Soeharto

Ini adalah sebuah nama Indonesia yang tidak menggunakan nama keluarga.

"Suharto" beralih ke halaman ini. Untuk orang-orang dengan nama yang sama, lihat Soeharto (disambiguasi).

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto
Potret resmi, 1993
Presiden Indonesia ke-2
Masa jabatan 12 Maret 1967 – 21 Mei 1998 Pj. hingga 27 Maret 1968
Wakil Presiden	Hamengkubuwana IX (1973—1978) Adam Malik (1978—1983) Umar Wirahadikusumah (1983—1988) Soedharmono (1988—1993) Try Sutrisno (1993—1998) B. J. Habibie (1998)
Pendahulu Soekarno Pengganti B. J. Habibie
Penjabat Presiden Indonesia
Masa jabatan 12 Maret 1967 – 27 Maret 1968
Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok ke-16
Masa jabatan 7 September 1992 – 20 Oktober 1995
Pendahulu Dobrica Ćosić Pengganti Ernesto Samper Pizano
Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia ke-13
Masa jabatan 28 Maret 1966 – 28 Maret 1973
Pendahulu Abdul Haris Nasution Pengganti Maraden Panggabean
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-5
Masa jabatan 6 Juni 1968 – 28 Maret 1973
Pendahulu Abdul Haris Nasution Pengganti Maraden Panggabean
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ke-1 dan ke-5
Masa jabatan 5 Oktober 1965 – 19 November 1969
Pendahulu Jabatan dibentuk Pengganti Maraden Panggabean
Masa jabatan 2 Maret 1974 – 5 April 1978
Pendahulu Soemitro Sastrodihardjo Pengganti Soedomo
Panglima Angkatan Darat ke-7
Masa jabatan 16 Oktober 1965 – 1 Mei 1968
Panglima	Abdul Haris Nasution
Pendahulu Pranoto Reksosamodra Pengganti Maraden Panggabean
Kepala Badan Intelijen Negara ke-3
Masa jabatan 1965 – 22 Agustus 1966
Presiden	Soekarno
Pendahulu Soebandrio Pengganti Yoga Sugama
Ketua Presidium Kabinet Indonesia ke-1
Masa jabatan 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967
Pendahulu Soekarno (Sebagai Perdana Menteri) Pengganti Jabatan dihapuskan
Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ke-1
Masa jabatan 6 Maret 1961 – 2 Desember 1965
Pendahulu Jabatan dibentuk Pengganti Umar Wirahadikusumah
Informasi pribadi
Lahir	(1921-06-08)8 Juni 1921 Kemusuk, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Hindia Belanda
Meninggal	27 Januari 2008(2008-01-27) (umur 86) Jakarta, Indonesia
Makam	Astana Giribangun, Matesih, Karanganyar
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Golkar
Tinggi badan	168 cm (5 ft 6 in)
Suami/istri	Raden Ajeng Siti Hartinah ​ ​ (m. 1947; meninggal 1996)​
Anak	Siti Hardijanti Rukmana Sigit Harjojudanto Bambang Trihatmodjo Siti Hediati Hariyadi Hutomo Mandala Putra Siti Hutami Endang Adiningsih
Kerabat	Keluarga Soeharto
Almamater	Schakel Muhammadiyah Yogyakarta (1935—1938) Sekolah Bintara KNIL di Gombong (1940)
Profesi	Tentara Politikus
Tanda tangan
Julukan	Smiling General Pak Harto
Karier militer
Pihak	Hindia Belanda (1940—1942) Kekaisaran Jepang (1942—1945) Indonesia (1945—1974)
Dinas/cabang	KNIL (1940—1942) PETA (1942—1945) TNI Angkatan Darat (1945—1974)
Masa dinas	1940–1974
Pangkat	Jenderal Besar TNI
NRP	10684
Satuan	Infanteri
Pertempuran/perang	Lihat daftar Revolusi Nasional Indonesia Penyerbuan Kotabaru Yogyakarta Pertempuran Ambarawa Agresi Militer Belanda I Pemberontakan PKI 1948 Agresi Militer Belanda II Serangan Umum 1 Maret Pemberontakan Darul Islam Pemberontakan Eks Batalyon 426 Peristiwa Andi Azis Pemberontakan PRRI Pemberontakan Permesta Sengketa Irian Barat Operasi Trikora Konfrontasi Indonesia-Malaysia Gerakan 30 September Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Penghargaan	Daftar lengkap
Penghargaan (1997) Grand Cross of the Order of Good Hope (en) (1981) Collar of the Order of Isabella the Catholic‎ (en) Knight Grand Cross of the Order of the Bath (en) Grand Cross of the Legion of Honour (en) Order of Pahlavi (en) Order of Mubarak the Great (en) Order of the Yugoslav Star (en) Order of the Queen of Sheba (en) Order of Independence (en) Darjah Utama Seri Mahkota Negara Collar of the Order of the Star of Romania (en) Orde Agung Mugunghwa Order of Merit for National Foundation (en) Order of the Liberator (en) Order of the Rajamitrabhorn (en) Bintang Mahaputera Bintang Republik Indonesia Ordo Nil Grand Cross of the Order of the Sun of Peru‎ (en) Knight Grand Cross with Collar of the Order of Merit of the Italian Republic (en) Orde Krisantemum Order of Prince Yaroslav the Wise, 1st class (en) Orde Sikatuna Grand Star of the Decoration for Services to the Republic of Austria (en)
Sunting kotak info • L • B

Jenderal Besar TNI (Purn.) Soeharto (8 Juni 1921 – 27 Januari 2008) adalah seorang perwira militer Indonesia dan Presiden Indonesia kedua. Secara luas dianggap sebagai diktator militer oleh pengamat internasional, Soeharto memimpin Indonesia sebagai rezim otoriter dari tahun 1967 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1998 setelah kerusuhan secara nasional. Kediktatorannya selama 31 tahun dianggap sebagai salah satu kediktatoran paling brutal dan korup di abad ke-20: ia berperan penting dalam perbuatan pembunuhan massal terhadap tuduhan komunis dan berikutnya penganiayaan terhadap etnis Tionghoa, orang-orang yang tidak beragama, dan anggota serikat pekerja.

Soeharto lahir di Kemusuk, dekat kota Yogyakarta, pada masa kolonial Belanda. Ia tumbuh dalam keadaan yang sederhana. Orang tua Jawa yang beragama Islam bercerai tidak lama setelah kelahirannya, dan ia tinggal bersama orang tua asuh hampir sepanjang masa kecilnya. Pada masa pendudukan Jepang, Soeharto bertugas di pasukan keamanan Indonesia yang diorganisir Jepang. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia yang baru dibentuk dan naik pangkat Mayor Jenderal beberapa saat setelah kemerdekaan penuh Indonesia tercapai. Percobaan kudeta pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 berhasil dilawan oleh pasukan pimpinan Soeharto. Tentara kemudian memimpin pembersihan anti-komunis dengan kekerasan dan Suharto merebut kekuasaan dari presiden pendiri Indonesia, Soekarno. Dia diangkat penjabat presiden pada tahun 1967 dan terpilih sebagai presiden pada tahun berikutnya. Dia kemudian melancarkan kampanye sosial yang dikenal sebagai "de-Sukarnoisasi" untuk mengurangi pengaruh mantan presiden tersebut. Soeharto memerintahkan invasi ke Timor Timur pada tahun 1975, diikuti dengan pendudukan negara selama 23 tahun yang mematikan dan genosida. Pada tahun 1990an, otoritarianisme Orde Baru semakin meningkat dan korupsi yang meluas adalah sumber ketidakpuasan dan, setelah Krisis finansial Asia 1997 yang menyebabkan kerusuhan yang meluas, ia mengundurkan diri pada Mei 1998.

Di bawah pemerintahan "Orde Baru", Suharto membangun pemerintahan yang kuat, terpusat, dan didominasi militer. Apa yang dimulai sebagai oligarki kediktatoran militer berkembang menjadi rezim otoritarian personalistik yang berpusat di sekelilingnya. Kemampuannya untuk menjaga stabilitas di Indonesia yang luas dan beragam serta sikap anti-komunis yang jelas membuatnya mendapatkan dukungan ekonomi dan diplomatik dari Barat selama Perang Dingin. Selama sebagian besar masa kepresidenannya, Indonesia mengalami industrialisasi yang signifikan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan tingkat pendidikan. Alhasil, ia diberi gelar “Bapak Pembangunan”. Menurut Transparency International, Soeharto adalah salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah modern, dengan menggelapkan dugaan US$15–35 miliar selama masa pemerintahannya. Soeharto meninggal pada Januari 2008.

Soeharto tetap menjadi sosok yang kontroversial dan memecah belah masyarakat umum Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang memuji pemerintahannya selama 31 tahun atas pembangunan ekonomi, industrialisasi yang pesat, dan stabilitas politik yang dirasakannya, sementara sebagian lainnya mengecam pemerintahan diktatornya, pelanggaran hak asasi manusia yang ekstensif, dan korupsi. Rencana pemberian status Pahlawan Nasional kepada Soeharto sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dan telah diperdebatkan dengan penuh semangat.

Nama

Seperti kebanyakan Orang Jawa, Soeharto memiliki hanya satu nama. Konteks keagamaan dalam beberapa tahun terakhir terkadang menyebutnya sebagai Haji/Al- Haji Mohammed Suharto, namun nama-nama tersebut bukan merupakan bagian dari nama resminya dan juga tidak digunakan secara umum. Ejaan "Suharto" mencerminkan ortografi Indonesia modern, meskipun pendekatan umum di Indonesia mengandalkan ejaan yang disukai oleh yang bersangkutan. Pada saat kelahirannya, transkripsi standar adalah Soeharto, dan dia menggunakan ejaan aslinya sepanjang hidupnya. Pers internasional berbahasa Inggris umumnya menggunakan ejaan "Suharto" sedangkan pemerintah dan media Indonesia menggunakan "Soeharto".

Kehidupan awal dan keluarga

Artikel utama: Awal kehidupan dan karir Soeharto

Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di sebuah rumah berdinding anyaman bambu di dusun Kemusuk, bagian dari desa Godean yang lebih besar, yang saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Desa ini terletak 15 kilometer (9 mi) sebelah barat Yogyakarta, jantung budaya Jawa. Lahir dari orang tua beretnis Jawa, ia merupakan anak tunggal dari pernikahan kedua ayahnya. Ayahnya, Kertosudiro, memiliki dua orang anak dari pernikahan sebelumnya dan merupakan seorang petugas pengairan desa. Ibunya, Sukirah, seorang wanita setempat, mempunyai hubungan jauh dengan Hamengkubuwono V melalui selir pertamanya. Lima minggu setelah kelahiran Soeharto, ibunya menderita gangguan saraf; ia ditempatkan dalam perawatan bibi buyut dari pihak ayah, Kromodirjo sebagai hasilnya. Kertosudiro dan Sukirah bercerai di awal kehidupan Suharto dan keduanya kemudian menikah lagi. Pada usia tiga tahun, Soeharto dikembalikan kepada ibunya, yang menikah dengan seorang petani setempat yang dibantu Soeharto di sawah. Pada tahun 1929, ayah Soeharto membawanya untuk tinggal bersama saudara perempuannya, yang menikah dengan seorang pengawas pertanian, Prawirowihardjo, di kota Wuryantoro di daerah pertanian miskin dan hasil rendah dekat Wonogiri. Selama dua tahun berikutnya, ia dibawa kembali ke ibunya di Kemusuk oleh ayah tirinya dan kemudian kembali lagi ke Wuryantoro oleh ayahnya.

Prawirowihardjo membesarkan anak laki-laki itu sebagai anaknya sendiri, yang memberi Suharto sosok ayah dan rumah yang stabil di Wuryantoro. Pada tahun 1931, ia pindah ke kota Wonogiri untuk bersekolah di sekolah dasar, pertama-tama tinggal bersama putra Prawirohardjo, Sulardi, dan kemudian dengan kerabat ayahnya, Hardjowijono. Saat tinggal bersama Hardjowijono, Soeharto berkenalan dengan Darjatmo, seorang dukun seni mistik Jawa dan penyembuhan iman. Pengalaman tersebut sangat mempengaruhinya dan kemudian, sebagai presiden, Soeharto mengelilingi dirinya dengan bahasa simbolik yang kuat. Kesulitan dalam membayar biaya pendidikannya di Wonogiri mengakibatkan ia kembali pindah ke ayahnya di Kemusuk, di mana ia melanjutkan belajar di Schakel Muhammadiyah (sekolah menengah pertama) dengan biaya lebih rendah di kota Yogyakarta hingga tahun 1938. Pola asuh Suharto berbeda dengan tokoh nasionalis terkemuka di Indonesia seperti Sukarno karena ia diyakini tidak begitu tertarik pada anti-kolonialisme, atau kepentingan politik di luar lingkungan terdekatnya. Berbeda dengan Sukarno dan lingkarannya, Suharto hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak ada kontak sama sekali dengan penjajah Eropa. Akibatnya, ia tidak belajar berbicara Belanda atau bahasa Eropa lainnya di masa mudanya. Ia belajar berbicara bahasa Belanda setelah dilantik menjadi militer Belanda pada tahun 1940.

Karier militer

Artikel utama: Awal kehidupan dan karir Soeharto

Masa pendudukan Jepang

Lihat pula: Pendudukan Jepang di Hindia Belanda

Soeharto menyelesaikan sekolah menengah pada usia 18 tahun dan mengambil pekerjaan administrasi di sebuah bank di Wuryantaro. Dia terpaksa mengundurkan diri setelah kecelakaan sepeda merobek satu-satunya pakaian kerjanya. Setelah sempat menganggur, dia bergabung dengan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL ) pada bulan Juni 1940 dan mengikuti pelatihan dasar di Gombong dekat Yogyakarta. Ketika Belanda berada di bawah pendudukan Jerman dan Jepang mendesak untuk mendapatkan akses terhadap pasokan minyak Indonesia, Belanda telah membuka KNIL bagi sejumlah besar orang Jawa yang sebelumnya tidak diikutsertakan. Soeharto ditugaskan ke Batalyon XIII di Rampal, lulus dari kursus pelatihan singkat di KNIL Kaderschool di Gombong untuk menjadi sersan, dan ditempatkan di batalyon cadangan KNIL di Cisarua. Setelah Belanda menyerah kepada menyerang pasukan Jepang pada bulan Maret 1942, Soeharto meninggalkan seragam KNIL-nya dan kembali ke Wurjantoro. Setelah berbulan-bulan menganggur, ia kemudian menjadi salah satu dari ribuan warga Indonesia yang memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan pasukan keamanan terorganisir Jepang dengan bergabung di kepolisian Yogyakarta.

Pada bulan Oktober 1943, Soeharto dipindahkan dari kepolisian ke milisi baru yang disponsori Jepang, Pembela Tanah Air (PETA) di mana orang Indonesia bertugas sebagai perwira . Dalam pelatihannya untuk bertugas dengan pangkat shodancho (komandan peleton) ia bertemu dengan versi lokal dari bushido Jepang, atau " cara prajurit", digunakan untuk mengindoktrinasi pasukan. Pelatihan ini mendorong pemikiran anti-Belanda dan pro-nasionalis, meskipun mengarah pada tujuan militeris Kekaisaran Jepang. Perjumpaan dengan ideologi nasionalis dan militeristik diyakini sangat mempengaruhi cara berpikir Soeharto sendiri. Soeharto ditempatkan di batalion pertahanan pantai PETA di Wates, selatan Yogyakarta hingga ia diterima mengikuti pelatihan untuk chudancho (komandan kompi) di Bogor dari bulan April hingga Agustus 1944. Sebagai komandan kompi, ia melakukan pelatihan untuk prajurit baru PETA merekrut di Surakarta, Jakarta, dan Madiun. Penyerahan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945 terjadi ketika Soeharto ditempatkan di daerah terpencil Brebeg (di lereng Gunung Wilis) untuk melatih NCO baru menggantikan mereka yang dieksekusi oleh Jepang pada tahun 1945. setelah kegagalan bulan Februari Pemberontakan PETA Blitar, yang dipimpin oleh Supriyadi.

Revolusi Nasional Indonesia

Lihat pula: Revolusi Nasional Indonesia

Letnan Kolonel Soeharto, ca 1947

Dua hari setelah Jepang menyerah di Pasifik, para pemimpin kemerdekaan Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia dan masing-masing diangkat menjadi presiden dan wakil presiden yang baru Republik. Soeharto membubarkan resimennya di bawah perintah komando Jepang dan kembali ke Yogyakarta. Ketika kelompok republik bangkit untuk menegaskan kemerdekaan Indonesia, Soeharto bergabung dengan unit baru tentara Indonesia yang baru dibentuk. Berdasarkan pengalaman PETA, ia diangkat menjadi wakil komandan, dan kemudian menjadi komandan batalion ketika pasukan republik secara resmi diorganisasi pada bulan Oktober 1945. Soeharto terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Sekutu sekitar Magelang dan Semarang dan kemudian diangkat menjadi kepala brigade sebagai letnan kolonel, setelah mendapatkan rasa hormat sebagai komandan lapangan. Pada awalnya tahun-tahun perang, ia mengorganisir angkatan bersenjata lokal menjadi Batalyon X Resimen I; Soeharto dipromosikan menjadi Mayor dan menjadi pemimpin Batalyon X. Kedatangan Sekutu, dengan mandat mengembalikan keadaan ke status quo ante bellum, dengan cepat menyebabkan bentrokan antara Partai Republik Indonesia dan pasukan Sekutu, yaitu mengembalikan pasukan Belanda dan membantu pasukan Inggris.

Soeharto memimpin pasukan Divisi X untuk menghentikan gerak maju Brigade T ("Harimau") Belanda pada tanggal 17 Mei 1946. Hal ini membuatnya dihormati oleh Letnan Kolonel Sunarto Kusumodirjo, yang mengundangnya untuk menyusun pedoman kerja Markas Besar Pimpinan Pertempuran (MPP), sebuah badan yang dibentuk untuk mengatur dan menyatukan struktur komando kekuatan Nasionalis Indonesia. Kekuatan militer Republik Indonesia yang masih bayi terus-menerus melakukan restrukturisasi. Pada bulan Agustus 1946, Soeharto menjadi kepala Resimen ke-22 Divisi III ("Divisi Diponegoro") yang ditempatkan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 1946, Divisi Diponegoro mengambil alih tanggung jawab pertahanan barat dan barat daya Yogyakarta dari pasukan Belanda. Kondisi pada saat itu dilaporkan oleh sumber-sumber Belanda sangat menyedihkan; Soeharto sendiri dikabarkan membantu sindikat penyelundup dalam pengangkutan opium melalui wilayah yang dikuasainya, untuk menghasilkan pendapatan. Pada bulan September 1948, Soeharto diutus untuk menemui Musso, ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya rekonsiliasi damai pemberontakan komunis di Madiun yang gagal.

Potret Soeharto dan Siti Hartinah, tanggal tidak diketahui

Pada bulan Desember 1948, Belanda melancarkan "Operasi Kraai", yang mengakibatkan direbutnya Soekarno dan Hatta serta ibu kota Yogyakarta. Soeharto ditunjuk untuk memimpin Wehrkreise III, yang terdiri dari dua batalyon, yang melancarkan perang gerilya melawan Belanda dari perbukitan di selatan Yogyakarta. Dalam serangan fajar pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan Soeharto dan milisi lokal merebut kembali kota tersebut, menahannya hingga siang hari. Catatan Soeharto selanjutnya menyebutkan dia sebagai satu-satunya komplotan, meskipun sumber lain menyebutkan Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta, dan Panglima Divisi Ketiga memerintahkan serangan itu. Namun Jenderal Abdul Haris Nasution mengatakan bahwa Soeharto sangat berhati-hati dalam mempersiapkan "Serangan Umum". Warga sipil yang bersimpati pada perjuangan Partai Republik di kota tersebut terpacu oleh unjuk kekuatan yang membuktikan bahwa Belanda gagal memenangkan perang gerilya. Secara internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menekan Belanda untuk menghentikan serangan militer dan memulai kembali perundingan, yang akhirnya menyebabkan penarikan Belanda dari wilayah Yogyakarta pada bulan Juni 1949 dan penyelesaian penyerahan kedaulatan pada bulan Desember 1949. Soeharto bertanggung jawab atas pengambilalihan kota Yogyakarta dari Belanda yang mundur pada bulan Juni 1949.

Pada masa Revolusi, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah (dikenal sebagai Nyonya Tien), putri seorang bangsawan kecil di istana Mangkunegaran di Solo. Perjodohan ini bertahan lama dan saling mendukung, hingga kematian Tien pada tahun 1996. Pasangan ini dikaruniai enam orang anak: Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut, lahir 1949), Sigit Harjojudanto (lahir 1951), Bambang Trihatmodjo (lahir 1953), Siti Hediati (“Titiek Soeharto”, lahir 1959), Hutomo Mandala Putra (Tommy, lahir 1962), dan Siti Hutami Endang Adiningish (Mamiek, lahir 1964). Di kalangan kelas atas Jawa, istri dianggap dapat melakukan perdagangan yang sopan untuk menambah anggaran keluarga, sehingga suaminya dapat menjaga martabatnya dalam peran resminya. Transaksi komersial yang dilakukan Tien, anak-anak dan cucu-cucunya menjadi meluas dan pada akhirnya melemahkan kepresidenan Soeharto.

Karir pasca kemerdekaan

Soeharto bersama istri dan keenam anaknya, ca 1967

Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Soeharto bertugas di Tentara Nasional Indonesia, terutama di Jawa. Pada tahun 1950, sebagai seorang kolonel, ia memimpin Brigade Garuda dalam Peristiwa Andi Azis, sebuah pemberontakan mantan tentara kolonial yang mendukung Negara Indonesia Timur yang didirikan Belanda dan entitas federalnya, Amerika Serikat. Selama berada di Makassar, Soeharto berkenalan dengan tetangganya, keluarga Habibie, yang putra sulungnya Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian menjadi wakil presiden Soeharto, dan kemudian menggantikannya sebagai presiden. Pada tahun 1951–1952, Soeharto memimpin pasukannya mengalahkan Pemberontakan Eks Batalyon 426 yang bernuansa Islam di wilayah Klaten Jawa Tengah. Ditunjuk untuk memimpin empat batalyon pada awal tahun 1953, ia mengatur partisipasi mereka dalam memerangi pemberontak Darul Islam di barat laut Jawa Tengah dan operasi anti-bandit di daerah Gunung Merapi. Ia juga berupaya membendung simpati kaum kiri di kalangan pasukannya. Pengalamannya pada periode ini membuat Soeharto sangat tidak menyukai radikalisme Islam dan komunis.

Antara tahun 1956 dan 1959, ia menjabat posisi penting Komandan Divisi Diponegoro yang berbasis di Semarang, bertanggung jawab atas provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hubungannya dengan pengusaha terkemuka Liem Sioe Liong dan Bob Hasan, yang berlanjut sepanjang masa kepresidenannya, dimulai di Jawa Tengah, di mana ia terlibat dalam serangkaian perusahaan "yang menghasilkan keuntungan" yang terutama dilakukan untuk menjaga unit militer yang dananya terbatas tetap berfungsi. Investigasi anti-korupsi Angkatan Darat melibatkan Soeharto dalam skandal penyelundupan tahun 1959. Lepas dari jabatannya, ia dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di kota Bandung.

