Advokat utama: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 5 Agustus 2022 11.20

Advokat adalah seseorang yang memegang izin memberikan jasa hukum di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta memiliki wilayah untuk "beracara" diseluruh wilayah Republik Indonesia^[1]. Pengacara ialah seseorang yang memegang izin praktek/beracara sesuai dengan surat izin praktek di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat. Apabila pengacara tersebut berniat untuk memberikan jasa hukum di luar wilayah izin prakteknya, maka ia harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pengadilan tempat dimana ia akan beracara^[1]. Perbedaan advokat dan pengacara terdapat dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya^[1]. Advokat utama yaitu pejabat hukum senior. Dalam beberapa hukum umum dan yuridiksi hibrida, pejabat tersebut memegang fungsi penasehat hukum pemerintah, yang dipegang Jaksa Agung dalam hukum umum dan yuridiksi hibrida lainnya. Sebaliknya, di Uni Eropa dan beberapa yuridiksi benua Eropa, pejabat tersebut merupakan penasehat hukum netral di pengadilan^[1].

Irlandia Utara

Jabatan Advokat Utama Irlandia Utara dibuat setelah devolusi kekuatan kebijakan dan keadilan terhadap Majelis Irlandia Utara pada 12 April 2010. Jaksa Agung Irlandia Utaras melapor kepada Esekutif Irlandia Utara, dan Advokat Utama menasehati pemerintah Inggris terhadap materi-materi hukum Irlandia Utara. Jabatan tersebut dipegang oleh Jaksa Agung Inggris dan Wales saat jabatan lowong.^[2]

Referensi

[pala-1] ttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1274/1/komplit%20buku%20advokat.pdf

[2] Attorney General's Office: Statement on Northern Ireland devolution, 12 April 2010 Diarsipkan July 5, 2011, di Wayback Machine.

[1]

[2]

@@ Baris 13: / Baris 13: @@
 [[Kategori:Tokoh hukum]]
 [[Kategori:Hukum]]
+[[Kategori:Etika Hukum]]
+[[Kategori:Pekerjaan]]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal