Lompat ke isi

Kabinet Indonesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Axl7Rose (bicara | kontrib)
2.746 suntingan
→Menteri Koordinator: Perbaikan info
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Axl7Rose (bicara | kontrib)
2.746 suntingan
 
(87 revisi perantara oleh 21 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox government agency
{{Infobox government agency
| name = Kabinet Republik Indonesia
| name = Kabinet Republik Indonesia
| native_name = Petahana: [[Kabinet Indonesia Maju]]
| native_name = Petahana: [[Kabinet Merah Putih]]
| seal = National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
| seal = National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
| seal_width = 160px
| seal_width = 160px
| seal_caption = [[Garuda Pancasila]]
| seal_caption = [[Garuda Pancasila]]
| logo =
| logo =
| image = Kabinet Indonesia Maju 1.jpg
| image = Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran 2024.jpg
| image_caption = Kabinet Indonesia Maju (2019)
| image_caption = Kabinet Merah Putih (2024)
| type = Kabinet
| type = Kabinet
| formed = {{date and age|1945|9|2|p=1|br=1}}
| formed = {{date and age|1945|9|2|p=1|br=1}}
Baris 13: Baris 13:
| jurisdiction =
| jurisdiction =
| headquarters = [[Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|Sekretariat Kabinet]], [[Jakarta]]
| headquarters = [[Sekretariat Kabinet Republik Indonesia|Sekretariat Kabinet]], [[Jakarta]]
| employees = 38 anggota:
| employees =
* 4 orang menteri koordinator
* 30 orang menteri pemimpin kementerian
* 6 orang pejabat setingkat menteri
| budget =
| budget =
| chief1_name = [[Joko Widodo]]
| chief1_name = [[Prabowo Subianto]]
| chief1_position = [[Presiden Republik Indonesia]]
| chief1_position = [[Presiden Republik Indonesia]]
| keydocument1 = Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]]
| keydocument1 = Pasal 17 [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]]
Baris 26: Baris 23:
'''Kabinet Indonesia''' (biasanya disebut sebagai '''Kabinet Presiden''' atau disederhanakan sebagai '''Kabinet''') adalah bagian dari cabang eksekutif dalam [[Pemerintah Indonesia|pemerintahan Indonesia]]. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh [[Presiden Indonesia]]. Anggota kabinet berfungsi sebagai pejabat yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.
'''Kabinet Indonesia''' (biasanya disebut sebagai '''Kabinet Presiden''' atau disederhanakan sebagai '''Kabinet''') adalah bagian dari cabang eksekutif dalam [[Pemerintah Indonesia|pemerintahan Indonesia]]. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh [[Presiden Indonesia]]. Anggota kabinet berfungsi sebagai pejabat yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.


Indonesia telah mempunyai puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Ketika [[Soekarno]] menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap dan banyak terjadi perombakan kabinet. Sejak masa [[Orde Baru]], hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama lima tahun, mengikuti masa jabatan Presiden Indonesia. Pada umumnya, kabinet diberi nama pada saat awal pembentukannya. Kabinet saat ini bernama [[Kabinet Indonesia Maju]] di bawah pimpinan Presiden [[Joko Widodo]].
Indonesia telah mempunyai puluhan kabinet sejak [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] tahun 1945. Ketika [[Soekarno]] menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap dan banyak terjadi perombakan kabinet. Sejak masa [[Orde Baru]], hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama lima tahun, mengikuti masa jabatan Presiden Indonesia. Pada umumnya, kabinet diberi nama pada saat awal pembentukannya. Kabinet saat ini bernama [[Kabinet Merah Putih]] di bawah pimpinan Presiden [[Prabowo Subianto]].


== Sejarah ==
== Sejarah ==
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu kabinet presidensial dan kabinet parlementer. Dalam kabinet presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta memimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=1}}
Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara [[eksplisit]] dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu [[kabinet presidensial]] dan [[kabinet parlementer]]. Dalam kabinet presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta memimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=1}}


Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS). Di bawah [[Konstitusi Republik Indonesia Serikat|Konstitusi Federal tahun 1949]], RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer dipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950]] menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet yang memiliki antara 18 dan 25 anggota.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=3–4}}
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS). Di bawah [[Konstitusi Republik Indonesia Serikat|Konstitusi Federal tahun 1949]], RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer dipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950]] menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet yang memiliki antara 18 dan 25 anggota.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=3–4}}


Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|dekret]] yang membatalkan UUD 1950 dan mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945. Kabinet yang ada dibubarkan dan sistem demokrasi terpimpin diberlakukan. Sebuah kabinet baru dibentuk tak lama kemudian. Pada masa ini, presiden merangkap sebagai perdana menteri, sedangkan DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, jumlah kabinet membesar, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|dekret]] yang membatalkan [[UUD 1950]] dan mengembalikan konstitusi negara ke [[UUD 1945]]. Kabinet yang ada dibubarkan dan sistem [[demokrasi terpimpin]] diberlakukan. Sebuah kabinet baru dibentuk tak lama kemudian. Pada masa ini, presiden merangkap sebagai perdana menteri, sedangkan [[DPRS]] dan [[MPRS]] beralih fungsi dari [[legislatif]] ke [[eksekutif]]. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, jumlah kabinet membesar, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.


Pada masa Orde Baru di bawah Presiden [[Soeharto]], kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih sedikit. Sejak tahun 1968 sampai 1998, kabinet bekerja untuk masa jabatan selama lima tahun. Setelah jatuhnya Soeharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial tetap dipertahankan.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=5–6}}
Pada masa Orde Baru di bawah Presiden [[Soeharto]], kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih sedikit. Sejak tahun 1968 sampai 1998, kabinet bekerja untuk masa jabatan selama lima tahun. Setelah jatuhnya Soeharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial tetap dipertahankan.{{sfn|Simanjuntak|2003|p=5–6}}


Hingga tahun 2010, seorang menteri dalam kabinet memimpin sebuah departemen. Setelah tahun 2010, semua lembaga pemerintah yang bernama "departemen" diubah dan diseragamkan menjadi "kementerian".
Hingga tahun 2010, seorang menteri dalam kabinet memimpin sebuah departemen. Setelah tahun 2010, semua lembaga pemerintah yang bernama "[[departemen]]" diubah dan diseragamkan menjadi "[[kementerian]]".


== Daftar kabinet ==
== Daftar kabinet ==
Baris 104: Baris 101:
|align=center|14 Juli 1949
|align=center|14 Juli 1949
|[[Sjafruddin Prawiranegara|S. Prawiranegara]]
|[[Sjafruddin Prawiranegara|S. Prawiranegara]]
|Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)
|Ketua PDRI ([[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia]])
|12
|12
|-
|-
Baris 304: Baris 301:
|<center>20 Oktober 1999
|<center>20 Oktober 1999
|[[Baharuddin Jusuf Habibie|B.J. Habibie]]
|[[Baharuddin Jusuf Habibie|B.J. Habibie]]
|rowspan=7|[[Presiden]]
|rowspan=8|[[Presiden]]
|37
|37
|-
|-
Baris 311: Baris 308:
|<center>29 Oktober 1999
|<center>29 Oktober 1999
|<center>23 Juli 2001
|<center>23 Juli 2001
|[[Abdurahman Wahid]]
|[[Abdurrahman Wahid]]
|36
|36
|-
|-
Baris 342: Baris 339:
|<center>40||'''[[Kabinet Indonesia Maju|Indonesia Maju]]'''
|<center>40||'''[[Kabinet Indonesia Maju|Indonesia Maju]]'''
|<center>23 Oktober 2019
|<center>23 Oktober 2019
|<center>''Petahana''
|<center>20 Oktober 2024
|34
|34
|-
|<center>41
|'''[[Kabinet Merah Putih|Merah Putih]]'''
|<center>21 Oktober 2024
|<center>Petahana
|[[Prabowo Subianto]]
|48
|-
|}
|}


== Kabinet petahana ==
== Kabinet petahana ==
{{main|Kabinet Indonesia Maju}}
{{main|Kabinet Merah Putih}}
Kabinet petahana Indonesia saat ini adalah [[Kabinet Indonesia Maju]] yang dipimpin oleh Presiden [[Joko Widodo]], dibantu oleh Wakil Presiden [[Ma'ruf Amin]]. Kabinet ini menjabat sejak 23 Oktober 2019. Untuk rincian mengenai pergantian pejabat yang pernah menjabat pada kabinet ini, lihat artikel utama.
Kabinet petahana Indonesia saat ini adalah [[Kabinet Merah Putih]] yang dipimpin oleh Presiden [[Prabowo Subianto]], dibantu oleh Wakil Presiden [[Gibran Rakabuming Raka]]. Kabinet ini menjabat sejak 21 Oktober 2024. Untuk rincian mengenai pergantian pejabat yang pernah menjabat pada kabinet ini, lihat artikel utama.


Daftar ini mengurutkan para menteri berdasarkan urutan:
Daftar ini mengurutkan para menteri berdasarkan urutan:
# Menteri Koordinator <small>(Pasal 14 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Menteri Koordinator <small>(Pasal 14 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) <small>(Pasal 4 ayat 2 [a] § 12 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-Undang Dasar 1945]] (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) <small>(Pasal 4 ayat 2 [a] 12 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) <small>(Pasal 10 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014)</small>;
# Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) <small>(Pasal 10 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014)</small>;
# Menteri yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan) <small>(Pasal 4 ayat 2 [b] § 5 ayat 2 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Menteri yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan) <small>(Pasal 4 ayat 2 [b] 5 ayat 2 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal) <small>(Pasal 4 ayat 2 [c] § 5 ayat 3 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal) <small>(Pasal 4 ayat 2 [c] 5 ayat 3 UU Kementerian Negara 2008)</small>;
# Pejabat lain yang setingkat dengan Menteri dan ruang lingkup kerjanya secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 dan/atau diatur oleh Undang-Undang.
# Pejabat lain yang setingkat dengan Menteri dan ruang lingkup kerjanya secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 dan/atau diatur oleh Undang-Undang.