Di kantornya sebagai Panglima Kostrad, ca 1963

Selama di Bandung, ia dipromosikan menjadi brigadir jenderal, dan pada akhir tahun 1960, dipromosikan menjadi wakil kepala staf angkatan darat. Pada tanggal 6 Maret 1961, ia diberi komando tambahan, sebagai panglima angkatan darat yang baru. Cadangan Strategis (Korps Tentara I Cadangan Umum AD, kemudian KOSTRAD), sebuah pasukan bergerak udara siap reaksi yang berbasis di Jakarta. Pada bulan Januari 1962, Soeharto dipromosikan menjadi mayor jenderal dan ditunjuk untuk memimpin Operasi Mandala, sebuah komando gabungan angkatan darat-angkatan laut-udara yang berbasis di Makassar. Hal ini membentuk sisi militer dalam kampanye untuk memenangkan Irian Barat dari Belanda, yang sedang mempersiapkan kemerdekaannya sendiri, terpisah dari Indonesia. Pada tahun 1965, Soeharto ditugaskan sebagai komando operasional Konfrontasi Soekarno, melawan Malaysia yang baru dibentuk. Khawatir bahwa Konfrontasi akan membuat Pulau Jawa tertutupi oleh tentara, dan menyerahkan kendali kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang beranggotakan 2 juta orang, ia memberi wewenang kepada perwira intelijen Kostrad, Ali Murtopo, untuk membuka kontak rahasia dengan Inggris dan Malaysia.

Riwayat pekerjaan

• Pembantu Klerek Bank Desa (Volk-Bank) di Kemusuk, Yogyakarta (1938)
• Siswa Sekolah Bintara KNIL di Gombong (1940—1942)
• Tentara Cadangan Markas Besar Angkatan Darat KNIL (1942)
• Pembantu/asisten Mantri Tani di Wuryantoro, Wonogiri (1942)
• Siswa Keibuho (Polisi Jepang) Jepang (1942)
• Komandan Regu dan Pembantu Perwira PETA di Karanganyar, Kebumen (1942—1943)
• Siswa Pendidikan Militer Lanjutan PETA di Bogor (1943—1944)
• Komandan Pleton (Shudanco) PETA di Glagah, Wates (1944)
• Komandan Kompi (Chodanco) di Markas Besar PETA di Surakarta (1944)
• Komandan Kompi (Chodanco) Perwira pendidik PETA di Desa Brebeg, Jawa Timur (1944—1945)
• Letnan di Brigade Mataram, Yogyakarta (1945)
• Komandan Batalyon infanteri di Kebumen dengan pangkat Kapten - Mayor (1945—1946)
• Komandan Batalyon X di bawah Divisi IX di Yogyakarta dengan pangkat Mayor (1946—1948)
• Komandan Brigade Mataram - Wehrkreise III di Yogyakarta dengan pangkat Letnan Kolonel (1948—1950)
• Komandan Komando Resimen Salatiga dengan pangkat Letnan Kolonel (1950—1953)
• Komandan Resimen Infanteri 15 di Solo dengan pangkat Letnan Kolonel (1953—1956)
• Kepala Staf Teritorium IV/Diponegoro di Semarang dengan pangkat Letnan Kolonel (1956—1957)
• Panglima Teritorium IV/Diponegoro di Semarang dengan pangkat Kolonel (1957—1959)
• Siswa Sekolah Staf Komando Angkatan Darat/SSKAD (1959—1960)
• Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat dengan pangkat Brigadir Jenderal (1960—1961)
• Panglima Corps Tentara Cadangan Umum Angkatan Darat/CADUAD dengan pangkat Brigadir Jenderal (1961)
• Atase Militer/Hankam di Beograd, Yugoslavia (1961)
• Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan pangkat Mayor Jenderal (1962)
• Panglima Komando Strategis Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal (1962—1965)
• Menteri/Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal - Letnan Jenderal (1965—1968)
• Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Kopkamtib (1965—1969)
• Ketua Presidium Kabinet Ampera I (1966—1967)
• Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI merangkap Menteri Pertahanan dengan pangkat Jenderal (1968—1973)
• Penjabat Presiden Republik Indonesia (1967—1968)
• Presiden Republik Indonesia (1968—1998)
• Sekertaris Jenderal Gerakan Non Blok (1992—1995)

Penggulingan Soekarno

Artikel utama: Transisi ke Orde Baru

Latar belakang

Lihat pula: Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Presiden Soekarno (berkacamata) di Disneyland, ca 1961

Ketegangan antara militer dan komunis meningkat pada bulan April 1965, ketika Soekarno mendukung penerapan segera proposal PKI untuk membentuk "angkatan bersenjata kelima" yang terdiri dari petani dan pekerja bersenjata. Namun gagasan ini ditolak oleh pimpinan Angkatan Darat karena dianggap sama saja dengan PKI yang membentuk angkatan bersenjatanya sendiri. Pada bulan Mei, "Dokumen Gilchrist" membangkitkan ketakutan Soekarno akan rencana militer untuk menggulingkannya, ketakutan yang berulang kali ia sebutkan selama beberapa bulan berikutnya. Pada pidato hari kemerdekaannya di bulan Agustus, Soekarno menyatakan niatnya untuk mengikat Indonesia pada aliansi anti-imperialis dengan Tiongkok dan negara-negara komunis lainnya dan memperingatkan tentara untuk tidak ikut campur.

Meskipun Soekarno mencurahkan energinya untuk politik domestik dan internasional, perekonomian Indonesia merosot dengan cepat dengan semakin parahnya kemiskinan dan kelaparan, sementara kewajiban utang luar negeri menjadi tidak terkendali dan infrastruktur hancur. Demokrasi Terpimpin yang dipimpin Soekarno berada dalam kondisi rapuh akibat konflik yang melekat antara dua pilar pendukungnya, yaitu militer dan komunis. Kalangan militer, nasionalis, dan kelompok Islam dikejutkan dengan pesatnya pertumbuhan partai komunis di bawah perlindungan Soekarno. Mereka takut akan segera berdirinya negara komunis di Indonesia. Pada tahun 1965, PKI mempunyai tiga juta anggota dan sangat kuat di Jawa Tengah dan Bali. Partai tersebut sempat menjadi partai politik terkuat di Indonesia.

Kudeta yang gagal dan pembersihan anti-komunis

Artikel utama: Gerakan 30 September dan Pembantaian di Indonesia 1965–1966

Sebagai Mayor Jenderal, Soeharto (di kanan, latar depan) menghadiri pemakaman jenderal yang dibunuh, 5 Oktober 1965

Sebelum fajar tanggal 1 Oktober 1965, enam jenderal Angkatan Darat diculik dan dieksekusi di Jakarta oleh prajurit Pengawal Presiden, Divisi Diponegoro, dan Divisi Brawidjaja. Tentara menduduki Lapangan Merdeka termasuk wilayahnya di depan Istana Kepresidenan, stasiun radio nasional, dan pusat telekomunikasi. Pukul 07.10 Untung bin Syamsuri mengumumkan di radio bahwa "Gerakan 30 September" telah mencegah upaya kudeta terhadap Soekarno yang dilakukan oleh " CIA-mendukung jenderal-jenderal yang gila kekuasaan", dan bahwa itu adalah "urusan internal tentara". G-30-S tidak pernah melakukan upaya apa pun terhadap nyawa Soeharto. Soeharto berada di rumah sakit tentara Jakarta malam itu bersama putranya yang berusia tiga tahun Tommy yang telah meninggal. cedera yang menyengat. Di sinilah ia dikunjungi oleh Kolonel Abdul Latief, seorang anggota penting G-30-S dan teman dekat keluarga Suharto. Menurut kesaksian Latief di kemudian hari, para konspirator berasumsi bahwa Soeharto adalah seorang loyalis Soekarno; oleh karena itu Latief memberitahukan kepadanya tentang rencana penculikan yang akan dilakukan untuk menyelamatkan Sukarno dari para jenderal pengkhianat, yang menurut Soeharto tampaknya menawarkan netralitasnya.

Setelah diberitahu tentang pembunuhan tersebut, Soeharto pergi ke markas Kostrad sebelum fajar dan dari situ ia dapat melihat tentara menduduki Lapangan Merdeka. Dia memobilisasi pasukan khusus Kostrad dan RPKAD (sekarang Kopassus) untuk menguasai pusat kota Jakarta, merebut situs-situs strategis utama termasuk stasiun radio tanpa perlawanan. Soeharto mengumumkan melalui radio pada pukul 21.00 bahwa enam jenderal telah diculik oleh "kontra-revolusioner" dan bahwa Gerakan 30 September sebenarnya bermaksud untuk menggulingkan Soekarno. Ia menyatakan bahwa ia memegang kendali atas Angkatan Darat, dan bahwa ia akan menumpas Gerakan dan menjaga Soekarno. Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada Pangkalan AURI Halim, tempat markas G30S dan tempat Soekarno, panglima angkatan udara Omar Dhani dan ketua PKI Dipa Nusantara Aidit berkumpul, menyebabkan mereka bubar sebelum tentara Soeharto menduduki pangkalan udara tersebut pada tanggal 2 Oktober setelah beberapa saat. pertempuran. Dengan kegagalan kudeta yang tidak terorganisir dengan baik, dan mendapatkan wewenang dari presiden untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, faksi Soeharto dengan kuat mengendalikan tentara pada tanggal 2 Oktober (ia secara resmi diangkat menjadi panglima tentara pada tanggal 14 Oktober). Pada tanggal 5 Oktober, Soeharto memimpin upacara publik yang dramatis untuk menguburkan jenazah para jenderal.

Teori-teori yang rumit dan partisan terus berlanjut hingga hari ini mengenai identitas penyelenggara upaya kudeta dan tujuan mereka. Versi tentara, dan kemudian versi "Orde Baru", menyatakan bahwa PKI-lah yang bertanggung jawab penuh. Kampanye propaganda yang dilakukan oleh tentara dan kelompok mahasiswa Islam dan Katolik meyakinkan masyarakat Indonesia dan internasional bahwa ini adalah upaya kudeta komunis, dan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kekejaman pengecut terhadap pahlawan Indonesia. Tentara yang bersekutu dengan kelompok agama sipil, dan didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, memimpin kampanye pembunuhan massal untuk membersihkan Indonesia masyarakat, pemerintah, dan angkatan bersenjata Partai Komunis Indonesia dan organisasi kiri lainnya. Pembersihan ini menyebar dari Jakarta ke sebagian besar wilayah lain di negeri ini. Perkiraan yang paling diterima secara luas adalah bahwa setidaknya 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang terbunuh. Sebanyak 1,5 juta orang dipenjarakan pada satu tahap atau lainnya. Sebagai akibat dari pembersihan tersebut, salah satu dari tiga pilar pendukung Soekarno, Partai Komunis Indonesia, secara efektif dilenyapkan oleh dua kelompok lainnya, militer dan politik Islam. CIA menggambarkan pembersihan tersebut sebagai "salah satu pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20 abad".

Perebutan kekuasaan

Lihat pula: Supersemar

Soekarno tetap mendapatkan loyalitas dari sebagian besar angkatan bersenjata serta masyarakat umum, dan Suharto berhati-hati agar tidak terlihat merebut kekuasaan melalui kudetanya sendiri. Selama delapan belas bulan setelah pembubaran Gerakan 30 September, terjadi proses manuver politik yang rumit melawan Sukarno, termasuk agitasi mahasiswa, penumpukan parlemen, propaganda media, dan ancaman militer. Pada bulan Januari 1966, mahasiswa di bawah bendera KAMI, memulai demonstrasi menentang pemerintahan Soekarno dan menyuarakan tuntutan pembubaran PKI dan pengendalian hiperinflasi. Para pelajar mendapat dukungan dan perlindungan dari tentara. Perkelahian jalanan terjadi antara mahasiswa dan loyalis pro-Soekarno, sedangkan mahasiswa pro-Soeharto menang karena perlindungan tentara.

Pada bulan Februari 1966, Soekarno mengangkat Soeharto menjadi letnan jenderal (dan menjadi jenderal penuh pada bulan Juli 1966). Pembunuhan seorang demonstran mahasiswa dan perintah pembubaran KAMI pada bulan Februari 1966 semakin membangkitkan opini publik terhadap presiden. Pada tanggal 11 Maret 1966, kemunculan pasukan tak dikenal di sekitar Istana Merdeka selama rapat kabinet (yang tidak dihadiri Soeharto) memaksa Soekarno melarikan diri ke Istana Bogor (60 km jauhnya) dengan helikopter. Tiga jenderal pro-Soeharto, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigjen M. Jusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud pergi ke Bogor untuk menemui Sukarno. Di sana, mereka membujuk dan mendapatkan keputusan presiden dari Soekarno (lihat Supersemar) yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan. Menggunakan Melalui surat Supersemar, Soeharto memerintahkan pelarangan PKI keesokan harinya dan melanjutkan pembersihan unsur-unsur pro-Soekarno dari parlemen, pemerintah dan militer, dengan menuduh mereka sebagai simpatisan komunis.

Tentara menangkap 15 menteri kabinet dan memaksa Soekarno mengangkat kabinet baru yang terdiri dari pendukung Suharto. Tentara menangkap anggota MPRS yang pro-Soekarno dan pro-komunis, dan Soeharto mengganti panglima angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian dengan para pendukungnya, yang kemudian memulai aksi besar-besaran. pembersihan dalam setiap dinas. Pada bulan Juni 1966, parlemen yang sekarang telah dikosongkan mengeluarkan 24 resolusi termasuk pelarangan Marxisme–Leninisme, dan meratifikasi Supersemar, dan mencabut gelar Presiden Seumur Hidup Soekarno. Yang terpenting, perjanjian ini juga memutuskan bahwa jika Soekarno tidak dapat menjalankan tugasnya, pemegang Supersemar—Soeharto—akan menjadi penjabat presiden. Bertentangan dengan keinginan Soekarno, pemerintah mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia dan bergabung kembali dengan PBB (Sukarno telah mengeluarkan Indonesia dari PBB pada tahun sebelumnya). Soeharto tidak mengupayakan pencopotan langsung Soekarno pada sidang MPRS kali ini karena masih adanya dukungan terhadap presiden di kalangan beberapa elemen angkatan bersenjata. Oleh Januari 1967, Soeharto merasa yakin bahwa ia telah menghilangkan semua dukungan penting terhadap Soekarno di angkatan bersenjata. Setelah Soekarno memberikan versinya tentang kejadian tersebut, MPRS menyimpulkan bahwa ia telah melalaikan tugasnya dan memutuskan untuk mengadakan sidang lagi untuk memakzulkannya. Pada tanggal 20 Februari 1967, menghadapi situasi yang semakin tidak dapat dipertahankan, Soekarno mengumumkan akan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Kemudian, sidang MPRS mencabut sisa kekuasaannya pada tanggal 12 Maret dan menunjuk Soeharto penjabat presiden. Soekarno dijadikan tahanan rumah di Istana Bogor; tidak banyak lagi yang terdengar darinya, dan dia meninggal pada bulan Juni 1970. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengangkat Soeharto untuk masa jabatan lima tahun penuh sebagai presiden.

Presiden (1966–1998)

Artikel utama: Orde Baru (Indonesia)

Ideologi

Soeharto mempromosikan "Orde Baru" -nya, berbeda dengan "Orde Lama" Soekarno, sebagai masyarakat yang berdasarkan ideologi Pancasila. Setelah awalnya berhati-hati untuk tidak menyinggung perasaan para cendekiawan Islam yang khawatir Pancasila akan berkembang menjadi aliran semu-agama, Suharto mendapatkan resolusi parlemen pada tahun 1983 yang mewajibkan semua organisasi di Indonesia untuk menganut Pancasila sebagai prinsip dasar. Ia juga melembagakan program pelatihan Pancasila yang wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari siswa sekolah dasar hingga pekerja kantoran. Namun dalam praktiknya, ketidakjelasan Pancasila dimanfaatkan oleh pemerintahan Suharto untuk membenarkan tindakan mereka dan mengutuk lawan-lawan mereka sebagai “anti-Pancasila”. Orde Baru juga menerapkan kebijakan Dwifungsi yang memungkinkan militer berperan aktif di semua tingkat pemerintahan, perekonomian, dan masyarakat Indonesia.

Konsolidasi kekuasaan

Lihat pula: Penjabat Presiden Soeharto dan Pelantikan pertama Soeharto

Soeharto mengambil sumpah jabatan presiden, 27 Maret 1968

Setelah diangkat menjadi presiden, Soeharto masih perlu berbagi kekuasaan dengan berbagai elemen termasuk para jenderal Indonesia yang menganggap Soeharto sekadar primus inter pares, serta kelompok Islam dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam pembersihan anti-Komunis. Soeharto, dibantu oleh kelompok perwira militer "Kantor Asisten Pribadi" (Aspri) semasa menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro, khususnya Ali Murtopo, mulai memperkuat kekuasaannya secara sistematis. kekuasaan dengan secara halus mengesampingkan calon pesaing sambil memberikan penghargaan kepada loyalis dengan posisi politik dan insentif moneter. Setelah berhasil menggulingkan upaya Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution pada tahun 1968 untuk memperkenalkan RUU yang akan sangat membatasi wewenang presiden, Soeharto mencopotnya dari jabatan ketua MPRS pada tahun 1969 dan memaksanya pensiun dini dari militer pada tahun 1972. Pada tahun 1967, jenderal Hartono Rekso Dharsono, Kemal Idris, dan Sarwo Edhie Wibowo (dijuluki "Radikal Orde Baru") menentang keputusan Soeharto yang mengizinkan partisipasi partai politik yang ada dalam pemilu dan mendukung sistem dua partai non-ideologis yang serupa dengan yang ditemukan di banyak negara Barat. Soeharto mengirim Dharsono ke luar negeri sebagai duta besar, sedangkan Idris dan Wibowo dikirim ke tempat yang jauh Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan sebagai panglima daerah.

Hubungan kuat Soeharto dengan gerakan mahasiswa sebelumnya memburuk karena meningkatnya otoritarianisme dan korupsi di pemerintahannya. Walaupun banyak pemimpin asli gerakan mahasiswa tahun 1966 (Angkatan '66) berhasil dikooptasi ke dalam rezim, Soeharto dihadapkan pada demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menantang keabsahan pemilu tahun 1971 (gerakan "Golput") , pembangunan taman hiburan Taman Mini Indonesia Indah yang memakan biaya besar (1972), dominasi kapitalis asing (Insiden Malari tahun 1974), dan tidak adanya batasan masa jabatan kepresidenan Suharto (1978). Rezim merespons dengan memenjarakan banyak aktivis mahasiswa (seperti calon tokoh nasional Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Adnan Buyung Nasution, Hariman Siregar, dan Syahrir), dan bahkan mengirimkan pasukan untuk menduduki kampus ITB (Institut Teknologi Bandung) pada bulan Januari – Maret 1978. Pada bulan April 1978, Soeharto mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan surat keputusan “Normalisasi Kehidupan Kampus” (NKK) yang melarang kegiatan politik di kampus yang tidak berkaitan dengan akademik. pengejaran.

Pada tanggal 15–16 Januari 1974, Soeharto menghadapi tantangan berat ketika terjadi kerusuhan dengan kekerasan di Jakarta saat kunjungan perdana menteri Jepang Kakuei Tanaka. Mahasiswa yang berdemonstrasi menentang meningkatnya dominasi investor Jepang didorong oleh Jenderal Soemitro, wakil panglima angkatan bersenjata. Soemitro adalah seorang jenderal ambisius yang tidak menyukai pengaruh kuat lingkaran dalam Aspri Soeharto. Soeharto mengetahui bahwa kerusuhan tersebut direkayasa oleh Soemitro untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, yang mengakibatkan Soemitro dipecat dan dipaksa pensiun. Peristiwa ini disebut sebagai Insiden Malari (Malapetaka Lima Belas Januari/Bencana 15 Januari). Namun, Soeharto juga membubarkan Aspri untuk menenangkan perbedaan pendapat. Pada tahun 1980, lima puluh tokoh politik terkemuka menandatangani Petisi 50, yang mengkritik penggunaan Pancasila oleh Soeharto untuk membungkam para pengkritiknya. Soeharto menolak menjawab kekhawatiran para pembuat petisi, dan beberapa dari mereka dipenjarakan, sementara yang lain dibatasi pergerakannya.

Kebijakan dalam negeri dan stabilitas politik

Tangan kanan Soeharto Ali Murtopo, ca 1982

Untuk memenuhi tuntutan para politisi sipil agar diselenggarakannya pemilu, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPRS tahun 1966 dan 1967, pemerintahan Soeharto merumuskan serangkaian undang-undang mengenai pemilu serta susunan dan tugas parlemen yang disahkan oleh MPRS pada bulan November 1969 setelah berlarut-larut. negosiasi. Undang-undang mengatur tentang parlemen (Madjelis Permusjawaratan Rakjat/MPR) dengan kekuasaan untuk memilih presiden, yang terdiri dari dewan perwakilan (Dewan Perwakilan Rakjat /DPR) dan perwakilan daerah. 100 dari 460 anggota DPR akan diangkat langsung oleh pemerintah, sedangkan sisanya dialokasikan kepada organisasi politik berdasarkan hasil pemilihan umum. Mekanisme ini menjamin kontrol pemerintah yang signifikan atas urusan legislatif, khususnya pengangkatan presiden.

Untuk ikut pemilu, Soeharto menyadari perlunya beraliansi dengan partai politik. Setelah awalnya mempertimbangkan untuk bergabung dengan partai lama Soekarno, PNI, pada tahun 1969 Suharto memutuskan untuk mengambil alih kendali federasi LSM yang dikelola militer yang disebut Golkar ("Kelompok Fungsional") dan mengubahnya menjadi kendaraan pemilu di bawah koordinasi tangan kanannya Ali Murtopo. pemilihan umum pertama diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971 dengan sepuluh peserta; terdiri dari Golkar, empat partai Islam, serta lima partai nasionalis dan Kristen. Berkampanye dengan platform "pembangunan" non-ideologis, dan dibantu oleh dukungan resmi pemerintah serta taktik intimidasi yang halus, Golkar berhasil memperoleh 62,8% suara rakyat. Sidang umum MPR yang baru terpilih pada bulan Maret 1973 segera mengangkat Suharto untuk masa jabatan kedua dengan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden.

"Bukan kekuatan militer Komunis tetapi fanatisme dan ideologi mereka yang merupakan unsur utama kekuatan mereka. Untuk mempertimbangkan hal ini, setiap negara di wilayah tersebut memerlukan ideologinya sendiri untuk melawan Komunis. Namun ideologi nasional saja tidak cukup. Kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan sehingga memperkuat dan menopang ideologi nasional."

— Soeharto berbicara dengan Presiden Ford pada tahun 1975

Pada tanggal 5 Januari 1973, untuk memungkinkan kontrol yang lebih baik, pemerintah memaksa empat partai Islam untuk bergabung menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sementara lima partai non-Islam bergabung. melebur menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia/Partai Demokrasi Indonesia). Pemerintah memastikan bahwa partai-partai ini tidak pernah mengembangkan oposisi yang efektif dengan mengendalikan kepemimpinan mereka sambil menerapkan sistem “re-call” untuk memberhentikan legislator yang vokal dari jabatan mereka. Dengan menggunakan sistem yang dijuluki "Pancasila Demokrasi", Soeharto terpilih kembali tanpa lawan oleh MPR pada tahun 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Golkar memenangkan mayoritas suara di MPR pada setiap pemilu, memastikan bahwa Soeharto akan mampu meloloskan agendanya tanpa ada oposisi.

Soeharto sangat berhati-hati agar rezimnya tampak menaati prinsip-prinsip konstitusi. Di atas kertas, presiden adalah “wajib MPR” yang bertanggung jawab melaksanakan “Garis Besar Haluan Negara” (GBHN) yang dikembangkan MPR. Menjelang akhir masa jabatannya, Soeharto menyampaikan "pidato akuntabilitas" kepada MPR yang menguraikan pencapaian pemerintahannya dan menunjukkan bagaimana ia mematuhi GBHN. Selain itu, presiden mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang, namun peraturan tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tetap berlaku. Namun dalam praktiknya, mayoritas suara Golkar di DPR dan MPR menjadikan persetujuan tersebut hanya sekedar formalitas. Ditambah dengan jarangnya sidang DPR (biasanya hanya satu kali sidang per tahun), Soeharto mampu memerintah secara efektif melalui dekrit pada sebagian besar masa jabatannya.

Soeharto juga menjalankan berbagai proyek rekayasa sosial yang dirancang untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi “massa mengambang” yang terdepolitisasi dan mendukung misi nasional “pembangunan”, sebuah konsep yang mirip dengan korporatisme. Pemerintah membentuk berbagai kelompok masyarakat sipil untuk menyatukan masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Misalnya, pemerintah membentuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI) pada bulan November 1971 sebagai serikat pegawai negeri untuk menjamin kesetiaan mereka, mengorganisir FBSI ( Federasi Buruh Seluruh Indonesia) sebagai satu-satunya serikat buruh yang sah pada bulan Februari 1973, dan mendirikan MUI pada tahun 1975 untuk mengontrol ulama Islam.

Keamanan internal dan kebijakan sosial

Lihat pula: Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia

Selain itu, Soeharto mengandalkan militer untuk menjaga keamanan dalam negeri dengan kejam, yang diorganisir oleh Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dan BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara). Untuk mempertahankan kontrol yang ketat atas negara, Soeharto memperluas sistem teritorial tentara hingga ke tingkat desa, sementara perwira militer ditunjuk sebagai kepala daerah di bawah rubrik Dwifungsi Dewan militer. Pada tahun 1969, 70% gubernur provinsi dan lebih dari separuh bupati di Indonesia adalah perwira militer aktif. Soeharto mengizinkan Operasi Trisula yang menghancurkan sisa-sisa PKI yang mencoba mengorganisir basis gerilya di wilayah Blitar pada tahun 1968 dan memerintahkan beberapa operasi militer yang mengakhiri pemberontakan komunis PGRS-Paraku di Kalimantan Barat (1967 –1972). Serangan terhadap pekerja minyak oleh inkarnasi pertama separatis Gerakan Aceh Merdeka di bawah Hasan di Tiro pada tahun 1977 menyebabkan pengiriman detasemen pasukan khusus kecil yang dengan cepat membunuh atau memaksa anggota gerakan tersebut melarikan diri ke luar negeri. Khususnya, pada bulan Maret 1981, Soeharto mengizinkan misi pasukan khusus yang sukses untuk mengakhiri pembajakan penerbangan Garuda Indonesia oleh ekstremis Islam di Bandar Udara Internasional Don Mueang di Bangkok.

Pada tahun 1968, Soeharto memulai program keluarga berencana (Keluarga Berentjana/KB) yang sangat sukses untuk membendung laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan karenanya meningkatkan pendapatan per kapita. Warisan abadi dari periode ini adalah reformasi ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972. Untuk mendorong asimilasi dari Orang Indonesia Tionghoa yang berpengaruh, pemerintahan Soeharto mengesahkan beberapa undang-undang sebagai bagian dari apa yang disebut "Kebijakan Dasar untuk Solusi Masalah Tiongkok", yang mana hanya satu penerbitan berbahasa Mandarin (dikendalikan oleh Angkatan Darat) yang diizinkan untuk terus berlanjut, semua ekspresi budaya dan agama Tiongkok (termasuk tampilan karakter Tiongkok) dilarang dari ruang publik, sekolah Tionghoa disita dan diubah menjadi sekolah umum berbahasa Indonesia, dan etnis Tionghoa dipaksa menggunakan bahasa Indonesia nama; menciptakan genosida budaya yang sistematis. Pada tahun 1978, pemerintah mulai mewajibkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Meskipun SBKRI secara hukum diwajibkan bagi seluruh warga negara keturunan asing, namun dalam praktiknya umumnya hanya berlaku bagi keturunan Tionghoa. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi warga Indonesia Tionghoa ketika mendaftar di universitas negeri, melamar menjadi pegawai negeri, atau bergabung dengan militer atau polisi.

Kebijakan ekonomi

Untuk menstabilkan perekonomian dan memastikan dukungan jangka panjang bagi Orde Baru, pemerintahan Soeharto merekrut sekelompok ekonom Indonesia yang sebagian besar berpendidikan Amerika Serikat, yang dijuluki "Mafia Berkeley", untuk merumuskan perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi. Dengan memotong subsidi, mengurangi utang pemerintah, dan mereformasi mekanisme nilai tukar, inflasi diturunkan dari 660% pada tahun 1966 menjadi 19% pada tahun 1969. Ancaman kelaparan dapat diatasi dengan masuknya pengiriman bantuan beras USAID dari tahun 1967 hingga 1968. Dengan kurangnya modal dalam negeri yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, Orde Baru membalikkan kebijakan swasembada ekonomi Soekarno dan membuka sektor-sektor ekonomi tertentu di negara tersebut untuk investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Soeharto melakukan perjalanan ke Eropa Barat dan Jepang untuk mempromosikan investasi di Indonesia. Investor asing pertama yang masuk kembali ke Indonesia antara lain perusahaan pertambangan Freeport Sulphur Company / International Nickel Company. Mengikuti kerangka peraturan pemerintah, pengusaha dalam negeri (kebanyakan orang Tionghoa-Indonesia) muncul pada akhir tahun 1960an dan awal tahun 1970an di sektor manufaktur ringan substitusi impor seperti Astra Group dan Salim Group.

Sejak tahun 1967, pemerintah mendapatkan bantuan luar negeri berbunga rendah dari sepuluh negara yang tergabung dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) untuk menutupi defisit anggaran negara tersebut. Dengan IGGI dana dan lonjakan pendapatan ekspor minyak akibat Krisis minyak 1973, pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur berdasarkan serangkaian rencana lima tahun, yang disebut REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I hingga VI dari tahun 1969 hingga tahun 1998. Di luar perekonomian formal, Soeharto menciptakan jaringan organisasi amal (“yayasan”) yang dijalankan oleh militer dan anggota keluarganya, yang memperoleh “sumbangan” dari perusahaan dalam dan luar negeri sebagai imbalan atas dukungan dan izin pemerintah yang diperlukan. Meskipun sebagian dana digunakan untuk tujuan amal, sebagian besar dana tersebut didaur ulang sebagai dana tertentu untuk memberi penghargaan kepada sekutu politik dan untuk mempertahankan dukungan terhadap Orde Baru. Pada tahun 1975, perusahaan minyak milik negara, Pertamina, gagal membayar pinjaman luar negerinya akibat salah urus dan korupsi di bawah kepemimpinan sekutu dekat Soeharto, Ibnu Sutowo. Dana talangan pemerintah terhadap perusahaan tersebut hampir dua kali lipat utang negara.

Kebijakan luar negeri

Lihat pula: Invasi Indonesia ke Timor Leste

Setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintahan Soeharto mengadopsi kebijakan netralitas dalam Perang Dingin namun diam-diam bersekutu dengan blok Barat (termasuk Jepang dan Korea Selatan) untuk mendapatkan dukungan bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Negara-negara Barat, yang terkesan dengan sikap anti-komunis Soeharto yang kuat, segera menawarkan dukungan mereka. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok dihentikan pada bulan Oktober 1967 karena dugaan keterlibatan Tiongkok dalam Gerakan 30 September (hubungan diplomatik baru dipulihkan pada tahun 1990). Karena penghancuran PKI oleh Soeharto, Uni Soviet melakukan embargo penjualan peralatan militer ke Indonesia. Namun, dari tahun 1967 hingga 1970 Menteri Luar Negeri Adam Malik berhasil mendapatkan beberapa perjanjian untuk merestrukturisasi hutang besar yang dikeluarkan oleh Soekarno dari Uni Soviet dan negara komunis Eropa Timur lainnya. Secara regional, setelah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Agustus 1966, Indonesia menjadi anggota pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada bulan Agustus 1967. Organisasi ini dirancang untuk membangun hubungan damai antar negara-negara Asia Tenggara. negara-negara yang bebas dari konflik seperti yang sedang berlangsung Perang Vietnam.

Pada tahun 1974, koloni tetangga Timor Portugis mengalami menjadi perang saudara setelah penarikan kekuasaan Portugis setelah Revolusi Anyelir, dimana populis sayap kiri Fretilin (Portugis: Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) muncul sebagai pemenang. Dengan persetujuan dari negara-negara Barat (termasuk dari Presiden AS Gerald Ford dan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam selama kunjungan mereka ke Indonesia), Soeharto memutuskan untuk melakukan intervensi. Dia mengklaim langkah itu untuk mencegah berdirinya negara komunis. Setelah usahanya yang gagal memberikan dukungan terselubung kepada kelompok-kelompok Timor UDT dan APODETI, Soeharto mengizinkan invasi besar-besaran terhadap Timor Timur. koloni pada tanggal 7 Desember 1975 diikuti dengan pencaplokan resminya sebagai provinsi Timor Timur ke-27 di Indonesia pada bulan Juli 1976. Kampanye "pengepungan dan pemusnahan" pada tahun 1977–1979 mematahkan kendali Fretilin atas wilayah tersebut. daerah pedalaman, meskipun perlawanan gerilya yang terus berlanjut menyebabkan pemerintah mempertahankan kekuatan militer yang kuat di separuh pulau tersebut hingga tahun 1999. Diperkirakan jumlah minimum 90.800 dan maksimum 213.600 kematian terkait konflik terjadi di Timor Timur selama Indonesian aturan (1974–1999); yaitu, 17.600–19.600 pembunuhan dan 73.200 hingga 194.000 kematian 'berlebihan' akibat kelaparan dan penyakit; Pasukan Indonesia bertanggung jawab atas sekitar 70% kematian akibat kekerasan.

invasi dan pendudukan di Timor Timur selama masa kepresidenan Soeharto mengakibatkan sedikitnya 100.000 kematian. Untuk mematuhi Perjanjian New York tahun 1962 yang mensyaratkan pemungutan suara mengenai integrasi Irian Barat ke dalam Indonesia sebelum akhir tahun 1969, pemerintahan Soeharto mulai mengorganisir apa yang disebut "Penentuan Pendapat Rakyat" dijadwalkan pada Juli–Agustus 1969. Pemerintah mengirimkan pasukan khusus RPKAD di bawah Sarwo Edhie Wibowo yang berhasil mengamankan penyerahan beberapa kelompok bekas milisi yang diorganisir Belanda (Papoea Vrijwilligers Korps/PVK) berkeliaran di hutan sejak pengambilalihan Indonesia pada tahun 1963 sambil mengirimkan sukarelawan Katolik di bawah Jusuf Wanandi untuk mendistribusikan barang-barang konsumsi guna mempromosikan sentimen pro-Indonesia. Pada bulan Maret 1969, disepakati bahwa pemungutan suara akan disalurkan melalui 1.025 kepala suku, dengan alasan tantangan logistik dan ketidaktahuan politik masyarakat. Dengan menggunakan strategi di atas, pemungutan suara menghasilkan keputusan bulat untuk berintegrasi dengan Indonesia, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan November 1969.

Kemajuan sosial-ekonomi

Kemajuan sosial-ekonomi yang nyata menopang dukungan terhadap rezim Soeharto selama tiga dekade. Pada tahun 1996, tingkat kemiskinan di Indonesia telah turun menjadi sekitar 11% dibandingkan dengan 45% pada tahun 1970. Dari tahun 1966 hingga 1997, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB riil sebesar 5,03% per tahun, mendorong PDB riil per kapita meningkat dari US$806 menjadi US$4,114. Pada tahun 1966, sektor manufaktur menyumbang kurang dari 10% PDB (kebanyakan industri yang berkaitan dengan minyak dan pertanian). Pada tahun 1997, manufaktur telah meningkat menjadi 25% PDB, dan 53% ekspor terdiri dari produk manufaktur. Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran (terutama peluncuran serangkaian satelit telekomunikasi Palapa); akibatnya, infrastruktur Indonesia pada pertengahan tahun 1990an dianggap setara dengan Tiongkok. Soeharto sangat ingin memanfaatkan pencapaian tersebut untuk membenarkan kepresidenannya, dan parlemen (MPR) pada tanggal 9 Maret 1983 memberinya gelar "Bapak Pembangunan".

Program layanan kesehatan pemerintahan Soeharto (seperti program Puskesmas) meningkatkan angka harapan hidup dari 47 tahun (1966) menjadi 67 tahun (1997) sekaligus menurunkan angka kematian bayi lebih dari 60%. Program Inpres yang diluncurkan pemerintah pada tahun 1973 menghasilkan rasio partisipasi sekolah dasar mencapai 90% pada tahun 1983 dan hampir menghilangkan kesenjangan pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Dukungan berkelanjutan terhadap pertanian menghasilkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat Soeharto mendapatkan medali emas dari FAO pada bulan November 1985. Pada awal tahun 1980-an, pemerintahan Soeharto menanggapi jatuhnya ekspor minyak akibat Banjir minyak 1980-an dengan berhasil mengalihkan basis perekonomian ke sektor manufaktur padat karya yang berorientasi ekspor, yang menjadikan daya saing global karena rendahnya produktivitas Indonesia. upah dan serangkaian devaluasi mata uang. Industrialisasi sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina-Indonesia yang berkembang menjadi konglomerat besar yang mendominasi perekonomian negara.

Konglomerat terbesar adalah Grup Salim yang dipimpin oleh Liem Sioe Liong (Sudono Salim), Sinar Mas yang dipimpin oleh Oei Ek Tjong (Eka Tjipta Widjaja), Astra Group dipimpin oleh Tjia Han Poen (William Soeryadjaya), Lippo Group dipimpin oleh Lie Mo Tie (Mochtar Riady), Grup Barito Pacific dipimpin oleh Pang Djun Phen (Prajogo Pangestu), dan Grup Nusamba dipimpin oleh Bob Hasan. Soeharto memutuskan untuk mendukung pertumbuhan sejumlah kecil konglomerat Tionghoa-Indonesia karena mereka tidak akan menimbulkan tantangan politik karena status etnis minoritas mereka, namun berdasarkan pengalamannya, ia menganggap mereka memiliki keterampilan dan modal yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan nyata. untuk negara. Sebagai imbalan atas dukungan Soeharto, para konglomerat menyediakan pendanaan penting untuk aktivitas “pemeliharaan rezim”-nya.

Pada akhir tahun 1980an, pemerintahan Soeharto memutuskan untuk melakukan deregulasi sektor perbankan untuk mendorong tabungan dan menyediakan sumber pembiayaan dalam negeri yang diperlukan untuk pertumbuhan. Soeharto mengeluarkan "Paket Oktober 1988" (PAKTO 88) yang meringankan persyaratan untuk mendirikan bank dan memberikan kredit; mengakibatkan peningkatan jumlah bank sebesar 50% dari tahun 1989 hingga 1991. Untuk meningkatkan tabungan, pemerintah memperkenalkan program TABANAS kepada masyarakat. Bursa Efek Jakarta, yang dibuka kembali pada tahun 1977, mencatat "bull run", karena banyaknya penawaran umum perdana saham (IPO) dalam negeri dan masuknya dana asing setelah deregulasi pada tahun 1990. ketersediaan kredit yang tiba-tiba memicu pertumbuhan ekonomi yang kuat pada awal tahun 1990an, namun lemahnya lingkungan peraturan di sektor keuangan menabur benih krisis yang membawa bencana pada tahun 1997, yang akhirnya berujung pada berakhirnya masa kepresidenan Soeharto.

Meningkatnya korupsi

Pertumbuhan ekonomi tersebut dibarengi dengan pesatnya maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN). Pada awal tahun 1980-an, anak-anak Soeharto, khususnya Siti Hardiyanti Rukmana ("Tutut"), Hutomo Mandala Putra ("Tommy"), dan Bambang Trihatmodjo, telah tumbuh menjadi orang dewasa yang rakus. Perusahaan mereka diberi kontrak pemerintah yang menguntungkan dan dilindungi dari persaingan pasar melalui monopoli. Contohnya adalah pasar jalan tol tol yang dimonopoli oleh Tutut, proyek mobil nasional yang dimonopoli oleh Bambang dan Tommy, bahkan pasar bioskop yang dimonopoli oleh 21 Cineplex (milik oleh sepupu Soeharto, Sudwikatmono). Keluarga tersebut dikatakan menguasai sekitar 36.000 km² real estat di Indonesia, termasuk 100.000 m² ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40% dari tanah di Timor Timur. Selain itu, anggota keluarga Suharto menerima saham gratis di 1.251 perusahaan domestik paling menguntungkan di Indonesia (kebanyakan dijalankan oleh kroni-kroni Soeharto yang beretnis Tionghoa), sementara perusahaan milik asing didorong untuk menjalin "kemitraan strategis" dengan perusahaan keluarga Soeharto. Sementara itu, banyak sekali yayasan yang dijalankan oleh keluarga Suharto semakin bertambah besar, dengan mengumpulkan "sumbangan" jutaan dolar dari sektor publik dan swasta setiap tahunnya.

Pada tahun 1997, Majalah Forbes mencantumkan Soeharto sebagai orang terkaya keempat di dunia dengan kekayaan bersih individu sebesar $16 miliar, meskipun gaji tahunan pada tahun puncak terakhirnya hanya sebesar $21.000. Keluarga Soeharto memiliki atau menguasai 3,6 juta hektar tanah utama di Indonesia, luas yang sebanding dengan seluruh Belgia, dan secara langsung memiliki atau mengendalikan ekuitas di setidaknya 564 perusahaan, tanpa ada sektor perekonomian Indonesia yang tidak tersentuh. Dengan modal awal sebesar $100,000, Tommy Soeharto memulai usahanya pada tahun 1984 pada usia 22 tahun. Dalam waktu sepuluh minggu, Grup Humpuss miliknya telah memiliki dua puluh anak perusahaan, yang segera membengkak menjadi enam puluh. Setahun kemudian ia mengakuisisi Perta Oil Marketing, anak perusahaan perusahaan minyak negara Pertamina, yang langsung menjadikannya pialang dan pengangkut minyak mentah utama. Perta menghasilkan keuntungan sebesar $1 juta per bulan. Sebagian besar jalan tol di Indonesia dibangun dan dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara Jasa Marga, dengan markup yang tak terhitung jumlahnya dan peluang untuk melakukan skimming dan pencurian bagi oligarki ketika proyek tersebut selesai. Pada tahun 1989, Soeharto mengeluarkan keputusan yang memberikan putrinya Tutut 75% keuntungan dari seluruh jalan tol yang dioperasikan kelompoknya bersama Jasa Marga, sehingga semakin meningkatkan biaya. Bambang memposisikan grupnya sebagai mitra perusahaan listrik asing dan memaksa perusahaan listrik milik negara, PLN, untuk membeli listrik dengan harga yang melambung. Menurut perkiraan dari cerita sampul majalah Time edisi internasional tanggal 24 Mei 1999, total kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga Soeharto selama tiga dekade berkuasa adalah $73,24 miliar. Dengan menyisihkan $9 miliar yang diperoleh dari bunga deposito, tiga perempat dari kekayaan ini berasal dari perolehan sumber daya minyak, gas, dan pertambangan negara tersebut, atau bekerja keras pada perusahaan negara dan kontrak-kontrak besar pemerintah. Nilai tambah kewirausahaan dari perusahaan-perusahaan milik keluarga Soeharto ini, secara keseluruhan, hampir nol.

Pada awal tahun 2004, LSM antikorupsi Jerman, Transparansi Internasional, merilis daftar sepuluh pemimpin yang diyakini paling memperkaya diri sendiri dalam dua dekade sebelumnya; berdasarkan jumlah yang diduga dicuri dalam USD, peringkat tertinggi adalah Soeharto dan keluarganya yang dituduh menggelapkan $15 miliar – $35 miliar.

Tahun 1980an dan 1990an

Pada tahun 1980-an, cengkeraman kekuasaan Soeharto dipertahankan melalui pelemahan masyarakat sipil, rekayasa pemilu, dan penggunaan kekuatan koersif militer. Setelah pensiun dari militer pada bulan Juni 1976, Soeharto melakukan reorganisasi angkatan bersenjata yang memusatkan kekuasaan dari komandan ke presiden. Pada bulan Maret 1983, ia menunjuk Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani sebagai panglima angkatan bersenjata yang mengadopsi pendekatan garis keras terhadap elemen-elemen yang menentang pemerintah. Sebagai seorang Katolik Roma, ia bukanlah ancaman politik bagi Soeharto. Dari tahun 1983 hingga 1985, pasukan tentara membunuh hingga 10.000 tersangka penjahat sebagai respons terhadap lonjakan kejahatan rate (lihat "Penembakan misterius"). Pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi oleh Soeharto menimbulkan protes dari kelompok Islam konservatif yang menganggap hukum Islam di atas konsepsi lainnya.

Peristiwa Tanjung Priok menyebabkan tentara membunuh hingga 100 pengunjuk rasa Muslim konservatif pada bulan September 1984. Serangkaian pemboman kecil-kecilan sebagai balasan, termasuk pemboman Borobudur, menyebabkan penangkapan ratusan aktivis Islam konservatif, termasuk calon pemimpin parlemen AM Fatwa dan Abu Bakar Bashir (kemudian menjadi pemimpin Jemaah Islamiyah). Serangan terhadap polisi oleh Gerakan Aceh Merdeka yang bangkit kembali pada tahun 1989 berujung pada operasi militer yang menewaskan 2.000 orang dan mengakhiri pemberontakan pada tahun 1992. Pada tahun 1984, pemerintahan Soeharto mengupayakan peningkatan kontrol atas pers dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan semua media memiliki izin penyelenggaraan pers (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, SIUPP) yang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Kementerian Penerangan.

Dengan berakhirnya komunisme dan Perang Dingin, catatan hak asasi manusia Soeharto mendapat sorotan internasional yang lebih besar, khususnya setelah pembantaian Santa Cruz tahun 1991 di Timor Timur. Soeharto terpilih sebagai ketua Gerakan Non-Blok pada tahun 1992, sedangkan Indonesia menjadi anggota pendiri APEC pada tahun 1989 dan menjadi tuan rumah KTT APEC Bogor pada tahun 1994. Di dalam negeri, urusan bisnis keluarga Soeharto menciptakan ketidakpuasan di kalangan militer yang kehilangan akses terhadap kekuasaan dan peluang mencari keuntungan yang menguntungkan. Pada sidang MPR bulan Maret 1988, para legislator militer berusaha menekan Soeharto dengan gagal menghalangi pencalonan Sudharmono, seorang loyalis Soeharto, sebagai wakil presiden. Kritik Moerdani terhadap korupsi keluarga Soeharto membuat presiden memberhentikannya dari jabatan panglima militer. Soeharto perlahan-lahan melakukan “demiliterisasi” terhadap rezimnya; ia membubarkan Kopkamtib yang berkuasa pada bulan September 1988 dan memastikan posisi-posisi penting militer dipegang oleh para loyalis.

Soeharto dan istrinya berpakaian Islami setelah menunaikan haji pada tahun 1991

Dalam upaya untuk mendiversifikasi basis kekuasaannya dari militer, Soeharto mulai mencari dukungan dari unsur-unsur Islam. Ia melakukan ibadah haji yang banyak dipublikasikan pada tahun 1991, menggunakan nama Haji Mohammad Soeharto, dan mempromosikan nilai-nilai Islam dan karier para jenderal yang berorientasi Islam. Untuk mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis Muslim yang baru lahir yang tidak menyukai dominasi konglomerat Tionghoa-Indonesia, Soeharto membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada bulan November 1990, yang dipimpin oleh anak didiknya B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi sejak tahun 1978. Pada periode ini, kerusuhan ras terhadap etnis Tionghoa mulai cukup sering terjadi, diawali dengan kerusuhan bulan April 1994 di Medan. Pada tahun 1990-an, pemerintahan Soeharto didominasi oleh politisi sipil seperti Habibie, Harmoko, Ginandjar Kartasasmita, dan Akbar Tanjung, yang posisinya semata-mata berasal dari Soeharto. Sebagai tanda meningkatnya pengaruh Habibie, ketika dua majalah terkemuka di Indonesia dan sebuah surat kabar tabloid memberitakan kritik atas pembelian hampir seluruh armada Angkatan Laut Jerman Timur yang dibubarkan oleh Habibie pada tahun 1993 (sebagian besar kapal tersebut bernilai sisa ), Kementerian Penerangan memerintahkan penerbitan yang melanggar tersebut ditutup pada tanggal 21 Juni 1994. Pada tahun 1993, Museum Purna Bhakti Pertiwi dibuka atas prakarsa Tien Soeharto. Tempat ini menampung dan memamerkan koleksi Soeharto termasuk karya seni dan cenderamata, yang diterima dari berbagai pemimpin dunia dan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1990-an, elemen kelas menengah Indonesia yang semakin meningkat akibat perkembangan ekonomi Soeharto menjadi gelisah dengan otokrasi dan korupsi yang dilakukan anak-anaknya, sehingga memicu tuntutan untuk "Reformasi" (reformasi) dari pemerintahan Orde Baru yang hampir berusia 30 tahun. Sebagian besar kelas menengah tidak mempunyai ingatan mengenai kejadian-kejadian menjelang naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1996, putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri, ketua PDI yang biasanya patuh, menjadi tokoh oposisi atas meningkatnya ketidakpuasan ini. Sebagai tanggapan, Soeharto mendukung faksi terkooptasi PDI yang dipimpin oleh Soerjadi, yang menggulingkan Megawati sebagai pemimpin PDI. Pada tanggal 27 Juli 1996, penyerangan yang dilakukan oleh tentara dan preman bayaran yang dipimpin oleh Letjen Sutiyoso saat demonstrasi pendukung Megawati di Jakarta mengakibatkan kerusuhan dan penjarahan yang memakan korban jiwa. Peristiwa ini disusul dengan penangkapan 200 aktivis demokrasi, 23 di antaranya diculik, dan sebagian dibunuh, oleh pasukan tentara yang dipimpin menantu Soeharto, Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Pada tahun 1995, Soeharto mengeluarkan koin emas senilai 850.000 rupiah khusus dengan wajah di satu sisi koin dalam perayaan 50 tahun Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1997, ia menganugerahkan dirinya sendiri dan para jenderal Soedirman dan Abdul Haris Nasution dengan pangkat kehormatan bintang lima "Jenderal Besar."

Krisis ekonomi dan kejatuhan

Artikel utama: Kejatuhan Soeharto

Krisis keuangan Asia

Lihat pula: Krisis finansial Asia 1997

Potret resmi (1998)

Indonesia adalah negara yang paling terkena dampak Krisis finansial Asia 1997. Sejak pertengahan tahun 1997 terjadi arus keluar modal dalam jumlah besar dan terhadap dolar AS. Karena praktik pinjaman bank yang buruk, banyak perusahaan Indonesia meminjam pinjaman dolar AS yang lebih murah, sementara pendapatan mereka sebagian besar dalam mata uang rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu pembelian panik dolar AS oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan nilai rupiah Indonesia anjlok dari tingkat sebelum krisis sebesar Rp. 2.600 hingga titik terendah di awal tahun 1998 sekitar Rp. 17.000. Akibatnya, banyak perusahaan bangkrut dan perekonomian menyusut sebesar 13,7%, menyebabkan peningkatan tajam angka pengangguran dan kemiskinan di seluruh negeri.

Upaya bank sentral untuk mempertahankan rupiah terbukti sia-sia dan hanya menguras cadangan dolar negara. Sebagai imbalan atas bantuan likuiditas sebesar US$43 miliar, antara Oktober 1997 dan April berikutnya, Soeharto menandatangani tiga surat perjanjian dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk proses reformasi ekonomi. Pada bulan Januari 1998, pemerintah terpaksa memberikan bantuan likuiditas darurat (BLBI), menerbitkan jaminan menyeluruh untuk simpanan bank dan membentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan bank-bank bermasalah untuk mencegah keruntuhan sistem keuangan. sistem. Salah satu langkah yang diambil berdasarkan rekomendasi IMF adalah pemerintah menaikkan suku bunga hingga 70% per tahun pada bulan Februari 1998, yang semakin memperburuk kontraksi perekonomian. Pada bulan Desember 1997, Soeharto tidak menghadiri pertemuan puncak presiden ASEAN untuk pertama kalinya, yang kemudian diketahui karena stroke ringan, sehingga menimbulkan spekulasi tentang kesehatannya dan masa depan kepresidenannya. Pada pertengahan bulan Desember, ketika krisis melanda Indonesia dan sekitar $150 miliar modal ditarik dari negara tersebut, ia muncul di konferensi pers untuk menegaskan kembali otoritasnya dan mendesak masyarakat untuk mempercayai pemerintah dan keruntuhan ekonomi. rupiah.

Namun, upayanya untuk mengembalikan kepercayaan diri tidak banyak berpengaruh. Bukti menunjukkan bahwa keluarga dan rekan-rekannya tidak terkena persyaratan paling ketat dalam proses reformasi IMF, yang semakin melemahkan kepercayaan terhadap perekonomian dan kepemimpinannya. krisis ekonomi disertai dengan meningkatnya ketegangan politik. Kerusuhan anti Tionghoa terjadi di Situbondo (1996), Tasikmalaya (1996), Banjarmasin (1997), dan Makassar (1997); Bentrokan etnik yang disertai kekerasan terjadi antara pemukim Dayak dan Orang Madura di Kalimantan Tengah pada tahun 1997. Golkar memenangkan 1997 yang dicurangi pemilu, dan pada bulan Maret 1998, Suharto terpilih dengan suara bulat untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Dia menominasikan anak didiknya B. J. Habibie sebagai wakil presiden kemudian menyusun kabinet bersama keluarga dan rekan bisnisnya sendiri, termasuk putri sulungnya Tutut sebagai Menteri Sosial. Penunjukan tersebut dan anggaran pemerintah tahun 1998 yang tidak realistis semakin menciptakan ketidakstabilan mata uang, rumor, dan kepanikan; yang menyebabkan kehabisan toko dan menaikkan harga. Pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar sebesar 70% pada bulan Mei 1998, yang memicu gelombang kerusuhan lainnya di Medan.

Soeharto mengundurkan diri

Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Merdeka pada 21 Mei 1998. Wakil presiden dan penerusnya, B. J. Habibie, ada di sebelah kirinya

Ketika Soeharto semakin dipandang sebagai sumber meningkatnya krisis ekonomi dan politik di negara ini, tokoh-tokoh politik terkemuka, termasuk politikus Muslim Amien Rais, berbicara menentang kepresidenannya, dan pada bulan Januari 1998 mahasiswa mulai mengorganisir demonstrasi berskala nasional. Krisis ini mencapai puncaknya ketika Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir pada tanggal 12 Mei 1998, ketika pasukan keamanan membunuh empat demonstran dari Universitas Trisakti Jakarta. Kerusuhan dan penjarahan di Jakarta dan kota-kota lain pada hari-hari berikutnya menghancurkan ribuan bangunan dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Etnis Tionghoa dan bisnis mereka menjadi sasaran khusus kekerasan tersebut. Teori asal muasal kekerasan ini antara lain persaingan antara Panglima TNI Jenderal Wiranto dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letjen Prabowo Subianto, dan usulan dari provokasi yang disengaja oleh Soeharto untuk mengalihkan kesalahan atas krisis ini kepada etnis Tionghoa dan mendiskreditkan gerakan mahasiswa.

Pada tanggal 16 Mei, puluhan ribu mahasiswa menuntut pengunduran diri Soeharto, dan menduduki halaman dan atap gedung parlemen. Sekembalinya Soeharto ke Jakarta, ia menawarkan untuk mengundurkan diri pada tahun 2003 dan merombak kabinetnya. Upaya ini gagal ketika sekutu politiknya meninggalkannya dengan menolak bergabung dengan kabinet baru yang diusulkan. Menurut Wiranto, pada tanggal 18 Mei, Soeharto mengeluarkan dekrit yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan apa pun guna memulihkan keamanan; namun, Wiranto memutuskan untuk tidak menerapkan keputusan tersebut untuk mencegah konflik dengan penduduk. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, dan wakil presiden Habibie mengambil alih jabatan presiden sesuai dengan konstitusi. Dokumen dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Pemerintahan Clinton berusaha menjaga hubungan dekat dengan militer Indonesia setelah jatuhnya kekuasaan Soeharto.

Pasca-kepresidenan

Tuduhan korupsi

Lihat pula: Tuduhan korupsi terhadap Soeharto

Soeharto dengan Menteri Pertahanan A.S. William Cohen pada tahun 1998

Setelah mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, Soeharto menjadi penyendiri di kompleks keluarganya di kawasan Menteng Jakarta, dilindungi tentara dan jarang tampil di depan umum. Keluarga Suharto menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangkis investigasi korupsi. Namun, Soeharto sendiri dilindungi dari tuntutan berat oleh para politisi yang berutang jabatan kepada mantan presiden tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam bocoran percakapan telepon antara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib pada bulan Februari 1999. Pada bulan Mei 1999, Time Asia memperkirakan kekayaan keluarga Soeharto berjumlah US$15 miliar dalam bentuk tunai, saham, aset perusahaan, real estate, perhiasan dan seni rupa. Soeharto menggugat majalah tersebut dengan meminta ganti rugi lebih dari US$27 miliar atas pencemaran nama baik atas artikel tersebut. Pada tanggal 10 September 2007, Mahkamah Agung Indonesia menghadiahkan Soeharto kerusakan terhadap majalah Time Asia, memerintahkan Suharto untuk membayarnya satu triliun rupiah ($128,59 juta). Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dari pengadilan banding dan Jakarta Pusat pengadilan negeri (dibuat pada tahun 2000 dan 2001).

Soeharto menduduki peringkat tertinggi dalam daftar pemimpin korup menurut Transparency International dengan dugaan penyelewengan antara US$15–35 miliar selama 32 tahun masa kepresidenannya. Pada tanggal 29 Mei 2000, Soeharto ditempatkan di bawah tahanan rumah ketika pihak berwenang Indonesia mulai menyelidiki korupsi selama masa kepresidenannya. Pada bulan Juli 2000, diumumkan bahwa ia dituduh menggelapkan US$571 juta sumbangan pemerintah ke salah satu dari beberapa yayasan di bawah kendalinya dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membiayai investasi keluarga. Namun, pada bulan September, dokter yang ditunjuk pengadilan mengumumkan bahwa dia tidak dapat diadili karena kesehatannya yang menurun. Jaksa negara mencoba lagi pada tahun 2002, namun kemudian dokter menyebutkan adanya penyakit otak yang tidak dijelaskan secara spesifik. Pada tanggal 26 Maret 2008, hakim pengadilan sipil membebaskan Soeharto dari tuduhan korupsi tetapi memerintahkan yayasan amalnya, Supersemar, untuk membayar US$110 juta (£55 juta).

Pada tahun 2002, putra Soeharto Tommy Soeharto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena memerintahkan pembunuhan seorang hakim (yang sebelumnya memvonisnya karena korupsi), kepemilikan senjata ilegal, dan melarikan diri dari keadilan. Pada tahun 2006, dia dibebaskan bersyarat dengan "pembebasan bersyarat". Pada tahun 2003, saudara tiri Soeharto Probosutedjo diadili dan dihukum karena korupsi dan kerugian negara Indonesia sebesar $10 juta. Dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Ia kemudian memenangkan pengurangan hukumannya menjadi dua tahun, dengan memulai penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan skandal "mafia peradilan" yang mengungkap tawaran $600.000 kepada berbagai hakim. Probosutedjo mengakui skema tersebut pada bulan Oktober 2005, yang menyebabkan penangkapan pengacaranya. Masa jabatan empat tahun penuhnya dipulihkan. Setelah kebuntuan singkat di rumah sakit, di mana dia dilaporkan dilindungi oleh sekelompok petugas polisi, dia ditangkap pada tanggal 30 November 2005. Pada tanggal 9 Juli 2007, jaksa Indonesia mengajukan gugatan perdata terhadap Soeharto, untuk memulihkan dana negara ($440 juta atau £219 juta, yang diduga hilang dari dana beasiswa, dan kerugian tambahan sebesar $1,1 miliar).

