirisasi]]
* [[Kementerian Pariwisata Republik Indonesia|Kementerian Pariwisata]]
|—
|
* [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
* [[Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia|Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga]]
* [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|
* [[Kementerian Koperasi Republik Indonesia|Kementerian Koperasi]]
* [[Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia|Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]]
* [[Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia|Kementerian Ekonomi Kreatif]]
|
* [[Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]]
|
* [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
* [[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]]
* [[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia|Kementerian Sekretariat Negara]]
|}


== Susunan organisasi ==
== Susunan organisasi ==
{{main|Organisasi kementerian negara Indonesia}}
{{main|Organisasi kementerian negara Indonesia}}
{{lihatpula|Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia}}
{{lihatpula|Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia}}
Kementerian dipimpin oleh [[menteri]] yang tergabung dalam sebuah [[daftar kabinet Indonesia|kabinet]]. Presiden juga dapat mengangkat [[wakil menteri]] pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:
Kementerian dipimpin oleh [[menteri]] yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat [[wakil menteri]] pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
** unsur pemimpin: [[Menteri]];
** unsur pimpinan: [[Menteri]];
** unsur pembantu pemimpin: [[Sekretariat Jenderal]];
** unsur pembantu pimpinan: [[Sekretariat Jenderal]];
** unsur pelaksana: [[Direktorat Jenderal]];
** unsur pelaksana: [[Direktorat Jenderal]];
** unsur pengawas: [[Inspektorat Jenderal]];
** unsur pengawas: [[Inspektorat Jenderal]];
** unsur pendukung: [[Badan]] dan/atau [[Pusat]]; dan
** unsur pendukung: [[Badan]] dan/atau [[Pusat]]; dan
** unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau Instansi Vertikal (khusus Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan.
** unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau unit vertikal.
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
* Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
** Pemimpin: Menteri;
** Pimpinan: Menteri;
** Pembantu pemimpin: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian]];
** Pembantu pimpinan: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian]];
** Pelaksana: [[Deputi]];
** Pelaksana: Deputi;
** Pengawas: [[Inspektorat]]; dan
** Pengawas: Inspektorat; dan
* Kementerian koordinator:
* Kementerian koordinator:
** Pemimpin: Menteri koordinator;
** Pimpinan: Menteri koordinator;
** Pembantu pemimpin: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian Koordinator]];
** Pembantu pimpinan: [[Sekretariat Kementerian/Lembaga|Sekretariat Kementerian Koordinator]];
** Pelaksana: [[Deputi]]; dan
** Pelaksana: Deputi; dan
** Pengawas: [[Inspektorat]]
** Pengawas: Inspektorat


== Sejarah ==
== Sejarah ==
Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah [[Reformasi Indonesia (1998–sekarang)|Reformasi 1998]] istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada [[Sejarah Indonesia (1950-1959)|masa awal kemerdekaan]]. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa [[Kabinet Indonesia Bersatu II]].<ref>[http://www.detikfinance.com/read/2009/12/30/191417/1268849/4/departemen-ke-kementerian-tambah-beban-anggaran-negara 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara]</ref><ref>{{Cite web |url=http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |title=Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg |access-date=2010-01-06 |archive-date=2010-01-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100109172954/http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |dead-url=yes }}</ref><ref>[http://www.antaranews.com/berita/1262937959/pemerintah-ubah-departemen-jadi-kementerian Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian]</ref>
Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam UU No. 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.


Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian. Pembatasan tersebut berjalan selama era [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dan [[Joko Widodo]], sebelum kemudian dihapus pada UU Nomor 61 Tahun 2024.<ref>{{Cite web|last=DA|first=Ady Thea|title=6 Poin Penting Perubahan dalam UU Kementerian Negara|url=https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-penting-perubahan-dalam-uu-kementerian-negara-lt66ebe5a678cd4/|website=hukumonline.com|language=Indonesia|access-date=2024-10-21}}</ref>
Dalam perjalanannya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. Pada era Perjuangan Kemerdekaan dan [[Sejarah Indonesia (1950–1959)|Demokrasi Parlementer]], empat partai politik, yakni [[Partai Nasional Indonesia]], [[Masyumi]], [[Nahdlatul Ulama]], dan [[Partai Sosialis Indonesia]], saling bersaing dalam memperebutkan posisi kementerian. Setelah tahun 1955, [[Partai Komunis Indonesia]] menjadi kekuatan tambahan dalam percaturan politik Indonesia.


Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.
Pada masa [[Orde Baru]] ([[Kabinet Pembangunan I]] hingga [[Kabinet Pembangunan VII|VII]]), hanya ada satu kekuatan politik yang dominan, yakni [[Partai Golongan Karya|Golongan Karya]] (Golkar). Sementara itu, pada [[Sejarah Indonesia (1998–sekarang)|era Reformasi]], macam-macam partai silih berganti berkuasa. Golkar, [[Partai Kebangkitan Bangsa]], [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]], dan [[Partai Demokrat]], merupakan empat partai besar yang pernah menduduki puncak pimpinan negara.
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"

|+Era Reformasi
{| class="wikitable" style="float:right;margin:0 0 0.5em 1em;font-size:90%"
![[B. J. Habibie|B.J. Habibie]]
!colspan="3" style="background:#DCDCDC;" | Komposisi Etnis dalam Kementerian Indonesia (1945–1970)<ref name=Young/>
![[Abdurrahman Wahid]]
![[Megawati Soekarnoputri]]
! colspan="2" |[[Susilo Bambang Yudhoyono]]
! colspan="2" |[[Joko Widodo]]
![[Prabowo Subianto]]
|-
|-
! width="14%" |[[Kabinet Reformasi Pembangunan]]
! Etnis
! width="14%" |[[Kabinet Persatuan Nasional]]
! Jumlah
! width="14%" |[[Kabinet Gotong Royong]]
! %
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Bersatu]]
|-----
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Bersatu II]]
| [[Suku Jawa|Jawa]] || align="center" | 392 || align="center" | 60,8
! width="14%" |[[Kabinet Kerja (2014–2019)|Kabinet Kerja]]
|-----
! width="14%" |[[Kabinet Indonesia Maju]]
| [[Suku Minangkabau|Minangkabau]] || align="center" | 90 || align="center" | 14,0
![[Kabinet Merah Putih]]
|-----
|-
| [[Suku Sunda|Sunda]] || align="center" | 84 || align="center" | 13,0
!36 menteri
|-----
!35 menteri
| [[Suku Minahasa|Minahasa]] || align="center" | 25 || align="center" | 3,9
!30 menteri
|-----
!34 menteri
| [[Maluku]] || align="center" | 20 || align="center" | 3,1
!34 menteri
|-----
!34 menteri
| [[Suku Batak|Batak]] || align="center" | 16 || align="center" | 2,5
!34 menteri
|-----
!48 menteri
| Lain-lain || align="center" | 18 || align="center" | 2,8
|-
| colspan="8" |'''Kementerian koordinator'''
|-
| rowspan="2" |Politik dan Keamanan
| rowspan="2" |Politik dan Keamanan →
Politik, Sosial, dan Keamanan
| rowspan="2" |Politik dan Keamanan
| rowspan="2" |Politik, Hukum, Keamanan
| rowspan="2" |Politik, Hukum, Keamanan
| rowspan="2" |Politik, Hukum, Keamanan
| rowspan="2" |Politik, Hukum, Keamanan
|Politik dan Keamanan
|-
|Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
|-
|Ekonomi, Keuangan, dan Industri
|Ekonomi, Keuangan, dan Industri
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|Perekonomian
|-
|Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
|Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I)
|Kesejahteraan Rakyat
|Kesejahteraan Rakyat
|Kesejahteraan Rakyat
|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
|Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
|-
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Pemberdayaan Masyarakat
|-
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
|-
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Pangan
|-
|—
|—
|—
|—
|—
|Kemaritiman dan Sumber Daya
|Kemaritiman dan Investasi
|—
|-
|Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| colspan="8" |'''Departemen, Kementerian Negara, atau Kementerian'''
|-
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|Dalam Negeri
|-
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|Luar Negeri
|-
|Pertahanan dan Keamanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|Pertahanan
|-
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|Agama
|-
|Agraria
|—
|—
|—
|—
|Agraria dan Tata Ruang
|Agraria dan Tata Ruang
|Agraria dan Tata Ruang
|-
|Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
|Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|Badan Usaha Milik Negara
|-
|Tenaga Kerja
|Tenaga Kerja → Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| Ketenagakerjaan
| Ketenagakerjaan
| Ketenagakerjaan
|-
|Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan
|Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
| rowspan="2" |Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
| Transmigrasi
|-
| —
| Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I)
| Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
| Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal
| Pembangunan Daerah Tertinggal
|Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
|-
|Pertambangan dan Energi
|Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|Energi dan Sumber Daya Mineral
|-
|rowspan=3|Kehakiman
|rowspan=3|Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="3" |Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="3" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="3" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="3" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
| rowspan="3" |Hukum dan Hak Asasi Manusia
|Hukum
|-
|Hak Asasi Manusia
|-
|Imigrasi dan Pemasyarakatan
|-
|Investasi
|—
|—
|—
|—
|—
|Investasi{{efn|name=Perpres32/2021}}
|Investasi dan Hilirisasi
|-
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|Keuangan
|-
|—
|Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|Kelautan dan Perikanan
|-
|Kesehatan
|Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|Kesehatan
|-
|Penerangan
|—
|Komunikasi dan Informasi
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Informatika
|Komunikasi dan Digital
|-
| rowspan="2" |Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
| rowspan="2" |Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
| rowspan="2" |Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
| rowspan="2" |Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
| rowspan="2" |Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
| rowspan="2" |Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
| rowspan="2" |Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
|Koperasi
|-
|Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah
|-
|Kehutanan dan Perkebunan
|Kehutanan dan Perkebunan → Kehutanan
|Kehutanan
|Kehutanan
|Kehutanan
| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan
| rowspan="2" |Lingkungan Hidup dan Kehutanan
|Kehutanan
|-
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|Lingkungan Hidup
|-
| rowspan="2" |Pariwisata, Seni, dan Budaya
| rowspan="2" |Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata
| rowspan="2" |Kebudayaan dan Pariwisata
| rowspan="2" |Kebudayaan dan Pariwisata
| rowspan="2" |Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif{{efn|Sejak 18 Oktober 2011 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41227/perpres-no-77-tahun-2011 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011]|name=Perpres77/2011}}
| rowspan="2" |Pariwisata
| rowspan="2" |Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
|Pariwisata
|-
|Ekonomi Kreatif
|-
|Pekerjaan Umum
|Pekerjaan Umum → dibubarkan
|—
|Pekerjaan Umum
|Pekerjaan Umum
| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
| rowspan="2" |Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
|Pekerjaan Umum
|-
|Perumahan Rakyat dan Permukiman
|Permukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana Wilayah
|Permukiman dan Prasarana Wilayah
|Perumahan Rakyat
|Perumahan Rakyat
|Perumahan dan Kawasan Permukiman
|-
|Peranan Wanita
|Pemberdayaan Perempuan
|Pemberdayaan Wanita
|Pemberdayaan Perempuan
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|-
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga → dibubarkan
|—
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|Pemuda dan Olahraga
|-
|—
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
|-
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|—
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional{{efn|Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Details/42589/perpres-no-62-tahun-2005 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005]|name=Perpres62/2005}}
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|Perencanaan Pembangunan Nasional
|-
| rowspan="3" |Pendidikan dan Kebudayaan
| rowspan="3" |Pendidikan Nasional
| rowspan="3" |Pendidikan Nasional
| rowspan="3" |Pendidikan Nasional
| rowspan="3" |Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan{{efn|name=Perpres77/2011}}
| rowspan="2" |Pendidikan dan Kebudayaan
| rowspan="3" |Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi{{efn|name=Perpres32/2021}}
|Pendidikan Dasar dan Menengah
|-
|Kebudayaan
|-
|rowspan=2|Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
|rowspan=2|Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
|-
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi
|Riset dan Teknologi → digabung{{efn|Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166281/perpres-no-32-tahun-2021 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021]|name=Perpres32/2021}}
|-
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|Perhubungan
|-
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
| rowspan="2" |Perindustrian dan Perdagangan
|Perindustrian
|Perindustrian
|Perindustrian
|Perindustrian
|Perindustrian
|-
|Perdagangan
|Perdagangan
|Perdagangan
|Perdagangan
|Perdagangan
|-
|Pertanian
|Pertanian → Pertanian dan Kehutanan
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|Pertanian
|-
|Sekretaris Negara
|— (pejabat setingkat menteri)
|— (pejabat setingkat menteri)
|Sekretaris Negara
|Sekretaris Negara
|Sekretaris Negara
|Sekretaris Negara
|Sekretaris Negara
|-
|Sosial
|—
|Sosial
|Sosial
|Sosial
|Sosial
|Sosial
|Sosial
|-
|Kependudukan
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
|-
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Pelindungan Pekerja Imigran
|-
|Pangan dan Hortikultura
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Otonomi Daerah → dibubarkan
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-
|—
|Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II)
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|}
|}


== Catatan ==
Jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, komposisi menteri pada periode 1945–1970 didominasi oleh [[Suku Jawa]], yang kemudian diikuti oleh [[Suku Minangkabau]] dan [[Suku Sunda]]. Dua suku bangsa yang berasal dari Indonesia Timur, yakni [[Suku Minahasa|Minahasa]] dan [[Maluku]], juga merupakan kelompok masyarakat yang banyak mengisi Kementerian Indonesia.<ref name=Young>{{Cite book|last=Young|first=Crawford|date=1976|url=https://www.worldcat.org/oclc/1601838|title=The politics of cultural pluralism|location=Madison|publisher=University of Wisconsin Press|isbn=0-299-06740-8|oclc=1601838}}</ref>
{{notelist}}
Sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Pada [[Sejarah Indonesia (1998-sekarang)|tahun 1998]] mulai digunakan istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator", sementara istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "kementerian" saja, seperti pada [[Sejarah Indonesia (1950-1959)|masa awal kemerdekaan]]. Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa [[Kabinet Indonesia Bersatu II]].<ref>[http://www.detikfinance.com/read/2009/12/30/191417/1268849/4/departemen-ke-kementerian-tambah-beban-anggaran-negara 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara]</ref><ref>{{Cite web |url=http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |title=Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg |access-date=2010-01-06 |archive-date=2010-01-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100109172954/http://bisnis.vivanews.com/news/read/118914-ganti_plang__satu_huruf_beratnya_200_kg |dead-url=yes }}</ref><ref>[http://www.antaranews.com/berita/1262937959/pemerintah-ubah-departemen-jadi-kementerian Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian]</ref>

== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
* [[Kabinet Indonesia]]
* [[Kabinet Indonesia]]

Revisi terkini sejak 19 Desember 2024 08.00

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum
Legislatif
Eksekutif
Kehakiman

  • Badan peradilan
  • (di bawah Mahkamah Agung)
Lembaga lain

  • Lembaga menurut UUD secara implisit
  • Alat negara
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif
Kepala daerah
Legislatif daerah
Politik praktis
Pemilihan umum
Pemilihan lokal
  • Pemilihan legislatif daerah
Partai politik
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional
Perwakilan diplomatik

Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Dalam Kabinet Merah Putih, terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran

[sunting | sunting sumber]

Landasan hukum

[sunting | sunting sumber]

Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024.[1] Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, organisasi kementerian negara diatur dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024.[2]

Pembentukan kementerian

[sunting | sunting sumber]

Suatu kementerian dibentuk untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Jenis urusan Bidang urusan Kelompok kementerian
Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 Luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan[3] Kementerian kelompok I
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 Agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan[4] Kementerian kelompok II
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah Perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal[5] Kementerian kelompok III

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, setiap urusan pemerintahan pada kelompok kedua dan ketiga tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri, tetapi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global.[6] Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.[7] Kementerian-kementerian tersebut dibentuk paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji,[8] dengan jumlah seluruh kementerian maksimum 34 kementerian.[9]

Pengubahan dan pembubaran kementerian

[sunting | sunting sumber]

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan) tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.[10][11] Kementerian-kementerian selain itu dapat diubah dan/atau dibubarkan oleh presiden. Pengubahan (akibat pemisahan atau penggabungan) serta pembubaran kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR.[12][13]

Daftar saat ini

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Daftar kementerian di Indonesia

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nama kementerian-kementerian tersebut diuraikan di bawah ini.

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada pula kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Berdasarkan kelompok dan lingkup koordinasinya, kementerian di Indonesia dapat ditabulasikan dalam matriks berikut ini.[14]

Kelompok Koordinasi oleh kementerian koordinator
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Di luar koordinasi
kementerian koordinator
Kelompok I — — — — — — —
Kelompok II
Kelompok III — — —

Susunan organisasi

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Organisasi kementerian negara Indonesia
Lihat pula: Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia

Kementerian dipimpin oleh menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Susunan organisasi kementerian adalah sebagai berikut:

  • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945:
  • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
  • Kementerian koordinator:

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

Dalam perjalanannya, nomenklatur lembaga yang dipimpin oleh menteri berubah-ubah dan tidak seragam. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator". Setelah Reformasi 1998 istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator" mulai digunakan, sedangkan istilah "departemen" tetap dipertahankan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, seluruh nomenklatur diseragamkan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II.[15][16][17]

Banyak kementerian telah mengalami berbagai perubahan, yang meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen). Jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, mulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu maksimum 34 kementerian. Pembatasan tersebut berjalan selama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sebelum kemudian dihapus pada UU Nomor 61 Tahun 2024.[18]

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan nama kementerian (atau nomenklatur lain yang dipimpin oleh menteri) dari masa ke masa pada era Reformasi.

Era Reformasi
B.J. Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo Prabowo Subianto
Kabinet Reformasi Pembangunan Kabinet Persatuan Nasional Kabinet Gotong Royong Kabinet Indonesia Bersatu Kabinet Indonesia Bersatu II Kabinet Kerja Kabinet Indonesia Maju Kabinet Merah Putih
36 menteri 35 menteri 30 menteri 34 menteri 34 menteri 34 menteri 34 menteri 48 menteri
Kementerian koordinator
Politik dan Keamanan Politik dan Keamanan →

