Lompat ke isi

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koordinat: 6°10′13″S 106°49′35″E / 6.17028°S 106.82639°E / -6.17028; 106.82639
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Lambang Mahkamah Agung RI
Gedung Mahkamah Agung RI
Gambaran umum
Didirikan19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
YurisdiksiIndonesia
Jenis perkaraKasasi, Peninjauan Kembali, Uji materil peraturan di bawah UU, perkara khusus
Jumlah perkara masuk13.977 (tahun 2015[2])
SloganDharmmayukti (Kebaikan yang sesungguhnya)
Alokasi APBNRp8.575,7 miliar
(APBN-P 2015)[1]
LokasiJakarta
6°10′13″S 106°49′35″E / 6.17028°S 106.82639°E / -6.17028; 106.82639
Pimpinan
KetuaMuhammad Syarifuddin
Wakil Ketua YudisialSunarto
Wakil Ketua Non YudisialSuharto
Ketua Kamar Pidana—
Ketua Kamar PerdataI Gusti Agung Sumanatha
Ketua Kamar Agama—
Ketua Kamar TUNYulius
Ketua Kamar MiliterBurhan Dahlan
Ketua Kamar Pembinaan—
Ketua Kamar PengawasanDwiarso Budi Santiarto
Hakim Agung
Jumlah jabatanMaksimal 60 orang hakim
Sistem seleksiDiseleksi oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden
Panitera
Heru Pramono
Sekretaris
Sugiyanto
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Utara No, 9-13 Jakarta
Situs Web
www.mahkamahagung.go.id
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan
Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum
Legislatif
Eksekutif
Kehakiman

  • Badan peradilan
  • (di bawah Mahkamah Agung)
Lembaga lain

  • Lembaga menurut UUD secara implisit
  • Alat negara
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif
Kepala daerah
Legislatif daerah
Politik praktis
Pemilihan umum
Pemilihan lokal
  • Pemilihan legislatif daerah
Partai politik
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional
Perwakilan diplomatik

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan kekuasaannya pada badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan militer.

Sejarah

Masa kolonial Belanda atas Indonesia, selain memengaruhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia. Baik sejak masa kolonial Belanda (Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Thomas Stamford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal), dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).[3]

Pada masa kolonial Belanda, Hooggerechtshof merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta/Batavia dengan wilayah hukum meliputi seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. Hooggerechtshof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang Pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu, Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hooggerechtshof dengan seorang wakil serta seorang atau lebih anggota.[3]

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu:[3]

  1. Hooggerechtshof di Jakarta dengan:
    1. Ketua: Dr. Mr. Wirjers
    2. Anggota Indonesia:
      1. Mr. Notosubagio,
      2. Koesnoen
    3. Anggota Belanda:
      1. Mr. Peter,
      2. Mr. Bruins
    4. Procureur-Generaal: Mr. Urip Kartodirdjo
  2. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan:
    1. Ketua: Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
    2. Wakil: Mr. R. Satochid Kartanegara
    3. Anggota:
      1. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
      2. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
      3. Sutan Kali Malikul Adil
    4. Panitera: Mr. Soebekti
    5. Kepala TU: Ranuatmadja

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooin (最高法院, saikō-hōin) yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hooggerechtschof. Dengan demikian, para anggota Hooggerechtschof dan Procureur-Generaal meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan:[3]

  1. Ketua: Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja
  2. Wakil: Mr. Satochid Kartanegara
  3. Anggota:
    1. Mr. Husen Tirtaamidjaja,
    2. Mr. Wirjono Prodjodikoro,
    3. Sutan Kali Malikul Adil
  4. Panitera: Mr. Soebekti
  5. Jaksa Agung: Mr. Tirtawinata

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.[3]

Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).[3]

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan:[3]

  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan Militer
  4. Peradilan TUN

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugastugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu:[3]

  1. Fungsi Peradilan
  2. Fungsi Pengawasan
  3. Fungsi Pengaturan
  4. Fungsi Memberi Nasihat
  5. Fungsi Administrasi

Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.[3]

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi:

Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[3]

Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan:

  1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.[3]
  2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.[3]

Wewenang

Mahkamah Agung memiliki wewenang:[4]

  1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
  2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
  3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
  4. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Struktur

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan, dan Sekretariat. Pimpinan dan Hakim Anggota adalah Hakim Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Pimpinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.[5] Dengan adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013.[6]

Pimpinan
Hakim /
tempat dan tanggal lahir 		Jabatan Diangkat sebagai Hakim Agung Diangkat sebagai Pimpinan Pendahulu dalam jabatan
Syarifuddin, MuhammadMuhammad Syarifuddin
01954-10-1717 Oktober 1954
Baturaja, Sumatera Selatan 		Ketua 02013-03-1111 Maret 2013 02020-04-3030 April 2020 Muhammad Hatta Ali
Sunarto
01959-04-1111 April 1959
Sumenep, Jawa Timur 		Wakil Ketua Bidang Yudisial 02015-08-055 Agustus 2015 02023-04-033 April 2023 Andi Samsan Nganro
Suharto
01960-06-1313 Juni 1960
Madiun, Jawa Timur 		Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial 02021-10-1919 Oktober 2021 02024-05-1515 Mei 2024 Sunarto
Amran Suadi
01954-04-2424 April 1954
Medan, Sumatera Utara 		Ketua Kamar Agama 02014-10-2121 Oktober 2014 02017-04-1212 April 2017 Abdul Manan
Yulius
01958-07-1717 Juli 1958
Bukittinggi, Sumatera Barat 		Ketua Kamar Tata Usaha Negara 02010-04-077 April 2010 02022-11-099 November 2022 Supandi
Takdir Rahmadi
01954-05-3030 Mei 1954
Tebing Tinggi, Sumatera Utara 		Ketua Kamar Pembinaan 02008-12-3030 Desember 2008 02014-12-2323 Desember 2014 Widayatno Sastrohardjono
Lowong Ketua Kamar Pidana Suharto
Burhan Dahlan
01955-01-011 Januari 1955
Bandung, Jawa Barat 		Ketua Kamar Militer 02013-03-1111 Maret 2013 02018-10-099 Oktober 2018 Timur P. Manurung
Dwiarso Budi Santiarto
01962-03-1414 Maret 1962
Madiun, Jawa Timur 		Ketua Kamar Pengawasan 02021-10-1919 Oktober 2021 02023-07-2121 Juli 2023 Zahrul Rabain
I Gusti Agung Sumanantha
01956-03-2222 Maret 1956
Denpasar, Bali 		Ketua Kamar Perdata 02013-03-1111 Maret 2013 02020-02-2121 Februari 2020 Soltoni Mohdally

Hakim anggota

Untuk daftar seluruh Hakim Agung yang pernah menjabat, lihat Daftar hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung memenuhi syarat:

  • hakim karier:
    1. warga negara Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
    4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
    5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
    6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
    7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.[7]
  • nonkarier:
    1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 (syarat hakim karier);
    2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
    3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
    4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[7]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75, tahun 2000, berikut gaji pokok hakim agung per bulan berdasarkan jabatan:

  1. Ketua sebesar Rp. 5.040.000,-
  2. Wakil Ketua sebesar Rp. 4.620.000,-
  3. Ketua Muda adalah sebesar Rp. 4.410.000,-
  4. Hakim Anggota adalah sebesar Rp. 4.200.000,-.[8]

Selain itu gaji pokok, hakim agung juga memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55, tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yakni:

  1. Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp. 121.609.000,-
  2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp. 82.451.000,-
  3. Ketua Muda Mahkamah Agung Rp. 77.504.000,-
  4. Hakim Agung Mahkamah Agung Rp. 72.854.000,-[9]

Hakim Agung yang sedang menjabat pada saat ini:

Hakim Tanggal lahir Mulai menjabat Selesai menjabat Lama menjabat Kamar Jabatan fungsional Alma mater
1 Syamsul Maarif
S.H., LL.M., Ph.D. 		26 September 1957[10] 30 Desember 2008 petahana Perdata Brawijaya
2 Andi Abu Ayyub Saleh
Dr.; S.H., M.H. 		14 Juli 1952[10] 30 Desember 2008 petahana Pidana Hasanuddin
3 Yulius
S.H. 		14 Juli 1958 7 April 2010[11] petahana Tata Usaha Negara
4 Salman Luthan
Dr.; S.H., M.H. 		11 Juli 1959 7 April 2010[11] petahana Pidana
5 Surya Jaya
S.H. 		19 Juni 1961 7 April 2010[11] petahana Pidana
6 Sofyan Sitompul
S.H. 		4 April 1952 7 April 2010[11] petahana Pidana
7 Sri Murwahyuni
S.H., M.H. 		26 Februari 1953 7 April 2010[11] petahana Pidana Islam Indonesia
8 Nurul Elmiyah
Dr.; S.H., M.H. 		11 November 1956 9 November 2011[12] petahana Perdata Indonesia
9 Irfan Fachruddin
Dr.; S.H., CN 		20 April 1957 11 Maret 2013[13] petahana Tata Usaha Negara Islam Jakarta
10 Desnayetti
S.H. 		30 Desember 1954 11 Maret 2013[13] petahana Pidana Andalas
11 Hamdi
S.H., M.Hum. 		2 Oktober 1957 11 Maret 2013[13] petahana Perdata
12 Yakub Ginting
Dr.; S.H., CN, M.Kn. 		5 Juni 1954 11 Maret 2013[13] petahana Perdata
13 Sumardijatmo
S.H., M.H. 		31 Oktober 2013 petahana Pidana
14 Eddy Army
Dr.; S.H., M.H. 		8 Januari 1954 31 Oktober 2013 petahana Pidana Andalas
15 Sudrajad Dimyati
S.H., M.H. 		27 Oktober 1957 21 Oktober 2014[14] petahana Perdata Islam Indonesia
16 Purwosusilo
Dr.; S.H., M.H. 		29 September 1954 21 Oktober 2014[14] petahana Agama
17 Is Sudaryono
S.H., M.H. 		7 Mei 1954 21 Oktober 2014[14] petahana Tata Usaha Negara
18 Maria Anna Samiyati
S.H., M.H. 		22 April 1955 5 Agustus 2015[15] petahana Perdata 17 Agustus 1945
19 Yosran
Dr.; S.H., M.Hum. 		21 Juni 1959 5 Agustus 2015[15] petahana Tata Usaha Negara Andalas
20 Mukti Arto
S.H. 		11 Oktober 1951 5 Agustus 2015[15] petahana Agama
21 Panji Widagdo
Dr.; S.H., M.H. 		26 Juni 1957 30 September 2016[16] petahana Perdata Sebelas Maret
22 Ibrahim
Dr.; S.H., LL.M. 		25 November 1962 30 September 2016[16] petahana Agama Hasanuddin
23 Edi Riadi
S.H. 		16 Oktober 1955 30 September 2016[16] petahana Agama Syarif Hidayatullah
Kristen Indonesia-Tomohon
24 Gazalba Saleh
Dr.; S.H., M.H.[17] 		15 April 1968 7 November 2017[18] petahana Pidana Hasanuddin
25 Muhammad Yunus Wahab
Dr. Drs.; S.H., M.H. 		20 Oktober 1957 7 November 2017[18] petahana Perdata Muslim Indonesia
26 Yasardin
Dr.; S.H., M.Hum. 		10 November 1959 7 November 2017[18] petahana Agama Syarif Hidayatullah
Mahendradatta
27 Yodi Martono Wahyunadi
Dr.; S.H., M.H. 		2 Maret 1963 7 November 2017[18] petahana Tata Usaha Negara Padjadjaran
28 Hidayat Manaö
Brigadir Jenderal TNI (Purn.); S.H., M.H. 		1 Januari 1961 7 November 2017[18] petahana Militer 17 Agustus 1945
29 Abdul Manaf
Dr. Drs.; S.H., M.H. 		12 Juli 1958 16 Agustus 2018[19] petahana Agama Syarif Hidayatullah
30 Pri Pambudi Teguh
Dr.; S.H., M.H. 		13 Maret 1961 16 Agustus 2018[19] petahana Perdata Gadjah Mada
31 Soesilo
S.H.,, M.H. 		22 September 1961 12 Maret 2020[20] petahana Pidana 17 Agustus 1945
32 Dwi Sugiarto
S.H., M.H. 		5 Januari 1962 12 Maret 2020[20] petahana Perdata Gadjah Mada
33 Rahmi Mulyati
S.H., M.H. 		7 Desember 1959 12 Maret 2020[20] petahana Perdata Andalas
34 Busra
Drs.; S.H., M.H. 		24 Juni 1956 12 Maret 2020[20] petahana Agama Muhammadiyah Sumatera Utara
35 Sugeng Sutrisno
Brigadir Jenderal TNI; S.H., M.H. 		20 Desember 1965 12 Maret 2020[20] petahana Militer Islam Jakarta

Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekretariat

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia

  • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
    • Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
    • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
    • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
    • Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata
    • Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana
  • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
    • Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
    • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
    • Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
    • Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama
  • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
    • Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
    • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
    • Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
    • Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
    • Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara
  • Badan Pengawasan
    • Sekretariat Badan Pengawasan
    • Inspektorat Wilayah I
    • Inspektorat Wilayah II
    • Inspektorat Wilayah III
    • Inspektorat Wilayah IV
  • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
    • Sekretariat
    • Pusat Penelitian dan Pengaembangan Hukum dan Peradilan
    • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
    • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan
  • Badan Urusan Administrasi
    • Biro Perencanaan dan Organisasi
    • Biro Kepegawaian
    • Biro Keuangan
    • Biro Perlengkapan
    • Biro Sekretariat Pimpinan
    • Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
    • Biro Umum

Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:

  1. Pengadilan Tinggi
  2. Pengadilan Tinggi Agama
  3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
  4. Pengadilan Militer Utama
  5. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:

  1. Pengadilan Negeri
  2. Pengadilan Agama
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara
  4. Pengadilan Militer

Kinerja

Keadaan perkara

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.[21] Berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Tahun Sisa Tahun Sebelumnya Perkara Masuk Beban Perkara Perkara Putus Sisa Perkara
2004[2] 20.825 5.730 26.555 6.241 20.314
2005[2] 20.314 7.468 27.782 11.807 15.975
2006[2] 15.975 7.825 23.800 11.775 12.025
2007[2] 12.025 9.516 21.541 10.714 10.827
2008[2] 10.827 11.338 22.165 13.885 8.280
2009[2] 8.280 12.540 20.820 11.985 8.835
2010[2] 8.835 13.480 22.315 13.891 8.424
2011[2] 8.424 12.990 21.414 13.719 7.695
2012[2] 7.695 13.412 21.107 10.995 10.112
2013[2] 10.112 12.337 22.449 16.034 6.415
2014[2] 6.415 12.511 18.926 14.501 4.425
2015[2] 4.425 13.977 18.402 14.452 3.950
2016[22] 3.950 14.630 18.580 16.223 2.357
2017[23] 2.357 15.505 17.862 16.474 1.388

Sistem kamar

Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar.[24] Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.[25]

Penerapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan data sisa tunggakan perkara sejak enam tahun terakhir, tercatat terus mengalami penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 yang mencapai 10.112 perkara sehingga dalam kurun waktu enam tahun Mahkamah Agung telah mengurangi lebih dari 86 persen sisa perkara. Bahkan sisa perkara pada 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebanyak 1.388 perkara.[26]

Galeri

  • Gedung Mahkamah Agung (masa Hindia Belanda) dan Istana Daendels ("Het Grote Huis") di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), Batavia
    Gedung Mahkamah Agung (masa Hindia Belanda) dan Istana Daendels ("Het Grote Huis") di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), Batavia
  • Gedung Mahkamah Agung pada tahun 1980 (sekarang menjadi milik Kementerian Keuangan)
    Gedung Mahkamah Agung pada tahun 1980 (sekarang menjadi milik Kementerian Keuangan)
  • Gedung Mahkamah Agung sebelum tahun 2015
    Gedung Mahkamah Agung sebelum tahun 2015

Lihat pula

Pranala luar

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Catatan kaki

  1. ^ [Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20APBNP%202015%20FULL.pdf]
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Diarsipkan 2016-09-20 di Wayback Machine. halaman 21
  3. ^ a b c d e f g h i j k l Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010
  4. ^ Kevin Angkouw (2014). "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan". Lex Administratum. 2 (2): 132. ISSN 2337-6074. 
  5. ^ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung[pranala nonaktif permanen]
  6. ^ "Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 050A/KMA/SK/IV/2013". jdih.mahkamahagung.go.id. Mahkamah Agung RI. 1 April 2013. Diakses tanggal 4 Juli 2018. 
  7. ^ a b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung[pranala nonaktif permanen]
  8. ^ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA[pranala nonaktif permanen]
  9. ^ Hukumonline.com: Presiden Tetapkan Tunjangan Jabatan Ketua MA/MK Rp121 Juta
  10. ^ a b Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama AK08
  11. ^ a b c d e Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Tribun10
  12. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Lip611
  13. ^ a b c d Fransisco Rosarianis (11 Maret 2013), "8 Hakim Agung Baru Dilantik"[pranala nonaktif permanen], tempo.co, diakses 19 Mei 2021
  14. ^ a b c Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Badilag14
  15. ^ a b c Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Detik15
  16. ^ a b c ASH (30 September 2016), "3 Hakim Agung Baru Dilantik, MA Masih Kekurangan", hukumonline.com, diakses 19 Mei 2021
  17. ^ "Siapa Gazalba Saleh? Hakim Agung Tersangka Kasus Suap Di MA". 2022-11-11. Diakses tanggal 2022-11-11. 
  18. ^ a b c d e Azizah (7 November 2017), "KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH 5 (LIMA) HAKIM AGUNG", mahkamahagung.go.id, diakses 19 Mei 2021
  19. ^ a b Ridwan Anwar (16 Agustus 2018), "Dilantik Ketua MA, Dr. Abdul Manaf Resmi Jadi Hakim Agung", badilag.mahkamahagung.go.id, diakses 19 Mei 2021.
  20. ^ a b c d e Dian Erika Nugraheny (12 Maret 2020), "Mahkamah Agung Lantik 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc", nasional.kompas.com, diakses 19 Mei 2021
  21. ^ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2013
  22. ^ Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung RI
  23. ^ RI, Team Mahkamah Agung. "Mahkamah Agung Republik Indonesia". www.mahkamahagung.go.id. Diakses tanggal 2018-04-26. 
  24. ^ RI, Team Mahkamah Agung. "Mahkamah Agung Republik Indonesia". www.mahkamahagung.go.id. Diakses tanggal 2018-07-04. 
  25. ^ "Mengenal 'Sistem Kamar' di MA". hukumonline.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-04. 
  26. ^ "MA Klaim Produktivitas Pemutusan Perkara 2017 Tertinggi | Republika Online". Republika Online. Diakses tanggal 2018-07-04. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia&oldid=26084836"