Penyakit dan kematian

Setelah mengundurkan diri dari kursi kepresidenan, Soeharto berulang kali dirawat di rumah sakit karena stroke, masalah jantung, dan usus. Kesehatannya yang menurun menghalangi upaya untuk mengadilinya karena pengacaranya berhasil mengklaim bahwa kondisinya membuat dia tidak layak untuk diadili. Terlebih lagi, hanya ada sedikit dukungan di Indonesia terhadap upaya untuk mengadilinya. Pada tahun 2006, Jaksa Agung Abdurrahman mengumumkan bahwa tim yang terdiri dari dua puluh dokter akan diminta untuk mengevaluasi kesehatan dan kebugaran Soeharto untuk diadili. Salah satu dokter, Brigadir Jenderal Dr Marjo Subiandono, menyatakan keraguannya dengan mengatakan bahwa "[Soeharto] memiliki dua cacat otak permanen." Dalam laporan Financial Times berikutnya, Jaksa Agung Abdurrahman membahas pemeriksaan ulang tersebut, dan menyebutnya sebagai bagian dari "kesempatan terakhir" untuk mengadili Soeharto secara pidana. Jaksa Agung Abdurrahman membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan terhadap harta warisan Soeharto.

Pada tanggal 4 Januari 2008, Soeharto dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta dengan komplikasi akibat kesehatan yang buruk, pembengkakan anggota badan dan perut, serta gagal ginjal parsial. Kesehatannya berfluktuasi selama beberapa minggu tetapi semakin memburuk dengan anemia dan tekanan darah rendah karena komplikasi jantung dan ginjal, pendarahan internal, cairan di paru-parunya, dan darah di tinja dan urinnya yang menyebabkan hemoglobin turun. Pada tanggal 23 Januari, kesehatan Soeharto semakin memburuk karena infeksi sepsis menyebar ke seluruh tubuhnya. Keluarganya menyetujui pelepasan mesin pendukung kehidupan jika kondisinya tidak membaik, dan dia meninggal pada tanggal 27 Januari pukul 13.09.

Beberapa menit setelah kematiannya, Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan konferensi pers yang menyatakan Soeharto sebagai salah satu "putra terbaik" Indonesia dan mengundang negara untuk memberikan penghormatan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada mantan presiden tersebut. Jenazah Soeharto dibawa dari Jakarta ke kompleks makam Astana Giribangun di Kabupaten Karanganyar, dekat kota Solo Jawa Tengah. Ia dimakamkan bersama mendiang istrinya dalam pemakaman militer negara dengan penuh penghormatan, dengan pasukan elit Kopassus dan pasukan komando KOSTRAD sebagai pengawal kehormatan dan pengusung jenazah serta Komandan Grup II Kopassus Surakarta Letkol Asep Subarkah. Hadir pula Presiden Yudhoyono yang memimpin upacara tersebut, serta wakil presiden, para menteri, dan kepala staf angkatan bersenjata. Puluhan ribu orang berbaris di jalan untuk melihat konvoi tersebut. Ucapan belasungkawa disampaikan banyak kepala negara daerah. Presiden Yudhoyono sore itu mengumumkan satu minggu berkabung resmi terhitung sejak hari wafatnya Soeharto. Pada periode ini, seluruh bendera Indonesia dikibarkan setengah tiang.

Rehabilitasi politik

Pada tanggal 25 September 2024, dalam salah satu undang-undang terakhirnya pada periode 2019–2024, DPR mencabut pasal 4 Ketetapan MPR XI/MPR/1998, yang menuduh Soeharto dan kroni-kroninya melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (ayat 4 khusus bernama Soeharto). Alasannya adalah karena Soeharto tidak pernah diadili atas tuduhan tersebut sebelum kematiannya pada tahun 2008. Langkah ini memicu kembali perdebatan mengenai apakah Soeharto harus dianugerahi status Pahlawan Nasional.

Penghargaan

Artikel utama: Daftar penghargaan dan tanda kehormatan yang diterima Soeharto

Penghargaan nasional

Soeharto berseragam militer lengkap dengan beberapa tanda pangkatnya (1997)

Sebagai perwira di Tentara Nasional Indonesia (1940–1974), dan kemudian sebagai presiden Indonesia (1967–1998), ia menerima beberapa Dekorasi Bintang sipil dan militer dari Indonesia yaitu:

Baris ke-1	Bintang Republik Indonesia Adipurna (27 Mei 1988)	Bintang Mahaputera Adipurna (27 Mei 1988)	Bintang Jasa Utama (27 Mei 1988)	Bintang Budaya Parama Dharma (27 Mei 1988)
Baris ke-2	Bintang Gerilya	Bintang Sakti	Bintang Dharma	Bintang Yudha Dharma Utama
Baris ke-3	Bintang Kartika Eka Paksi Utama	Bintang Jalasena Utama	Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama	Bintang Bhayangkara Utama
Baris ke-4	Bintang Kartika Eka Paksi Pratama	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya	Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia	Bintang Garuda
Baris ke-5	Satyalancana Teladan	Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun	Satyalancana Perang Kemerdekaan I	Satyalancana Perang Kemerdekaan II
Baris ke-6	Satyalancana G.O.M I	Satyalancana G.O.M II	Satyalancana G.O.M III	Satyalancana G.O.M IV
Baris ke-7	Satyalancana Satya Dharma	Satyalancana Wira Dharma	Satyalancana Penegak	Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia (1989)

Luar Negeri

• Afrika Selatan :
  • Grand Cross of the Order of Good Hope (1997)
• Arab Saudi :
  • Collar of the Order of Badr Chain (1977)
• Austria :
  • Grand Star of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria (1972)
• Belanda :
  • Knight Grand Cross of the Order of the Netherlands Lion (1970)
  • Commander of the Most Excellent Order of the Golden Ark
• Belgia :
  • Grand Cordon of the Order of Leopold (1973)
• Britania Raya :
  • Honorary Knight Grand Cross (Military Division) of the Most Honourable Order of the Bath (GCB) (1974)
• Brunei :
  • Darjah Kerabat Mahkota Brunei (DKMB) (1988)
  • Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati (DK) (1988)
• Kekaisaran Etiopia :
  • Grand Cordon with Collar of the Order of the Queen of Sheba (1968)
• Filipina :
  • Grand Collar of the Order of Sikatuna, Rank of Raja (GCS) (1968)
  • Grand Collar of the Order of the Golden Heart (GCGH) (1968)
• Kekaisaran Iran :
  • 1st Class of the Order of Pahlavi
  • Commemorative Medal of the 2,500 year Celebration of the Persian Empire (1971)
• Italia :
  • Knight Grand Cross with Collar of the Order of Merit of the Italian Republic (OMRI) (1972)
• Jepang :
  • Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum (1968)
• Jerman Barat :
  • Grand Cross Special Class of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany (1970)
• Kamboja :
  • Grand Collar of the National Order of Independence (April 1968)
• Kuwait :
  • Collar of the Order of Mubarak the Great (1977)
• Korea Selatan :
  • Grand Order of Mugunghwa (1981)
• Malaysia :
  • Darjah Utama Seri Mahkota Negara (DMN) (1988)
  • Johor :
    • Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati (DK I) (1987)
  • Perak :
    • Darjah Kerabat Diraja Yang Amat Dihormati (DK) (1988)
• Mesir :
  • Grand Collar of the Order of the Nile (1977)
• Pakistan :
  • Nishan-e-Pakistan (NPk) (1982)
• Perancis :
  • Grand Cross of the National Order of the Legion of Honour (1972)
• Qatar :
  • Collar of the Order of the Independence (1977)
• Romania :
  • First Class of the Order of the Star of the Romanian Socialist Republic (1982)
• Singapura :
  • Darjah Utama Temasek (DUT) (1974)
• Spanyol :
  • Knight Grand Cross with Collar of the Order of Isabella the Catholic (CoYC) (1980)
• Syria :
  • Member 1st Class of the Order of the Umayyads (1977)
• Thailand :
  • Knight of the Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn (KRM) (1970)
• Ukraina :
  • 1st Class of the Order of Prince Yaroslav the Wise (1997)
• Uni Emirat Arab :
  • Grand Cordon with Collar of the Order of Unity (1990)
• Venezuela :
  • Grand Cordon with Collar of the Order of the Liberator (1988)
• Yaman :
  • Collar of the Order of the Republic
• Yordania :
  • Grand Cordon with Collar of the Order of Al-Hussein bin Ali (1986)
• Yugoslavia :
  • Yugoslav Great Star of the Order of the Yugoslav Star (1975)

Dalam budaya populer

Soeharto telah diperankan oleh lima aktor Indonesia di beberapa film.

• Kaharuddin Syah memerankan Soeharto dalam film Janur Kuning tahun 1980 yang disutradarai oleh Alam Surawidjaja.
• Antonius Yacobus memerankan Soeharto dalam film tahun 1982 Serangan Fajar yang disutradarai oleh Arifin C. Noer.
• Amoroso Katamsi memerankan Soeharto dalam film Pengkhianatan G30S/PKI tahun 1984 dan film Djakarta 66 tahun 1988 yang disutradarai oleh Arifin C. Noer. Amoroso Katamsi juga memerankan Soeharto dalam film drama tahun 2015 Di Balik 98 yang disutradarai oleh Lukman Sardi.
• Marcell Siahaan memerankan Soeharto dalam film komedi 2010 Laskar Pemimpi yang disutradarai oleh Monty Tiwa.
• Tio Pakusadewo memerankan Soeharto dalam film biopik tahun 2012 Habibie & Ainun yang disutradarai oleh Faozan Rizal.

Lihat pula

• Sejarah Indonesia
• Panglima Besar Revolusi Nasional Indonesia
• Asas tunggal Pancasila

Daftar pustaka

• Dwipayana, G.; Ramadhan, K.H. (1989). Soeharto: Pikiran, ucapan dan tindakan saya: otobiografi. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada. ISBN 979-8085-01-9. 
• Elson, R.E. (2001). Suharto: A Political Biography, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0 521 77326 1
• McGlynn, John H. et al. (2007). Indonesia in the Soeharto years. Issue, incidents and images, Jakarta, KITLV
• Abdulgani-Knapp, Retnowati (2007). Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President: An Authorised Biography. Marshall Cavendish Editions. hlm. 12. ISBN 978-981-261-340-0. 
• Siti Hardiyanti Rukmana (2011). Pak Harto: The Untold Stories, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pranala luar

• Shadow Play Situs web yang menyertai film dokumenter PBS tahun 2002 tentang Indonesia, dengan penekanan pada era Soeharto dan awal Reformasi
• "Suharto, Inc." 1999 Time artikel majalah tentang kepresidenan dan keluarga Soeharto, diterbitkan pada ulang tahun pertama pengunduran dirinya
• "Life in pictures: Indonesia's Suharto" BBC News – Foto-foto tentang kehidupan Soeharto, mulai dari kebangkitannya hingga kejatuhannya dan persidangannya

Jabatan politik
Didahului oleh: Soekarno	Presiden Indonesia 1967–1998	Diteruskan oleh: BJ Habibie
Didahului oleh: M. Sarbini	Menteri Pertahanan Indonesia 1966–1971	Diteruskan oleh: Maraden Panggabean
Didahului oleh: Soekarno sebagai Perdana Menteri	Ketua Presidium Kabinet Indonesia 1966–1967	Jabatan dihapuskan
Jabatan militer
Didahului oleh: Soedirman	Panglima ABRI 1968–1973	Diteruskan oleh: Maraden Panggabean
Didahului oleh: Ahmad Yani	Kepala Staf TNI Angkatan Darat 1966–1968	Diteruskan oleh: Maraden Panggabean
Jabatan baru	Pangkostrad 1963–1965	Diteruskan oleh: Umar Wirahadikusumah
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: Soebandrio	Kepala Badan Pusat Intelijen 1965–1966	Diteruskan oleh: Yoga Soegomo
Jabatan diplomatik
Didahului oleh: Dobrica Ćosić	Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok 1992–1995	Diteruskan oleh: Ernesto Samper Pizano
Didahului oleh: Bill Clinton	Ketua Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik 1994	Diteruskan oleh: Tomiichi Murayama