Politik, Sosial, dan Keamanan

Politik dan Keamanan Politik, Hukum, Keamanan Politik, Hukum, Keamanan Politik, Hukum, Keamanan Politik, Hukum, Keamanan Politik dan Keamanan
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian Perekonomian
Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (digabungkan pada perombakan I) Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
— — — — — — — Pemberdayaan Masyarakat
— — — — — — — Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
— — — — — — — Pangan
— — — — — Kemaritiman dan Sumber Daya Kemaritiman dan Investasi —
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara — — — — — — —
Departemen, Kementerian Negara, atau Kementerian
Dalam Negeri Dalam Negeri → Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dalam Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri Dalam Negeri
Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri Luar Negeri
Pertahanan dan Keamanan Pertahanan Pertahanan Pertahanan Pertahanan Pertahanan Pertahanan Pertahanan
Agama Agama Agama Agama Agama Agama Agama Agama
Agraria — — — — Agraria dan Tata Ruang Agraria dan Tata Ruang Agraria dan Tata Ruang
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara → dibubarkan Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara
Tenaga Kerja Tenaga Kerja → Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Transmigrasi dan Kependudukan → Tenaga Kerja dan Transmigrasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Transmigrasi
— Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (dibentuk saat perombakan I) Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal → Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi → Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral Energi dan Sumber Daya Mineral
Kehakiman Hukum dan Perundang-Undangan → Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum
Hak Asasi Manusia
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Investasi — — — — — Investasi[a] Investasi dan Hilirisasi
Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
— Eksplorasi Laut → Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan
Kesehatan Kesehatan → Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Penerangan — Komunikasi dan Informasi Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Digital
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah → Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi
Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah
Kehutanan dan Perkebunan Kehutanan dan Perkebunan → Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Pariwisata, Seni, dan Budaya Pariwisata dan Kesenian → Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata → Pariwisata dan Ekonomi Kreatif[b] Pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata
Ekonomi Kreatif
Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum → dibubarkan — Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat dan Permukiman Permukiman dan Pengembangan Wilayah → Permukiman dan Prasarana Wilayah Permukiman dan Prasarana Wilayah Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peranan Wanita Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Wanita Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga → dibubarkan — Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga
— Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perencanaan Pembangunan Nasional — Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan → Perencanaan Pembangunan Nasional[c] Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional
Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional → Pendidikan dan Kebudayaan[b] Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan → Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi[a] Pendidikan Dasar dan Menengah
Kebudayaan
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi → digabung[a]
Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan Perhubungan
Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian Perindustrian
Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan
Pertanian Pertanian → Pertanian dan Kehutanan Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian
Sekretaris Negara — (pejabat setingkat menteri) — (pejabat setingkat menteri) Sekretaris Negara Sekretaris Negara Sekretaris Negara Sekretaris Negara Sekretaris Negara
Sosial — Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial
Kependudukan — — — — — — Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
— — — — — — — Pelindungan Pekerja Imigran
Pangan dan Hortikultura — — — — — — —
— Masalah-Masalah Kemasyarakatan → dibubarkan — — — — — —
— Otonomi Daerah → dibubarkan — — — — — —
— Restrukturisasi Ekonomi Nasional (dibentuk pada perombakan I, dibubarkan pada perombakan II) — — — — — —

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b c Sejak 28 April 2021 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021
  2. ^ a b Sejak 18 Oktober 2011 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011
  3. ^ Sejak 14 Oktober 2005 dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "UU No. 61 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024. 
  2. ^ "Perpres No. 140 Tahun 2024". JDIH BPK. Diakses tanggal 12 November 2024. 
  3. ^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (1).
  4. ^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (2).
  5. ^ UU 39/2008, Pasal 5 ayat (3).
  6. ^ UU 39/2008, Pasal 13.
  7. ^ UU 39/2008, Pasal 14.
  8. ^ UU 39/2008, Pasal 16.
  9. ^ UU 39/2008, Pasal 15.
  10. ^ UU 39/2008, Pasal 17.
  11. ^ UU 39/2008, Pasal 20.
  12. ^ UU 39/2008, Pasal 19.
  13. ^ UU 39/2008, Pasal 21.
  14. ^ Humas (2024-10-22). "Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-10-22. 
  15. ^ 'Departemen' ke 'Kementerian' Tambah Beban Anggaran Negara
  16. ^ "Departemen Ganti Kementerian: Ganti Plang, Satu Huruf Beratnya 200 Kg". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-09. Diakses tanggal 2010-01-06. 
  17. ^ Pemerintah Ubah Departemen Jadi Kementerian
  18. ^ DA, Ady Thea. "6 Poin Penting Perubahan dalam UU Kementerian Negara". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2024-10-21. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kementerian_Indonesia&oldid=26663891"