Baris 366: Baris 371:
!scope="col" |Kementerian dan/atau LPNK yang dikoordinasikan
!scope="col" |Kementerian dan/atau LPNK yang dikoordinasikan
|-
|-
|data-sort-value="Menko Polhukam" |[[Berkas:Seal of the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan]]<br />{{small|[https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-73-tahun-2020-tentang-kemenko-polhukam/ Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menko Polkam" |[[Berkas:Seal of the Coordinating Ministry for Political and Security Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan]]<br />{{small|[https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-141-tahun-2024 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Mahfud MD" |[[Berkas:KIM Mahfud MD.jpg|125px]]<br />[[Mahfud MD|Mohammad Mahfud MD]]
|data-sort-value="Budi Gunawan" |[[File:Menkopolkam Budi Gunawan (cropped).jpg|125px]]<br />[[Budi Gunawan]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|
|
# [[Kementerian Dalam Negeri Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
# [[Kementerian Dalam Negeri Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]]
# [[Kementerian Luar Negeri Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
# [[Kementerian Luar Negeri Indonesia|Kementerian Luar Negeri]]
# [[Kementerian Pertahanan Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
# [[Kementerian Pertahanan Indonesia|Kementerian Pertahanan]]
# [[Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
# [[Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Digital]]
# [[Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia|Kementerian Komunikasi dan Informatika]]
# [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]]
# [[Kejaksaan Agung Indonesia]]
# [[Kejaksaan Agung Indonesia]]
# [[Badan Intelijen Negara]]
# [[Tentara Nasional Indonesia]]
# [[Tentara Nasional Indonesia]]
# [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]]
# [[Kepolisian Negara Republik Indonesia]]
|-
|-
|data-sort-value="Menko Perekonomian" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133056/perpres-no-37-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menko Kumham Impas" |[[Berkas:Logo of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan]]<br />{{small|[https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-142-tahun-2024 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Airlangga Hartarto" |[[Berkas:KIM Airlangga Hartarto.jpg|125px]]<br />[[Airlangga Hartarto]]
|data-sort-value="Yusril Ihza Mahendra" |[[File:Yusril Ihza Mahendra pada Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih.jpg|125px]]<br />[[Yusril Ihza Mahendra]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|
|
# [[Kementerian Keuangan Indonesia|Kementerian Keuangan]]
# [[Kementerian Hukum Republik Indonesia|Kementerian Hukum]]
# [[Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]]
# [[Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hak Asasi Manusia]]
# [[Kementerian Perindustrian Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
# [[Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia|Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan]]
# [[Kementerian Perdagangan Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
# [[Kementerian Pertanian Indonesia|Kementerian Pertanian]]
# [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia|Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]/[[Badan Pertanahan Nasional]]
# [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
# [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia|Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]]
|-
|-
|data-sort-value="Menko Marves" |[[Berkas:LogoKemenkoMaritim.png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129196/perpres-no-92-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Menko Perekonomian" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]]<br />{{small|[https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-143-tahun-2024 Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Luhut B. Panjaitan" |[[Berkas:KIM Luhut B. Pandjaitan.jpg|125px]]<br />[[Luhut Binsar Panjaitan]]
|data-sort-value="Airlangga Hartarto" |[[Berkas:Airlangga Hartarto bersama istri saat penyambutannya kembali sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Airlangga Hartarto]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|
|
# [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
# [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]]
# [[Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]
# [[Kementerian Perindustrian Republik Indonesia|Kementerian Perindustrian]]
# [[Kementerian Perhubungan Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
# [[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]]
# [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]
# [[Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia|Kementerian Ketenegakerjaan]]
# [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
# [[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]]
# [[Kementerian Pariwisata Indonesia|Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]]
# [[Kementerian Pariwisata Republik Indonesia|Kementerian Pariwisata]]
# [[Kementerian Investasi Indonesia|Kementerian Investasi]]/[[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]
# [[Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia|Kementerian Investasi dan Hilirisasi]]/[[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]
|-
|-
|data-sort-value="Menko PMK" |[[Berkas:Seal of the Coordinating Ministry of Human Developments and Culture of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133051/perpres-no-35-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menko PMK" |[[Berkas:Seal of the Coordinating Ministry of Human Developments and Culture of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]]<br />{{small|[https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-144-tahun-2024 Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Muhadjir Effendy" |[[Berkas:KIM Muhadjir Effendy.jpg|125px]]<br />[[Muhadjir Effendy]]
|data-sort-value="Pratikno" |[[File:Pratikno saat Serah Terima Jabatan Menko PMK (2024).jpg|125px]]<br />[[Pratikno]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|
# [[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
# [[Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah]]
# [[Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi]]
# [[Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Kebudayaan]]
# [[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]] {{br}}
# [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
# [[Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia|Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga]]/[[Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional]]
# [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]]
|-
|data-sort-value="Menko Infra Bangwil" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan]]<br />{{small|[https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-145-tahun-2024 Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Agus Harimurti Yudhoyono" |[[File:Agus Harimurti Yudhoyono, Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development (2024) (cropped).png|125px]]<br />[[Agus Harimurti Yudhoyono]]
|21 Oktober 2024
|
# [[Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia|Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang]]/[[Badan Pertanahan Nasional]]
# [[Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum]]
# [[Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia|Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman]]
# [[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia|Kementerian Perhubungan]]
# [[Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Transmigrasi]]
|-
|data-sort-value="Menko Bermas" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat]]<br />{{small|[https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-146-tahun-2024 Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Muhaimin Iskandar" |[[Berkas:Muhaimin Iskandar saat serah terima jabatan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.png|125px]]<br />[[Muhaimin Iskandar]]
|21 Oktober 2024
|
# [[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]]
# [[Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Republik Indonesia|Kementerian Pelindungan Pekerja Migran]]/[[Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]]
# [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia|Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal]]
# [[Kementerian Koperasi Republik Indonesia|Kementerian Koperasi]]
# [[Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]]
# [[Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia|Kementerian Ekonomi Kreatif]]/[[Badan Ekonomi Kreatif]]
|-
|data-sort-value="Menko Pangan" |[[Berkas:Kemenko Pangan RI.jpg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Pangan]]<br />{{small|[https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-147-tahun-2024 Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Zulkifli Hasan" |[[File:Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan (cropped).jpg|125px]]<br />[[Zulkifli Hasan]]
|21 Oktober 2024
|
|
# [[Kementerian Agama Indonesia|Kementerian Agama]]
# [[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]]
# [[Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]]
# [[Kementerian Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Kehutanan]]
# [[Kementerian Kesehatan Indonesia|Kementerian Kesehatan]]
# [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]]
# [[Kementerian Sosial Indonesia|Kementerian Sosial]]
# [[Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]]/[[Badan Pengendalian Lingkungan Hidup]]
# [[Badan Pangan Nasional]]
# [[Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia|Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi]]
# [[Badan Gizi Nasional]]
# [[Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]]
# [[Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia|Kementerian Pemuda dan Olahraga]].
|-
|-
|}
|}
Baris 429: Baris 459:
|data-sort-value="Mendagri" |[[File:Seal of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia (2020 version).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia|Menteri Dalam Negeri]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41732/perpres-no-11-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Mendagri" |[[File:Seal of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia (2020 version).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia|Menteri Dalam Negeri]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41732/perpres-no-11-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Tito Karnavian" |[[File:KIM Tito Karnavian.jpg|125px]]<br />[[Tito Karnavian]]
|data-sort-value="Tito Karnavian" |[[File:KIM Tito Karnavian.jpg|125px]]<br />[[Tito Karnavian]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menlu" |[[File:Seal of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia|Menteri Luar Negeri]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/154668/perpres-no-116-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menlu" |[[File:Seal of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia|Menteri Luar Negeri]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/154668/perpres-no-116-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Retno Marsudi" |[[File:KIM Retno Marsudi.jpg|125px]]<br />[[Retno Marsudi]]
|data-sort-value="Sugiono" |[[File:Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Sugiono (politikus)|Sugiono]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menhan" |[[File:Logo Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2022).svg|100px]]<br />[[Daftar Menteri Pertahanan Indonesia|Menteri Pertahanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41798/perpres-no-58-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Menhan" |[[File:Logo Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2022).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pertahanan Indonesia|Menteri Pertahanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41798/perpres-no-58-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Prabowo Subianto" |[[File:KIM Prabowo Subianto.jpg|125px]]<br />[[Prabowo Subianto]]
|data-sort-value="Sjafrie Sjamsoeddin" |[[File:Sjafrie Sjamsoeddin dalam acara upacara resmi “Penerimaan Menteri Pertahanan RI” (cropped).jpg|125px]]<br />[[Sjafrie Sjamsoeddin]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menkeu" |[[File:Seal of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Keuangan Indonesia|Menteri Keuangan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136092/perpres-no-57-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menkeu" |[[File:Seal of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Keuangan Indonesia|Menteri Keuangan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136092/perpres-no-57-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Sri Mulyani Indrawati" |[[File:KIM Sri Mulyani.jpg|125px]]<br />[[Sri Mulyani Indrawati]]
|data-sort-value="Sri Mulyani Indrawati" |[[File:KIM Sri Mulyani.jpg|125px]]<br />[[Sri Mulyani]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menkumham" |[[File:Logo of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41780/perpres-no-44-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Menkum" |[[File:Logo of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Hukum Indonesia|Menteri Hukum]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41780/perpres-no-44-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Yasonna Laoly" |[[File:KIM Yasonna Laoly.jpg|125px]]<br />[[Yasonna Laoly]]
|data-sort-value="Supratman Andi Agtas" |[[File:Supratman A. Agtas Jumpa Pers Usai Dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Supratman Andi Agtas]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Menham" |[[File:Logo of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia|Menteri Hak Asasi Manusia]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41780/perpres-no-44-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Natalius Pigai" |[[File:Natalius Pigai (cropped).png|125px]]<br />[[Natalius Pigai]]
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Menimpas" |[[File:Logo of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia|Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41780/perpres-no-44-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Agus Andrianto" |[[File:Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (2024) (cropped, white background).jpg|125px]]<br />[[Agus Andrianto]]
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menag" |[[File:Seal of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Agama Indonesia|Menteri Agama]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41829/perpres-no-83-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Menag" |[[File:Seal of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Agama Indonesia|Menteri Agama]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41829/perpres-no-83-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Yaqut Qoumas" |[[File:KIM Yaqut Cholil Qoumas.jpg|125px]]<br />[[Yaqut Cholil Qoumas]]
|data-sort-value="Nasaruddin Umar" |[[File:Serah Terima Jabatan Menteri Agama Nasaruddin Umar dari Yaqut Cholil (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Nasaruddin Umar]]
|21 Oktober 2024
|23 Desember 2020
|-
|-
|data-sort-value="Mendikbud" |[[File:Logo of Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia|Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122756/perpres-no-72-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Mendikdasmen" |[[File:Logo of Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia|Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122756/perpres-no-72-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Nadiem Makarim" |[[File:KIM Nadiem Anwar Makarim.jpg|125px]]<br />[[Nadiem Makarim]]
|data-sort-value="Abdul Mu'ti" |[[File:Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (2024).jpg|125px]]<br />[[Abdul Mu'ti]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Mendikti Saintek" |[[File:Logo of Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia|Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122756/perpres-no-72-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Satryo Brodjonegoro" |[[File:Satryo Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (2024).jpg|125px]]<br />[[Satryo Soemantri Brodjonegoro]]
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Menbud" |[[File:Logo of Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Kebudayaan Indonesia|Menteri Kebudayaan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122756/perpres-no-72-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Fadli Zon" |[[File:Fadli Zon, Menteri Kebudayaan (2024).jpg|125px]]<br />[[Fadli Zon]]
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menkes" |[[File:Logo of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Kesehatan Indonesia|Menteri Kesehatan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41762/perpres-no-35-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Menkes" |[[File:Logo of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Kesehatan Indonesia|Menteri Kesehatan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41762/perpres-no-35-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Budi Gunadi Sadikin" |[[File:KIM Budi Gunadi Sadikin.jpg|125px]]<br />[[Budi Gunadi Sadikin]]
|data-sort-value="Budi Gunadi Sadikin" |[[File:Budi Gunadi Sadikin usai dilantik sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Merah Putih (2024).jpg|125px]]<br />[[Budi Gunadi Sadikin]]
|21 Oktober 2024
|23 Desember 2020
|-
|-
|data-sort-value="Mensos" |[[File:Logo of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Sosial Indonesia|Menteri Sosial]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41782/perpres-no-46-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Mensos" |[[File:Logo of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Sosial Indonesia|Menteri Sosial]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41782/perpres-no-46-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Tri Rismaharini" |[[File:KIM Tri Rismaharini.jpg|125px]]<br />[[Tri Rismaharini]]
|data-sort-value="Saifullah Yusuf" |[[File:Saifullah Yusuf, Menteri Sosial (2024) - Kabinet Merah Putih.jpg|125px]]<br />[[Saifullah Yusuf]]
|21 Oktober 2024
|23 Desember 2020
|-
|-
|data-sort-value="Menaker" |[[File:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia|Menteri Ketenagakerjaan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147507/perpres-no-95-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menaker" |[[File:Logo of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Ketenagakerjaan Indonesia|Menteri Ketenagakerjaan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147507/perpres-no-95-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Ida Fauziyah" |[[File:KIM Ida Fauziyah.jpg|125px]]<br />[[Ida Fauziyah]]
|data-sort-value="Yassierli" |[[File:Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan (2024).jpg|125px]]<br />[[Yassierli]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Men-PPMI" |[[File:BP2MI logo.png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia|Menteri Pelindungan Pekerja Migran]]<br>[[Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]] <br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}<br />{{small|Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019}}
|data-sort-value="Abdul Kadir Karding" |[[File:Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran (2024).jpg|125px]]<br />[[Abdul Kadir Karding]]
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menperin" |[[File:logo of the Ministry of Industries of the Republic of Indonesia.svg|200px]]<br />[[Daftar Menteri Perindustrian Indonesia|Menteri Perindustrian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151605/perpres-no-107-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menperin" |[[File:logo of the Ministry of Industries of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perindustrian Indonesia|Menteri Perindustrian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151605/perpres-no-107-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Agus Gumiwang Kartasasmita" |[[File:KIM Agus Gumiwang Kartasasmita.jpg|125px]]<br />[[Agus Gumiwang Kartasasmita]]
|data-sort-value="Agus Gumiwang Kartasasmita" |[[File:KIM Agus Gumiwang Kartasasmita.jpg|125px]]<br />[[Agus Gumiwang Kartasasmita]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Mendag" |[[File:Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021).svg|200px]]<br />[[Daftar Menteri Perdagangan Indonesia|Menteri Perdagangan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41784/perpres-no-48-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Mendag" |[[File:Logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perdagangan Indonesia|Menteri Perdagangan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41784/perpres-no-48-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Muhammad Lutfi" |[[File:Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan.jpg|125px]]<br />[[Zulkifli Hasan]]
|data-sort-value="Budi Santoso (Birokrat)" |[[File:Budi Santoso, Menteri Perdagangan (2024).jpg|125px]]<br />[[Budi Santoso (Birokrat)|Budi Santoso]]
|21 Oktober 2024
|15 Juni 2022
|-
|-
|data-sort-value="Men-ESDM" |[[File:Logo of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia|Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41807/perpres-no-68-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015] § [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41009/perpres-no-105-tahun-2016 Nomor 105 Tahun 2016]}}
|data-sort-value="Men-ESDM" |[[File:Logo of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia|Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41807/perpres-no-68-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015] [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41009/perpres-no-105-tahun-2016 Nomor 105 Tahun 2016]}}
|data-sort-value="Arifin Tasrif" |[[File:KIM Arifin Tasrif.jpg|125px]]<br />[[Arifin Tasrif]]
|data-sort-value="Bahlil Lahadalia" |[[File:Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM (2024).jpg|125px]]<br />[[Bahlil Lahadalia]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Men-PUPR" |[[File:Logo of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia|Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132020/perpres-no-27-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Men-PU" |[[File:Logo of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pekerjaan Umum Indonesia|Menteri Pekerjaan Umum]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132020/perpres-no-27-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Basuki Hadimuljono" |[[File:KIM Basuki Hadimuljono.jpg|125px]]<br />[[Basuki Hadimuljono]]
|data-sort-value="Dody Hanggodo" |[[File:Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (2024).jpg|125px]]<br />[[Dody Hanggodo]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Men-PDTT" |[[File:Logo of the Ministry of Villages, Disadvantage Region Developments, and Transmigrations of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia|Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143594/perpres-no-85-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Men-Perumkim" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia|Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132020/perpres-no-27-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Abdul Halim Iskandar" |[[Berkas:KIM A. Halim Iskandar.jpg|125px]]<br />[[Abdul Halim Iskandar]]
|data-sort-value="Maruarar Sirait" |[[File:Marurar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (2024).png|125px]]<br />[[Maruarar Sirait]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Men-DesPDT" |[[File:Logo of the Ministry of Villages, Disadvantage Region Developments, and Transmigrations of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia|Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143594/perpres-no-85-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Yandri Susanto" |[[Berkas:Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (2024).jpg|125px]]<br />[[Yandri Susanto]]<br>
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Mentrans" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Transmigrasi Indonesia|Menteri Transmigrasi]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143594/perpres-no-85-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Sulaiman Suryanagara" |[[File:Serah Terima Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara oleh Plt. MenDes PDTT Muhadjir Effendy (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara|Iftitah Sulaiman Suryanagara]]<br>
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menhub" |[[File:Logo of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perhubungan Indonesia|Menteri Perhubungan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41773/perpres-no-40-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Menhub" |[[File:Logo of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perhubungan Indonesia|Menteri Perhubungan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41773/perpres-no-40-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Budi Karya Sumadi" |[[File:KIM Budi Karya Sumadi.jpg|125px]]<br />[[Budi Karya Sumadi]]
|data-sort-value="Dudy Purwagandhi" |[[File:Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan (cropped).jpg|125px]]<br />[[Dudy Purwagandhi]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menkominfo" |[[File:Logo of Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia|Menteri Komunikasi dan Informatika]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41792/perpres-no-54-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Menkomdig" |[[File:Logo of Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia|Menteri Komunikasi dan Digital]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41792/perpres-no-54-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Johnny G. Plate" |[[Berkas:Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa PDTT (white background) (cropped).png|125px]]<br />[[Budi Arie Setiadi]]
|data-sort-value="Meutya Hafid" |[[File:Meutya Hafid saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih (2024).png|125px]]<br />[[Meutya Hafid]]
|21 Oktober 2024
|17 Juli 2023
|-
|-
|data-sort-value="Mentan" |[[File:Logo of Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pertanian Indonesia|Menteri Pertanian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41781/perpres-no-45-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Mentan" |[[File:Logo of Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pertanian Indonesia|Menteri Pertanian]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41781/perpres-no-45-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Syahrul Yasin Limpo" |[[File:KIM Syahrul Yasin Limpo.jpg|125px]]<br />[[Syahrul Yasin Limpo]]
|data-sort-value="Amran Sulaiman" |[[File:Amran Sulaiman, Menteri Pertanian (2023) (cropped).jpg|125px]] <br />[[Amran Sulaiman]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Men-LHK" |[[File:Logo of the Ministry of Environmental Affairs and Forestry of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia|Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146510/perpres-no-92-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menhut" |[[File:Kementerian Kehutanan.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Kehutanan Indonesia|Menteri Kehutanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146510/perpres-no-92-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Siti Nurbaya Bakar" |[[File:KIM Siti Nurbaya Bakar.jpg|125px]]<br />[[Siti Nurbaya Bakar]]
|data-sort-value="Raja Juli Antoni" |[[File:Raja Juli Antoni (white background).jpg|125px]]<br />[[Raja Juli Antoni]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Men-LH" |[[File:Kementerian Lingkungan Hidup.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Lingkungan Hidup Indonesia|Menteri Lingkungan Hidup]]<br>[[Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146510/perpres-no-92-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Hanif Faisol Nurofiq" |[[File:Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Hanif Faisol Nurofiq]]
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Men-KKP" |[[File:Emblem of Indonesia and Logo of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (Indonesian version 2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia|Menteri Kelautan dan Perikanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41803/perpres-no-63-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Men-KKP" |[[File:Emblem of Indonesia and Logo of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (Indonesian version 2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia|Menteri Kelautan dan Perikanan]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41803/perpres-no-63-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Sakti Wahyu Trenggono" |[[File:KIM Sakti Wahyu Trenggono.jpg|125px]]<br />[[Sakti Wahyu Trenggono]]
|data-sort-value="Sakti Wahyu Trenggono" |[[File:Foto Resmi Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan & Perikanan (2022) (white background).jpg|125px]]<br />[[Sakti Wahyu Trenggono]]
|21 Oktober 2024
|23 Desember 2020
|-
|-
|data-sort-value="Mensesneg" |[[File:Logo Setneg RI.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia|Menteri Sekretaris Negara]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132209/perpres-no-31-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Mensesneg" |[[File:Logo Setneg RI.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Sekretaris Negara Indonesia|Menteri Sekretaris Negara]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132209/perpres-no-31-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Pratikno" |[[File:KIM Pratikno.jpg|125px]]<br />[[Pratikno]]
|data-sort-value="Prasetyo Hadi" |[[File:Prasetyo Hadi.jpg|125px]]<br />[[Prasetyo Hadi]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Men-PPN" |[[File:Logo Bappenas Indonesia (National Development Planning Agency).png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional]] § <br> [[Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41804/perpres-no-65-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Men-PPN" |[[File:Logo Kementerian PPN-Bappenas (2023).png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional]]<br> [[Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]]<br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41804/perpres-no-65-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Suharso Monoarfa" |[[File:KIM Suharso Monoarfa.jpg|125px]]<br />[[Suharso Monoarfa]]
|data-sort-value="Rachmat Pambudy" |[[File:Rachmat Pambudy, Menteri PPN - Kepala Bappenas (2024).jpg|125px]]<br />[[Rachmat Pambudy]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="MenPAN-RB" |[[File:Logo Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of The Republic of Indonesia (2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41783/perpres-no-47-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="MenPAN-RB" |[[File:Logo Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of The Republic of Indonesia (2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41783/perpres-no-47-tahun-2015 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015]}}
|data-sort-value="Abdullah Azwar Anas" |[[File:Abdullah Azwar Anas, Menpan RB (setkab.go.id).jpg|125px]]<br />[[Abdullah Azwar Anas]]
|data-sort-value="Rini Widyantini" |[[File:Menpan RB Rini Widyantini dan Abdullah Azwar Anas saat serah terima jabatan (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Rini Widyantini]]
|21 Oktober 2024
|7 September 2022
|-
|-
|data-sort-value="MenBUMN" |[[File:Emblem of Indonesia and Logo of Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia (Indonesian version 2020).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia|Menteri Badan Usaha Milik Negara]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127672/perpres-no-81-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="MenBUMN" |[[File:Emblem of Indonesia and Logo of Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia (Indonesian version 2020).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia|Menteri Badan Usaha Milik Negara]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127672/perpres-no-81-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Erick Thohir" |[[File:KIM Erick Thohir.jpg|125px]]<br />[[Erick Thohir]]
|data-sort-value="Erick Thohir" |[[File:Erick Thohir, Menteri BUMN RI (2024) (cropped).png|125px]]<br />[[Erick Thohir]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="MenAgra" |[[File:The Agrarian Affairs and Spatial Planning (Indonesia).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia|Menteri Agraria dan Tata Ruang]] § <br> Kepala [[Badan Pertanahan Nasional]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135445/perpres-no-47-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="MenAgra" |[[File:The Agrarian Affairs and Spatial Planning (Indonesia).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia|Menteri Agraria dan Tata Ruang]]<br>[[Kepala Badan Pertanahan Nasional]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135445/perpres-no-47-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Sofyan Djalil" |[[File:Hadi Tjahjanto as Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (June 2022).jpg|125px]]<br />[[Hadi Tjahjanto]]
|data-sort-value="Nusron Wahid" |[[File:Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang (2024) (cropped).png|125px]]<br />[[Nusron Wahid]]
|21 Oktober 2024
|15 Juni 2022
|-
|-
|data-sort-value="MenKopUKM" |[[Berkas:Logo Kementerian Koperasi & UKM (2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia|Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147521/perpres-no-96-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="MenKop" |[[Berkas:Logo Kementerian Koperasi & UKM (2021).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Koperasi Indonesia|Menteri Koperasi]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147521/perpres-no-96-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Teten Masduki" |[[File:KIM Teten Masduki.jpg|125px]]<br />[[Teten Masduki]]
|data-sort-value="Budi Arie Setiadi" |[[File:Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (2023) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Budi Arie Setiadi]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menparekraf" |[[File:Seal of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia (Indonesian version).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia|Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]] § <br> Kepala [[Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129217/perpres-no-96-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Men-UMKM" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia|Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147521/perpres-no-96-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Sandiaga Uno" |[[File:KIM Sandiaga Uno.jpg|125px]]<br />[[Sandiaga Uno]]
|data-sort-value="Maman Abdurrahman" |[[File:Serah Terima Jabatan Menteri UMKM Maman Abdurrahman oleh Mantan MenkopUKM Teten Masduki (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Maman Abdurrahman (politikus)|Maman Abdurrahman]]
|21 Oktober 2024
|23 Desember 2020
|-
|data-sort-value="Menpar" |[[File:Seal of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia (Indonesian version).svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pariwisata Indonesia|Menteri Pariwisata]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129217/perpres-no-96-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Widiyanti Putri" |[[File:Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata (2024).jpg|125px]]<br />[[Widiyanti Putri]]
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="Menekraf" |[[File:BEKRAF.png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia|Menteri Ekonomi Kreatif]]<br>[[Kepala Badan Ekonomi Kreatif]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129217/perpres-no-96-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Teuku Riefky Harsya" |[[File:Sandiaga Uno dan Teuku Riefky Harsya saat serah terima jabatan menteri (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Teuku Riefky Harsya]]
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="MenPPA" |[[File:Logo of the Ministry of Female Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia|Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137562/perpres-no-65-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="MenPPA" |[[File:Logo of the Ministry of Female Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia|Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137562/perpres-no-65-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="I Gusti Ayu Bintang Darmawati" |[[File:KIM Gusti Ayu Bintang Darmawati.jpg|125px]]<br />[[I Gusti Ayu Bintang Darmawati]]
|data-sort-value="Arifah Choiri Fauzi" |[[File:Arifah Choiri Fauzi saat Serah Terima Jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024).png|125px]]<br />[[Arifah Choiri Fauzi]]
|23 Oktober 2019
|21 Oktober 2024
|-
|-
|data-sort-value="Menpora" |[[File:Kementerian Pemuda dan Olahraga.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia|Menteri Pemuda dan Olahraga]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151604/perpres-no-106-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Menpora" |[[File:Kementerian Pemuda dan Olahraga.svg|75px]]<br />[[Daftar Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia|Menteri Pemuda dan Olahraga]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151604/perpres-no-106-tahun-2020 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Zainudin Amali " |[[File:Dito Ariotedjo sesaat setelah dilantik menjadi Menpora (2023) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Dito Ariotedjo]]
|data-sort-value="Dito Ariotedjo" |[[File:Menpora Dito Ariotedjo Memberikan Keterangan Pers usai dilantik (2024) (cropped).jpg|125px]]<br />[[Dito Ariotedjo]]
|21 Oktober 2024
|3 April 2023
|-
|-
|data-sort-value="Meninves" |[[File:Logo Kementerian Investasi - BKPM (2021).png|x75px]]<br />[[Daftar Menteri Investasi Indonesia|Menteri Investasi]] § <br>[[Daftar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal|Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42141/perpres-no-90-tahun-2007 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007], [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41331/perpres-no-86-tahun-2012 Nomor 86 Tahun 2012], § [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131394/perpres-no-24-tahun-2020 Nomor 24 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Meninveshil" |[[File:Logo Kementerian Investasi - BKPM (2021).png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia|Menteri Investasi dan Hilirisasi]]<br>[[Daftar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal|Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42141/perpres-no-90-tahun-2007 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007], [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41331/perpres-no-86-tahun-2012 Nomor 86 Tahun 2012], [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131394/perpres-no-24-tahun-2020 Nomor 24 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Bahlil Lahadalia" |[[File:KIM Bahlil Lahadalia.jpg|125px]]<br />[[Bahlil Lahadalia]]
|data-sort-value="Rosan Roeslani" |[[File:Rosan Roeslani pada pertemuan Pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (2024).jpg|125px]]<br />[[Rosan Roeslani]]
|21 Oktober 2024
|28 April 2021
|-
|}

=== Sekretaris Kabinet ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:center"
|-
!scope="col" |Jabatan<br />{{small|(Peraturan perundang-undangan yang mengatur)}}
!scope="col" |Pejabat petahana
!scope="col" data-sort-type="date" |Mulai menjabat
|-
|-
|data-sort-value="Sekkab" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Sekretaris Kabinet Indonesia|Sekretaris Kabinet]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41683/perpres-no-165-tahun-2014 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014] § [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135921/perpres-no-55-tahun-2020 Nomor 55 Tahun 2020]}}
|data-sort-value="Mendukbangkel" |[[File:Logo BKKBN (2020).png|75px]]<br />[[Daftar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia|Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga]] <br> [[Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional]] <br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}<br />{{small| [https://peraturan.bpk.go.id/Details/41067/perpres-no-62-tahun-2010 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010]}}
|data-sort-value="Pramono Anung" |[[Berkas:Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo.jpg|125px]]<br />[[Pramono Anung]]
|data-sort-value="Wihaji" |[[File:Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2024).jpg|125px]]<br />[[Wihaji]]
|21 Oktober 2024
|12 Agustus 2015
|-
|-
|}
|}
Baris 569: Baris 630:
!scope="col" data-sort-type="date" |Mulai menjabat
!scope="col" data-sort-type="date" |Mulai menjabat
|-
|-
|data-sort-value="KSP" |[[Berkas:Kantor Staf Presiden.png|75px]]<br />[[Daftar Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia|Kepala Staf Kepresidenan]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127676/perpres-no-83-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Jaksa Agung" |[[File:Insignia of the Attorney Office of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Jaksa Agung Indonesia|Jaksa Agung]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40173/perpres-no-38-tahun-2010 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010] [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40175/perpres-no-29-tahun-2016 Nomor 29 Tahun 2016]}}
|data-sort-value="Moeldoko" |[[Berkas:Moeldoko-Portrait.jpg|125px]]<br />[[Moeldoko]]
|data-sort-value="ST Burhanuddin" |[[Berkas:JAKSAAGUNG,Sanitiar Burhanuddin.jpg|125px]]<br />[[ST Burhanuddin]]
|17 Januari 2018
|-
|data-sort-value="Jaksa Agung" |[[File:Insignia of the Attorney Office of the Republic of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Jaksa Agung Indonesia|Jaksa Agung]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40173/perpres-no-38-tahun-2010 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010] § [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40175/perpres-no-29-tahun-2016 Nomor 29 Tahun 2016]}}
|data-sort-value="ST Burhanuddin" |[[Berkas:JAKSAAGUNG,Sanitiar Burhanuddin.jpg|169x169px]]<br />[[ST Burhanuddin]]
|23 Oktober 2019
|23 Oktober 2019
|-
|-
|data-sort-value="Panglima TNI" |[[File:Insignia of the Indonesian National Armed Forces.svg|75px]]<br />[[Daftar Panglima Tentara Nasional Indonesia|Panglima Tentara Nasional Indonesia]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123703/perpres-no-66-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Panglima TNI" |[[File:Insignia of the Indonesian National Armed Forces.svg|75px]]<br />[[Daftar Panglima Tentara Nasional Indonesia|Panglima Tentara Nasional Indonesia]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123703/perpres-no-66-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Yudo Margono" |[[Berkas:PANGLIMA TNI,Laksamana TNI Yudo Margono.jpg|146x146px]]<br />[[Yudo Margono]]
|data-sort-value="Agus Subiyanto" |[[File:Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.jpg|125px]]<br />[[Agus Subiyanto]]
|22 November 2023
|19 Desember 2022
|-
|-
|data-sort-value="Kapolri" |[[File:Insignia of the Indonesian National Police.svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepala Kepolisian Republik Indonesia]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41109/perpres-no-52-tahun-2010 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010] § [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/62149/perpres-no-5-tahun-2017 Nomor 5 Tahun 2017]}}
|data-sort-value="Kapolri" |[[File:Insignia of the Indonesian National Police.svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia|Kepala Kepolisian Republik Indonesia]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41109/perpres-no-52-tahun-2010 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010] [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/62149/perpres-no-5-tahun-2017 Nomor 5 Tahun 2017]}}
|data-sort-value="Listyo Sigit Prabowo" |[[File:Listyo Sigit Prabowo, Chief of the Indonesian National Police.jpg|125px]]<br />[[Listyo Sigit Prabowo]]
|data-sort-value="Listyo Sigit Prabowo" |[[File:Listyo Sigit Prabowo, Chief of the Indonesian National Police.jpg|125px]]<br />[[Listyo Sigit Prabowo]]
|27 Januari 2021
|27 Januari 2021
|-
|-
|data-sort-value="KaBIN" |[[File:The National Intelligence Agency (Indonesia).svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Badan Intelijen Negara|Kepala Badan Intelijen Negara]]
|data-sort-value="KaBIN" |[[File:The National Intelligence Agency (Indonesia).svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Badan Intelijen Negara|Kepala Badan Intelijen Negara]]
|data-sort-value="Budi Gunawan" |[[File:Budi Gunawan.jpg|125px]]<br />[[Budi Gunawan]]
|data-sort-value="Muhammad Herindra" |[[File:M. Herindra, Wakil Menteri Pertahanan.jpg|125px]]<br />[[Muhammad Herindra]]
|21 Oktober 2024
|9 September 2016
|-
|data-sort-value="KSP" |[[Berkas:Kantor Staf Presiden.png|75px]]<br />[[Daftar Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia|Kepala Staf Kepresidenan]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127676/perpres-no-83-tahun-2019 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019]}}
|data-sort-value="Anto Mukti Putranto" |[[File:Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya Anto Mukti Putranto.jpg|125px]]<br />[[Anto Mukti Putranto]]
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="KaOIKN" |[[File:Logo of Ibu Kota Nusantara.svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara|Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara]]
|data-sort-value="Bambang Susantono" |[[File:KIM Basuki Hadimuljono.jpg|125px]]<br />[[Basuki Hadimuljono]]
|5 November 2024
|-
|data-sort-value="K3" |[[File:Presidential Communication Office RI Logo.png|75px]]<br />[[Daftar_Kepala_Kantor_Komunikasi_Kepresidenan_Republik_Indonesia|Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan]] <br />
|data-sort-value="Hasan Nasbi" |[[File:Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.jpg|125px]]<br />[[Hasan Nasbi]]
|21 Oktober 2024
|-
|data-sort-value="KaDEN" |<br />[[Dewan_Ekonomi_Nasional|Ketua Dewan Ekonomi Nasional]] <br />
|data-sort-value="Luhut Binsar Panjaitan" |[[File:KIM Luhut B. Pandjaitan.jpg|125px]]<br />[[Luhut Binsar Pandjaitan]]
|21 Oktober 2024
|}

