Penegakan hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 6 Agustus 2022 04.18

Penegakan Hukum adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan^[1]. Untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum lainnya (Kepolisian atau dengan sebutan lainnya Polri dan Polisi, Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat^[2].

Penegakan hukum di 'Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dan juga oleh Kejaksaan.

Pasukan polisi

Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum, penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat di Indonesia. Unsur pelaksana tugas pokok Polri adalah kesatuan terpusat yang mempunyai tanggung jawab mulai dari pengawasan lalu lintas, investigasi kriminal, intelijen dan penanggulangan terorisme.

Polisi Khusus

Selain Polri, lembaga penegakan hukum lain yang spesifik dan menugaskan polisi khusus adalah sebagai berikut:

Polisi Kehutanan (Polhut) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dikontrol oleh kepala daerah dan dioperasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Polsuspas) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) di bawah naungan Perusahaan Kereta Api Indonesia.
Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.^[3]
Polisi Khusus Badan Karantina Pertanian di bawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.^[4]

Semua polisi khusus sebagaimana disebutkan di atas dilatih oleh dan di bawah koordinasi dengan Polri.^[5]

Polisi Militer

Komando Polisi Militer Gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Puspom TNI (Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia) adalah salah satu lembaga pelaksana pusat di dalam TNI yang memiliki peran mengatur penyelenggaraan administratif kepada tentara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai perwujudan dan bimbingan melalui pelaksanaan fungsi Polisi Militer. Puspom TNI mengawasi tiga organisasi polisi militer yaitu Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara.

Agensi

Selain Polri, Polisi Khusus dan Polisi Militer, lembaga pemerintah lainnya yang juga menegakkan hukum antara lain sebagai berikut:

Kejaksaan Agung Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga khusus untuk pencegahan dan penyelidikan korupsi.
Badan Narkotika Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia
Bea dan Cukai, penegakan hukum dalam bea dan cukai.
Direktorat Jenderal Pajak, penegakan hukum dalam perpajakan.
Kantor Imigrasi, penegakan hukum dalam imigrasi.
Otoritas Jasa Keuangan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, penegakan hukum dalam energi nuklir.
Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengawasi makanan, obat-obatan, dan kosmetik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan gelombang radio.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perhubungan

Lihat juga

Hukum di Indonesia

Referensi

[1] ttps://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-lt502201cc74649/

[2] ttp://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/74/226

[3] ttps://www.antaranews.com/berita/408285/kkp-bentuk-polisi-khusus-pwp3k

[4] ttp://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Kepatuhan/PEDOMAN_KERJA_POLSUS.pdf

[5] ttp://jabar.tribunnews.com/2016/09/15/tentang-tugas-polsus-begini-kata-kapolrestabes-bandung

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

@@ Baris 52: / Baris 52: @@
 == Referensi ==
 {{Reflist}}
+{{Hukum}}
+{{Hukum di Indonesia}}
 [[Kategori:Penegakan hukum di Indonesia| ]]
+[[Kategori:Hukum di Indonesia]]
+[[Kategori:Hukum]]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal