Pemekaran dan Penggabungan Daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi
k Menambahkan calon Ibukota DOB, menambahkan referensi Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
k Merapihkan referensi Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 1.822: | Baris 1.822: | ||
|[[Kalimantan Timur]] |
|[[Kalimantan Timur]] |
||
|[[Muara Jawa, Kutai Kartanegara|Muara Jawa]], [[Samboja, Kutai Kartanegara|Samboja]], [[Loa Janan, Kutai Kartanegara|Loa Janan]], [[Anggana, Kutai Kartanegara|Anggana]], [[Sangasanga, Kutai Kartanegara|Sangasanga]] |
|[[Muara Jawa, Kutai Kartanegara|Muara Jawa]], [[Samboja, Kutai Kartanegara|Samboja]], [[Loa Janan, Kutai Kartanegara|Loa Janan]], [[Anggana, Kutai Kartanegara|Anggana]], [[Sangasanga, Kutai Kartanegara|Sangasanga]] |
||
|<ref>{{cite web|url=https://kaltim.tribunnews.com/2018/02/22/pembentukan-dob-kutai-pesisir-disetujui-setelah-18-tahun-diperjuangkan|title=Pembentukan DOB Kutai Pesisir Disetujui Setelah 18 Tahun Diperjuangkan|website=kaltim.tribunnews.com|access date=14 Mei 2021}}</ref><ref>{{Cite web|title=Anggana Banyak |
|<ref>{{cite web|url=https://kaltim.tribunnews.com/2018/02/22/pembentukan-dob-kutai-pesisir-disetujui-setelah-18-tahun-diperjuangkan|title=Pembentukan DOB Kutai Pesisir Disetujui Setelah 18 Tahun Diperjuangkan|website=kaltim.tribunnews.com|access date=14 Mei 2021}}</ref><ref>{{Cite web|title=Anggana Banyak Dipilih jadi Ibukota Kutai Pesisir, Ini Alasannya|url=https://kaltim.tribunnews.com/2018/03/09/anggana-banyak-dipilih-jadi-ibukota-kutai-pesisir-ini-alasannya|website=kaltim.tribunnews.com|language=|access-date=2021-05-15}}</ref> |
||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten Kutai Tengah|Kutai Tengah]] |
|[[Kabupaten Kutai Tengah|Kutai Tengah]] |
Revisi per 15 Mei 2021 05.38
Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia.
![Animasi pemekaran provinsi di Indonesia sejak 1945 hingga 2012](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Indonesia_provinces_1945-2012.gif/500px-Indonesia_provinces_1945-2012.gif)
Sejarah pemekaran provinsi
Era Awal Kemerdekaan (1945–1949)
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki delapan provinsi: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil serta dua daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan daerah ini didasarkan atas pengakuan kedaulatan RI oleh Susuhunan Pakubuwono Surakarta pada 1 September 1945 yang menggabungkan wilayah negerinya sebagai sebuah daerah istimewa setingkat provinsi lalu disusul Yogyakarta pada 5 September 1945. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945–1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia
Era Republik Indonesia Serikat (1949–1950)
Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, yang terdiri dari 15 negara bagian plus 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia.
Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1950–1966)
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Berikut adalah perkembangan pemekaran wilayah Indonesia pada kurun waktu 1950–1966:
- Tahun 1950
- Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan.
- Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".
- Tahun 1956
- Provinsi Kalimantan (dibentuk 14 Agustus 1950) dipecah menjadi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Provinsi Aceh Darussalam dibentuk (pemekaran dari Sumatra Utara).
- Tahun 1958
- Provinsi Sumatra Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatra Barat.
- Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk (pemekaran dari Kalimantan Selatan).
- Tahun 1959
- Aceh mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".
- Jakarta mendapat status provinsi
- Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Tahun 1961, Jakarta mendapat status "Daerah Khusus Ibu kota".
- Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia.
- Tahun 1964
- Provinsi Lampung dibentuk (pemekaran dari Sumatra Selatan).
- Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Sulawesi Selatan).
Era Orde Baru (1966–1998)
Pada masa Orde Baru terjadi beberapa kali pemekaran daerah, antara lain;
- Tahun 1967 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatra Selatan
- Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia
Pada Tahun 1969–1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, dua di antaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan satu provinsi berstatus Daerah Khusus Ibu kota (Jakarta).
- Tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27.
Era Reformasi (1999–sekarang)
Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh dengan nama resmi Timor Leste pada tahun 2002, sehingga Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Sementara itu, pada era reformasi terdapat tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:
- Irian Jaya Barat dengan ibu kota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999 lewat UU nomor 45 tahun 1999. Kini Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat.
Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua dimekarkan membentuk provinsi baru, Irian Jaya Tengah. Namun pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak tentangan sehingga tidak diberlakukan.
- Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi (Ternate sempat menjadi ibu kota sementara), dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 4 Oktober 1999 lewat UU nomor 46 tahun 1999.
- Banten dengan ibu kota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 17 Oktober 2000
- Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 4 Desember 2000
- Gorontalo dengan ibu kota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 22 Desember 2000
- Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002
- Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004
- Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor, dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur, menjadi provinsi Indonesia ke-34 pada tanggal 25 Oktober 2012
Pemekaran kabupaten dan kota
Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Berikut adalah pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1991.
Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah dua provinsi yang tidak pernah mengalami pemekaran sejak terbentuknya, selain penggabungan Daerah Istimewa Surakarta ke dalam Jawa Tengah pada tahun 1946.
Aceh
- Kabupaten Simeulue, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Nagan Raya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Aceh Jaya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Aceh Singkil, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan (20 April 1999)
- Kabupaten Aceh Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan (10 April 2002)
- Kabupaten Bener Meriah, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah (19 Desember 2003)
- Kabupaten Gayo Lues, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara (10 April 2002)
- Kabupaten Aceh Tamiang, pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (10 April 2002)
- Kota Langsa, pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (21 Juni 2001)
- Kota Lhokseumawe, pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara (21 Juni 2001)
- Kabupaten Bireuen, pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara (4 Oktober 1999)
- Kota Subulussalam, pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil (2 Januari 2007)
- Kabupaten Pidie Jaya, pemekaran dari Kabupaten Pidie (2 Januari 2007)
Sumatra Utara
- Kabupaten Pakpak Bharat, pemekaran dari Kabupaten Dairi (25 Februari 2003)
- Kabupaten Serdang Bedagai, pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang (18 Desember 2003)
- Kabupaten Nias Selatan, pemekaran dari Kabupaten Nias (25 Februari 2003)
- Kabupaten Mandailing Natal, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (23 November 1998)
- Kota Padang Sidempuan, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (21 Juni 2001)
- Kabupaten Toba Samosir, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara (23 November 1998)
- Kabupaten Humbang Hasundutan, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Samosir, pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir (18 Desember 2003)
- Kabupaten Batubara, pemekaran dari Kabupaten Asahan (2 Januari 2007)
- Kabupaten Padang Lawas, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (17 Juli 2007)
- Kabupaten Padang Lawas Utara, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (17 Juli 2007)
- Kabupaten Labuhanbatu Utara, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu (24 Juni 2008)
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu (24 Juni 2008)
- Kota Gunung Sitoli, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Nias Barat, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Nias Utara, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008)
Jambi
- Kabupaten Muaro Jambi, pemekaran dari Kabupaten Batanghari (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Sarolangun, pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tebo, pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo (4 Oktober 1999)
- Kota Sungai Penuh, pemekaran dari Kabupaten Kerinci (24 Juni 2008)
Riau
- Kabupaten Rokan Hilir, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Siak, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
- Kota Dumai, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Kuantan Singingi, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Pelalawan, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Rokan Hulu, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Kepulauan Meranti, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (19 Desember 2008)
Sumatra Barat
- Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (4 Oktober 1999)
- Kota Pariaman, pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (10 April 2002)
- Kabupaten Pasaman Barat, pemekaran dari Kabupaten Pasaman (18 Desember 2003)
- Kabupaten Dharmasraya, pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (18 Desember 2003)
- Kabupaten Solok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003)
Bengkulu
- Kabupaten Kaur, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan (25 Februari 2003)
- Kabupaten Seluma, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan (25 Februari 2003)
- Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Kepahiang, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong (25 Februari 2003)
- Kabupaten Lebong, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara (24 Juni 2008)
Sumatra Selatan
- Kota Pagar Alam, pemekaran dari Kabupaten Lahat (21 Juni 2001)
- Kota Prabumulih, pemekaran dari Kabupaten Muara Enim (21 Juni 2001)
- Kabupaten Banyuasin, pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin (10 April 2002)
- Kabupaten Ogan Ilir, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (18 Desember 2003)
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003)
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003)
- Kota Lubuklinggau, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (21 Juni 2001)
- Kabupaten Empat Lawang, pemekaran dari Kabupaten Lahat (2 Januari 2007)
- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemekaran dari Kabupaten Muara Enim (14 Desember 2012)
- Kabupaten Musi Rawas Utara, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (10 Juni 2013)
Lampung
- Kabupaten Lampung Barat, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (UU No.6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991)
- Kabupaten Tanggamus, pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan (3 Januari 1997)
- Kabupaten Tulang Bawang, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (3 Januari 1997)
- Kabupaten Lampung Timur, pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah (20 April 1999)
- Kota Metro, pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah (20 April 1999)
- Kabupaten Way Kanan, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (20 April 1999)
- Kabupaten Pesawaran, pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan (17 Juli 2007)
- Kabupaten Mesuji, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Pringsewu, pemekaran dari Kabupaten Tanggamus (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Pesisir Barat, pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat (25 Oktober 2012)
Kepulauan Bangka Belitung
- Kabupaten Bangka Barat, pemekaran dari Kabupaten Bangka (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bangka Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bangka (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bangka Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bangka (25 Februari 2003)
- Kabupaten Belitung Timur, pemekaran dari Kabupaten Belitung (25 Februari 2003)
Kepulauan Riau
- Kota Batam, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Karimun, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Natuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (4 Oktober 1999)
- Kota Tanjung Pinang, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (21 Juni 2001)
- Kabupaten Lingga, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (18 Desember 2003)
- Kabupaten Kepulauan Anambas, pemekaran dari Kabupaten Natuna (24 Juni 2008)
DKI Jakarta
- Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, pemekaran dari Kota Jakarta Utara (3 Juli 2001)
Banten
- Kota Tangerang, pemekaran dari Kabupaten Tangerang (27 Februari 1993)
- Kota Cilegon, pemekaran dari Kabupaten Serang (20 April 1999)
- Kota Serang, pemekaran dari Kabupaten Serang (17 Juli 2007)
- Kota Tangerang Selatan, pemekaran dari Kabupaten Tangerang (29 Oktober 2008)
Jawa Barat
- Kota Tasikmalaya, pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya (21 Juni 2001)
- Kota Depok, pemekaran dari Kabupaten Bogor (20 April 1999)
- Kota Banjar, pemekaran dari Kabupaten Ciamis (11 Desember 2002)
- Kota Bekasi, pemekaran dari Kabupaten Bekasi (16 Desember 1996)
- Kota Cimahi, pemekaran dari Kabupaten Bandung (21 Juni 2001)
- Kabupaten Bandung Barat, pemekaran dari Kabupaten Bandung (2 Januari 2007)
- Kabupaten Pangandaran, pemekaran dari Kabupaten Ciamis (25 Oktober 2012)
Jawa Tengah
tidak pernah mengalami pemekaran daerah
Yogyakarta
tidak pernah mengalami pemekaran daerah
Jawa Timur
- Kota Batu, pemekaran dari Kabupaten Malang (21 Juni 2001)
Bali
- Kota Denpasar, pemekaran dari Kabupaten Badung (15 Januari 1992)
Nusa Tenggara Barat
- Kota Bima, pemekaran dari Kabupaten Bima (10 April 2002)
- Kota Mataram, pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat (26 Juli 1993)
- Kabupaten Sumbawa Barat, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa (18 Desember 2003)
- Kabupaten Lombok Utara, pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat (24 Juni 2008)
Nusa Tenggara Timur
- Kabupaten Lembata, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Rote Ndao, pemekaran dari Kabupaten Kupang (10 April 2002)
- Kota Kupang, pemekaran dari Kabupaten Kupang (11 April 1996)
- Kabupaten Manggarai Barat, pemekaran dari Kabupaten Manggarai (25 Februari 2003)
- Kabupaten Nagekeo, pemekaran dari Kabupaten Ngada (2 Januari 2007)
- Kabupaten Sumba Tengah, pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat (2 Januari 2007)
- Kabupaten Sumba Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat (2 Januari 2007)
- Kabupaten Manggarai Timur, pemekaran dari Kabupaten Manggarai (17 Juli 2007)
- Kabupaten Sabu Raijua, pemekaran dari Kabupaten Kupang (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Malaka, pemekaran dari Kabupaten Belu (14 Desember 2012)
Kalimantan Barat
- Kabupaten Bengkayang, pemekaran dari Kabupaten Sambas (20 April 1999)
- Kabupaten Landak, pemekaran dari Kabupaten Pontianak (4 Oktober 1999)
- Kota Singkawang, pemekaran dari Kabupaten Bengkayang (21 Juni 2001)
- Kabupaten Melawi, pemekaran dari Kabupaten Sintang (18 Desember 2003)
- Kabupaten Sekadau, pemekaran dari Kabupaten Sanggau (18 Desember 2003)
- Kabupaten Kayong Utara, pemekaran dari Kabupaten Ketapang (2 Januari 2007)
- Kabupaten Kubu Raya, pemekaran dari Kabupaten Pontianak (17 Juli 2007)
Kalimantan Tengah
- Kabupaten Barito Timur, pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan (10 April 2002)
- Kabupaten Murung Raya, pemekaran dari Kabupaten Barito Utara (10 April 2002)
- Kabupaten Gunung Mas, pemekaran dari Kabupaten Kapuas (10 April 2002)
- Kabupaten Pulang Pisau, pemekaran dari Kabupaten Kapuas (10 April 2002)
- Kabupaten Lamandau, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Sukamara, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Katingan, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur (10 April 2002)
- Kabupaten Seruyan, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur (10 April 2002)
Kalimantan Selatan
- Kabupaten Tanah Bumbu, pemekaran dari Kabupaten Kotabaru (25 Februari 2003)
- Kabupaten Balangan, pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (25 Februari 2003)
- Kota Banjarbaru, pemekaran dari Kabupaten Banjar (20 April 1999)
Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Barat, pemekaran dari Kabupaten Kutai (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Kutai Timur, pemekaran dari Kabupaten Kutai (4 Oktober 1999)
- Kota Bontang, pemekaran dari Kabupaten Kutai (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Penajam Paser Utara, pemekaran dari Kabupaten Pasir (10 April 2002)
- Kabupaten Mahakam Ulu, pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat (14 Desember 2012)
Kalimantan Utara
- Kabupaten Malinau, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Nunukan, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (4 Oktober 1999)
- Kota Tarakan, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (8 Oktober 1997)
- Kabupaten Tana Tidung, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (17 Juli 2007)
Sulawesi Utara
- Kabupaten Kepulauan Talaud, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud (10 April 2002)
- Kabupaten Minahasa Selatan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (25 Februari 2003)
- Kabupaten Minahasa Utara, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (18 Desember 2002)
- Kota Tomohon, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (25 Februari 2003)
- Kota Bitung, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (15 Agustus 1990)
- Kota Kotamobagu, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (2 Januari 2007)
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (2 Januari 2007)
- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe (2 Januari 2007)
- Kabupaten Minahasa Tenggara, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan (2 Januari 2007)
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (24 Juni 2008)
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (24 Juni 2008)
Gorontalo
- Kabupaten Boalemo, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Pohuwato, pemekaran dari Kabupaten Boalemo (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bone Bolango, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo (25 Februari 2003)
- Kabupaten Gorontalo Utara, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo (2 Januari 2007)
Sulawesi Tengah
- Kabupaten Banggai Kepulauan, pemekaran dari Kabupaten Banggai (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Parigi Moutong, pemekaran dari Kabupaten Donggala (10 April 2002)
- Kota Palu, pemekaran dari Kabupaten Donggala (22 Juli 1994)
- Kabupaten Morowali, pemekaran dari Kabupaten Poso (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tojo Una-Una, pemekaran dari Kabupaten Poso (18 Desember 2003)
- Kabupaten Buol, pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-Toli (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Sigi, pemekaran dari Kabupaten Donggala (24 Juni 2008)
- Kabupaten Banggai Laut, pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan (14 Desember 2012)
- Kabupaten Morowali Utara pemekaran dari Kabupaten Morowali (12 April 2013)
Sulawesi Barat
- Kabupaten Mamuju Utara, pemekaran dari Kabupaten Mamuju (25 Februari 2003)
- Kabupaten Mamasa, pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa (10 April 2002)
- Kabupaten Mamuju Tengah, pemekaran dari Kabupaten Mamuju (14 Desember 2012)
Sulawesi Selatan
- Kabupaten Luwu Utara, pemekaran dari Kabupaten Luwu (20 April 1999)
- Kabupaten Luwu Timur, pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara (25 Februari 2003)
- Kota Palopo, pemekaran dari Kabupaten Luwu (10 April 2002)
- Kabupaten Toraja Utara, pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja (24 Juni 2008)
Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Bombana, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
- Kabupaten Wakatobi, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
- Kota Bau-Bau, pemekaran dari Kabupaten Buton (21 Juni 2001)
- Kabupaten Kolaka Utara, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (18 Desember 2003)
- Kabupaten Konawe Selatan, pemekaran dari Kabupaten Kendari (25 Februari 2003)
- Kota Kendari, pemekaran dari Kabupaten Kendari (3 Agustus 1995)
- Kabupaten Konawe Utara, pemekaran dari Kabupaten Konawe (2 Januari 2007)
- Kabupaten Buton Utara, pemekaran dari Kabupaten Muna (2 Januari 2007)
- Kabupaten Kolaka Timur, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (14 Desember 2012)
- Kabupaten Konawe Kepulauan, dimekarkan dari Kabupaten Konawe (12 April 2013)
- Kabupaten Buton Selatan, dimekarkan dari Kabupaten Buton (23 Juli 2014)[1]
- Kabupaten Buton Tengah, dimekarkan dari Kabupaten Buton (23 Juli 2014)[1]
- Kabupaten Muna Barat, dimekarkan dari Kabupaten Muna (23 Juli 2014)
Maluku
- Kabupaten Buru, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Seram Bagian Barat, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah (18 Desember 2003)
- Kabupaten Seram Bagian Timur, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah (18 Desember 2003)
- Kabupaten Kepulauan Aru, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara (18 Desember 2003)
- Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara (4 Oktober 1999)
- Kota Tual, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara (17 Juli 2007)
- Kabupaten Buru Selatan, pemekaran dari Kabupaten Buru (24 Juni 2008)
- Kabupaten Maluku Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (24 Juni 2008)
Maluku Utara
- Kabupaten Halmahera Selatan, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Halmahera Utara, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Kepulauan Sula, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (25 Februari 2003)
- Kota Ternate, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (20 April 1999)
- Kabupaten Halmahera Timur, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah (25 Februari 2003)
- Kota Tidore, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah (25 Februari 2003)
- Kabupaten Pulau Morotai, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Pulau Taliabu, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula (14 Desember 2012)
Papua Barat
- Kabupaten Kaimana, pemekaran dari Kabupaten Fak-Fak (11 Desember 2002)
- Kabupaten Teluk Bintuni, pemekaran dari Kabupaten Manokwari (11 Desember 2002)
- Kabupaten Teluk Wondama, pemekaran dari Kabupaten Manokwari (11 Desember 2002)
- Kabupaten Raja Ampat, pemekaran dari Kabupaten Sorong (11 Desember 2002)
- Kabupaten Sorong Selatan, pemekaran dari Kabupaten Sorong (11 Desember 2002)
- Kota Sorong, pemekaran dari Kabupaten Sorong (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tambrauw, pemekaran dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Maybrat, pemekaran dari Kabupaten Sorong (19 Desember 2008)
- Kabupaten Manokwari Selatan, pemekaran dari Kabupaten Manokwari (25 Oktober 2012)
- Kabupaten Pegunungan Arfak, pemekaran dari Kabupaten Manokwari (25 Oktober 2012)
Papua
- Kabupaten Boven Digoel, pemekaran dari Kabupaten Merauke (11 Desember 2002)
- Kabupaten Mappi, pemekaran dari Kabupaten Merauke (11 Desember 2002)
- Kabupaten Asmat, pemekaran dari Kabupaten Merauke (11 Desember 2002)
- Kabupaten Yahukimo, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (11 Desember 2002)
- Kabupaten Pegunungan Bintang, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (11 Desember 2002)
- Kabupaten Tolikara, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (11 Desember 2002)
- Kabupaten Sarmi, pemekaran dari Kabupaten Jayapura (11 Desember 2002)
- Kabupaten Keerom, pemekaran dari Kabupaten Jayapura (11 Desember 2002)
- Kota Jayapura, pemekaran dari Kabupaten Jayapura (2 Agustus 1993)
- Kabupaten Supiori, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor (18 Desember 2003)
- Kabupaten Waropen, pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen (11 Desember 2002)
- Kabupaten Mamberamo Raya, pemekaran dari Kabupaten Sarmi (15 Maret 2007)
- Kabupaten Lanny Jaya, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Mamberamo Tengah, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Nduga, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Yalimo, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Puncak, pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Dogiyai, pemekaran dari Kabupaten Nabire (4 Januari 2008)
- Kabupaten Deiyai, pemekaran dari Kabupaten Paniai (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Intan Jaya, pemekaran dari Paniai (29 Oktober 2008)
Dasar hukum pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia
Berikut data BPS berdasarkan statistik Januari 2007[2]
Kode BPS | Nama Provinsi/Kabupaten/Kota | Dasar Hukum Pembentukan | Tanggal | Ibu kota |
---|---|---|---|---|
1100 | Aceh | UURI No. 18 Tahun 2001 | 2001-09-08 | Banda Aceh |
1101 | Simeulue | UURI No. 48 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Sinabang |
1102 | Aceh Singkil | UURI No. 14 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Singkil |
1103 | Aceh Selatan | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Tapak Tuan |
1104 | Aceh Tenggara | UURI No. 08 /DRT/1910 | 1984 | Kutacane |
1105 | Aceh Timur | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Idi Rayeuk |
1106 | Aceh Tengah | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Takengon |
1107 | Aceh Barat | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Meulaboh |
1108 | Aceh Besar | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Jantho |
1109 | Pidie | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Sigli |
1110 | Bireuen | UURI No. 48 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Bireuen |
1111 | Aceh Utara | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Lhokseumawe |
1112 | Aceh Barat Daya | UURI No. 04 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Blangpidie |
1113 | Gayo Lues | UURI No. 04 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Blangkejeran |
1114 | Aceh Tamiang | UURI No. 04 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Karang Baru |
1115 | Nagan Raya | UURI No. 04 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Suka Makmue |
1116 | Aceh Jaya | UURI No. 04 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Calang |
1117 | Bener Meriah | UURI No. 41 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Simpang Tiga Redelong |
1118 | Pidie Jaya | UURI No. 07 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Meureudu |
1171 | Banda Aceh | UURI No. 08 /DRT/1956 | 1956 | |
1172 | Sabang | UURI No. 08 /DRT/1956 | 1956 | |
1173 | Langsa | UURI No. 03 Tahun 2001 | 2001-06-21 | |
1174 | Lhokseumawe | UURI No. 02 Tahun 2001 | 2001-06-21 | |
1175 | Subulussalam | UURI No. 08 Tahun 2007 | 2007-01-02 | |
1200 | Sumatra Utara | UURI No. 24 Tahun 1956 | 1956 | |
1201 | Nias | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Gunungsitoli |
1202 | Mandailing Natal | UURI No. 12 Tahun 1998 | 1998-11-23 | Panyabungan |
1203 | Tapanuli Selatan | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Sipirok |
1204 | Tapanuli Tengah | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Pandan |
1205 | Tapanuli Utara | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Tarutung |
1206 | Toba Samosir | UURI No. 12 Tahun 1998 | 1998-11-23 | Balige |
1207 | Labuhanbatu | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Rantauprapat |
1208 | Asahan | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Kisaran |
1209 | Simalungun | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Pematangsiantar |
1210 | Dairi | UURI No. 15 Tahun 1964 | 1964 | Sidikalang |
1211 | Karo | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Kabanjahe |
1212 | Deli Serdang | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Lubukpakam |
1213 | Langkat | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | Stabat |
1214 | Nias Selatan | UURI No. 09 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Teluk Dalam |
1215 | Humbang Hasundutan | UURI No. 09 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Dolok Sanggul |
1216 | Pakpak Bharat | UURI No. 09 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Salak |
1217 | Samosir | UURI No. 36 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Pangururan |
1218 | Serdang Bedagai | UURI No. 36 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Sei Rampah |
1219 | Batu Bara | UURI No. 05 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Lima Puluh |
1271 | Sibolga | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | |
1272 | Tanjung Balai | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | |
1273 | Pematang Siantar | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | |
1274 | Tebing Tinggi | UURI No. 07 /DRT/1956 | 1956 | |
1275 | Medan | UURI No. 08 /DRT/1956 | 1956 | |
1276 | Binjai | UURI No. 08 /DRT/1956 | 1956 | |
1277 | Padang Sidempuan | UURI No. 04 Tahun 2001 | 2001-06-21 | |
1300 | Sumatra Barat | UURI No. 61 Tahun 1958 | 1958 | Padang |
1301 | Kepulauan Mentawai | UURI No. 49 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Tuapejat |
1302 | Pesisir Selatan | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Painan |
1303 | Solok | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Arosuka |
1304 | Sawahlunto Sijunjung | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Muaro Sijunjung |
1305 | Tanah Datar | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Batusangkar |
1306 | Padang Pariaman | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Pariaman |
1307 | Agam | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Lubukbasung |
1308 | Lima Puluh Kota | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Sarilamak |
1309 | Pasaman | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Lubuksikaping |
1310 | Solok Selatan | UURI No. 38 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Padang Aro |
1311 | Dharmasraya | UURI No. 38 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Pulau Punjung |
1312 | Pasaman Barat | UURI No. 38 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Simpang Ampek |
1371 | Padang | UURI No. 09 Tahun 1956 | 1956 | |
1372 | Solok | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | |
1373 | Sawahlunto | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | |
1374 | Padang Panjang | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | |
1375 | Bukittinggi | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | |
1376 | Payakumbuh | |||
1377 | Pariaman | UURI No. 12 Tahun 2002 | 2002-04-10 | |
1400 | Riau | Pekanbaru | ||
1401 | Kuantan Singingi | UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Taluk Kuantan |
1402 | Indragiri Hulu | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Rengat |
1403 | Indragiri Hilir | UURI No. 06 Tahun 1965 | 1965 | Tembilahan |
1404 | Pelalawan | UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Pangkalan Kerinci |
1405 | Siak | UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Siak Sri Indrapura |
1406 | Kampar | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Bangkinang |
1407 | Rokan Hulu | UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Pasir Pengaraian |
1408 | Bengkalis | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Bengkalis |
1409 | Rokan Hilir | UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Ujung Tanjung |
1471 | Pekanbaru | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | |
1473 | Dumai | UURI No. 16 Tahun 1999 | 1999-04-20 | |
1500 | Jambi | Jambi | ||
1501 | Kerinci | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Sungaipenuh |
1502 | Merangin | UURI No. 54 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Bangko |
1503 | Sarolangun | UURI No. 54 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Sarolangun |
1504 | Batanghari | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Muara Bulian |
1505 | Muaro Jambi | UURI No. 54 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Sengeti |
1506 | Tanjung Jabung Timur | UURI No. 54 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Muara Sabak |
1507 | Tanjung Jabung Barat | UURI No. 54 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Kuala Tungkal |
1508 | Tebo | UURI No. 54 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Muara Tebo |
1509 | Bungo | UURI No. 54 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Muara Bungo |
1571 | Jambi | UURI No. 09 Tahun 1956 | 1956 | |
1600 | Sumatra Selatan | Palembang | ||
1601 | Ogan Komering Ulu | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Baturaja |
1602 | Ogan Komering Ilir | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Kayu Agung |
1603 | Muara Enim | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Muara Enim |
1604 | Lahat | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Lahat |
1605 | Musi Rawas | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Lubuk Linggau |
1606 | Musi Banyuasin | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Sekayu |
1607 | Banyuasin | UURI No. 06 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Banyuasin |
1608 | Ogan Komering Ulu Selatan | UURI No. 37 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Muaradua |
1609 | Ogan Komering Ulu Timur | UURI No. 37 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Martapura |
1610 | Ogan Ilir | UURI No. 37 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Indralaya |
1611 | Empat Lawang | UURI No. 01 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Tebing Tinggi |
1671 | Palembang | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | |
1672 | Prabumulih | UURI No. 06 Tahun 2001 | 2001-06-21 | |
1673 | Pagar Alam | UURI No. 08 Tahun 2001 | 2001-06-21 | |
1674 | Lubuk Linggau | UURI No. 07 Tahun 2001 | 2001-06-21 | |
1700 | Bengkulu | UURI No. 09 Tahun 1967 | 1967 | Bengkulu |
1701 | Bengkulu Selatan | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Manna |
1702 | Rejang Lebong | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Curup |
1703 | Bengkulu Utara | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Argamakmur |
1704 | Kaur | UURI No. 03 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Bintuhan |
1705 | Seluma | UURI No. 03 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Tais |
1706 | Mukomuko | UURI No. 03 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Mukomuko |
1707 | Lebong | UURI No. 39 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Muara Aman |
1708 | Kepahiang | UURI No. 39 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Kepahiang |
1771 | Bengkulu | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | |
1800 | Lampung | UURI No. 14 Tahun 1964 | 1964 | Bandar Lampung |
1801 | Lampung Barat | UURI No. 06 Tahun 1991 | 1991-08-16 | Liwa |
1802 | Tanggamus | UURI No. 02 Tahun 1997 | 1997-01-03 | Kotaagung |
1803 | Lampung Selatan | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Kalianda |
1804 | Lampung Timur | UURI No. 12 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Sukadana |
1805 | Lampung Tengah | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Gunungsugih |
1806 | Lampung Utara | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Kotabumi |
1807 | Way Kanan | UURI No. 12 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Blambangan Umpu |
1808 | Tulang Bawang | UURI No. 02 Tahun 1997 | 1997-01-03 | Menggala |
1871 | Bandar Lampung | |||
1872 | Metro | UURI No. 12 Tahun 1999 | 1999-04-20 | |
1900 | Kepulauan Bangka Belitung | UURI No. 27 Tahun 2000 | 2000-12-04 | Pangkal Pinang |
1901 | Bangka | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Sungailiat |
1902 | Belitung | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | Tanjungpandan |
1903 | Bangka Barat | UURI No. 05 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Toboali |
1904 | Bangka Tengah | UURI No. 05 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Koba |
1905 | Bangka Selatan | UURI No. 05 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Mentok |
1906 | Belitung Timur | UURI No. 05 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Manggar |
1971 | Pangkal Pinang | UURI No. 28 Tahun 1959 | 1959 | |
2100 | Kepulauan Riau | UURI No. 25 Tahun 2002 | 2002-10-25 | Tanjungpinang |
2101 | Karimun | UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Tanjung Balai Karimun |
2102 | Kepulauan Riau | UURI No. 12 Tahun 1956 | 1956 | Tanjungpinang |
2103 | Natuna | UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Ranai |
2104 | Lingga | UURI No. 31 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Daik |
2171 | Batam | PPRI No. 34 Tahun 1983, UURI No. 53 Tahun 1999 | 1999 | Batam |
2172 | Tanjung Pinang | UURI No. 05 Tahun 2001 | 2001-06-21 | Tanjungpinang |
3100 | D K I Jakarta | Jakarta | ||
3101 | Kepulauan Seribu | PPRI No. 55 Tahun 2001 | 2001-07-03 | Pulau Pramuka |
3171 | Jakarta Selatan | PPRI No. 25 Tahun 1978 | 1978 | Kebayoran Baru |
3172 | Jakarta Timur | PPRI No. 25 Tahun 1978 | 1978 | Cakung |
3173 | Jakarta Pusat | PPRI No. 25 Tahun 1978 | 1978 | Tanah Abang |
3174 | Jakarta Barat | PPRI No. 25 Tahun 1978 | 1978 | Puri Kembangan |
3175 | Jakarta Utara | PPRI No. 25 Tahun 1978 | 1978 | Tanjung Priok |
3200 | Jawa Barat | Bandung | ||
3201 | Bogor | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Cibinong |
3202 | Sukabumi | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Sukabumi |
3203 | Cianjur | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Cianjur |
3204 | Bandung | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Soreang |
3205 | Garut | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Garut |
3206 | Tasikmalaya | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Tasikmalaya |
3207 | Ciamis | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Ciamis |
3208 | Kuningan | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Kuningan |
3209 | Cirebon | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Sumber |
3210 | Majalengka | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Majalengka |
3211 | Sumedang | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Sumedang |
3212 | Indramayu | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Indramayu |
3213 | Subang | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Subang |
3214 | Purwakarta | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Purwakarta |
3215 | Karawang | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Karawang |
3216 | Bekasi | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Bekasi |
3217 | Bandung Barat | UURI No. 12 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Ngamprah |
3271 | Bogor | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Bogor |
3272 | Sukabumi | UURI No. 17 Tahun 1950 | 1950 | Sukabumi |
3273 | Bandung | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Bandung |
3274 | Cirebon | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Cirebon |
3275 | Bekasi | UURI No. 09 Tahun 1996 | 1996-12-16 | Bekasi |
3276 | Depok | UURI No. 15 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Depok |
3277 | Cimahi | UURI No. 09 Tahun 2001 | 2001-06-21 | Cimahi |
3278 | Tasikmalaya | UURI No. 10 Tahun 2001 | 2001-06-21 | Tasikmalaya |
3279 | Banjar | UURI No. 27 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Banjar |
3300 | Jawa Tengah | UURI No. 10 Tahun 1950 | 1950 | Semarang |
3301 | Cilacap | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Cilacap |
3302 | Banyumas | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Purwokerto |
3303 | Purbalingga | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Purbalingga |
3304 | Banjarnegara | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Banjarnegara |
3305 | Kebumen | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Kebumen |
3306 | Purworejo | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Purworejo |
3307 | Wonosobo | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Wonosobo |
3308 | Magelang | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Mungkid |
3309 | Boyolali | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Boyolali |
3310 | Klaten | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Kota Klaten |
3311 | Sukoharjo | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Sukoharjo |
3312 | Wonogiri | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Wonogiri |
3313 | Karanganyar | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Karanganyar |
3314 | Sragen | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Sragen |
3315 | Grobogan | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Grobogan |
3316 | Blora | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Blora |
3317 | Rembang | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Rembang |
3318 | Pati | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Pati |
3319 | Kudus | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Kudus |
3320 | Jepara | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Jepara |
3321 | Demak | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Demak |
3322 | Semarang | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Ungaran |
3323 | Temanggung | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Temanggung |
3324 | Kendal | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Kendal |
3325 | Batang | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Batang |
3326 | Pekalongan | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Kajen |
3327 | Pemalang | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Pemalang |
3328 | Tegal | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Slawi |
3329 | Brebes | UURI No. 13 Tahun 1950 | 1950 | Brebes |
3371 | Magelang | UURI No. 17 Tahun 1950 | 1950 | Magelang |
3372 | Surakarta | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Surakarta |
3373 | Salatiga | UURI No. 17 Tahun 1950 | 1950 | Salatiga |
3374 | Semarang | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Semarang |
3375 | Pekalongan | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Pekalongan |
3376 | Tegal | UURI No. 17 Tahun 1950 | 1950 | Tegal |
3400 | D I Yogyakarta | Yogyakarta | ||
3401 | Kulon Progo | UURI No. 15 Tahun 1950 | 1950 | Wates |
3402 | Bantul | UURI No. 15 Tahun 1950 | 1950 | Bantul |
3403 | Gunung Kidul | UURI No. 15 Tahun 1950 | 1950 | Wonosari |
3404 | Sleman | UURI No. 15 Tahun 1950 | 1950 | Sleman |
3471 | Yogyakarta | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Yogyakarta |
3500 | Jawa Timur | UURI No. 02 Tahun 1950 | 1950 | Surabaya |
3501 | Pacitan | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Pacitan |
3502 | Ponorogo | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Ponorogo |
3503 | Trenggalek | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Trenggalek |
3504 | Tulungagung | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Tulungagung |
3505 | Blitar | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Blitar |
3506 | Kediri | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Kediri |
3507 | Malang | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Kepanjen |
3508 | Lumajang | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Lumajang |
3509 | Jember | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Jember |
3510 | Banyuwangi | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Banyuwangi |
3511 | Bondowoso | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Bondowoso |
3512 | Situbondo | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Situbondo |
3513 | Probolinggo | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Probolinggo |
3514 | Pasuruan | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Pasuruan |
3515 | Sidoarjo | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Sidoarjo |
3516 | Mojokerto | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Mojokerto |
3517 | Jombang | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Jombang |
3518 | Nganjuk | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Nganjuk |
3519 | Madiun | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Madiun |
3520 | Magetan | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Magetan |
3521 | Ngawi | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Ngawi |
3522 | Bojonegoro | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Bojonegoro |
3523 | Tuban | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Tuban |
3524 | Lamongan | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Lamongan |
3525 | Gresik | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Gresik |
3526 | Bangkalan | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Bangkalan |
3527 | Sampang | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Sampang |
3528 | Pamekasan | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Pamekasan |
3529 | Sumenep | UURI No. 12 Tahun 1950 | 1950 | Sumenep |
3571 | Kediri | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Kediri |
3572 | Blitar | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Blitar |
3573 | Malang | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Malang |
3574 | Probolinggo | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Probolinggo |
3575 | Pasuruan | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Pasuruan |
3576 | Mojokerto | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Mojokerto |
3577 | Madiun | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Madiun |
3578 | Surabaya | UURI No. 16 Tahun 1950 | 1950 | Surabaya |
3579 | Batu | UURI No. 11 Tahun 2001 | 2001-06-21 | Batu |
3600 | Banten | UURI No. 23 Tahun 2000 | 2000-10-17 | Serang |
3601 | Pandeglang | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Pandeglang |
3602 | Lebak | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Rangkasbitung |
3603 | Tangerang | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Tigaraksa |
3604 | Serang | UURI No. 14 Tahun 1950 | 1950 | Serang |
3671 | Tangerang | UURI No. 02 Tahun 1993 | 1993-02-27 | Tangerang |
3672 | Cilegon | UURI No. 15 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Cilegon |
5100 | Bali | UURI No. 64 Tahun 1958 | 1958-08-11 | Denpasar |
5101 | Jembrana | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Negara |
5102 | Tabanan | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Tabanan |
5103 | Badung | UURI No. 69 Tahun 1958
PPRI No. 67 Tahun 2009 |
1958-08-09
2009-11-16 |
Denpasar |
5104 | Gianyar | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Gianyar |
5105 | Klungkung | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Klungkung |
5106 | Bangli | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Bangli |
5107 | Karang Asem | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Karangasem |
5108 | Buleleng | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Singaraja |
5171 | Denpasar | UURI No. 01 Tahun 1992 | 1992-01-15 | Denpasar |
5200 | Nusa Tenggara Barat | UURI No. 64 Tahun 1958 | 1958-08-11 | Mataram |
5201 | Lombok Barat | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Mataram |
5202 | Lombok Tengah | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Praya |
5203 | Lombok Timur | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Selong |
5204 | Sumbawa | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Sumbawa Besar |
5205 | Dompu | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Dompu |
5206 | Bima | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Raba |
5207 | Sumbawa Barat | UURI No. 30 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Taliwang |
5271 | Mataram | UURI No. 04 Tahun 1993 | 1993-07-26 | Mataram |
5272 | Bima | UURI No. 13 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Bima |
5300 | Nusa Tenggara Timur | UURI No. 64 Tahun 1958 | 1958-08-11 | Kupang |
5301 | Sumba Barat | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Waikabubak |
5302 | Sumba Timur | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Waingapu |
5303 | Kupang | UURI No. 69 Tahun 1958
PPRI No. 3 Tahun 2006 |
1958-08-09
2006-02-03 |
Kupang |
5304 | Timor Tengah Selatan | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Soe |
5305 | Timor Tengah Utara | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Kefamenanu |
5306 | Belu | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Atambua |
5307 | Alor | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Kalabahi |
5308 | Lembata | UURI No. 52 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Lewoleba |
5309 | Flores Timur | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Larantuka |
5310 | Sikka | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Maumere |
5311 | Ende | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Ende |
5312 | Ngada | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Bajawa |
5313 | Manggarai | UURI No. 69 Tahun 1958 | 1958-08-09 | Ruteng |
5314 | Rote Ndao | UURI No. 09 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Baa |
5315 | Manggarai Barat | UURI No. 08 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Labuan Bajo |
5316 | Sumba Barat Daya | UURI No. 16 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Tambolaka |
5317 | Sumba Tengah | UURI No. 03 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Waibakul |
5318 | Nagekeo | UURI No. 02 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Mbay |
5371 | Kupang | UURI No. 05 Tahun 1996 | 1996-04-11 | Kupang |
6100 | Kalimantan Barat | UURI No. 25 Tahun 1956 | 1956 | Pontianak |
6101 | Sambas | UURI No. 25 Tahun 1956 | 1956 | Sambas |
6102 | Bengkayang | UURI No. 10 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Bengkayang |
6103 | Landak | UURI No. 55 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Ngabang |
6104 | Pontianak | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Mempawah |
6105 | Sanggau | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Sanggau |
6106 | Ketapang | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Ketapang |
6107 | Sintang | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Sintang |
6108 | Kapuas Hulu | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Putussibau |
6109 | Sekadau | UURI No. 34 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Sekadau |
6110 | Melawi | UURI No. 34 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Nanga Pinoh |
6111 | Kayong Utara | UURI No. 06 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Sukadana |
6171 | Pontianak | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Pontianak |
6172 | Singkawang | UURI No. 12 Tahun 2001 | 2001-06-21 | Singkawang |
6200 | Kalimantan Tengah | UURI No. 04 Tahun 1958 | 1958 | Palangkaraya |
6201 | Kotawaringin Barat | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Pangkalan Bun |
6202 | Kotawaringin Timur | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Sampit |
6203 | Kapuas | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Kuala Kapuas |
6204 | Barito Selatan | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Buntok |
6205 | Barito Utara | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Muara Taweh |
6206 | Sukamara | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Sukamara |
6207 | Lamandau | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Nanga Bulik |
6208 | Seruyan | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Kuala Pembuang |
6209 | Katingan | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Kasongan |
6210 | Pulang Pisau | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Pulang Pisau |
6211 | Gunung Mas | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Kuala Kurun |
6212 | Barito Timur | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Tamiang Layang |
6213 | Murung Raya | UURI No. 05 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Puruk Cahu |
6271 | Palangka Raya | UURI No. 05 Tahun 1965 | 1965 | Palangkaraya |
6300 | Kalimantan Selatan | UURI No. 25 Tahun 1956 | 1956 | Banjarmasin |
6301 | Tanah Laut | UURI No. 08 Tahun 1965 | 1965 | Pelaihari |
6302 | Kota Baru | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Kotabaru |
6303 | Banjar | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Martapura |
6304 | Barito Kuala | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Marabahan |
6305 | Tapin | UURI No. 08 Tahun 1965 | 1965 | Rantau |
6306 | Hulu Sungai Selatan | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Kandangan |
6307 | Hulu Sungai Tengah | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Barabai |
6308 | Hulu Sungai Utara | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Amuntai |
6309 | Tabalong | UURI No. 08 Tahun 1965 | 1965 | Tanjung |
6310 | Tanah Bumbu | UURI No. 02 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Batulicin |
6311 | Balangan | UURI No. 02 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Paringin |
6371 | Banjarmasin | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Banjarmasin |
6372 | Banjar Baru | UURI No. 09 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Banjarbaru |
6400 | Kalimantan Timur | UURI No. 25 Tahun 1956 | 1956 | Samarinda |
6401 | Pasir | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Tanah Grogot |
6402 | Kutai Barat | UURI No. 47 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Sendawar |
6403 | Kutai Kertanegara | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Tenggarong |
6404 | Kutai Timur | UURI No. 47 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Sangatta |
6405 | Berau | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Tanjungredep |
6406 | Malinau | UURI No. 47 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Malinau |
6407 | Bulongan | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Tanjungselor |
6408 | Nunukan | UURI No. 47 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Nunukan |
6409 | Penajam Paser Utara | UURI No. 07 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Penajam |
6471 | Balikpapan | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Balikpapan |
6472 | Samarinda | UURI No. 27 Tahun 1959 | 1959 | Samarinda |
6473 | Tarakan | UURI No. 29 Tahun 1997 | 1997-10-08 | Tarakan |
6474 | Bontang | UURI No. 47 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Bontang |
7100 | Sulawesi Utara | UURI No. 47 Tahun 1960 Jo UURI No. 13 Tahun 1964 | 1964 | Manado |
7101 | Bolaang Mongondow | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Kotamubagu |
7102 | Minahasa | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Tondano |
7103 | Kepulauan Sangihe | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Tahuna |
7104 | Kepulauan Talaud | UURI No. 08 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Melonguane |
7105 | Minahasa Selatan | UURI No. 10 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Amurang |
7106 | Minahasa Utara | UURI No. 33 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Airmadidi |
7107 | Bolaang Mongondow Utara | UURI No. 10 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Boroko |
7108 | Kepulauan Siau Tagolandang Biaro (Sitaro) | UURI No. 15 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Ondong Siau |
7109 | Minahasa Tenggara (Mitra) | UURI No. 09 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Ratahan |
7171 | Manado | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Manado |
7172 | Bitung | UURI No. 07 Tahun 1990 | 1990-08-15 | Bitung |
7173 | Tomohon | UURI No. 10 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Tomohon |
7174 | Kotamobagu | UURI No. 04 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Kotamobagu |
7200 | Sulawesi Tengah | UURI No. 13 Tahun 1964 | 1964 | Palu |
7201 | Banggai Kepulauan | UURI No. 51 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Salakan |
7202 | Banggai | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Luwuk |
7203 | Morowali | UURI No. 51 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Bungku |
7204 | Poso | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Poso |
7205 | Donggala | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Donggala |
7206 | Toli-Toli | UURI No. 51 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Toli-Toli |
7207 | Buol | UURI No. 51 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Buol |
7208 | Parigi Moutong | UURI No. 10 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Parigi |
7209 | Tojo Una-Una | UURI No. 32 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Ampana |
7271 | Palu | UURI No. 04 Tahun 1994 | 1994-07-22 | Palu |
7300 | Sulawesi Selatan | Makassar | ||
7301 | Selayar | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Bantaeng |
7302 | Bulukumba | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Bulukumba |
7303 | Bantaeng | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Bantaeng |
7304 | Jeneponto | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Jeneponto |
7305 | Takalar | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Takalar |
7306 | Gowa | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Sunggu Minasa |
7307 | Sinjai | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Sinjai |
7308 | Maros | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Maros |
7309 | Pangkajene Kepulauan | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Pangkajene |
7310 | Barru | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Barru |
7311 | Bone | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Watampone |
7312 | Soppeng | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Watansoppeng |
7313 | Wajo | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Sengkang |
7314 | Sidenreng Rappang | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Sidenreng |
7315 | Pinrang | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Pinrang |
7316 | Enrekang | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Enrekang |
7317 | Luwu | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Palopo |
7318 | Tana Toraja | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Makale |
7322 | Luwu Utara | UURI No. 13 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Masamba |
7325 | Luwu Timur | UURI No. 07 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Malili |
7371 | Makassar | UURI No. 29 Tahun 1959, PPRI No. 86 Tahun 1999 | 1999 | Makassar |
7372 | Pare-Pare | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Pare-pare |
7373 | Palopo | UURI No. 11 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Palopo |
7400 | Sulawesi Tenggara | Kendari | ||
7401 | Buton | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Bau-Bau |
7402 | Muna | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Raha |
7403 | Konawe | UURI No. 29 Tahun 1959, PPRI No. 26 Tahun 2004 | 2004 | Unaaha |
7404 | Kolaka | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Kolaka |
7405 | Konawe Selatan | UURI No. 04 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Andolo |
7406 | Bombana | UURI No. 29 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Rumbia |
7407 | Wakatobi | UURI No. 29 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Wangi-Wangi |
7408 | Kolaka Utara | UURI No. 29 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Lasusua |
7409 | Buton Utara | UURI No. 14 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Bonegunu |
7410 | Konawe Utara | UURI No. 13 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Asera |
7471 | Kendari | UURI No. 06 Tahun 1995 | 1995-08-03 | Kendari |
7472 | Baubau | UURI No. 13 Tahun 2001 | 2001-06-21 | Bau-Bau |
7500 | Gorontalo | UURI No. 38 Tahun 2000 | 2000-12-22 | Gorontalo |
7501 | Boalemo | UURI No. 50 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Tilamuta |
7502 | Gorontalo | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Gorontalo |
7503 | Pohuwato | UURI No. 06 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Marisa |
7504 | Bone Bolango | UURI No. 06 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Suwawa |
7505 | Gorontalo Utara | UURI No. 11 Tahun 2007 | 2007-01-02 | Kwandang |
7571 | Gorontalo | Gorontalo | ||
7600 | Sulawesi Barat | UURI No. 26 Tahun 2004 | 2004-10-05 | Mamuju |
7601 | Majene | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Majene |
7602 | Polewali Mandar | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Polewali |
7603 | Mamasa | UURI No. 11 Tahun 2002 | 2002-04-10 | Mamasa |
7604 | Mamuju | UURI No. 29 Tahun 1959 | 1959-07-04 | Mamuju |
7605 | Mamuju Utara | UURI No. 07 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Pasangkayu |
8100 | Maluku | UURI No. 20 Tahun 1958 | 1958 | Ambon |
8101 | Maluku Tenggara Barat | UURI No. 46 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Saumlaki |
8102 | Maluku Tenggara | UURI No. 60 Tahun 1958 | 1958 | Tual |
8103 | Maluku Tengah | UURI No. 60 Tahun 1958 | 1958 | Masohi |
8104 | Buru | UURI No. 46 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Namlea |
8105 | Kepulauan Aru | UURI No. 40 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Dobo |
8106 | Seram Bagian Barat | UURI No. 40 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Dataran Hunipopu |
8107 | Seram Bagian Timur | UURI No. 40 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Dataran Hunimoa |
8171 | Ambon | PPRI No. 13 Tahun 1979 | 1979 | Ambon |
8200 | Maluku Utara | UURI No. 46 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Sofifi/Ternate |
8201 | Halmahera Barat | UURI No. 01 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Ternate |
8202 | Halmahera Tengah | UURI No. 06 Tahun 1990 | 1990 | Weda |
8203 | Kepulauan Sula | UURI No. 01 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Sanana |
8204 | Halmahera Selatan | UURI No. 01 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Labuha |
8205 | Halmahera Utara | UURI No. 01 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Tobelo |
8206 | Halmahera Timur | UURI No. 01 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Maba |
8271 | Ternate | UURI No. 11 Tahun 1999 | 1999-04-20 | Ternate |
8272 | Tidore Kepulauan | UURI No. 01 Tahun 2003 | 2003-02-25 | Tidore |
9100 | Irian Jaya Barat | UURI No. 21 Tahun 2001 | 2001-11-21 | Manokwari |
9101 | Fak-Fak | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Fak-Fak |
9102 | Kaimana | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Kaimana |
9103 | Teluk Wondama | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Rasiei |
9104 | Teluk Bintuni | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Bintuni |
9105 | Manokwari | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Manokwari |
9106 | Sorong Selatan | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Teminabuan |
9107 | Sorong | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Sorong |
9108 | Raja Ampat | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Waisai |
9109 | Maybrat | UURI No. 13 Tahun 2009
Keputusan MKRI No. 66/PUU-XI/2013 PPRI No. 41 Tahun 2019 |
2009-01-16
2013-07-29 2019-06-12 |
Kumurkek
Ayamaru Kumurkek |
9110 | Tambrauw | UURI No. 56 Tahun 2008 | 2008-11-26 | Fef |
9171 | Sorong | UURI No. 45 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Sorong |
9400 | Papua | UURI No. 15 Tahun 1956
UURI No. 1 Tahun 1962 UURI No. 12 Tahun 1969 |
1956-08-16
1962-01-01 1969-09-10 2001-11-21 |
Tidore |
9401 | Merauke | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Merauke |
9402 | Jayawijaya | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Wamena |
9403 | Jayapura | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Jayapura |
9404 | Nabire | UURI No. 12 Tahun 1969
PPRI No. 52 Tahun 1996 |
1969-09-10
1996-08-13 |
Enarotali |
9408 | Yapen Waropen | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Serui |
9409 | Biak Numfor | UURI No. 12 Tahun 1969 | 1969-09-10 | Biak |
9410 | Paniai | UURI No. 45 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Enarotali |
9411 | Puncak Jaya | UURI No. 45 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Kotamulia |
9412 | Mimika | UURI No. 45 Tahun 1999 | 1999-10-04 | Timika |
9413 | Boven Digoel | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Tanah Merah |
9414 | Mappi | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Kepi |
9415 | Asmat | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Agats |
9416 | Yahukimo | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Sumohai |
9417 | Pegunungan Bintang | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Oksibil |
9418 | Tolikara | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Karubaga |
9419 | Sarmi | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Sarmi |
9420 | Keerom | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Waris |
9426 | Waropen | UURI No. 26 Tahun 2002 | 2002-12-11 | Botawa |
9427 | Supiori | UURI No. 35 Tahun 2003 | 2003-12-18 | Sorendiweri |
9471 | Jayapura | UURI No. 06 Tahun 1993 | 1993-08-02 | Jayapura |
Usulan pemekaran
Sejak tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Meskipun kebijakan moratorium terus berjalan, setidaknya terdapat 314 usulan daerah otonomi baru hingga Januari 2019.[3] Berikut ini adalah daftar usulan daerah otonomi baru di Indonesia.
Provinsi
Kabupaten
Kota
Lihat pula
Referensi
- ^ a b Sekretariat Negara Republik Indonesia
- ^ BPS: Daftar nama provinsi, kabupaten, kota menurut dasar hukum pembentukan wilayah
- ^ "Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah". menpan.go.id. 25-01-2019. Diakses tanggal 01-11-2019.
- ^ Eda, Fikar W. (11-10-2020). "Sepakat Satu Kata, Enam Pimpinan Daerah dan DPRK, Wujudkan Provinsi ALA". serambinews.com. Diakses tanggal 27-03-2021.
- ^ Gayo, Bahtiar (03-10-2020). "Babak Baru Pemekaran ALA, Terus Berjalan Atau Terhenti?". dialeksis.com. Diakses tanggal 27-03-2021.
- ^ Cut Syam, Fauzi (26-09-2020). "Enam Kepala Daerah Sudah Komit Pembentukan Provinsi ALA". ajnn.net. Diakses tanggal 27-03-2021.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be "Daftar 57 Calon Kabupaten Baru & 8 Calon Provinsi Baru yang akan dibahas DPR". kai.or.id. 24-02-2020. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Mengenal Bolaang Mongondow Raya Akan Menjadi Provinsi ke 35 di Indonesia". swaranesia.com. 19-11-2020. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Ramadhan, Reza (16-11-2020). "TBNK Titip Pemekaran PBMR ke Ketua DPD RI". portalbongondow.com. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Tombeg, Lodie, ed. (15-08-2014). "Kotamobagu Siap Jadi Ibu Kota". tribunnews.com. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Bukarakombang, Joyce (12-04-2013). "DPRI Akan Tinjau Persiapan Ibukota Calon Provinsi Bolaang". antaranews.com. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Gubernur Kalbar Bahas Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Bareng Stafsus Jokowi". detik.com. 21-11-2020. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "5 Kabupaten Nyatakan Siap Dimekarkan Dari Kalbar, Berikut Pemaparannya". okezone.com. 27-02-2020. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Mimpi Kepulauan Buton Jadi Provinsi ke-35 RI". m.liputan6.com.
- ^ "Perjalanan Panjang DOB Provinsi Kepulauan Buton". takawanews.com.
- ^ "Mengalir Dukungan Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton". telisik.id.
- ^ "Sudah Saatnya Provinsi Kepulauan Buton Dibentuk". m.goriau.com.
- ^ "Enam Peluang Jika Provinsi Kepulauan Buton Terwujud". beritakotakendari.com.
- ^ "Sisi Lain Memperjuangkan DOB Provinsi Kepulauan Buton". www.kompasiana.com.
- ^ "Gubernur Sultra Dukung Pembentukan Provinsi Kepton". m.bisnis.com.
- ^ "Anggota DPD Dari NTT Minta Cabut Moratorium Pemekaran". www.beritasatu.com.
- ^ "Panitia Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores Persiapkan Kongres Ketiga". rakyatntt.com.
- ^ "Upaya Serius Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores". sepangindonesia.co.id.
- ^ Nasikhin, Anas (13-08-2020). "Rencana Proses Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias Tidak Boleh Berhenti". rakyatsimpatiindonesia.com. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Susuwongi (10-07-2013). "Calon Ibukota Provinsi Kepulauan Nias Disepakati di Kota Gunungsitoli". niasonline.net. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Provinsi Madura Dibentuk, Pamekasan Jadi Calon Ibukota". klikjatim.com. Diakses tanggal 2021-05-08.
- ^ "Bupati Pamekasan Setuju Usulan Madura Jadi Provinsi". m.rri.co.id. Diakses tanggal 2021-05-08.
- ^ "Selangkah Lagi Madura Jadi Provinsi Tahun 2021?". sekilasnews.com. Diakses tanggal 2021-05-08.
- ^ Aria, Pingit (23-01-2020). "Mencakup Raja Ampat, Mengenal Usulan Provinsi Baru Papua Barat Daya". katadata.co.id. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Fea (23-01-2020). "Gubernur Papua Barat Dukung Provinsi Papua Barat Daya". cnnindonesia.com. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Pemekaran: Sorong Akan Jadi Ibukota Papua Barat Daya". wartaekonomi.co.id. 23-03-2014. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Tunggu Pencabutan Moratorium". bimakini.com. 10-03-2020. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Tim Kemendagri Observasi Calon Ibu Kota Propinsi Pulau Sumbawa". kabarsumbawa.com. 11-03-2014. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "4 Kabupaten Bertemu Bahas Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Selatan". kompas.com. 24-02-2020. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Mendagri Pastikan Papua Selatan Siap Jadi Provinsi Baru". kompas.com. 29-10-2019. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Merauke Disepakai Jadi Calon Ibu Kota Provinsi Papua Selatan". kumparan.com. 28-11-2019. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Tujuh Bupati Sepakat Bentuk Provinsi Papua Tengah". kumparan.com. 02-11-2019. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Ilahi, Wahyu (10-12-2019). "Tujuh Bupati Sepakat Mimika Jadi Ibukota Provinsi Papua Tengah". timikaexpress.com. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Moratorium Dicabut Sultim Langsung Berdiri". www.obormotindok.co.id.
- ^ "Berkas Pemekaran Sultim Disebut Sudah Di Mendagri". www.obormotindok.co.id.
- ^ "Sultim Dari Perspektif Pemindahan Ibukota Negara". www.obormotindok.co.id.
- ^ "DPD Nilai Tapanuli Raya Layak Jadi Provinsi Baru". waspada.id. 04-12-2020. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Gultom, Jones (29-05-2019). "Provinsi Tapanuli Setelah Satu Dekade Terhenti Kini Mengemuka Lagi". medanbisnisdaily.com. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ Jafaruddin (25-02-2021). "Anggota DPRA Serahkan Draf Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Aceh Malaka". Serambinews.com. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "Aceh Malaka Didaftar ke Kemendagri". Serambinews.com. 03-05-2017. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "Aceh Antara Bakal Jadi Nama Kabupaten Baru". Waspada.co.id. 15-09-2015. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ H., Rudi (11-02-2019). "Aceh Raya Menunggu Keputusan Mendagri". IndoJayaNews.com. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "7 Kecamatan Dukung Lahirnya Aceh Raya". Serambinews.com. 15-10-2015. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "Fachrul Razi: Asja Segera Terbentuk". anteroaceh.com. 12-01-2020. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ Hendrik (22-09-2015). "DPRK Aceh Selatan Setujui Pemekaran Asja". Antara Aceh. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ Pius, Romualdus (09-10-2011). "Administrasi Kabupaten Adonara Final". tribunnews.com. Diakses tanggal 03-01-2021.
- ^ a b Seo, Yohanes (12-07-2010). "Pembentukan Kabupaten Adonara dan Kota Maumere Disetujui". tempo.co. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ a b c Marsono Rh. (24-03-2021). "Ketua Komite I DPD RI: Pemekaran DOB Terus Kami Perjuangkan". Pewarta Indonesia. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ a b "Ketua Komite I Fachrul Razi: Pemekaran DOB Terus Kami Perjuangkan". jpnn.com. 23-03-2021. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ "Baleg Rekomendasikan Baliem Centre Jadi Daerah Otonom Baru di Papua". dpr.go.id. 18-01-2013. Diakses tanggal 03-01-2021.
- ^ "Natar Agung Berganti Nama Jadi Kabupaten Bandar Lampung". lampungpro.co. Diakses tanggal 2021-05-09.
- ^ "Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD RI/III/2013-2014" (PDF). jdih.dpd.go.id. 06-03-2014. Diakses tanggal 03-01-2021.
- ^ "Banua Landjak Calon Kabupaten Baru di Kalbar". beritakalimantan.co.id. 13-02-2014. Diakses tanggal 03-01-2021.
- ^ Kamil (08-04-2017). "Dorong Pemekaran Kabupaten Bogor Selatan, Tokoh Masyarakat Bentuk "Panitia Persiapan Pemekaran"". Kupas Merdeka. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ "Fraksi Gerindra: Pemekaran Bogor Selatan Harus Masuk RPJMD". metropolitan.id. 18-03-2021. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ "Pemekaran, Dimana Calon Pusat Pemerintahan Cianjur Selatan?". sukabumiupdate.com. 13 Juli 2020.
- ^ "Calon Kabupaten Cibaliung". biropemerintahan.bantenprov.go.id.
- ^ "Pemekaran Cilacap Barat Tinggal Menunggu Pusat". amp.kompas.com.
- ^ Delly, Massaputro. "Calon Kabupaten Cilangkahan". Pemprov Banten. Diakses tanggal 27-03-2021.
- ^ "Berpisah dari Garut, 15 Kecamatan Akan Jadi Bagian Kabupaten Garut Selatan". news.detik.com. Diakses tanggal 2021-05-07.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama:4
- ^ "Indramayu Barat Jadi Kabupaten, Punya 10 Kecamatan, Segini Luas Dan Jumlah Penduduknya". www.radarcirebon.com.
- ^ "Kurang Diperhatikan Pemkab Malteng, Jazirah Leihitu Pulau Ambon Ingin Jadi Daerah Otonom Baru". maluku.inews.id.
- ^ "Pemkab Simeuleu Usulkan Pemekaran Wilayah". Antara Aceh. 27-01-2015. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "Soal Pemekaran Simeulue, Ini Kata Ketua Panitia". Pemkab Simeuleu. 21-12-2015. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "Validasi CDOB Terbaru Provinsi Aceh, Ini Update Daerah Yang Diterima Pusat". Independen Nusantara. 02-04-2021. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ Purwanti, Jati (15-03-2021). "Kabupaten di Sumsel akan Kembali Bertambah Pembentukan DOB Kikim Area Direstui Gubernur". sripoku.com. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ "Pembentukan DOB Kutai Pesisir Disetujui Setelah 18 Tahun Diperjuangkan". kaltim.tribunnews.com.
- ^ "Anggana Banyak Dipilih jadi Ibukota Kutai Pesisir, Ini Alasannya". kaltim.tribunnews.com. Diakses tanggal 2021-05-15.
- ^ "Wacana Pemekaran Kutai Tengah Didukung Penuh DPRD Kukar". www.kutairaya.com.
- ^ "Kota Bangun Siap Jadi Ibukota Kutai Tengah". korankaltim.com. Diakses tanggal 2021-05-15.
- ^ a b c d e Tamrin AK (27-03-2021). "Para Tokoh Siap Bentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Timur". indragiripos.cim. Diakses tanggal 28-03-2021.
- ^ "DPD Akan Proses Pemekaran Kabupaten Manggarai Barat Daya". www.beritasatu.com.
- ^ "Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Daya Dideklarasikan". metrobali.com.
- ^ Ichsan (24-03-2021). "Bupati Sumba Timur Minta Pemekaran DOB Terus Diperjuangkan Oleh DPD RI". Java News Network. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ "Masyarakat Sambas Pesisir Ingin Pembentukan Kabupaten Didukung Gubernur". kalbar.antaranews.com.
- ^ "Semangat Pemekaran Serang Barat Kembali Bangkit". tangerangonline.id.
- ^ "Pemekaran Subang Berarti 14 Kecamatan Lepas Ke Subang Utara, Relakah Bupati Kehilangan Patimban?". beritasubang.pikiran-rakyat.com.
- ^ Tranggana, Angga Ulung (24-03-2021). "Bupati Sumba Timur Minta DPD RI Perjuangkan Pemekaran DOB". rmol.id. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ "Bupati Sumba Timur Minta Pemekaran DOB Terus Diperjuangkan oleh DPD RI". tribunnews.com. 24-03-2021. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ Delfi (24-03-2021). "Bupati Sumba Timur Minta DPD RI Terus Perjuangkan Pemekaran DOB". wartasuluh.com. Diakses tanggal 24-03-2021.
- ^ "Pemkab Segera Tentukan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Selatan". m.ayobandung.com.
- ^ "7 Kecamatan Yang Masuk Dalam Rencana Pemekaran Kota Cikampek". www.faktajabar.co.id.
- ^ "DPRD Jabar Kawal Daerah Otonom Baru Kota Cipanas". jabarekspres.com.
- ^ "PMP4KC Ingatkan Wakil Rakyat Soal Pemekaran Kota Cipanas". www.cianjurekspres.net.
- ^ "Horreeee Usulan DOB Kota Cipanas Disetujui Bupati Cianjur". beritabuana.co.
- ^ "Komite I DPD RI Dorong Pembentukan Kota Maumere". dpd.go.id. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Keputusan DPD RI Nomor 56/DPD RI/III/2012-2013" (PDF). jdih.dpd.go.id. 23-03-2013. Diakses tanggal 02-01-2021.
- ^ "Dokumen Pemekaran Meulaboh ke DPRK". Serambinews.com. 27-02-2016. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "DPR Aceh Setujui Pemekaran Aceh Barat". InfoPublik.id. 29-04-2017. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "DPRA Rekomendasikan Pembentukan Kota Meulaboh". beritakini.co. 28-04-2017. Diakses tanggal 05-04-2021.
- ^ "Kecamatan di Kota Pamekasan". maduratribunnews.com. Diakses tanggal 08-05-2021.
- ^ "Kota Pamekasan, Ibukota Provinsi Madura". klikjatim.com. Diakses tanggal 08-05-2021.