=== Sekretaris Kabinet ===
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:center"
|-
!scope="col" |Jabatan<br />{{small|(Peraturan perundang-undangan yang mengatur)}}
!scope="col" |Pejabat petahana
!scope="col" data-sort-type="date" |Mulai menjabat
|-
|-
|data-sort-value="KaBRIN" |[[File:Main Logo of National Research and Innovation Agency of Indonesia.svg|75px]]<br />[[Daftar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional|Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/178084/perpres-no-78-tahun-2021 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021]}}
|data-sort-value="Sekkab" |[[Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|75px]]<br />[[Daftar Sekretaris Kabinet Indonesia|Sekretaris Kabinet]] <br />{{small|[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41683/perpres-no-165-tahun-2014 Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014] [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135921/perpres-no-55-tahun-2020 Nomor 55 Tahun 2020]}}<br />{{small|[https://setkab.go.id/inilah-kementerian-negara-kabinet-merah-putih/ Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024]}}
|data-sort-value="Laksana Tri Handoko" |[[File:L.T. Handoko (LIPI).jpg|125px]]<br />[[Laksana Tri Handoko]]
|data-sort-value="Teddy Indra Wijaya" |[[File:Mayor TNI Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet (2024).jpg|125px]]<br />[[Teddy Indra Wijaya]]
|21 Oktober 2024
|28 April 2021
|-
|-
|data-sort-value="KaOIKN" |[[File:Icon website IKN.png|75px]]<br />[[Daftar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara|Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara]]
|data-sort-value="Bambang Susantono" |[[File:Bambang Susantono.jpg|125px]]<br />[[Bambang Susantono]]
|10 Maret 2022
|}
|}


Revisi terkini sejak 7 November 2024 18.54

Kabinet Republik Indonesia
Petahana: Kabinet Merah Putih
Garuda Pancasila

Kabinet Merah Putih (2024)
Informasi Kabinet
Dibentuk2 September 1945; 79 tahun lalu (1945-09-02)
JenisLembaga negara
Kantor pusatSekretariat Kabinet, Jakarta
Kabinet eksekutif
Dasar hukum
Situs webwww.setkab.go.id
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum
Legislatif
Eksekutif
Kehakiman

  • Badan peradilan
  • (di bawah Mahkamah Agung)
Lembaga lain

  • Lembaga menurut UUD secara implisit
  • Alat negara
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif
Kepala daerah
Legislatif daerah
Politik praktis
Pemilihan umum
Pemilihan lokal
  • Pemilihan legislatif daerah
Partai politik
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional
Perwakilan diplomatik

Kabinet Indonesia (biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet) adalah bagian dari cabang eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia. Anggota kabinet berfungsi sebagai pejabat yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.

Indonesia telah mempunyai puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap dan banyak terjadi perombakan kabinet. Sejak masa Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama lima tahun, mengikuti masa jabatan Presiden Indonesia. Pada umumnya, kabinet diberi nama pada saat awal pembentukannya. Kabinet saat ini bernama Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu kabinet presidensial dan kabinet parlementer. Dalam kabinet presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta memimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif.[1]

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer dipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet yang memiliki antara 18 dan 25 anggota.[2]

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membatalkan UUD 1950 dan mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945. Kabinet yang ada dibubarkan dan sistem demokrasi terpimpin diberlakukan. Sebuah kabinet baru dibentuk tak lama kemudian. Pada masa ini, presiden merangkap sebagai perdana menteri, sedangkan DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, jumlah kabinet membesar, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih sedikit. Sejak tahun 1968 sampai 1998, kabinet bekerja untuk masa jabatan selama lima tahun. Setelah jatuhnya Soeharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial tetap dipertahankan.[3]

Hingga tahun 2010, seorang menteri dalam kabinet memimpin sebuah departemen. Setelah tahun 2010, semua lembaga pemerintah yang bernama "departemen" diubah dan diseragamkan menjadi "kementerian".

Daftar kabinet

[sunting | sunting sumber]
No Nama kabinet Awal masa kerja Akhir masa kerja Pemimpin Jabatan Jumlah
personel
Era Perjuangan Kemerdekaan
1 Presidensial 2 September 1945 14 November 1945 Soekarno Presiden 21
2 Sjahrir I 14 November 1945 28 Februari 1946 Sutan Syahrir Perdana Menteri 17
3 Sjahrir II 12 Maret 1946 2 Oktober 1946 25
4 Sjahrir III 2 Oktober 1946 27 Juni 1947 32
5 Amir Sjarifuddin I 3 Juli 1947 11 November 1947 Amir Sjarifuddin 34
6 Amir Sjarifuddin II 11 November 1947 23 Januari 1948 37
7 Hatta I 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Mohammad Hatta 17
* Darurat 19 Desember 1948 14 Juli 1949 S. Prawiranegara Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) 12
8 Hatta II 4 Agustus 1949 14 Desember 1949 Mohammad Hatta Perdana Menteri 19
Era Demokrasi Parlementer
* RIS 20 Desember 1949 6 September 1950 Mohammad Hatta Perdana Menteri 17
9 Susanto 27 Desember 1949 16 Januari 1950 Susanto Tirtoprodjo Pjs Perdana Menteri 10
10 Halim 22 Januari 1950 15 Agustus 1950 Abdul Halim Perdana Menteri 15
11 Natsir 6 September 1950 27 April 1951 Mohammad Natsir 18
12 Sukiman-Suwirjo 27 April 1951 3 April 1952 Sukiman Wirjosandjojo 20
13 Wilopo 3 April 1952 3 Juni 1953 Wilopo 18
14 Ali Sastroamidjojo I 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo 20
15 Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 3 Maret 1956 Burhanuddin Harahap 23
16 Ali Sastroamidjojo II 24 Maret 1956 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo 25
17 Djuanda 9 April 1957 5 Juli 1959 Djuanda Kartawidjaja 24
Era Demokrasi Terpimpin
18 Kerja I 10 Juli 1959 18 Februari 1960 Soekarno Presiden
Perdana Menteri 		33
19 Kerja II 18 Februari 1960 6 Maret 1962 40
20 Kerja III 6 Maret 1962 13 November 1963 60
21 Kerja IV 13 November 1963 27 Agustus 1964 66
22 Dwikora I 27 Agustus 1964 22 Februari 1966 110
23 Dwikora II 24 Februari 1966 28 Maret 1966 132
24 Dwikora III 28 Maret 1966 25 Juli 1966 79
25 Ampera I 28 Juli 1966 11 Oktober 1967 Soeharto Ketua Presidium 31
26 Ampera II 17 Oktober 1967 10 Juni 1968 Pjs Presiden 24
Era Orde Baru
27 Pembangunan I 10 Juni 1968 28 Maret 1973 Soeharto Presiden 24
28 Pembangunan II 28 Maret 1973 29 Maret 1978 24
29 Pembangunan III 31 Maret 1978 19 Maret 1983 32
30 Pembangunan IV 19 Maret 1983 21 Maret 1988 42
31 Pembangunan V 23 Maret 1988 17 Maret 1993 44
32 Pembangunan VI 17 Maret 1993 14 Maret 1998 43
33 Pembangunan VII 14 Maret 1998 21 Mei 1998 38
Era Reformasi
34
Reformasi Pembangunan
23 Mei 1998
20 Oktober 1999
B.J. Habibie Presiden 37
35
Persatuan Nasional
29 Oktober 1999
23 Juli 2001
Abdurrahman Wahid 36
36
Gotong Royong
10 Agustus 2001
20 Oktober 2004
Megawati Soekarnoputri 33
37
Indonesia Bersatu
21 Oktober 2004
20 Oktober 2009
Susilo Bambang Yudhoyono 34
38
 Indonesia Bersatu II
22 Oktober 2009
20 Oktober 2014
34
39
Kerja
27 Oktober 2014
20 Oktober 2019
Joko Widodo 34
40
 Indonesia Maju
23 Oktober 2019
20 Oktober 2024
34
41
Merah Putih
21 Oktober 2024
Petahana
Prabowo Subianto 48

Kabinet petahana

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Kabinet Merah Putih

Kabinet petahana Indonesia saat ini adalah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dibantu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet ini menjabat sejak 21 Oktober 2024. Untuk rincian mengenai pergantian pejabat yang pernah menjabat pada kabinet ini, lihat artikel utama.

Daftar ini mengurutkan para menteri berdasarkan urutan:

  1. Menteri Koordinator (Pasal 14 UU Kementerian Negara 2008);
  2. Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) (Pasal 4 ayat 2 [a] 12 UU Kementerian Negara 2008);
  3. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) (Pasal 10 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014);
  4. Menteri yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan) (Pasal 4 ayat 2 [b] 5 ayat 2 UU Kementerian Negara 2008);
  5. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal) (Pasal 4 ayat 2 [c] 5 ayat 3 UU Kementerian Negara 2008);
  6. Pejabat lain yang setingkat dengan Menteri dan ruang lingkup kerjanya secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 dan/atau diatur oleh Undang-Undang.

Menteri Koordinator

[sunting | sunting sumber]
Jabatan
(Peraturan perundang-undangan yang mengatur) 		Pejabat petahana Mulai menjabat Kementerian dan/atau LPNK yang dikoordinasikan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Budi Gunawan 		21 Oktober 2024
  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Luar Negeri
  3. Kementerian Pertahanan
  4. Kementerian Komunikasi dan Digital
  5. Kejaksaan Agung Indonesia
  6. Tentara Nasional Indonesia
  7. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Yusril Ihza Mahendra 		21 Oktober 2024
  1. Kementerian Hukum
  2. Kementerian Hak Asasi Manusia
  3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Airlangga Hartarto 		21 Oktober 2024
  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  2. Kementerian Perindustrian
  3. Kementerian Perdagangan
  4. Kementerian Ketenegakerjaan
  5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  6. Kementerian Pariwisata
  7. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Pratikno 		21 Oktober 2024
  1. Kementerian Kesehatan
  2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  3. Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi
  4. Kementerian Kebudayaan
  5. Kementerian Agama
  6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  8. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Agus Harimurti Yudhoyono 		21 Oktober 2024
  1. Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  2. Kementerian Pekerjaan Umum
  3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  4. Kementerian Perhubungan
  5. Kementerian Transmigrasi

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Muhaimin Iskandar 		21 Oktober 2024
  1. Kementerian Sosial
  2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
  4. Kementerian Koperasi
  5. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  6. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Menteri Koordinator Bidang Pangan
Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Zulkifli Hasan 		21 Oktober 2024
  1. Kementerian Pertanian
  2. Kementerian Kehutanan
  3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  4. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
  5. Badan Pangan Nasional
  6. Badan Gizi Nasional

Menteri Negara

[sunting | sunting sumber]
Jabatan
(Peraturan perundang-undangan yang mengatur) 		Pejabat petahana Mulai menjabat

Menteri Dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015
Tito Karnavian 		21 Oktober 2024

Menteri Luar Negeri
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020
Sugiono 		21 Oktober 2024

Menteri Pertahanan
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015
Sjafrie Sjamsoeddin 		21 Oktober 2024

Menteri Keuangan
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020
Sri Mulyani 		21 Oktober 2024

Menteri Hukum
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Supratman Andi Agtas 		21 Oktober 2024

Menteri Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Natalius Pigai 		21 Oktober 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Agus Andrianto 		21 Oktober 2024

Menteri Agama
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015
Nasaruddin Umar 		21 Oktober 2024

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Abdul Mu'ti 		21 Oktober 2024

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Satryo Soemantri Brodjonegoro 		21 Oktober 2024

Menteri Kebudayaan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Fadli Zon 		21 Oktober 2024

Menteri Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015
Budi Gunadi Sadikin 		21 Oktober 2024

Menteri Sosial
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015
Saifullah Yusuf 		21 Oktober 2024

Menteri Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020
Yassierli 		21 Oktober 2024

Menteri Pelindungan Pekerja Migran
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019
Abdul Kadir Karding 		21 Oktober 2024

Menteri Perindustrian
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020
Agus Gumiwang Kartasasmita 		21 Oktober 2024

Menteri Perdagangan
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015
Budi Santoso 		21 Oktober 2024

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Nomor 105 Tahun 2016
Bahlil Lahadalia 		21 Oktober 2024

Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Dody Hanggodo 		21 Oktober 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Maruarar Sirait 		21 Oktober 2024

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Yandri Susanto
 21 Oktober 2024

Menteri Transmigrasi
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Iftitah Sulaiman Suryanagara
 21 Oktober 2024

Menteri Perhubungan
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Dudy Purwagandhi 		21 Oktober 2024

Menteri Komunikasi dan Digital
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Meutya Hafid 		21 Oktober 2024

Menteri Pertanian
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015
Amran Sulaiman 		21 Oktober 2024

Menteri Kehutanan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Raja Juli Antoni 		21 Oktober 2024

Menteri Lingkungan Hidup
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Hanif Faisol Nurofiq 		21 Oktober 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
Sakti Wahyu Trenggono 		21 Oktober 2024

Menteri Sekretaris Negara
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020
Prasetyo Hadi 		21 Oktober 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015
Rachmat Pambudy 		21 Oktober 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015
Rini Widyantini 		21 Oktober 2024

Menteri Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019
Erick Thohir 		21 Oktober 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020
Nusron Wahid 		21 Oktober 2024

Menteri Koperasi
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Budi Arie Setiadi 		21 Oktober 2024

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Maman Abdurrahman 		21 Oktober 2024

Menteri Pariwisata
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Widiyanti Putri 		21 Oktober 2024

Menteri Ekonomi Kreatif
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Teuku Riefky Harsya 		21 Oktober 2024

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020
Arifah Choiri Fauzi 		21 Oktober 2024

Menteri Pemuda dan Olahraga
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020
Dito Ariotedjo 		21 Oktober 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, Nomor 86 Tahun 2012, Nomor 24 Tahun 2020
Rosan Roeslani 		21 Oktober 2024

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010
Wihaji 		21 Oktober 2024

Pejabat setingkat menteri

[sunting | sunting sumber]
Jabatan
(Peraturan perundang-undangan yang mengatur) 		Pejabat petahana Mulai menjabat

Jaksa Agung
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Nomor 29 Tahun 2016
ST Burhanuddin 		23 Oktober 2019

Panglima Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019
Agus Subiyanto 		22 November 2023

Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Nomor 5 Tahun 2017
Listyo Sigit Prabowo 		27 Januari 2021

Kepala Badan Intelijen Negara
Muhammad Herindra 		21 Oktober 2024

Kepala Staf Kepresidenan
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019
Anto Mukti Putranto 		21 Oktober 2024

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Basuki Hadimuljono 		5 November 2024

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

Hasan Nasbi 		21 Oktober 2024

Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Luhut Binsar Pandjaitan 		21 Oktober 2024

Sekretaris Kabinet

[sunting | sunting sumber]
Jabatan
(Peraturan perundang-undangan yang mengatur) 		Pejabat petahana Mulai menjabat

Sekretaris Kabinet
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024
Teddy Indra Wijaya 		21 Oktober 2024

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Simanjuntak 2003, hlm. 1.
  2. ^ Simanjuntak 2003, hlm. 3–4.
  3. ^ Simanjuntak 2003, hlm. 5–6.

Daftar pustaka

[sunting | sunting sumber]
  • Simanjuntak, P.N.H. (2003), Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari awal kemerdekaan sampai reformasi, Jakarta: Djambatan 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kabinet_Indonesia&oldid=26502675"